OBLIGASI SYARIAH

Obligasi berasal dari bahasa Belanda yaitu “Obligatie” yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan “obligasi” yang berartikontrak. Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 775/KMK 001/1982 disebutkan bahwa obligasi adalah jenis efek berupa surat pengakuan hutang atas pinjaman uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun dengan menjanjikan imbalan bunga yang jumlah serta saat pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh emiten (Badan Pelaksana Pasar Modal). Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa obligasi adalah surat hutang yang dikelaurkan oleh emiten (bisa berupa badan hukum atau persuahaan, bisa juga dari pemerintah) yang memerlukan dana untuk kebutuhan operasional maupun ekspansi dalam memajukan investasi yang mereka laksanakan. Investasi dengan cara menerbitkan obligasi memiliki potensial keuntungan lebih besar dari produk perbankan. Keuntungan berinvestasi dengan cara menerbitkan obligasi akan memberpoleh bunga dan kemungkinan adanyana capital gain (keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di Pasar Modal atau Bursa Efek). Apabila dilihat dari pihak yang mengeluarkan obligasi (emiten), maka obligasi dapat dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau bisa juga dikeluarkan oleh pihak swasta seperti,

pertama; particiating bonds yakni pemilik obligasi selain memperoleh bunga tetap, juga memperoleh bagian keuntungan yang dicapai perusahaan, kedua; client bond, yakni obligasi yang diberikan kepada langganan perusahaan dalam rangka mengembangkan pemilikan efek kepada masyarakat, ketiga,deperture bond yakni obligasi yang tidak dijamin atau tanpa suatu jaminan. Apabila dilihat atas dasar jangka waktu maka obligasi itu limited (terbatas), sebab semua obligasi itu pada umumnya dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Tetapi ada juga obligasi unlimited (tanpa batas), pemilik obligasi akan menerima manfaat dari obligasi ini sebab obligasi ini sebagai alat penyandang dana, sedangkan dana diperlukan untuk sarana usaha dan kepentingan lain yang terkait dengan perkembangan usaha. Obligasi bermanfaat untuk menanamkan modalnya dengan cara berinvestasi di Pasar Modal atau lembaga perbankan yang ditentukan. Obligasi termasuk salah satu jenis efek. Namun,berbeda dengan saham yang kepemilikannya menandakan pemilikan sebagaian dari suatu perusahaan yang menerbitkan saha, obligasi menunjukkan utang dari penerbitnya. Dengan demikian, pemegang obligasi memiliki hak dan kedudukan sebagai kreditor dari penerbit obligasi. Obligasi merupakan instrumen utang jangka panjang, yang pada umumnya diterbitkan dalam jangka berkisar antara lima sampai sepuluh tahun lamanya. Ada juga yang jatuh temposelama satu tahun. Semakin pendek jangka waktu obligasi, maka semakin diminati oleh investor karena dianggap resikonya kecil. Pada saat jatuh tempo, pihak penerbit obligasi berkewajiban untuk melunasi pokok investasi di dalam obligasi tersebut.

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

Secara umum jenis obligasi dapat dilihat dari penerbitnya, yakni obligasi korporasi dan obligasi negara. Obligasi negara terdiri dari beberapa jenis yaitu pertama; obligasi rekap yakniobligasi yang diterbitkan dalam rangka porgram rekpitulisasi perbankan. Kedua; surat utang negara (SUN), yakni obligasi yang diterbitkan untuk membiayai defisit APBN, ketiga; obligasi ritel, yakni obligasi yang sama dengan surat utang negara (SUN), diterbitkan untuk membiayai defisit anggaran negara, tetapi nilai nominalnya dibuat secara kecil agar dapat dibeli secara ritel oleh para investor menengah ke bawah, keempat; obligasi sukuk, sama dengan surat utang negara, tetapi sukuk ini dikeluarkan berdasarkan prinsip syariah. Sebagai suatu efek, obligasi bersifat dapat diperdagangkan di Pasar Modal. Ada dua jenis pasar obligasi, yakni yang pertama; pasar primer, yaitu pasar yang merupakan tempat diperdagangkannya obligasi saat mulai diterbitkan. Salah satu persyaratan ketentuan Paasar Modal, obligasi harus dicatat di bursa efek untuk ditawarkan kepada masyarakat. Dalam hal ini lazimnya dicatat di Bursa Efek Surabaya (BES). Kedua; pasar sekunder merupakan tempat diperdagangkannya obligasis telah diterbitkan dan tercatat di Bursa Efek Surabaya (BE), perdagangan akan dilakukan secara Over the Counter (OTC). Artinya tidak ada tempat perdagangan secara fisik. Pemegang obligasi serta pihak yang ingin membelinya akan berinteraksi dengan bantuan perangkan elektronik seperti e-mail, online trading atau telpon. Dari uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa obligasi sebagaimana juga sekuritas pendapatan tetap (fixed income securities) yang lain, memiliki beberapa karakteristik antara lain, pertama; obligasi merupakan surat berharga yang mempunyai kekuatan hukum, kedua; memiliki jangka waktu tertentu atau masa jatuh tempo sebagaimana yang tersebut dalam surat obligasi, ketiga; obligasi dapat memerikan pendapatan tetap secara periodik dan besarnya presentase pembayaran yang diberikan secara periodik ini didasarkan atas pembayaran presentase tertentu atas nilai nominalnya atau disebut pembayaran kupon (coupon), keempat; ada nilai nominal yang disebut dengan nilai pari, par-value, stated value, face value, atau nilai kupon.

II. JENIS DAN PERINGKAT OBLIGASI

Heru Sudarsono [1] membagi jenis dan peringkat obligasi yang dikenal di Pasar Modal Indonesia, sebagai berikut :

1. Berdasarkan Penerbitan

a. Obligasi Pemerintah Pusat

b. Obligasi Pemerintah Daerah

c. Obligasi Badan Usaha Milik Negara

d. Obligasi Perusahaan Swasta

2. Berdasarkan Jaminan

a. Unsecured bonds / debentures atau obligasi tanpa jaminan

b. Indenture atau obligasi dengan jaminan

c. Mortgage bond atau obligasi yang dijamin dengan properti

d. Collateral trust atau obligasi yang dijamin dengan sekuritas

e. Equipment trust certificates atau obligasi yang dijamin aset tertentu

f. Collateralized mortgage atau obligasi yang dijamin pool of mortgages atau portofolio mortgage

backed securities

3. Berdasarkan Jenis Kupon

a. Fixed rate, obligasi yang memberikan tingkat kupo tetap sejak diterbitkan hingga jatuh tempo

b. Floating rate, obligai yang tingkat bunganya mengikuti tingkat kupon yang berlaku di pasar

c. Mixed rate, obligasi yang memberikan tingkat kupon tetap untuk periode tertentu

4. Berdasarkan Peringkatnya

a. Investement grade bonds, minimal BB+

b. Non-investment-grade bonds, CC atau speculative bond dan D atau junk bond

5. Berdasarkan Kupon

a. Coupon bonds pada obligasi berkupon

b. Zero coupon bonds, untuk obligasi nirkupon

6. Berdasarkan Call Feature

a. Freely collable bond, obligasi yang dapat ditarik kembali oleh penerbitnya setiap waktu

sebelum masa jatu tempo

b. Non-collable bond, setelah obligasi diterbitkan dan terjual, tidak dapat dibeli/ditarik

kembali oleh penerbitnya sebelum obligasi tersebut jatuh tempo

c. Deffered collable bond, adalah kombinasi antara freely collable bond dan non-collable

bond

7. Berdasarkan Konversi

a. Convertible bond, obligasi yang dapat ditukarkan saham setelah jangka waktu tertentu

b. Non-convertible bond, obligasi yang tidak dapat dikonversi menjadi saham

8. Jenis Obligasi Lainnya

a. Income bond, obligasi yang membayarkan kupon jika emiten penerbitnya mendapatkan laba

b. Guaranteed bon, obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan cabang tetapi tidak didukung

oleh perusahaan induk

c. Participating bond, obligasi yang memiliki hak menerima atas laba selain penghasilan

bunga secara periodik

d. Voting bond, obligasi yang mempunyai hak suara

e. Serial bond, obligasi yang pelunasannya berdasarkan nomor seri

f. Inflation Index bond, atau disebut juga treasury inflation protection securities (TIPS),

obligasi yang nilainominalnya (principal) selalu disesuaikan dengan tingkat inflasi yang

berlaku.

III. PROSEDUR MELAKUKAN INVESTASI OBLIGASI

Keuntungan dalam berinvestasi dengan obligasi dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah pengetahuan tentang peluang para individu dalam melihat peluang dan mempeljari seluk beluk sarana investasi itu sendiri. Dalam mencapai berbagai tujuan keuangan keluarga beragam produk investasi tersedia, tinggal para investor untuk memilih produk alternatif mana yang akan dijadikan andalan investasi, apa reksadana, saham, emas, dan investasi di sektor properti di pasar modal. Selain produk ini pasar modal juga menawarkan investasi melalui surat utang jangka panjang atau obligasi. Jika pilihan para investor jatuh pada obligasi, maka ada beberapa tahap yang perlu dilalui supaya tujuan investasi melalui obligasi memberikan hasil yang maksimal dan sesuai dengan rencana. Tahapan tersebut seperti di bawah ini [2]:

1.      Membuka rekening

Tahap awal yang harus dilakukan dalam proses transaksi obligasi adalah memilih perusahaan sekuritas yang memiliki divisi fixed income yang menangani pembelian dan penjualan obligasi. Pilih perusahaan dengan pengalaman, tim yang solid baik trader / dealer ataupun riset serta fee  yang kompetitif. Dengan membuka rekening, investor bisa mendapatkan informasi perkembangan dan perdagangan obligasi setiap saat, sehingga investor mendapatkan pengetahuan pergerakan pasar obligasi secara akurat dan up to date.

2.      Memahami produk obligasi

Pada tahap ini, investor dianjurkan untuk mempelajari seluk beluk informasi yang dibutuhkan mengenai obligasi, baik mengenai investasinya sendiri, potensi resiko yang terkandung, maupun potensi keuntungannya. Hal ini dapat diperoleh dengan mempelajarinya secara mandiri, bertanya kepada bagian riset perusahaan sekuritas, dimana investor membuka rekening atau melalui internet. Dengan mempelajari instrumen obligasi secara lengkap, diharapkan investor mengenal investasi tersebut dengan baik, sehingga mempermudah pengambilan keputusan investasi. Mempelajari instrumen, dimana investor ingin menempatkan investasi, akan memberikan manfaat maksimal dalam mencapai rencana yang diinginkan.

3.      Melakukan analisis

Analisis dilakukan, agar keputusan yang diambil sesuai dengan apa yang diinginkan, yaitu kestabilan pendapatan. Aspek-aspek yang dibutuhkan seperti kupon, jangka waktu,

nilai penerbitan dan peringkat. Latar belakang serta profil penerbit juga menjadi pertimbangan sendiri. Dengan informasi yang lengkap, diharapkan keputusanyang diambil tidak menimbulkan kerugian yang cukup besasr. Dianjurkan untuk membandingkan antara obligasi sejenis.

4.      Memberikan amanat beli

Setelah melalui analisis, investor memperoleh jenis obligasi yang ingin dibeli. Tahap selanjutnya adalah memberikan amanat pembelian kepada trader atau broker obligasi yang telah kita pilih. Pihak trader akan melakukan pembelian obligasi sesuai dengan jenis serta harga yang diinginkan. Misalkan pembeli akan melakukan pembelian obligasi ASII (Astra Internasional) tahun 2002 dengan harga 105 atau harga premium. Biasanya nilai pari atau nominal adalah sebesar Rp 100.

5.      Menyiapkan dana

Membeli obligasi membutuhkan dana yang tidak sedikit. Satuan pembelian obligasi biasanya bernilai Rp 1 miliar, sehingga sulit bagi investor individu untuk dapat ikut berinvestasi dalam obligasi. Namun ada juga yang menawarkan satuan bernilai Rp 50 juta atau Rp 100 juta. Setelah amanat pembelian diajukan, sebaiknya dana tersebut sudah dialokasikan. Jangan sampai dikenakan penalty, karena keterlambatan dalam pembayaran. Selain itu, penempatan dana tunai yang serba mendadak mungkin bisa mengganggu kelancaran aliran arus kas keuangan investor dan keluarga.

6.      Menyelesaikan pembayaran obligasi

Pembayaran dana pembelian obligasi dilakukan melalui transfer ke rekening perusahaan sekuritas tersebut. Setelah pembayaran selesai, maka investor sebagai pembeli tinggal menunggu proses settlement atas transaksi tersebut. Obligasi yang telah dibeli akan tercantum di dalam rekening perusahaan sekuritas yang tercatat di KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia). Pemindahtanganan hak atas obligasi akan sangat mudah dilakukan secara elektronik, karena saat ini fisik obligasi tidak lagi berupa sertifikat, namun sudah scriptless (tahap warkat). Administrasi pembukuan akan dilakukan oleh bank kustodian perusahaan sekuritas. Untuk hal ini, tentunya bank bersangkutan akan memungut biaya tertentu.

IV. PRINSIP-PRINSIP OBLIGASI SYARIAH

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 32/DSNMUI/ IX/2002 menjelaskan, yang dimaksud dengan obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil / margin / fee, serta membayar kembali dana obligas pada saat jatuh tempo.

Menurut Heru Sudarsono[3], obligasi syariah bukan merupakan utang berbunga tetap sebagaimana yang terdapat dalam obligasi konvensional, tetapi lebih merupakan penyerta dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Transaksinya bukan akad utang piutang melainkan penyertaan. Obligasi sejenis ini lazim dinamakan muqaradhah bond, dimana muqaradhah merupakan nama lain dari mudharabah. Dalam bentuknya yang sederhana obligasi syariah diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau emiten sebagai pengelola atau mudharib dan dibeli oleh investor atau shahib maal. Dana yang terhimpun disalurkan untuk mengembangkan usaha lama atau pembangunan suatu unit baru yang benarbenar berbeda dari usaha lama. Bentuk alokasi dana yang khusus (specially dedicated) dalam syariah dikenal dengan istilah mudharabah muqayyadah. Atas penyertaannya, investor berhak mendapatkan nisbah keuntungan tertentu yang dihitung secara proporsional dan dibayarkan secara periodik. Sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu bahwa obligasi adalah surat hutang, dimana pemegangnya berhak atas bunga tetap, prinsip obligasi syariah tidak mengenal adanya hutang, tetapi mengenal adanya kewajiban yang hanya timbul akibat adanya transaksi atas aset / produk maupun jasa yang tidak tunai, sehingga terjadi transaksi pembiayaan. Obligasi syariah lebih merupakan penyerta dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Transaksinya bukan akad utang pituang, melainkan penyertaan. Obligasi sejenis ini lazim dinamakan muqaradhah bond, dimana muqaradhah merupakan nama lain dari mudharabah. Dalam bentuknya yang sederhana obligasi syariah diterbitkan oleh sebuah perusahaan (emiten) sebagai pengelola (mudharib) dan dibeli oleh investor (shahib maal). Dalam harga penawaran, jatuh tempo pokok obligasi, saat jatuh tempo, dan rating antara obligasi syariah dengan obligasi konvensional tidak ada perbedaannya. Perbedaan terdapat pada pendapatan dan return. Perbedaan yang paling mendasar antara obligasi syariah dan obligasi konvensional terletak pada mpenetapan bunga yang besarnya sudah ditetapkan / ditentukan di awal transaksi dilakukan. Sedangkan pada obligasi syariah saat dilakukan transaksi (jual beli) belum ditentukan besarnya bunga. Yang ditentukan adalah berapa proporsi pembagian hasil apabila mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Perbedaan obligasi konvensional dengan obligasi syariah

dapat dilihat di bawah ini[4] :

Keterangan Obligasi Syariah

 

Obligasi Konvensional
Harga penawaran 100%

 

100%

 

Jatuh tempo 5 tahun  
Pokok obligasi saat

jatuh tempo

100% 100%
Pendapatan Bagi hasil Bunga
Return 15,5 – 16% indikatif 15,5 – 16%
Rating AA+ AA+

Namun dalam obligasi syariah lebih kompetitif dibanding obligasi konvensional sebab pertama: Kemungkinan perolehan dari bagi hasil pendapatan lebih tinggi daripada obligasi konvensional. Kedua : Obligasi syariah aman karena untuk mendanai proyek prospektif. Ketiga: Bila terjadi kerugian (di luar kontrol), investor tetap memperoleh aktiva. Keempat: Terobosan paradigma, bukan lagi surat utang, tapi surat investasi.

V. BENTUK-BENTUK OBLIGASI SYARIAH

Obligasi syariah dapat diterbitkan dengan menggunakan prinsip mudharabah, musyarakah, ijarah, istisna‟, salam, dan murabahah. Tetapi diantara prinsip-prinsip instrumen obligasi ini yang paling banyak dipergunakan adalah obligasi dengan insturmen prinsip mudharabah dan ijarah.[5]

1) Obligasi Mudharabah

Obligasi syariah mudharabah adalah obligasi syariah yang mengunakan akad mudahrabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal / investor) dengan pengelola (mudharib / emiten). Ikatan atau akad mudahrabah pada hakikatnya adalah ikatan penggabungan atau percampuran berupa hubungan kerjasama antara pemilik usaha dengan pemilik harta, dimana pemilik harta (shahibul maal) hanya menyediakan dana secara penuh (100%) dalam suatu kegiatan usaha dan tidak boleh secara aktif dalam pengelolaan usaha. Sedangkan pemilik usaha (mudharib / emiten) memberikan jasa, yaitu mengelola harta secara penuh dan mandiri (directionery) dalam bentuk aset pada kegiatan usaha tersebut. Dalam Fatwa No. 33 / DSN-MUI / X / 2002 tentang obligasi syariah mudharabah, dinyatakan antara lain bahwa [6]:

Ø  Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkanemiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah merupakan bagi ahsil, margin atau fee serta membayar dana obligasi pada saat obligasi jatuh tempo.

Ø  Obligasi syariah mudharabah adalah obligasi syariah yang berdasarkan akad mudarabah dengan memperhatikan substansi fatwa DSN-MUI No. 7 / DSN-MUI / IV / 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.

Ø   Obligasi mudharabah emiten bertindak sebagai mudharib (pengelola modal), sedangkan pemegang obligasi mudharabah bertindak sebagai shahibul maal (pemodal).

Ø  Jenis usaha emiten tidak boleh bertentangan denganprinsip syariah.

Ø  Nisbah keuntungan dinyatakan dalam akad.

Ø   Apabila emiten lalai atau melanggar perjanjian, emiten wajib menjamin pengambilan dana dan pemodal dapat meminta emiten membuat surat pengakuan utang.

Ø  Kepemilikan obligasi syariah dapat dipindahtangankan selama disepakati dalam akad.

Ada beberapa alasan yang mendasari pemilihan struktur obligasi mudharabah, di antaranya[7] :

a)      Obligasi syariah mudharabah merupakan bentuk pendanaan yang paling sesuai untuk investasi dalam jumlah besar dan jangka waktu yang relatif panjang.

b)      Obligasi syariah mudharabah dapat digunakan untuk pendanaan umum (general financing), seperti pendanaan modal kerja ataupun capital expenditure.

c)      Mudharabah merupakan percampuran kerjasama antara modal dan jasa (kegiatan usaha), sehingga membuat strukturnya memungkinkan untuktidak memerlukan jaminan (collateral) atas aset yang spesifik. Hal ini berbeda dengan struktur yang menggunakan dasar akad jual beli yang mensyaratkan jaminan atas aset yang didanai.

d)     Kecenderungan regional dan global, dari penggunaan struktur murabahah dan ba‟i bi‟thaman ajil menjadi mudharabah dan ijarah.

 

Adapun ketentuan atau mekanisme obligasi syariah mudharabah adalah :

a)      Kontrak atau akad mudharabah dituangkan dalam perjanjian perwaliamanatan.

b)      Rasio atau presentase bagi hasil (nisbah) dapat ditetapkan berdasarkan komponen pendapatan (revenue sharing) atau keuntungan (profit sharing). Namun berdasarkan fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 bahwa yang lebih maslahat adalah penggunaan revenue sharing.

c)      Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara konstan, meningkat, ataupun menurun dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan emiten, tetapi sudah ditetapkan di awal kontrak.

d)     Pendapatan bagi hasilmerupakan jumlah pendapatan yang dibagihasilkan yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh emiten kepada  pemegang obligasi syariah. Bagi hasil yang dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah pemegang obligasi syariah dengan pendapatan / keuntungan yang dibagihasilkan yang jumlahnya tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi emiten.

e)      Pembagian hasil pendapatan atau keuntungan dapat dilakukan secara periodik (tahunan, semesteran, kwartalan, maupun bulanan).

f)       Karena besarnya pendapatan bagi hasil akan ditentukan oleh kinerja aktual emiten, maka obligasi syariah memberikan indicative return tertentu. Produk obligasi mudharabah juga dapat dikonversi menjadi saham setelah dalam jangka waktu tertentu dengan persetujuan pemiliknya. Sehingga pemilik surat ini berubah menjadi musyarrik muaqqat (mitra kerjasama kontemporer) bagi perusahaan. Dalam keuntungan investasinya menjadi pemilik saham atau mitra kerjasama selamanya. Pada prinsipnya, obligasi mudharabah yang dikonversi menjadi saham sama dengan obligasi mudharabah baik yang muthlaqah maupun muqayyadah. Persamaan adalah samasama menggunakan prinsip musyarakah dan al-ghunm bi alghurm dalam hal pembagian keuntungan, sehingga dalam hal ini sesuai dengan kaidah-kaidah Islam dalam distribusi keuntungan investasi.

Adapun ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan konversi obligasi mudharabah menjadi saham adalah:

a)      Wajib menjaga kaidah-kaidah yang ditetapkan untuk pertambahan modal sesuai dengan undang-undang negara tempat perusahaan yang mengeluarkan obligasi.

b)      Wajib menjaga keseimbangan keuangan dengan sumbersumbernya, baik dari dalam maupun dari luar.

c)       Tanggal dan syarat-syarat konversi menjadi saham harus  dijelaskan, serta jangka waktu yang mana pemilik surat obligasi tersebut meminta untuk mengkonversikan ke dalam saham.

d)      Wajib menjelaskan kadar batas maksimal pengeluaran bagi saham yang baru jika ada.

e)       Penjelasan tanggal pengembalian harga obligasi dalam kondisi tidak dikonversikan ke dalam saham.

2. Obligasi Ijarah

Obligasi Ijarah adalah obligasi syariah berdasarkan akad ijarah. Akad ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambilmanfaat dengan jalan penggantian. Artinya,pemilik harta memberikan hak untuk memanfaatkan objekyang ditransaksikan melalui penguasaan sementara atau peminjaman objek dengan manfaat tertentu dengan membayar imbalan kepada pemilik objek. Ijarah mirip dengan leasing, tetapi tidak sepenuhnya sama. Dalam akad ijarah disertai dengan adanya perpindahan manfaat tetapi tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Ketentuan akad ijarah sebagai berikut :

a.       Objeknya dapat berupa barang (harta fisik yang bergerak, tak bergerak, harta perdagangan) maupun berupa jasa.

b.      Manfaat dari objek dan nilai manfaat tersebut diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak.

c.       Ruang lingkup dan jangka waktu pemakaiannya harus dinyatakan secara spesifik.

d.      Penyewa harus membagi hasil manfaat yang diperolehnya dalam bentuk imbalan atau sewa / upah.

e.       Pemakai manfaat (penyewa) harus menjaga objek agar manfaat yang diberikan oleh objek tetap terjaga.

f.       Pembeli sewa haruslah pemilik mutlak.

Secara teknis, obligasi ijarah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a)      Investor dapat bertindak sebagai penyewa (musta‟jir). Sedangkan emiten dapat bertindak sebagai wakil investor. Dan propery owner, dapat bertindak sebagai orang yang menyewakan (mu‟jir). Dengan demikian, ada dua kali transaksi dalam hal ini; transaksi pertama terjadi antara investor dengan emiten, dimana investor mewakilkan dirinya kepada emiten dengan akad wakalah, untuk melakukan transaksi sewa menyewa dengan property owner dengan akad ijarah. Selanjutnya, transaksi terjadi antara emiten (sebagai wakil investor) dengan property owner (sebagai orang yang menyewakan) untuk melakukan transaksi sewa menyewa (ijarah).

b)      Setelah investor memperoleh hak sewa, maka investor menyewakan kembali objek sewa tersebut kepada emiten. Atas dasar transaksi sewa menyewa tersebut, maka diterbitkanlah surat berharga jangka panjang (obligasi syariah ijarah), dimana atas penerbitan obligasi tersebut, emiten waib membayar pendapatn kepada investor berupa fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Sebagai contoh transaksi obligasi ijarah adalah pemegang obligasi memberi dana kepada Toko Matahari untuk menyewa sebuah ruangan guna keperluan ekspansi. Yang mempunyai hak manfaat atas sewa ruangan adalah pemegang obligasi, tetapi ia menyewakan / mengijarahkan kembali kepada Toko Matahari. Jadi harus membayar kepada pemegang obligasi sejumlah dana obligasi yang dikeluarkan ditambah return sewa yang telah disepakati.

Obligasi ijarah lebih diminati oleh investor, karena pendapatannya bersifat tetap. Terutama investor yang paradigmanya masih konvensional konservatif dan lebih menyukai fixed income.

VI.KENDALA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN OBLIGASI SYARIAH

Kendala dalam pengembangan obligasi syariah diantaranya sebagai berikut[8] :

1.      Belum banyak masyarakat yang paham tentang keberadaan obligasi syariah, apalagi sistem yang digunakannya. Hal tersebut tidak lepas dari ruang sosialisasi obligasi syariah yang dikondisikan hanya terbatas oleh para pemodal yang memiliki dana lebih dari cukup.

2.      Masyarakat dalam menyimpan dananya cenderung didasarkan atas pertimbangan pragmatis. Hal ini yang menjadikan tren tingkat bunga yang cenderung bisa dipastikan di masa yang akan datang menjadikan investor lebih memilih obligasi konvensional daripada obligasi syariah.

3.       Di usia yang masih relatif muda dan sistem yang berbeda, obligasi syariah dikondisikan untuk menghadapi masyarakat yang kurang percaya akan keberadaan sistem yang belum ia kenal.

Sedangkan usaha yang perlu dilakukan untuk menjawab kendala-kendala obligasi syariah adalah sebagai berikut :

1.      Langkah-langkah sosialisasi dilakukan untuk membangun pemahaman masyarakat akan

keberadaan obligasi syariah di tengah-tentah masyarakat. Keterlibatan praktisi, akademisi dan ulama sangat diperlukan dalam usaha-usaha obligasi syariah.

2.      Usaha untuk menarik pasar emosional secara statistik relatif lebih sedikit daripada pasar rasional. Oleh karenanya obligasi syariah tidak bisa hanya sekedar menunggu sampai adanya perubahan paradigma setidaknya obligasi syariah mampu menangkap kondisi yang ada sebagai peluang yang bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitasnya.

3.      Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, usaha untuk meningkatkan profesionalitas, kualitas, kapabilitas, dan efisiensi untuk selalu dilakukan oleh obligasi syariah.

VII. EMISI OBLIGASI SYARIAH

Syarat-syarat untuk menerbitkan obligasi syariah adalah sebagai berikut[9]:

1)      Aktivitas utama (core business) yang halal, tidak bertentangan dengan substansi Fatwa

No.20/DSNMUI/ IV/2001. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa jenis kegiatan usaha yang betentangan dengan syariah Islam diantaranya adalah :

a.       Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.

b.      .Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional.

c.       Usaha yang memproduksi, mendistribusikan serta memperdagangkan makanan dan minuman haram.

d.       Usaha yang memproduksi, mendistribusikan dan atau menyediakan barang-barang atau jasa yang merusakmoral dan bersifat mudharat.

2. Peringkat investasi grade

a.       Memiliki fundamental usaha yang kuat.

b.      Memiliki fundamental keuangan yang kuat.

c.        Memiliki citra yang baik bagi publik.

3.Keuntungan tambahan jika termasuk dalam komponen Jakarta Islamic Index (JII).

4. Tabel Emisi Obligasi Syariah

 

Emiten Nilai Emisi Waktu Penerbitan
PT. Indosat Tbk. Rp 175 miliar Semester II

2006

PT. Berlian Laju Tanker

Tbk

Rp 60 miliar Semester I 2003
PT. Bank Bukopin Rp 50 miliar Semester I 2003
PT. Bank Muamalat

Indonesia Tbk

Rp 200 miliar Semester I 2003
PT. Bank Syariah

Mandiri

Rp 200 miliar Semester II

2003

PT. Indofood Tbk Belum

diketahui

Semester II

2003

Sumber : Heru Sudarsono, 2003

5. Tabel daftar obligasi syariah

Nama Obligasi Emiten / Penerbit Waktu Penerbitan
Bank Bukopin

Syariah

Mudharabah

PT. Bank Bukopin Tahun 2003
Bank Muamalat

Syariah

Mudharabah

PT. Bank Muamalat

Indonesia Tbk

Tahun 2003
BSM Syariah

Mudharabah

PT. Bank Syariah

Mandiri

Tahun 2003
Cilandra Perkasa

Syariah

Mudharabah

PT. Cilandra

Perkasa

Tahun 2003
Indosat Syariah

Mudharabah

PT. Indosat Tbk Tahun 2002
PTPN VII Syariah

Mudharabah

PTPN VII Tahun 2004
Obligasi Syariah

Ijarah I Matahari

Putra Prima

PT. Matahari Putra

Prima

Tahun 2004

Sumber : Dr. Muhammad Firdaus NH, dkk, 2005.

VIII. OBLIGASI SUKUK

1. Tinjauan Umum

Kata-kata Sakk, Sukuk, dan Sakaik dapat ditelusurui dengan mudah pada literatur Islam komersial klasik. Katakata tersebut terutama secara umum digunakan untuk perdangangan internasional di wilayah muslim pada abad pertengahan, bersamaan dengan kata hawalah (menggambarkan transfer / pengiriman uang) dan mudarabah (kegiatan bisnis persekutuan). Akan tetapi, sejumlah penulis barat tentang sejarah perdagangan Islam / Arab abad pertengahan memberikan kesimpulan bahwa kata Sakk merupakan kata dari suara Latin “cheque” atau “check”yang biasanya digunakan pada perbankan kontemporer.[10]Fakta empiris membuktikan dan menyimpulkan bahwa sukuk secara nyata digunakan secara luas oleh masyarakat muslim pada abad pertengahan, dalam bentuk surat berharga yang mewakili kewajiban permbiayaan yang berasal dari perdagangan dan kegiatan komersial lainnya. Arti sukuk dalam perspektif Islam modern, bersandar pada konsep aset monetisasi – yang disebut penjaminan – yang diterima

melalui proses pengeluaran sukuk (taskeek). Potensial besarnya adalah dalam merubah dana masa depan menjadi dana saat ini. Sukuk dapat dikeluarkan untuk aset yang sudah ada maupun yang akan ada di waktu yang akan datang. Diperkirakan pada akhir 2006 ada lebih dari US$ 50

bn pasar sukuk yang akan naik secara berlipat pada 2007 dengan setiap dikeluarkannya sukuk yang didaftarkan 5 sampai 6 kali menunjukkan pertumbuhan yang pesat di negara-negara barat.[11]

Di Malaysia, instrumen obligasi syariah digunakan untuk berbagai macam keperluan baik untuk pembiayaan kegiatan pemerintah maupun untuk keperluan industri keuangan syariah. Instrumen yang sudah pernah diterbitkan berupa Government Investment Issues (GIIs), yaitu pinjaman kebaikan atau qardhul hasan yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Konsep ini tidak ada imbalan bagi pemilik modal, namun demikian pemerintah boleh memberikan semacam hadiah. Oleh karena itu, instrumen GIIs tidak untuk diperdagangkan. The Malaysian Global Sukuk merupakan surat berharga dengan akad ijarah. Surat berharga ini adalah aset backed securities dengan aset berupa real estate yang berharga milik pemerintah Malaysia. Disamping menerbitkan obligasi pemerintah, berbagai perusahaan di Malaysia juga menerbitkan instrumen efek syariah, seperti Sanadat Mudharabah Cagamas, adalah obligasi mudharabah dengan jangka waktu s/d 7 tahun yang diterbitkan untuk pembiayaan perumahan. Biniaring Satelits Sistem menerbitkan surat berharga senilai RM 750 milion berupa akad ba‟i bi thaman ajil dan murabahah underwritten notes issuance facility (MUNIF). Sementara itu, di Bahrain juga telah menerbitkan beberapa surat berharga syariah. Salah satunya adalah Bahrain Monetary Agenci – Sukuk aljarah senilai US$ 100 dan US$70 juta yang digunakan untuk

membiayai infrastruktur pemerintah.[12]

Pemerintah Brunei Darussalam menjual sukuk jangka pendek senilai 45 juta dollar Brunei atau setara dengan 30 juta dollar AS. Sukuk tersebut berada pada level 2,30 persen. Demikian ungkap pejabat pemerintah Brunei sebagaimana dilansir Asia.News.Yahoo.com, Senin, (16/7). Pejabat tersebut merupakan sukuk pertama yang diterbitkan pemerintah Brunei dengan tenor satu tahun. Hingga kini, pemerintah Brunei telah menjual sukuk jangka pendek senilai 845 juta dollar Brunei sejak April tahun lalu. Bulan lalu, Brunei menjual sukuk senilai 70 juta dollar Brunei. Sukuk tersebut berbasis akad ijarah dan bernilai 70 dolar Brunei. Negara kaya minyak sebetulnya tidak membutuhkan tambahan dana melalui sukuk. Alasan pemerintah Brunei dalam menerbitkan berbagai sukuk karena negara tersebut ingin menjadi hub keuangan syariah regional. Hingga Senin, (16/7), satu dollar AS setara dengan 1.5159 dollar Brunei.[13] Di Indonesia, belum ada payung hukum yang menjadi landasan penerbitan obligasi sukuk, meskipun calon investor yang ingin masuk Indonesia untuk membeli sukuk sudah mengantri. Tetapi sampai sekarang instrumen investasi ini belum diterbitkan. Menurut perkembangan, pencarian format landasan hukum penerbitan hukum negara, sesungguhnya telah melalui proses panjang yaitu sejak tahun 2003 ketika Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menyuarakan penerbitan sukuk untuk menangkap peluang investasi sekaligus mengembangkan perekonomian syariah di Indonesia. DSN-MUI juga telah melontarkan ide amandemen Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara tetapi, ide ini juga kandas. Pada tahun 2005, DSNMUI kembali mengajukan usulan agar pemerintah menempuh jalan pintas dengan mengkonversi sebagian obligasi negara konvensional ke syariah tetapi, usulan ini pun belum dapat diterima.

Usulan tentang segera diterbitkannya landasan hukum terhadap obligasi sukuk ini muncul kembali setelah datangnya tawaran investasi melalui sukuk dari delegasi Dubai Islamic Bank (DIB) ketika berkunjung ke Indonesia pada akhir Maret 2006 yang lalu. Delegasi DIB ini memberitahukan bahwa investasi sukuk dapat dipergunakan untuk membiayai sejumlah proyek khususnya infrastruktur seperti jalan tol, bandara, pelabuhan laut, dan objek publik lainnya. Terhadap tawaran dari DIB ini pemerintah telah membentuk tim kecil pada pertengahan April 2006, tim kecil ini telah melakukan konsinyering dengan Bank Indonesia (BI) dan DSN-MUI. Kesimpulan dari konsinyering itu adalah diperlukan landasan hukum penerbitan sukuk yang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pelaksanaannya.

2. Sifat Obligasi Sukuk

Pada prinsipnya, sukuk atau obligasi syariah adalah surat berharga sebagai isntrumen investasi yang diterbitkan berdasar suatu transaksi atau akad syariah yang melandasinya (underlying transaction), yang dapat berupa ijarah (sewa), mudarabah (bagi hasil), musyarakah, atau yang lain. Sukuk yang sekarang sudah banyak diterbitkan adalah berdasarkan akad sewa (sukuk al-ijarah), dimana hasil investasi berasal dan dikaitkan dengan arus pembayaran sewa aset tersebut. Meskipun demikian, sukuk dapat pula diterbitkan berdasarkan akad syariah yang lain.

Sifat-sifat umum dari sukuk akan memperlihatkan bahwa sukuk cukup memiliki kualitas yang sama dengan semua pasar lain yang berorientasi asset keuangan konvensional, termasuk hal-hal berikut ini[14] :

 

 

 

Dapat diperdagangkan Sukuk mewakili pihak pemilik aktual dari aset yang jelas, manfaat aset atau kegiatan bisnis dan juga dapat diperdagangkan pada harga pasar.
Dapat diperingkat Sukuk dapat diperingkat dengan mudah oleh Agen Pemberi Peringkat regional dan internasional
Dapat ditambah Sebagai tambahan terhadap aset utama atau kegiatan bisnis, Sukuk dapat dijamin dengan bentuk kolateral berlandaskan syariah lainnya
Fleksibilitas hukum Sukuk dapat distruktur dan ditawarkan secara nasional dan global dengan pajak yang berbeda
Dapat ditebus Struktur sukuk diperbolehkan untuk kepentingan penebusan

Dilihat dari persamaannya, sukuk sering disamakan dengan surat obligasi (bond) dan bahkan dengan produkproduk pasar modal konvensional lainnya, walaupun produknya agak berbeda dalam sifatnya, sebagaimana yang terlihat dari perbandingan berikut ini dengan beberapa instrumen pasar modal konvensional utama.[15]

Dibandingkan    
Surat

obligasi

Surat obligasi murni mewakili utang pada penerbit Sukuk mewakili pihak yang memiliki aset yang berwujud dan / atau jelas, kegiatan ekonomi dan jasa
Saham Saham mewakili pihak yang mewakili seluruh perusahaan Sukuk yang diterbitkan oleh

perusahaan akan mewakili sepenuhnya kepemilikan perusahaan pada aset, proyek, jasa, dan kegiatan tertentu yang berhubungan dengan perusahaan

Derivatif Derivatif mewakili turunan berganda dari kontrak yang berbeda yang dibuat dari kontrak dasar utama Sukuk berhubungan hanya dengan satu kontrak dan memelihara kesinambungan aset

sepanjang waktu

Sekuritisasi Sekuritisasi secara umum umum

berhubungan dengan mengubah pinjaman &tagihan dalam berbagai jenis menjadi sekuritas yang dapat dipasarkan dengan

mengemas pinjaman menjadi satu kesatuan, kemudian menjual saham kepemilikan

Sukuk (menurut definisi AAOIFI) adalah sertifikat yang

bernilai sama yang mewakili bagian kepemilikan yang sepenuhnya dari aset yang tangible, manfaat aset, dan jasa

 

 

3. Jenis-jenis Sukuk

a.       Sukuk Mudharabah

Sukuk atau sertifikat mudarabah dapat menjadi instrumen dalam meningkatkan partisipasi publik pada kegiatan investasi dalam suatu perekonomian. Jenis ini merupakan sertifikasi yang mewakili proyek atau kegiatan yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah dengan menunjuk partner atau pihak lain sebagai mudarib untuk manajemen bisnis.

Menurut Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution,[16]berdasakan Islamic Fiqh Academy dari OIC (2000:61-65), berikut ini adalah ciri-ciri yang melekat pada sertifikat mudharabah :

1)      Sukuk Mudharabah (SM) mewakili kepemilikan umum dan memberi hak pemegangnya untuk berbagi pada proyek khusus.

2)      Kontrak SM didasarkan pada pengumuman resmi dan penerbit atau prospektus, yang harus memberikan seluruh informasi yang diperlukan oleh syariah untuk kontrak Qirad seperti jenis modal, rasio untuk distribusi profit dan kondisi lain yang berhubugan dengan penerbit, yang harus disesuaikan dengan syariah.

3)      Pemegang SM diberikan hak untuk memindahkan kepemilikan dengan menjual sertifikat di pasar sekuritas sesuai nilainya. Nilai pasar sertifikat mudarabah bervariasi berdasarkan status bisnis dan keuntungan yang diantisipasi atau diharapkan dari proyek yang dijalankan. Penjualan SM harusmengikuti aturan berikut ini :

  • Jika modal mudharabah, sebelum beroperasinya proyek tertentu, adalah masih berbentuk uang, perdagangan SM akan seperti pertukaran uang dengan uang dan hal tersebut harus memenuhi aturan bay‟ al sarf.
  • Jika modal muqaradah adalah bentuk utang, harus didasarkan pada prinsip-prinsip perdagangan utang dalam hukum Islam.
  • Jika modal adalah dalam bentuk kombinasi tunai, tagihan, barang, aset, dan manfaat riil, perdagangan harus didasarkan pada harga pasar yang berkembang berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

4)      Manajer / supervisor yang menerima pendanaan yang dikumpulkan dari pelanggan untuk SM juga dapat menginvestasikan dananya sendiri. Ia akan memperoleh keuntungan untuk kontribusi modalnya sebagai tambahan pada bagian keuntungan sebagai mudarab.

5)      Tidak prospektus dan tidak juga SM yang berisi jaminan, baik dari pihak penerbit atau manajer pendanaan, untuk modal atau suatu keuntungan tetap, atau keuntungan berdasarkan prosentase modal. Oleh sebab itu :

  • Prospektus atau Penerbit SM sesuai dengan hal tersebut, tidak boleh menetapkan pembayaran atau jumlah tertentu kepada pemegang SM.
  • Keuntungan harus dipisahkan, sebagaimana yang ditentukan oleh aturan yang ditetapkan syariah; bahwa sejumlah kelebihan dari mdoal dan bukan penerimaan dari hasil.
  • Perhitungan laba dan rugi dari proyek harus dipublikasikan dan disebarluaskan pada pemegang SM.

6)      Diperbolehkan untuk membuat cadangan untuk kondisi tak terduga, seperti hilangnya modal, dengan mengurangi dari keuntungan sejumlah persentase tertentu setiap periode akuntansi.

7)      Prospektus juga dapat berisi janji yang dibuat oleh pihak ketiga, yang secara keseluruhan tidak berhubungan dengan pihak-pihak yang melakukan kontrak, dalam bentuk entitas hukum atau status keuangan, untuk sumbangan dalam jumlah tertentu, tanpa balasan keuntungan, untuk mengatasi kerugian pada proyek tertentu, diberikannya komitmen semacam ini adalah independen dalam kontrak mudarabah. Bagaimanapun, tidak diperbolehkan bagi pihak penerbit untuk menjamin modal yang berasal dari mudarabah (OIC Fiqh Academy, 2000; 61-65).

b. Sukuk Ijarah[17]

Sukuk ijarah adalah sekuritas ayng mewakili kepemilikan aset yang keberadaannya jelas dan diketahui, yang melekat pada suatu kontrak sewa beli (lease), sewa dimana pembayaran return pada pemegang sukuk. Berkat fleksibilitas pada aturan ijarah, pelaksanaan sekuritisasi kontrak ijarah merupakan faktor kunci dalam megatasi masalah-masalah manajemen likuiditas dan untuk pembiayaan kebutuhan-kebutuhan sektor publik di negara-negara berkembang.

Berikut ini ciri-ciri yang harus dipertahankan dalam memandang sekuritisasi dengan ijarah :

1.      Penting untuk kontrak ijarah bahwa baik aset yang disewa beli dan jumjlah yang disewa diketahui dengan jelas oleh pihak-pihak yang terkait pada saat kontrak dan jika kedua hal ini diketahui, ijarah dapat dikontrakkan pada suatu aset atau suatu bangunan yang belum dikonstruksi, selama hal tersebut dijelaskan sepenuhnya dalam kontrak asalkan pihak yang menyewakan secara normal mampu mendapatkannya, membangun atau membeli aset yang disewakan pada saat yang ditentukan untuk pengirimannya pada penyewa (AAOIFI, 2003: 140- 157). Pihak yang menyeewakan dapat menjual aset yang disewa asalkan hal itu tidak menghalangi penyewa untuk mengambil manfaat dari aset tersebut. Pemilik baru mempunyai hak untuk menerima penyewaan pada sisa periode yang ada. Dengan cara yang sama, mereka dapat mengatur bagian dari aset mereka kepada pemilik baru secara individu atau secara kolektif.

2.      Penyewaan dalam ijarah harus ditetapkan dalam bentuk yang jelas untuk bentuk pertama dari sewa beli, dan untuk bentuk perubahan di masa yang akan datang, mungkin saja konstan, meningkat atau menurun oleh percontohan/benchmarking atau menghubungkannya dengan variabel-variabel yang jelas, seperti tingkat inflasi, indeks harga yang diumumkan secara teratur, atau bentuk lain yang ditetapkan berdasarkan presentase. Para pakar syariah mengijinkan pencontohan dengan referensi tingkat tertentu, walaupun ini bukan praktek yang ideal bagi mereka (Usmani, 2000: 168-171).

3.       Menurut aturan syariah, pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan karakteristik utama atau dasar dari aset merupakan tanggung jawab pemilik, sementara pengeluaran untuk pemeliharaan yang berhubungan dengan operasionalnya ditanggung oleh penyewa. Untuk itu, return yang diharapkan yang mengalir dari sukuk semacam ini tidak dapat ditetapkan dan ditentukan di muka secara pasti. Dalam perspektif sukuk ijarah ini seharusnya diberlakukan sebagai instrumen Quasi fixed return dalam keuangan Islam. Bagaimanapun, dapat disetujui antara pihak-pihak terkait bahwa penyewaan akan terdiri dari dua bagian, satu untuk pembayaran kepada pihak yang menyewakan, dan yang lain sebagai pembayaran,pada rekening yang dilakukan oleh penyewa untuk biayabiaya tertentu yang berhubungan dengan pemilik aset (AAOIFI, 2003).

4.      Sebagai prosedur yang harus diperhatikan untuk penerbitan sukuk ijarah, SPV diciptakan untuk membeli aset yang mengeluarkan sukuk kepada para investor, yang memungkinkannya untuk membuat pembayaran untuk pembelian aset tersebut. Aset tersebut kemudian disewakan kepada pemerintah atau bentuk persuahaan tertentu untuk digunakan. Penyewa membuat pembayaran sewa secara teratur kepada SPV yang kemudian mendistribusikan hal yang sama kepada pemegang sukuk. Jadi, pihak yang menyewakan dapat menetapkan pengingkatan penyewaan, peningkatan penyewaan pada sukuk dapat diindikasikan dengan kemungkinan variasi yang sangat kecil, yang mungkin dapat disebabkan oleh pembayaran dari pengeluaranpengeluaran tidak terduga oleh pemilik oleh pihak yang menyewakan atau kemungkinan adanya pembatalan oleh penyewa.

c. Sukuk Istisna

Istisna adalah perjanjian kontrak untuk barang-barang industri yang memperbolehkan pembayaran tunai dan pengiriman di masa depan atau pembayaran di masa depan dan pengiriman di masa depan dari barang-barang yang dibuat berdasarkan kontrak tertentu. Hal ini dapat digunakan untuk menghasilkan fasililtas pembiayaan pembuatan atau pembangunan rumah, pabrik, proyek, jembatan, jalan, dan jalan tol. Disamping kontrak istisna yang paralel dengan sub kontraktor, bank-bank Islam dapat melakukan pembangunan aset tertentu dan menjualnya untuk harga yang ditunda, dan melakukan subkontrak pembangunan aktual kepada perusahaan khusus.

d. Sekuritas / sukuk Salam

Salam adalah kontrak dengan pembayaran harga dimuka, yang dibuat untuk barang-barang yang dikirim kemudian. Tidak diperbolehkan menjual komoditas yang diurus sebelum menerimanya. Untuk itu, penerima tidak boleh menjual kembali komoditas salam sebelum menerimanya, akan tetapi ia boleh menjual kembali komoditas tersebut dengan kontrak yang lain yang paralel dengan kontrak pertama. Dalam kasus ini, kontrak pertama dan kedua harus independen satu sama lain. Spesifikasi dari barang dan jadwal pengiriman dari kedua kontrak harus sesuai satu sama lain, tetapi kedua kontrak dapat dilakukan secara independen. Kemungkinan untuk memilki sertifikat salam yang dapat diperjualbelikan belum dapat diputuskan. Sejauh ini, para pakar cenderung belum dapat menerimanya. Diperlukan analisis tentang penjualan kembali barang yang dibeli dengan menggunakan salam sebelum dimiliki oleh pembeli pertama, khususnya pada situasi dimana ia memelihara persediaan dari barang tersebut.

e. Sekuritas / Sukuk Portofolio Gabungan

Bank dapat membuat sekuritas gabungan dari kontrak musyarakah, ijarah, dan beberapa murabahah, salam, istisna‟, dan ju‟alah (kontrak untuk melaksanakan tugas tertentu dengan menetapkan pembayaran pada periode tertentu). Return / resiko pada sekuritas tersebut akan bergantung pada gabungan kontrak yang dipilih. Contoh yang terkenal dari sukuk portofolio gabungan adalah Solidarity Trust Sukuk dari IDB untuk 400 juta dollar Amerika yang diterbitkan pada tahun 2003.

Masalah-masalah yang berkaitan dengan sukuk[18]

a.       Tingkat return yang dipastikan pada sukuk Tingkat return pada sebagian besar sukuk secara pasti diseujui di awal bahkan tanpa provisi tertentu untuk jaminan pihak ketiga. Beberapa sukuk yang diterbitkan menjadi sasaran kritikan tajam disebabkan karena keterlibatan dari bay‟ al-„inah, bay‟ al-dayn, dan sifat-sifat landasan nonsyariah yang membuat sukuk sama dengan obligasi berdasarkan bunga. Bay‟ al-„inah merupakan penjualan dua kali dimana pminjam dan orang yang meminjamkan menjual dan kemudian menjual kembali suatu objek di antara mereka, sekali untuk tujuan memperoleh uang tunai dan sekali lagi untuk tujuan harga yang lebih tinggi berdasarkan kredit, dengan hasil bersih dari suatu pinjaman dengan buga. Telah diketahui hal ini merupakan cara yang sah untuk menhindari larangan riba. Ijarah memiliki fleksibilitas yang luas dan potensi yang besar unuk penerbitan sukuk, tetapi beberapa ciri dari penerbitan sukuk ijarah atau pengaturan yang terlibat dalam proses menunjuk pada masalah-masalah syariah yang berbeda. Menurut aturan syariah, pemegang sukuk secara bersama memiliki resiko terhadap harga aset dan biaya-biaya yang terkait dengan kepemilikan dan bagian dari uang sewanya dengan melakukan sewa pada pengguna tertentu. Sebagaimana yang telah didiskusikan sebelumnya, dikarenakan kemungkinan adanya pengeluaran tak terduga yang berhubungan dengan kepemilikana set leasing dan kemungkinan pembatalan, return modifikasi jika ditetapkan dengan pencontohan (benchmark) adalah absolutely fixed atau tidak dimodifikasi. Aspek ini mengandung resiko pelaksanaan nonsyariah yang sistemik, dimana hal ini menghapuskan sistem keuangan Islam yang sangat mendasar dan bertentangan dengan aspirasi para investor yang berdasarkan keyakinan mereka.

b. Bay al-Dayn

Perdagangan pasar sekunder untuk sekuritas Islam dimungkinkan melalui bay‟ al-dayn sebagaimana berbagai kasus di Malaysia yang didasarkan pada sukuk. Akan tetapi, jumhur ulama tidak menerima keadaan ini karena utang yang diwakili oleh sukuk didukung oleh aset-aset utama. Ahli-ahli hukum muslim tradisional dengan suara bulat menyatakan bahwa bay‟al-dayn dengan diskon tidak diperbolehkan dalam syariah. Mayoritas kuat dari pakar syariah kontemporer juga memiliki pandangan yang sama. Bagaimanapun, beberapa saudara dari Malaysia memperbolehkan penjualan semacam ini. Mereka secara normal merujuk pada ketentuan dari mazhab Syafi‟i, tetapi mereka tidak mempertimbangkan fakta bahwa para ahli hukum mazhab Syafi‟i memperbolehkan hal tersebut dalam keadaan dimana suatu utang dijual pada nilai nominalnya yang tercantum.

 

IX. PENUTUP

Secara umum jenis obligasi dapat dilihat dari penerbitnya, yakni obligasi korporasi dan obligasi negara. Obligasi negara terdiri dari beberapa jenis yaitu pertama; obligasi rekap yakniobligasi yang diterbitkan dalam rangka porgram rekpitulisasi perbankan. Kedua; surat utang negara (SUN), yakni obligasi yang diterbitkan untuk membiayai defisit APBN, ketiga; obligasi ritel, yakni obligasi yang sama dengan surat utang negara (SUN), diterbitkan untuk membiayai defisit anggaran negara, tetapi nilai nominalnya dibuat secara kecil agar dapat dibeli secara ritel oleh para investor menengah ke bawah, keempat; obligasi sukuk, sama dengan surat utang negara, tetapi sukuk ini dikeluarkan berdasarkan prinsip syariah. Sebagai suatu efek, obligasi bersifat dapat diperdagangkan di Pasar Modal.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

——Heru Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Ekonosia-FH UII, Yogyakarta, 2007.

——http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/eureka/2004/0423/eur1.html

——Dr. Muhammad Firdaus, dkk. Konsep Dasar Obligasi Syariah, Renaisan,2005.

——Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, Investasi pada Pasar Modal Syariah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, tahun 2007.

—–Republika, Rabu, 18 Juli 2007.

 

 

 

 

 

 


[1] Heru Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Ekonosia-FH UII, Yogyakarta, 2007, hal.223-224.

[3] Heru Sudarsono, Opcit, hal.222.

[4] Heru Sudarsono, Opcit, hal.225

[5] Dr. Muhammad Firdaus, dkk. Konsep Dasar Obligasi Syariah, Renaisan,2005, hal. 29.

[6] Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, Investasi pada Pasar Modal Syariah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, tahun 2007, hal.86.

[7] Dr. Muhammad Firdaus, dkk. Opcit., hal. 29-34.

[8] Heru Sudarsono, Opcit, hal.228-229.

[9] Heru Sudarsono, Opcit, hal.226

[10] Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, Opcit, hal.122

[12] Dr. Muhammad Firdaus, dkk. Opcit., hal. 21-22

[13] Republika, Rabu, 18 Juli 2007, hal. 24

[14] Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, Opcit, hal.124-125

[15] Ibid.

[16] Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, Opcit, hal.127.

[17] Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, Opcit, hal.130.

[18] ibid.

About these ads

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.