Hukum Progresif Vs Hukum Islam

BAB I

PENDAHULUAN

Hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini. Hal ini menarik dibicarakan karena hukum progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam berhukum selama ini. Hukum tersebut menyingkap tabir dan menggledah berbagai kegagalan hukum modern yang didasari oleh filsafat positifistik, legalistik dan linier tersebut untuk menjawab persoalan hut sesuai dengan hukum sebagai masalah manusia dan kemanusiaan. Hukum progresif mengandung semangat pembebasan yaitu pembebasan dari tradisi berhukum konfensional yang legalistik dan linier tersebut.

Menjalankan sebuah hukum tidak hanya semata-mata tekstual perundang-undangan akan tetapi dalam menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna mensejahterakan rakyat sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh UUD 1945. Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehiduan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak menermim hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia.

BAB II

PEMBAHASAN

a. Apa Itu Hukum Progresif

Ilmuwan yang harus senantiasa menyikapi ilmu sebagai sesuatu yang terus berubah, bergerak dan mengalir, demikian pula ilmu hukum. Garis batas ilmu hukum selalu bergeser sebagaimana dijelaskan, “… Maka menjadi tidak mengherankan bahwa baris perbatasan ilmu pengetahuan selalu berubah, bergeser, lebih maju dan lebih maju ….”.

Satjipto Raharjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk Ilmu Hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat “dari yang sederhana menjadi rumit” dan “dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan”. Inilah yang disebutnya sebagai “pandangan holistik dalam ilmu (hukum) Pandangan holistik ini memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. Misalnya saja untuk memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya memahami, mata, telinga, tangan, kaki atau otak saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh.[1]

Menurutnya tumbangnya era Newton mengisyaratkan suatu perubahan penting dalam metodologi ilmu dan sebaiknya hukum juga memperhatikannya dengan cermat. Karena adanya kesamaan antara metode Newton yang linier, matematis dan deterministic dengan metode hukum yang analytical-positivism atau rechtdogmatiek yaitu bahwa alam (dalam terminology Newton) atau hukum dalam terminologi positivistic (Kelsen dan Austin) dilihat sebagai suatu sistem yang tersusun logis, teratur dan tanpa cacat.

Analogi terkait ilmu fisika dengan teori Newton saja dapat berubah begitu pula dengan ilmu hukum yang menganut faham positifisme. Sebuah teori terbentuk dari komunitas itu memandang apa yang disebut hukum itu, artinya lingkungan yang berubah dan berkembang pastilah akan perlahan merubah sistem hukum tersebut. Sacipto Rahardjo beranggapan bahwa teroti bukan sesuatu yang telah jadi, tetapi sebaliknya akan semakin kuat mendapat tantangan dari berbagai perubaan yang terus berlangsung.. teori baru menurutnya pada dasarnya, akan memberikan tambahan ilmu, transformasi dan bergerak dengan proses pemaknaan baru.[2]

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehinga bukan sebatas dogmatis. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif, hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek.

Aliran-aliran tersebut hanya melihat kedalam hukum dan membicarakan serta melakukan anlisis kedalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Nonet dan Selznick menyebutnya sebagai the souvereignity of purpose. Lebih lanjut mereka menatakan thus a distinctive feature of responsive law is the search of implicit values in rules and policies … a more flexible interpretation that sees rules as bound to specific problem and contexts and undertakes to identify the values at stake in procedural protection (Nonet and Selznick, 1978).

Kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan sociologial jurisprudence dari Roscoe Pound. Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang libral, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi system tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Di sebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi istitusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakkan total untuk disusun kembali mejadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.

Progresifisme hukum mengajarkan hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang brfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah, pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya senidri, kedua hukum selalu berada pada status law in  the making dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan. Berdasar asumsi-asumsi diatas maka kriteria hukum progresif adalah

1.      Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia

2.      Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat.

3.      Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik melainkan juga teori.

4.      Bersifat kritis dan fungsional.

Agenda implementasi hukum progresif melalui dua hal yakni agenda akademis dan agenda aksi. Agenda akademis berkaitan dengan hukum progresif yang menolak pengutamaan dan pemngunggulan ilmu hukum yang bekerja secara analitis/analytical jurisprudence, yaitu yang mengedepankan praturan dan logika atau rule and logic. Cara kerja analitis yang berkutat dalam ranah hukum positif tidak akan banyak menolong hukum untuk membawa Indonesia keluar dari keterpurukkannya secara bermakna. Hukum progresif lebih mengunggulkan aliran realisme hukum dan penggunaan optik sosiologis dalam menjalankan hukum.

Hukum progresif tidak melihat hukum sebagai suatu produk final, melaikan yang secara terus menerus masih harus dibangun. Oleh sebab itu hukum progresif lebih melihat hukum sebagai proses. Sesuai dengan penggunaan optik sosiologis, maka proses dan pembangunan tersebut tidak harus melalui hukum. Apa bila harus melalui hukum, maka tidak akan perubahan sebelum hukum dirubah. Hukum progresif lebih memilih konsep perubahan dan pengubahan Karl Renner yang mengikuti modus gradually working out dari pada changing the rule.

Sedangkan pada agenda aksi kita sudah seharusnya mengubah siasat dengan lebih mengandalkan pada mobilisasi hukum. Mobilisasi hukum lebih mengandalkan pada keberanian untuk melakukan interpretasi hukum secara progresif dari pada tunduk dan membiarkan dibelenggu oleh peraturan-peraturan hukum. Advokasi tersebut yang pertama kali ditujukan kepada agensi sistem peradilan, seperti hakim dan jaksa, dan juga kepada pemerintah atau birokrasi dan elite-elite politik.  Pada agenda aksi pendidikkan hukum, fakultas hukum perlu segera berbena diri dengan menyiapkan kurikulum dan pembelajaran menuju kepada realisasi dari hukum progresif.

b. Hukum Progresif di Indonesia

Hukum progresif memasukkan prilaku sebagai unsur penting dalam hukum dan lebih khusus lagi dalam penegakkan hukum. Pengalaman bidang hukum di Indonesia masih kental dengan pengalaman hukum dari pada pengalaman prilaku. Proses hukum masih lebih dilihat sebagai proses peraturan dari pada prilaku mereka yang terlibat di situ. Untuk mengatasi stagnasi disarankan agar aspek prilaku dilihat, diperhatikan dan dibicarakan secara sungguh-sungguh tidak kalah dengan perhatian terhadap komponen peraturan. Secara sistem hukum menjadi tidak lengkap apabila komponen dari sistem tersebut hanya terdiri dari peraturan dan institusi dan atau struktur aja. Prilaku menjadi bagian integral dari hukum, sehingga memajukan hukum melibatkan pula tentang bagaimana peran prilaku.[3]

Paradigma penegakkan hukum di Indonesia seharusnya tidak lepas dari konsep hukum progresif sehingga akan menimbulkan perspektif-perspektif yang positif jika dalam penegakkan dilandaskan bukan hanya sebatas normatif akan tetapi lebih dari itu yaitu menjalankan aspek-aspek hukum yang terdiri atas aspek philosofis, normatif, dan sosiologis. Aspek yang ketiga inilah oleh para penegak hukum Indonesia belum mampu mengintegralkan dengan aspek-aspek lain. Secara historis dapat dilihat, penegakkan hukum di Indonesia ada beberapa faktor yang menggerakkan semangat penegakkan hukum.

Pertama, substansi hukum di Indonesia (undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang) cenderung pasif dan tidak futuristik, dalam arti bahwa substansi-substansi hukum tersebut tertinggal dari dinamika masyarakat yang melahirkan banyak persoalan baru yang sama sekali tidak tersentuh hukum. Hal tersebut merupakan suatu cerminan bahwa hukum positif di Indonesia masih “klasik” dan tidak visioner.

Menilik sejarah dan perjalanan hukum kita di Indonesia, paling tidak dapat dikemukakan beberapa faktor yang menggerakkan semangat penegakan hukum. Pertama, substansi hukum di Indonesia (undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang) cenderung pasif dan tidak futuristik, dalam arti bahwa substansi-substansi hukum tersebut tertinggal dari dinamika masyarakat yang melahirkan banyak persoalan baru yang sama sekali tidak tersentuh hukum. Hal tersebut merupakan suatu cerminan bahwa hukum positif di Indonesia masih “klasik” dan visioner.

Kedua, penegakan hukum di Indonesia cenderung permisif dan pasif (lemah) terhadap terdakwa yang notabene punya “nama” dan struktur kekuasaan yang cukup kuat, baik di masyarakat maupun di pemerintahan. Salah satu hal yang mengarah pada kondisi tersebut adalah kurang aktifnya jaksa dalam mencari dan mengajukan alat buki untuk menjerat terdakwa di persidangan.

Sebut saja dalam penanganan kasus-kasus korupsi (selain yang ditangani di Pengadilan Tipikor) yang melibatkan pejabat yang memiliki pengaruh cukup kuat cenderung mendapat hukuman yang sangat ringan dengan kualifikasi kesalahan yang cukup berat. Bahkan, data TII (Transparansi Internasional Indonesia) dan ICW (Indonesia Corruption Watch) menyebutkan angka tidak kurang dari 50% terdakwa kasus korupsi yang ditangani di Pengadilan Negeri divonis bebas.

Berdasar analisis Prof. Surya Jaya (hakim ad hoc Pengadilan Tipikor), banyaknya terdakwa yang divonis bebas di PN disebabkan karena bukti yang diajukan oleh jaksa tidak cukup kuat sehingga mudah dimentahkan oleh terdakwa. Lebih lanjut, dikatakan bahwa berbeda dengan bukti jaksa, bukti yang diajukan KPK lebih kuat dan minimal melampirkan dua alat bukti, sehingga sangat kecil kemungkinan bagi terdakwa untuk lolos dari jeratan hukum (Tribun Timur, edisi 23 Agustus 2009). Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tehadap kalangan elite masih jauh dari pemenuhan rasa keadilan masyarakat maupun keadilan hukum nasional.

Pada beberapa kasus, sangat jelas terpampang fenomena penegakan hukum yang “keliru” dan cenderung tidak humanis. Ambil contoh penahanan 10 orang anak penyemir sepatu usia 11 tahun – 14 tahun oleh Polres Metro Bandara Tangerang, karena kasus “bermain” yang disebut polisi sebagai perjudian (pasal 303). Penahanan di rutan anak tersebut mencapai 29 hari dan kemudian dilakukan penangguhan, dan kini kasusnya pergulir di pengadilan. Kasus serupa terjadi di akhir Mei 2009, dimana untuk menunggu jam tayang siaran langsung sepak bola Liga Champions, sekelompok pedagang sayuran keliling yang mengontrak secara bertetangga kamar ukuran 2×3 meter, melakukan permainan kartu remi. Bukannya menikmati aksi pemain bola, tetapi malah datang petugas polsek menangkap dan menahan 5 orang penjual sayuran keliling itu, dengan tuduhan berjudi, meskipun barang bukti yang ada hanyalah Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) (Rohman, 2009).

Kejadian tersebut membuat para pakar hukum kaget dan mempertanyakan proses penahana yang dilakukan aparat kepolisian. Betapa tidak, anak-anak yang berumur belasan tahun ditahan karena dugaan berjudi yang sama sekali tidak berdasar. Permainan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut murni sekadar permainan belaka, dan bukan judi seperti disangkakan oleh aparat. LSM-LSM pun serempak mengumbar kritik atas tindakan polisi tersebut, sebab bagaimanapun, anak seperti mereka sharusnya tidak ditahan dan ”dipenjarakan”.

c. Dekonstruksi Hukum Islam: Paradigma Progresif

Fleksibelitas perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia sangat  relevan dengan  memperkenalkan  etos progresivisme  dalam dinamika dan kristalisasi hukum Islam. Implikasi  dari corak pemikiran progresif ini adalah  pembebasan manusia  dari hal-hal yang bersifat mitologis, pasif maupun agresif-konservatif.  Atas dasar  etos progresif ini,  diakui kapasitas manusia  yang memiliki segenap kebebasan (free will, free act).

Dalam gagasan pembaruan pemikiran Hukum Islam di Indonesia,  secara substantif,  ada pembedaan pokok  antara ajaran Islam  yang bersifat qath’i (yang absolut) dan zhanni (yang relatif).  Distingsi  antara qath’i dengan  zhanni begitu  ditekankan,  karena  dalam hal inilah ruang untuk berijtihad itu terbuka.

Ditinjau isi kandungan al-Qur’an, sebenarnya al-Qur’an tidaklah mengandung segala-galanya.  Dalam QS Al-Maidah (5): 3 dikatakan sebagai  Allah telah menyempurnakan agama,  bukanlah dimaksudkan al-Qur’an telah lengkap dengan segala ilmu pengetahuan, teknologi dan sistem kehidupan masyarakat  dalam segala seginya.  Konotasi ayat tersebut  khusus  dalam penyempurnaan dasar agama  dan batasan halal dan haram.  Dalam al-Qur’an terdapat 6236 ayat, hanya ada 650  ayat yang berisi tentang iman,  ibadah;   500 ayat  tentang kehidupan masyarakat;  150 ayat tentang ilmu pengetahuan.  Dari sekitar  650 ayat itu, tidak semuanya  bersifat  jelas, tanpa perlu penafsiran.

Meskipun secara keseluruhan al-Qur’an  bersifat  qath’i al-wurud (absolut dari Allah), tetapi ada pengklasifikasian  kepada ayat-ayat yang jelas, absolut dan satu artinya (qath’i al-dlalalah) dan ayat yang bisa mengandung berbagai pengertian (zhanni al-dlalalah).  Klasifikasi ayat-ayat yang terakhir ini, yang menimbulkan  berbagai mazhab dan aliran  dalam Islam.

Pembedaan ini, menuntut  sikap toleran  dalam menerima pluralitas aliran pemikiran keagamaan.  Porsi ini merupakan kavling penafsiran sekaligus ruang ijtihad, dengan pemfungsian  rasio  secara optimal.

Langkah dan strategi dekonstruktif dapat dilakukan dengan dua hal. Pertama, pola pemikiran Islam yang telah melahirkan formulasi tradisi keilmuan Islam harus ditelaah ulang (re-reading) secara benar sebagai upaya membongkar (dekonstruksi) sistem pemikiran  (episteme) yang dominan dalam suatu tahap sejarah tertentu. Ini disebut dengan prosedur regresif. Kedua, karena teks yang diderivasi  oleh tradisi tersebut kini masih aktif sebagai sistem pengetahuan, maka diupayakan adanya  transformasi muatan-muatan dan fungsi awalnya kepada sesuatu yang baru. Ini disebut prosedur progresif.

Strukturalisme  dan post-strukturalisme  sebagai sebuah pendekatan kemudian digunakan  untuk membongkar keterkaitan  antara ”bahasa-pemikiran-sejarah” dalam setiap konsepsi keilmuan Islam. Hal ini dilakukan untuk menyadarkan umat Islam yang telah melakukan distorsi atas realitas ontologis-metafisis-substansial agamanya sendiri. Akibatnya, terjadi percampuran  antara Islam sebagai agama dengan Islam  sebagai kerangka historis. Atas dasar ini, kemudian dibedakan dua dimensi Islam, yaitu substansi keagamaan yang bersifat universal dan unsur tambahan  dari realitas sosial yang dimasukkan atas nama Islam.

Dalam kaitannya dengan epistemologi hukum Islam dekonstruksi   akan menimbulkan beberapa implikasi. Pertama, dekonstruksi epistemologi hukum Islam akan membangkitkan  pola diskursus mengenai formulasi epistemologi hukum Islam   yang selama periode klasik-skolastik bahkan hingga ini diabaikan, seperti epistemologi  hukum Islam di kalangan  Syi’ah dan Khawarij. Dengan demikian, dekonstruksi ini akan melahirkan  pemahaman baru  terhadap epistemologi  hukum Islam sesuai dengan perkembangan  historis-sosiologis masyarakat muslim. Terbukti epistemologi hukum Islam klasik-skolastik  sendiri selalu terkait dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik atau episteme periode formatif  yang tidak lepas pertempuran-pertempuran ideologi saat itu.

Kedua, dekonstruksi epistemologi hukum Islam  akan melahirkan  perubahan struktur hirarkhis formulasi sumber hukum Islam klasik. Perubahan struktur hirarkis ini disebabkan adanya perubahan  alat analisis yang digunakan dengan dimasukkannya  alat analisis ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang berkembang pada abad 20-an, semisal sosiologi, sejarah, dan linguistik. Alat analisis  inilah yang cukup memadai untuk memahami Islam saat sekarang yang hidup di tengah-tengah tantangan dunia modern.

Ketiga, dengan bergesernya struktur hirarkis formulasi epistemologi hukum Islam ini dan diperkenalkannya ilmu-ilmu sosial dan humaniora, maka dimungkinkan  akan muncul logika pluralisme dalam pola pikir umat Islam, sehingga  berbagai dikhotomi dalam pemkiran hukum Islam  klasik yang memandang segala hal atas dasar hitam-putih, halal-haram, sah-tidak sah, dan sebagainya  akan diganti  dengan keanekaragaman  pemikiran hukum Islam secara lebih terbuka. Hal ini disebabkan  karena dekonstruksi itu sendiri berusaha menempatkan  berbagai diskursus dan interpretasi  berada dalam posisi historis, sosiologis, dan epistemologis yang semestinya mengingat sistem aksiologis (value system) sangat terkait dengan kondisi kesejarahan tertentu.

Keempat, dengan adanya logika pluralisme  ini maka dimungkinkan  mengurangi atau bahkan menghilangkan fenomena dogmatisme dan ortodoksisme dalam pemikiran hukum Islam, baik di kalangan Sunni, Syi’i, maupun Khariji.

Dalam hubungan ini dengan wacana Islam progresif, epistemologi fiqh merupakan tema penting yang menarik untuk dikaji lebih spesifik mengingat pola pikir fiqh-oriented telah “menyejarah” dan hampir  dominan  di semua  negara  muslim. Ada dua alasan  mengapa fiqh  begitu dominan. Pertama, Islam mempunyai ajaran yang menuntut tindakan praktis berkenaan dengan  norma perilaku dan aturan peribadatan  yang secara lahiriah harus bisa diukur. Kedua, kebutuhan ulama dan umara  dalam mengendalikan  atau membimbing umat Islam dalam perilaku sosial  dan politik. Dominasi pola pikir fiqh-oriented ini kemudian   menjadi salah satu unsur  kelemahan umat Islam dalam memahami masalah berpindahnya    “agama yang benar”  kepada “ortodoksi ideologi”. Atas dasar ini, sangat disesalkan  lahirnya pembakuan dan pembukuan ajaran agama  yang dianggap standar sehingga menyebabkan lahirnya kejumudan atau reifikasi ajaran Islam.[4]

Reformasi hukum Islam dewasa ini semakin signifikan sehingga lebih akomodatif dengan dinamika perubahan sosial. Dalam konteks ini untuk mengeksplorasi kajian terhadap hukum Islam digunakan sistem berfikir eklektif. Suatu dalil yang diprioritaskan, mengacu pada dalil mana yang lebih baik dan lebih dekat kepada kebenaran dan didukung oleh dalil yang kuat yang selaras dengan perkembangan masyarakat.

Metode analogi deduksi ini memuat kebebasan berijtihad amat penting dalam menganalisis masalah-masalah yang tidak diperintah dan tidak pula dilarang (mubah) yang belum ada ketetapan hukumnya. Selain itu, metode komparasi juga dipaparkan terutama terhadap masalah-masalah yang telah ada ketetapan hukumnya, berupa produk ijtihad fuqaha’ terdahulu, baik dari kalangan Sunni  maupun Syi’ah atau Khawarij. Metode komparasi yakni suatu metode dengan membandingkan (muqaranah) antara satu pendapat dengan pendapat lain  dari berbagai latar aliran hukum, dan memilih yang paling baik dan lebih mendekati kebenaran serta didukung oleh dalil yang kuat (tarjih).

Metode komparatif itu kemudian  lebih dikembangkan lagi dalam wacana pluralisme. Perbandingan kajian antara fiqh dengan hukum adat  dan hukum positif di Indonesia, serta dengan syari’at-syari’at agama lain, seperti dengan Yahudi, Nashrani, hukum Romawi (barat). Wawasan yang luas dalam ilmu fiqh  sangat diperlukan untuk melakukan analisis perbandingan. Kajian perbandingan  antara berbagai mazhab,  untuk melacak materi hukum yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas.  Atas dasar itu, fanatisme mazhab merupakan  suatu hal yang tidak logis lagi.

Dalam perspektif ilmu fiqh, metode komparasi ini disebut dengan fiqh al-muqaran. Ini dirumuskan sebagai  suatu ilmu yang mengkaji hukum syara’ dengan memaparkan pendapat-pendapat yang beragam terhadap suatu masalah dan dalil yang digunakan, antara kaidah-kaidah, membanding yang satu dengan yang lain, kemudian mengambil yang paling baik dan lebih dekat kepada kebenaran serta membandingkannya dengan peraturan yang berlaku dalam suatu negeri.[5]

Dengan metode komparasi terpadu, masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum dapat dikemukakan teori dan kerangka dasarnya untuk menyorot apa yang telah  dikemukakan fuqaha’ terdahulu. Dengan metode ini, elastisitas hukum Islam (fiqh)  dapat makin tumbuh  dan berkembang  tanpa melepaskan diri dari apa yang telah dirumuskan fuqaha’.  Fiqh akan selaras dengan perkembangan masyarakat modern. Fiqh yang adaptatif dean akomodatif dengan dinamika perkembangan masyarakat. Takhrij, tahqiq, dan tarjih merupakan hasil studi banding, yang berupa produk ijtihad. Ijtihad adalah dinamisator bagi eksisnya fiqh.[6]

Penggunaan metode komparasi ini akan memudahkan dalam perumusan kompilasi atau kemudian kodifikasi hukum Islam. Dengan mengkaji fiqh secara komparatif  akan memungkinkan  memilih ketetapan hukum yang sesuai  dengan situasi dan kondisi Indonesia. Dengan ini kelihatan jelas dalam mengkaji fiqh  sarat dengan pendekatan sosio-kultural dan sosio-historis dengan tetap mengacu pada dalil-dalil nash.

Penetapan hukum oleh para fuqaha’  terdahulu, dalam analisis sejarah pertumbuhan dan perkembangan tasyri’,  tidak terlepas  dari pengaruh  perkembangan sosio-kultural. Dengan pendekatan sejarah (dirasah tarikhiyah) dapat diketahui metode  fuqaha’  dalam menggali hukum,  situasi dan kondisi yang mempengaruhi, serta maksud mendasar  dari penetapan hukum  (istinbath). Dalam menelaah fiqh  warisan fuqaha’, digunakan juga pendekatan tarikhiyah ini, apalagi umumnya, para ahli fiqh menetapkan hukum berdasarkan ‘illat.

Selain itu, dalam menghadapi perkembangan fiqh di masa mendatang, pendekatan dirasah waqi’ah (pendekatan sosio-kultural) juga amat penting. Dirasah waqi’ah ini dimaksudkan adalah ilmu hukum kemasyarakatan.

Dalam konteks reformasi hukum Islam, dua model pendekatan ini sangat penting. Dirasah tarikhiyah dan dirasah waqi’ah perlu dikombinasikan sebagai acuan metodologis  dalam penataan kembali hukum Islam  yang lebih adaptatif  dengan dinamika perkembangan  dan perubahan sosial.  Dengan demikian, fiqh bisa berubah sesuai situasi dan kondisi yang terjadi, dengan memperhatikan kemaslahatan masyarakat secara umum.

Reformasi pemikiran hukum Islam tersebut mesti selalu berpijak pada nash. Makna esensial  dari pembaruan itu sendiri bukan berarti meninggalkan nash. Dalam hal ini, pembaruan itu dengan memperbarui barang lama  yang telah usang dengan mengembalikannya seperti keadaan semula. Pembaruan hukum dilakukan dengan mengembalikan  pada muatan prinsip  dan asas-asas hukum,  bukan dengan merombak atau menghancurkan  sendi-sendi hukum.

Pembaruan dilakukan dalam lapangan yang menjadi garapan ijtihad. Lapangan tersebut adalah masalah-masalah atau peristiwa-peristiwa  yang memerlukan penetapan hukum yang prinsip-prinsip umumnya (mabadi ‘ammah) telah ada  dalam syari’at;  dan  prinsip-prinsip umum dan  hukum-hukum yang terinci mengenai masalah atau perkara yang mubah.

Pembaruan hukum Islam malah tidak dapat dilakukan, jika sikap skeptis dan jumud masih melanda para ulama dan umat Islam. Sebaliknya, sikap progresif dan dinamis amat penting, tetapi sikap hati-hati tetap merupakan keharusan, di samping mempunyai otoritas yurisprudensi, sehingga sangat probabilitas untuk ber-istinbath dan ber-istidlal dalam merepresentasi makna substantif syara’.[7]

DAFTAR PUSTAKA

Rahardjo, Satjipto. 2004.  Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, Muhamadyah Press University.

Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma “Thawaf” (Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi /Grounded Theory Meng-Indonesia) Oleh: Turiman (diambil tanggal 25 Desember 2010)

Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif.

http://efrinaldi.multiply.com/journal/compose – _ednref21 diambil tanggal 24 Desember 2010.

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. 1967. Pengantar Ilmu Fiqh, Jakarta: Bulan Bintang.

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. 1975.  Pengantar Il mu Perbandingan Mazhab, Jakarta: Bulan Bintang.


[1] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, Muhamadyah Press University, 2004, halaman 18.

[2] Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma “Thawaf” (Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi /Grounded Theory Meng-Indonesia) Oleh: Turiman (diambil tanggal 25 Desember 2010)

[3] Sacipto Rahardjo, Hukum Progresif

[5] M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 91

[6] M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Il mu Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hm. 37-40.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.