free counters

Iklan

PRO KONTRA Ahmadiyyah

PRO KONTRA Ahmadiyyah

Ini adalah versi stabil, diperiksa pada tanggal 18 Februari 2011. Ada 1 perubahan tertunda menunggu peninjauan.

Liwa-e-Ahmadiyyat (Bendera Ahmadiyah)

Ahmadiyyah (Urdu: احمدیہ Ahmadiyyah) atau sering pula disebut Ahmadiyah, adalah Jamaah Muslim yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) pada tahun 1889 di satu desa kecil yang bernama Qadian, Punjab, India. Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai Mujaddid, al Masih dan al Mahdi. [1]

Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah bagian dari Jamaah Muslim Ahmadiyah Internasional. Di Indonesia, organisasi ini telah berbadan hukum dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sejak 1953 (SK Menteri Kehakiman RI No. JA 5/23/13 Tgl. 13-3-1953) [2].

Atas nama Pemerintah Indonesia, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung pada tanggal 9 Juni 2008 telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama, yang memerintahkan kepada penganut Ahmadiyah untuk menghentikan kegiatannya yang bertentangan dengan Islam.[3]

Tujuan pendirian

  Kenetralan sebagian atau keseluruhan artikel ini dipertentangkan.
Silakan melihat pembicaraan di halaman diskusi artikel ini.

Jemaat Muslim Ahmadiyah adalah satu organisasi keagamaan Internasional yang telah tersebar ke lebih dari 185 negara di dunia[4]. Pergerakan Jemaat Ahmadiyah dalam Islam adalah suatu organisasi keagamaan dengan ruang lingkup internasional yang memiliki cabang di 174 negara tersebar di Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, Australia dan Eropa. Saat ini jumlah keanggotaannya di seluruh dunia lebih dari 150 juta orang. [5] Jemaat Ahmadiyah Internasional juga telah menerjemahkan al Quran ke dalam bahasa-bahasa besar di dunia dan sedang merampungkan penerjemahan al Quran ke dalam 100 bahasa di dunia. Sedangkan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia telah menerjemahkan al Quran dalam bahasa Indonesia, Sunda, dan Jawa.

Ahmadiyah Qadian dan Lahore

Terdapat dua kelompok Ahmadiyah. Keduanya sama-sama mempercayai bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Isa al Masih yang telah dijanjikan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi dua kelompok tersebut memiliki perbedaan prinsip:

  1. Ahmadiyah Qadian, di Indonesia dikenal dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (berpusat di Bogor[6]), yakni kelompok yang mempercayai bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang mujaddid (pembaharu) dan seorang nabi yang tidak membawa syariat baru.
  2. Ahmadiyah Lahore, di Indonesia dikenal dengan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (berpusat di Yogyakarta). Secara umum kelompok ini tidak menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, melainkan hanya sekedar mujaddid dari ajaran Islam [7].

Selengkapnya, Ahmadiyah Lahore mempunyai keyakinan bahwa mereka:

  1. Percaya pada semua aqidah dan hukum-hukum yang tercantum dalam al Quran dan Hadits, dan percaya pada semua perkara agama yang telah disetujui oleh para ulama salaf dan ahlus-sunnah wal-jama’ah, dan yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir.
  2. Nabi Muhammad SAW adalah khatamun-nabiyyin. Sesudahnya tidak akan datang nabi lagi, baik nabi lama maupun nabi baru.
  3. Sesudah Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril tidak akan membawa wahyu nubuwat kepada siapa pun.
  4. Apabila malaikat Jibril membawa wahyu nubuwwat (wahyu risalat) satu kata saja kepada seseorang, maka akan bertentangan dengan ayat: walâkin rasûlillâhi wa khâtamun-nabiyyîn (QS 33:40), dan berarti membuka pintu khatamun-nubuwwat.
  5. Sesudah Nabi Muhammad SAW silsilah wahyu nubuwwat telah tertutup, akan tetapi silsilah wahyu walayat tetap terbuka, agar iman dan akhlak umat tetap cerah dan segar.
  6. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa di dalam umat ini tetap akan datang auliya Allah, para mujaddid dan para muhaddats, akan tetapi tidak akan datang nabi.
  7. Mirza Ghulam Ahmad adalah mujaddid abad 14 H. Dan menurut Hadits, mujaddid akan tetap ada. Dan kepercayaan kami bahwa Mirza Ghulam Ahmad bukan nabi, tetapi berkedudukan sebagai mujaddid.
  8. Percaya kepada Mirza Ghulam Ahmad bukan bagian dari Rukun Islam dan Rukun Iman, maka dari itu orang yang tidak percaya kepada Mirza Ghulam Ahmad tidak bisa disebut kafir.
  9. Seorang muslim, apabila mengucapkan kalimah thayyibah, dia tidak boleh disebut kafir. Mungkin dia bisa salah, akan tetapi seseorang dengan sebab berbuat salah dan maksiat, tidak bisa disebut kafir.
  10. Ahmadiyah Lahore berpendapat bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah pelayan dan pengemban misi Nabi Muhammad SAW.[8]

Sejarah penyebaran di Indonesia

Ahmadiyah Qadian

Tiga pemuda dari Sumatera Tawalib yakni suatu pesantren di Sumatera Barat meninggalkan negerinya untuk menuntut Ilmu. Mereka adalah (alm) Abubakar Ayyub, (alm) Ahmad Nuruddin, dan (alm) Zaini Dahlan. Awalnya meraka akan berangkat ke Mesir, karena saat itu Kairo terkenal sebagai Pusat Studi Islam. Namun Guru mereka menyarankan agar pergi ke India karena negara tersebut mulai menjadi pusat pemikiran Modernisasi Islam. Sampailah ketiga pemuda Indonesia itu di Kota Lahore dan bertemu dengan Anjuman Isyaati Islam atau dikenal dengan nama Ahmadiyah Lahore. Setelah beberapa waktu disana, merekapun ingin melihat sumber dan pusat Ahmadiyah yang ada di desa Qadian. Dan setelah mendapatkan penjelasan dan keterangan, akhirnya mereka Bai’at di tangan Hadhrat Khalifatul Masih II r.a., Hadhrat Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad r.a. Kemudian tiga pemuda itu memutuskan untuk belajar di Madrasah Ahmadiyah yang kini disebut Jamiah Ahmadiyah. Merasa puas dengan pengajaran disana, Mereka mengundang rekan-rekan pelajar di Sumatera Tawalib untuk belajar di Qadian. Tidak lama kemudian duapuluh tiga orang pemuda Indonesia dari Sumatera Tawalib bergabung dengan ketiga pemuda Indonesia yang terdahulu, untuk melanjutkan studi juga baiat masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Dua tahun setelah peristiwa itu, para pelajar Indonesia menginginkan agar Hadhrat Khalifatul Masih II r.a. berkunjung ke Indonesia. Hal ini disampaikan (alm) Haji Mahmud – juru bicara para pelajar Indonesia dalam Bahasa Arab. Respon positif terlontar dari Hadhrat Khalifatul Masih II r.a.. Ia meyakinkan bahwa meskipun beliau sendiri tidak dapat mengunjungi Indonesia, beliau akan mengirim wakil beliau ke Indonesia. Kemudian, (alm) Maulana Rahmat Ali HAOT dikirim sebagai muballigh ke Indonesia sebagai pemenuhannya. Tanggal 17 Agustus 1925, Maulana Rahmat Ali HAOT dilepas Hadhrat Khalifatul Masih II r.a berangkat dari Qadian. Tepatnya tanggal 2 Oktober 1925 sampailah Maulana Rahmat Ali HAOT di Tapaktuan, Aceh. Kemudian berangkat menuju Padang, Sumatera Barat. Banyak kaum intelek dan orang orang biasa menggabungkan diri dengan Ahmadiyah. Pada tahun 1926, Disana, Jemaat Ahmadiyah mulai resmi berdiri sebagai organisasi.[9] Tak beberapa lama, Maulana Rahmat Ali HAOT berangkat ke Jakarta, ibukota Indonesia. Perkembangan Ahmadiyah tumbuh semakin cepat, hingga dibentuklah Pengurus Besar (PB) Jemaat Ahmadiyah dengan (alm) R. Muhyiddin sebagai Ketua pertamanya. Terjadilah Proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Di dalam meraih kemerdekaan itu tidak sedikit para Ahmadi Indonesia yang ikut berjuang dan meraih kemerdekaan. Misalnya (alm) R. Muhyiddin. Beliau dibunuh oleh tentara Belanda pada tahun 1946 karena beliau merupakan salah satu tokoh penting kemerdekaan Indonesia. Juga ada beberapa Ahmadi yang bertugas sebagai prajurit di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan mengorbankan diri mereka untuk negara. Sementara para Ahmadi yang lain berperan di bidang masing-masing untuk kemerdekaan Indonesia, seperti (alm) Mln. Abdul Wahid dan (alm) Mln. Ahmad Nuruddin berjuang sebagai penyiar radio, menyampaikan pesan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Sementara itu, muballigh yang lain (alm) Mln. Sayyid Syah Muhammad merupakan salah satu tokoh penting sehingga Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, di kemudian hari menganugerahkan gelar veteran kepada beliau untuk dedikasi beliau kepada negara. Di tahun lima puluhan, Jemaat Ahmadiyah Indonesia mendapatkan legalitas menjadi satu Organisasi keormasan di Indonesia. Yakni dengan dikeluarkannya Badan Hukum oleh Menteri Kehakiman RI No. JA. 5/23/13 tertanggal 13-3-1953. Ahmadiyah tidak pernah berpolitik, meskipun ketegangan politik di Indonesia pada tahun 1960-an sangat tinggi. Pergulatan politik ujung-ujungnya membawa kejatuhan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, juga memakan banyak korban. Satu lambang era baru di Indonesia pada masa itu adalah gugurnya mahasiswa kedokteran Universitas Indonesia, Arif Rahman Hakim, yang tidak lain melainkan seorang khadim Ahmadiyah. Dia terbunuh di tengah ketegangan politik masa itu dan menjadi simbol bagi era baru pada masa itu. Oleh karena itu iapun diberikan penghargaan sebagai salah satu Pahlawan Ampera. Di Era 70-an, melalui Rabithah Alam al Islami semakin menjadi-jadi di awal 1970-an, para ulama Indonesia mengikuti langkah mereka. Maka ketika Rabithah Alam al Islami menyatakan Ahmadiyah sebagai non muslim pada tahun 1974, hingga MUI memberikan fatwa sesat terhadap Ahmadiyah. Sebagai akibatnya, Banyak mesjid Ahmadiyah yang dirubuhkan oleh massa yang dipimpin oleh ulama. Selain itu, banyak Ahmadi yang menderita serangan secara fisik. Periode 90-an menjadi periode pesat perkembangan Ahmadiyah di Indonesia bersamaan dengan diluncurkannya Moslem Television Ahmadiyya (MTA). Ketika Pengungsi Timor Timur yang membanjiri wilayah Indonesia setelah jajak pendapat dan menyatakan bahwa Timor Timur ingin lepas dari Indonesia, hal ini memberikan kesempatan kepada Majelis Khuddamul Ahmadiyah Indonesia untuk mengirimkan tim Khidmat Khalq untuk berkhidmat secara terbuka. Ketika Tahun 2000, tibalah Hadhrat Mirza Tahir Ahmad ke Indonesia datang dari London menuju Indonesia. Ketika itu beliau sempat bertemu dan mendapat sambuatan baik dari Presiden Republik Indonesia, Abdurahman Wahid dan Ketua MPR, Amin Rais. [10]

Ahmadiyah Lahore

Tahun 1924 dua pendakwah Ahmadiyah Lahore Mirza Wali Ahmad Baig dan Maulana Ahmad, datang ke Yogyakarta. Minhadjurrahman Djojosoegito, seorang sekretaris di organisasi Muhammadiyah, mengundang Mirza dan Maulana untuk berpidato dalam Muktamar ke-13 Muhammadiyah, dan menyebut Ahmadiyah sebagai “Organisasi Saudara Muhammadiyah“. [11]

Pada tahun 1926, Haji Rasul mendebat Mirza Wali Ahmad Baig, dan selanjutnya pengajaran paham Ahmadiyah dalam lingkup Muhammadiyah dilarang. Pada Muktamar Muhammadiyah 18 di Solo tahun 1929, dikeluarkanlah pernyataan bahwa “orang yang percaya akan Nabi sesudah Muhammad adalah kafir“. Djojosoegito yang diberhentikan dari Muhammadiyah, lalu membentuk dan menjadi ketua pertama dari Gerakan Ahmadiyah Indonesia, yang resmi berdiri 4 April 1930.[11]

Status di Berbagai Negara

Pakistan

Di Pakistan, parlemen telah mendeklarasikan pengikut Ahmadiyah sebagai non-muslim. Pada tahun 1974, pemerintah Pakistan merevisi konstitusinya tentang definisi Muslim, yaitu “orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir.[12] Penganut Ahmadiyah, baik Qadian maupun Lahore, dibolehkah menjalankan kepercayaannya di Pakistan, namun harus mengaku sebagai agama tersendiri di luar Islam.[13]

Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan Ahmadiyah sebagai aliran sesat semenjak tahun 1980 [14], lalu ditegaskan kembali pada fatwa MUI yang dikeluarkan tahun 2005. [15]

Malaysia

Di Malaysia Ahmadiyah telah lama dilarang.[16]

Brunei Darussalam

Sebagaimana di Malaysia, di Brunei Darussalam pun status terlarang ditetapkan untuk Ahmadiyah.[17]

Kontroversi ajaran Ahmadiyah

Menurut sudut pandang umum umat Islam, ajaran Ahmadiyah (Qadian) dianggap melenceng dari ajaran Islam sebenarnya karena mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi yaitu Isa al Masih dan Imam Mahdi, hal yang bertentangan dengan pandangan umumnya kaum muslim yang mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir walaupun juga mempercayai kedatangan Isa al Masih dan Imam Mahdi setelah Beliau saw(Isa al Masih dan Imam Mahdi akan menjadi umat Nabi Muhammad SAW) [18].

Perbedaan Ahmadiyah dengan kaum Muslim pada umumnya adalah karena Ahmadiyah menganggap bahwa Isa al Masih dan Imam Mahdi telah datang ke dunia ini seperti yang telah dinubuwwatkan Nabi Muhammad SAW. Namun umat Islam pada umumnya mempercayai bahwa Isa al Masih dan Imam Mahdi belum turun ke dunia. Sedangkan permasalahan-permasalahan selain itu adalah perbedaan penafsiran ayat-ayat al Quran saja.[rujukan?]

Ahmadiyah sering dikait-kaitkan dengan adanya kitab Tazkirah. Sebenarnya kitab tersebut bukanlah satu kitab suci bagi warga Ahmadiyah, namun hanya merupakan satu buku yang berisi kumpulan pengalaman ruhani pendiri Jemaat Ahmadiyah, layaknya diary. Tidak semua anggota Ahmadiyah memilikinya, karena yang digunakan sebagai pegangan dan pedoman hidup adalah Al Quran-ul-Karim saja. [19]

Ada pula yang menyebutkan bahwa Kota suci Jemaat Ahmadiyah adalah Qadian dan Rabwah. Namun tidak demikian adanya, kota suci Jemaat Ahmadiyah adalah sama dengan kota suci umat Islam lainnya, yakni Mekkah dan Madinah.[20]

Sedangkan Ahmadiyah Lahore mengakui bahwa Mirza Ghulam Ahmad hanyalah mujaddid dan tidak disetarakan dengan posisi nabi, sesuai keterangan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (Ahmadiyah Lahore) untuk Indonesia yang berpusat di Yogyakarta.

Ahmadiyah menurut pengikutnya

Pada tahun 1835, di sebuah desa bernama Qadian, di daerah Punjab, India, lahir seorang anak laki-laki bernama Ghulam Ahmad. Orang tuanya Muslim dan ia tumbuh dewasa menjadi seorang Muslim yang luar biasa. Sejak awal kehidupannya, Mirza Ghulam Ahmad sudah amat tertarik pada telaah dan khidmat agama Islam. Ia sering bertemu dengan individual Kristiani, Hindu ataupun Sikh dalam perdebatan publik, serta menulis dan bicara tentang mereka. Hal ini menjadikan lingkungan keagamaan menjadi tertarik kepadanya dan ia dikenal baik oleh para pimpinan komunitas. Mirza Ghulam Ahmad mulai menerima wahyu Ilahi sejak usia muda dan dengan berjalannya waktu maka pengalaman perwahyuannya berlipat kali secara progresif. Setiap wahyu yang diterimanya kemudian terpenuhi pada saatnya, sebagian di antaranya yang berkaitan dengan masa depan masih menunggu pemenuhannya. Dakwahnya menyatakan diri sebagai Imam Mahdi dan Masih Mau’ud (al Masih) dilakukan di akhir tahun 1890, dan dipublikasikan ke seluruh dunia. Pernyataannya, seperti juga halnya para pembaharu Ilahiah lainnya seperti Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW, langsung mendapat tentangan luas. Sebelum menyatakan dirinya sebagai Masih Mau’ud, Allah SWT telah menjanjikan kepada Mirza Ghulam Ahmad melalui wahyu bahwa:

Aku akan membawa pesanmu sampai ke ujung-ujung dunia.
Mirza Ghulam Ahmad

Wahyu ini memberikan janji akan adanya dukungan Ilahi dalam penyebaran ajaran Jemaat yang telah dimulainya di dalam Islam. Mentaati perintah Tuhan, Mirza Ghulam Ahmad menyatakan diri sebagai Al-Masih bagi umat Kristiani, sebagai Imam Mahdi bagi umat Muslim, sebagai Krishna bagi umat Hindu, dan lain sebagainya. Jelasnya, ia adalah “Nabi Yang Dijanjikan” bagi masing-masing bangsa, dan ditugaskan untuk menyatukan umat manusia di bawah bendera satu agama. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi umat Islam adalah seorang nabi yang membawa ajaran yang bersifat universal; dan sosok Mirza Ghulam Ahmad yang menyatakan diri sebagai al Masih yang dijanjikan juga menyatakan dirinya tunduk dan menjadi refleksi dari Muhammad, Khataman Nabiyin. Menjelaskan tentang tujuan diutusnya wujud Masih Mau’ud, ia menjelaskan:

Tugas yang diberikan Tuhan kepadaku ialah agar aku dengan cara menghilangkan hambatan di antara hamba dan Khalik-nya, menegakkan kembali di hati manusia, kasih dan pengabdian kepada Allah. Dan dengan memanifestasikan kebenaran lalu mengakhiri semua perselisihan dan perang agama, sebagai fondasi dari kedamaian abadi serta memperkenalkan manusia kepada kebenaran ruhaniah yang telah dilupakannya selama ini. Begitu juga aku akan menunjukkan kepada dunia makna kehidupan keruhanian yang hakiki yang selama ini telah tergeser oleh nafsu duniawi. Dan melalui kehidupanku sendiri, memanifestasikan kekuatan Ilahiah yang sebenarnya dimiliki manusia namun hanya bisa nyata melalui doa dan ibadah. Di atas segalanya adalah aku harus menegakkan kembali Ketauhidan Ilahi yang suci, yang telah sirna dari hati manusia, yang bersih dari segala kekotoran pemikiran polytheistik[21].
Mirza Ghulam Ahmad

Menyusul wafatnya Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1908, para Muslim Ahmadi memilih seorang pengganti sebagai Khalifah. Sosok Khalifah merupakan pimpinan keruhanian dan administratif dari Jemaat Islam Ahmadiyah. Pimpinan tertinggi dari Jemaat Ahmadiyah di seluruh dunia pada saat ini (2007) adalah Hadhrat Mirza Masroor Ahmad yang berkedudukan di London, dan terpilih sebagai Khalifah kelima. Ia banyak berkunjung ke berbagai negara dan cermat mengamati budaya dan masyarakat lainnya.

Dengan bimbingan seorang Khalifah, Jemaat Ahmadiyah berada di barisan terdepan dalam khidmat dan kesejahteraan kemanusiaan. Banyak sekolah-sekolah, klinik dan rumah sakit yang didirikan di berbagai negeri, dimana mereka yang papa dan miskin dirawat secara gratis. Saat terjadi bencana alam, Jemaat Ahmadiyah membantu secara sukarela secara finansial ataupun fisik tanpa membedakan agama, warna kulit atau pun bangsa. Jemaat Ahmadiyah telah memiliki jaringan televisi global yang bernama “MTA (Muslim Television Ahmadiyya) International”, yang mengudara dua puluh empat jam sehari dalam beberapa bahasa dunia. Layanan ini diberikan tanpa memungut biaya. Jemaat Ahmadiyah telah menyebar ke lebih dari 170 negara di dunia dan populasinya diperkirakan sudah mencapai 80 juta manusia yang telah berbai’at ke dalam Jemaat pada tahun 2001.

Bai’at dalam Jemaat Ahmadiyah

Bulan Desember 1888, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad mengaku telah menerima ilham Ilahi untuk mengambil bai’at dari orang-orang. Bai’at yang pertama diselenggarakan di kota Ludhiana pada tanggal 23 Maret 1889 di rumah seorang mukhlis bernama Mia Ahmad Jaan. Dan orang yang bai’at pertama kali adalah Hadhrat Maulvi Nuruddin (yang nantinya menjadi Khalifah pertama Jemaat Ahmadiyah). Pada hari itu kurang lebih 40 orang telah bai’at. [22].

Sepuluh syarat Bai’at

  1. Orang yang bai’at, berjanji dengan hati jujur bahwa dimasa yang akan datang hingga masuk ke dalam kubur, senantiasa akan menjauhi syirik.
  2. Akan senantiasa menghindarkan diri dari segala corak bohong, zina, pandangan birahi terhadap bukan muhrim, perbuatan fasik, kejahatan, aniaya, khianat, huru-hara, pemberontakan; serta tidak akan dikalahkan oleh gejolak-gejolak hawa nafsunya meskipun bagaimana juga dorongan terhadapnya.
  3. Akan senantiasa mendirikan salat lima waktu tanpa putus-putusnya, semata-mata karena mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan dengan sekuat tenaga akan senantiasa mengerjakan salat tahajjud, dan mengirimkan shalawat kepada Yang Mulia Rasulullah saw, dan memohon ampun dari kesalahan dan memohon perlindungan dari dosa; akan ingat setiap saat kepada nikmat-nikmat Allah, lalu mensyukuri dengan hati tulus, serta memuji dan menjunjung-Nya dengan hati yang penuh kecintaan.
  4. Tidak akan kesusahan apapun yang tidak pada tempatnya terhadap makhluk Allah umumnya dan kaum Muslimin khususnya karena dorongan hawa nafsunya, baik dengan lisan atau dengan tangan atau dengan cara papaun juga.
  5. Akan tetap setia terhadap Allah Taala baik dalam segala keadaan susah ataupun senang, dalam duka atau suka, nikmat dan musibah; pendeknya, akan rela atas putusan Allah. Dan senatiasa akan bersedia menerima segala kehinaan dan kesusahan di dalam jalan Allah. Tidak akan memalingkan mukanya dari Allah Taala ketika ditimpa suatu musibah, bahkan akan terus melangkah ke muka.
  6. Akan berhenti dari adat yang buruk dan dari menuruti hawa nafsu. Dan benar-benar akan menjunjung tinggi perintah al Quran Suci atas dirinya. Firman Allah dan sabda Rasul-Nya itu akan menjadi pedoman baginya dalam setiap langkahnya.
  7. Meninggalkan takabur dan sombong; akan hidup dengan merendahkan diri, beradat lemah lembut, berbudi pekerti halus, dan sopan santun.
  8. Akan menghargai agama, kehormatan agama dan mencintai Islam lebih dari pada jiwanya, hartanya, anak-anaknya, dan dari segala yang dicintainya.
  9. Akan selamanya menaruh belas kasihan terhadap makhluk Allah umumnya, dan akan sejauh mungkin mendatangkan faedah kepada umat manusia dengan kekuatan dan nikmat yang dianugerahkan Allah Taala kepadanya.
  10. Akan mengikat tali persaudaraan dengan hamba ini “Imam Mahdi dan al Masih Mau’ud”, semata-mata karena Allah dengan pengakuan taat dalam hal ma’ruf dan akan berdiri di atas perjanjian ini hingga mautnya, dan menjunjung tinggi ikatan perjanjian ini melebihi ikatan duniawi, baik ikatan keluarga, ikatan persahabatan, ataupun ikatan kerja.

Para Pemimpin Ahmadiyah sepeninggal Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

Khalifah Ahmadiyah Qadiyan

  1. Hadhrat Hakim Maulana Nur-ud-Din, Khalifatul Masih I, 27 Mei 190813 Maret 1914
  2. Hadhrat Alhaj Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad, Khalifatul Masih II, 14 Maret 19147 November 1965
  3. Hadhrat Hafiz Mirza Nasir Ahmad, Khalifatul Masih III, 8 November 19659 Juni 1982
  4. Hadhrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih IV, 10 Juni 198219 April 2003
  5. Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih V, 22 April 2003 – sekarang

Amir Gerakan Ahmadiyah (AAIIL)

Gerakan Ahmadiyah (Ahmadiyah Movement) atau Ahmadiyah Lahore tidak mengenal khalifah sebagai pemimpin, akan tetapi seorang Amir yang diangkat sebagai pemimpin.

Adapun para Amir tersebut adalah sbb:

  1. Hazrat Maulana Hakim Nurudin
  2. Maulana Muhammad Ali MA. LLB.
  3. Maulana Sadrudin
  4. Dr. Saed Ahmad Khan
  5. Prof. Dr. Asghar Hamid Ph.D
  6. Prof. Dr.Abdul Karim Saeed

Media elektronik

Salah satu media elektronik milik Ahmadiyah yang terbesar adalah televisi. Mereka telah membuat satu televisi yang mereka namai MTA, yaitu Moslem Television Ahmadiyya. Proyek ini dirintis oleh Khalifah Ahmadiyah yang ke-empat, Mirza Tahir Ahmad [23].

DAFTAR PUSTAKA

^ http://www.alislam.org/introduction/index.html

^ http://www.thepersecution.org/world/indonesia/05/jai_pr2108.html

^ “SKB Ahmadiyah diterbitkan”. BBCIndonesia.com. 9 Juni 2008.http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2008/06/080609_ahmadiyah.shtml.

^ http://alislam.org/introduction/index.html

^ http://www.ahmadiyya.or.id/kontak

^ http://www.ahmadiyah.org/

^ http://www.ahmadiyah.org/index.php

^[a b Beck, Herman (2005). The rupture between the muhammadiyah and the ahmadiyya.   Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (BKI) 161-2/3 (2005):210-246

^ http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/amendments/2amendment.html

^ http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=319274&kat_id=3

^ http://www.mui.or.id/mui_in/fatwa.php?id=33

^ http://www.mui.or.id/mui_in/fatwa.php?id=131

^ http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=319274&kat_id=3

^ http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=319274&kat_id=3

^ http://www.halalguide.info/index.php?option=com_content&task=view&id=111&Itemid=29

^ http://www.ahmadiyya.or.id/pustaka/buku/riwayatahmad/ahmad2.php

 

  • (Official)

Situs Resmi (official) Jemaat Ahmadiyyah Internasional (Qadiani)

Situs resmi Ahmadiyyah Lahore

Situs Resmi (official) Televisi Muslim Ahmadiyah Internasional

Situs Gerakan Ahmadiyyah Indonesia (Lahore)

Selayang Pandang Jemaat Ahmadiyah

Situs Pertemuan Tahunan Ahmadiyah se-Dunia(Jalsah Salanah)

  • (Artikel Ahmadiyah oleh yang Pro dan Kontra)

Artikel-artikel tentang Ahmadiyyah di isnet.org

  • (Kontra Ahmadiyah)

Perbedaan Antara Kaum Muslimin dan Pengikut Ahmadiyyah

irshad.org

alhafeez.org

hudzaifah.org

 

Kamus Hukum Mario

 

  • Abolisi  : Penghapusan terhadap seluruh akibat penjatuhan putusan pengadilan  pidana kepada seseorang terpidana, terdakwa yang bersalah melakukan  delik
  • Acara pemeriksaan  singkat  :Pemeriksaan terhadap perkara yang diancam dengan pidana penjara atau  kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya  tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan, kecuali perkara  pelanggaran lalu lintas
  • Acara pemeriksaan  tindak pidana ringan  :Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling  lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima  ratus rupiah, dan penghinaan ringan
  • Actio in pauliana : Tuntutan hukum untuk pernyataan batal segala perbuatan yang tidak  diwajibkan yang dilakukan oleh pihak yang berhutang, yang  menyebabkan penagih hutang dirugikan (pasal 1341 KUHPerdata)
  • Actor rei forum  sequitur : Penggugat harus menggugat tergugat di pengadilan di tempat tergugat  tinggal
  • Actor sequitur forum  rei : Pengadilan negeri di tempat tergugat tinggal (mempunyai alamat,  berdomisili) yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak
  • Administrasi  pengadilan : Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pengadilan untuk menciptakan  efisiensi, akurasi dan konsistensi dalam sistim peradilan. Suatu struktur administrasi pengadilan dilakukan dalam rangka menunjang kerja hakim dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Administrasi pengadilan diantaranya meliputi pengawasan terhadap anggaran, penunjukan hakim dalam suatu perkara, menciptakan jadwal persidangan dan mengawasi pekerjaan yang bersifat non-perkara.
  • Administrasi perkara  :Rangkaian kegiatan yang dibutuhkan dalam menangani perkara dalam  rangka penertiban dokumen data perkara semenjak pendaftaran perkara,  persidangan, pengajuan upaya hukum sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.
  • Advokasi : Tindakan untuk mempermasalahkan suatu hal/ide/topik tertentu
  • Advokat : Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 18 tahun 2003 ttg advokat
  • Advokat / pengacara asing :  Advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di  wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan  peraturan perundang-undangan
  • Aequo et bono : Suatu istilah yang terdapat pada akhir dokumen hukum dalam peradilan,  baik perdata maupun pidana yang prinsipnya menyerahkan kepada  kebijaksanaan hakim pemeriksa perkara. Arti harfiahnya : apabila hakim  berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
  • Ajudikasi/  adjudication : Penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan; pengambilan  keputusan Kata  Arti/Definisi
  • Akta :suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang  sesuatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya
  • Akta autentik : Akta yang dibuat oleh/dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu  oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik  dengan ataupun tanpa bantuan yang berkepentingan untuk dicatat di  dalamnya; surat yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat  untuk pembuktian jika terjadi sengketa di kemudian hari
  • Akta di bawah  tangan : Akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa  bantuan dari seorang pejabat
  • Akta notariil  Akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk  itu
  • Alat bukti

Alat yang sudah ditentukan didalam hukum formal, yang dapat digunakan

sebagai pembuktian didalam acara persidangan, hal ini berarti bahwa

diluar dari ketentuan tersebut tidak apat dipergunakan sebagai alat bukti

yang sah. contoh : didalam hukum pidana, secara formal diatur dalam

pasal 184 kuhap

  • Alat bukti surat

Surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan

sumpah

  • Alibi

Bukti bahwa tersangka berada ditempat lain pada saat perbuatan hukum

terjadi

  • Amnestie

Pernyataan umum (diterbitkan melalui atau dengan undang-undang)

yang memuat pencabutan semua akibat pemidanaan dari suatu

perbuatan pidana (delik) tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana

(delik) tertentu, bagi terpidana, terdakwa yang dinyatakan bersalah

melakukan delik-delik tersebut.

  • Aparatur hukum

Mereka yang memiliki tugas dan fungsi: penyuluhan hukum, penerapan

hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum

  • Asas audie et  alteram partem : Kedua belah pihak harus didengar
  • Asas domisili : Status dan kewenangan personal seseorang ditentukan berdasarkan  hukum domicile (hukum tempat kediaman permanen) orang itu
  • Asas droit de suite : Asas berdasarkan hak suatu kebendaan seseorang yang berhak terhadap  benda itu mempunyai kekuasaan/wewenang untuk mempertahankan atau  menggugat bendanya dari tangan siapapun juga atau dimanapun benda  itu berada
  • Asas exceptio non  adimpleti contractus :

Tangkisan bahwa pihak lawan dalam keadaan lalai juga, maka dengan  demikian tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi

  • Asas in dubio pro reo

Dalam keadaan yang meragukan, hakim harus mengambil keputusan  yang menguntungkan terdakwa Kata  Arti/Definisi

  • Asas kebebasan  berkontrak

Para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak  tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1. memenuhi  syarat sebagai suatu kontrak; 2. tidak dilarang oleh undang-undang; 3.  sesuai dengan kebiasaan yang berlaku; 4. dilaksanakan dengan itikad  baik

  • Asas kebenaran  materiil

Asas untuk mencari kebenaran hakiki berdasarkan fakta-fakta hukum

  • Asas kepastian hukum

Asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara

  • Asas lex specialis derogat legi generali

Kalau terjadi konflik/pertentangan antara undang-undang yang khusus dengan yang umum maka yang khusus yang berlaku

  • Asas lex superior derogat legi inferiori

Kalau terjadi konflik/pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah maka yang tinggilah yang harus didahulukan

  • Asas ne bis in idem

Asas yang melarang seseorang untuk diadili dan dihukum untuk kedua kalinya bagi kejahatan yang sama

Asas pacta sunt servanda Bahwa perjanjian yang sudah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersangkutan

  • Badan hukum

Suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi Badan usaha Perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;

  • Berita Acara Pemeriksaan tersangka/saksi

Catatan atau tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik/penyidik pembantu atas kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu dan tersangka serta saksi/saksi ahli, memuat uraian tindak pidana yang mencakup/memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, identitas pemeriksa dan yang diperiksa, keterangan yang diperiksa, catatan mengenai akta dan /atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara

  • Barang bukti/corpus delicti

Barang yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan atau hasil dari suatu kejahatan

  • Batal demi hukum

Kebatalan yang terjadi berdasarkan undang-undang, berakibat perbuatan hukum yang bersangkutan dianggap tidak pernah terjadi

  • Beban pembuktian terbalik

Beban yang menjadi tanggung jawab pelaku untuk membuktikan ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana Kata  Arti/Definisi

 

  • Bebas dari segala dakwaan / Vrijspraak

Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim karena dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

  • Benda sitaan

Benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.

  • Benturan kepentingan

Benturan yang timbul ketika kepentingan seseorang memungkinkan orang lain melakukan tindakan yang bertentangan dengan pihak tertentu, yang kepentingannya seharusnya dipenuhi oleh orang lain tersebut.

  • Berita Acara Persidangan (BAP)

Catatan yang berisi mengenai segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan saksi, hal yang penting dari keterangan saksi, terdakwa dan ahli

  • Contempt of Court

Setiap tindakan dan/perbuatan, baik aktif maupun pasif, tingkah laku,  sikap dan/ucapan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang bermaksud merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan instirusi peradilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga mengganggu dan merintangi sistem serta proses peradilan yang seharusnya.

  • Kadaluarsa (verjaring)

Lampaunya tenggang waktu yang ditetapkan undang-undang, sehingga mengakibatkan orang yang menguasai barang memperoleh hak milik

  • De auditu testimonium de auditu

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain

  • Delik

Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

  • Delik aduan

Delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan (korban) Delik berlanjut Suatu perbuatan yang dilakukan sebagian demi sebagian hingga merupakan perbuatan pidana yang utuh

  • Delik commissionis

Delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang

  • Delik commissionis per ommissionis commissa

Delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang (delik commissionis) tetapi dilakukannya dengan cara tidak berbuat

  • Delik culpa

Delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya atau delik-delik yang cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum

  • Delik dengan pemberatan

Delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan maka hukuman yang diancamkan menjadi lebih berat Kata  Arti/Definisi

 

  • Delik dolus

Delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”

  • Delik hukum/ rechts

delict Perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam satu undang-undang atau tidak, jadi benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan

  • Delik ommissionis

Delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut undang-undang

  • Delik materiil

Suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu

  • Delik undang undang/ wet delict

Perbuatan yang oleh umum baru disadari bahwa dapat dipidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena undang-undang mengancamnya dengan pidana

  • Deposisi

Bukti saksi atau ahli yang didasarkan atas sumpah yang dilakukan diluar

  • pengadilan Derdenverzet / perlawanan pihak ketiga

Perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang hak-haknya dirugikan

kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan

menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa

  • Diktum/pemidanaan

Suatu kesimpulan dari kegiatan penafsiran terhadap kaedah hukum (in abstracto) yang dilakukan oleh hakim terhadap fakta-fakta hukum yang telah diuji di pengadilan (in concretto)

  • Doktrin ultra vires

Doktrin yang mengajarkan bahwa perseroan tidak dapat melakukan kegiatan di luar dari kekuasaan perseroan Domisili Tempat kediaman tetap

  • Droit de preference

Keistimewaan yang bersangkutan dengan hasil penjualan tanah yang dijadikan jaminan, dalam hubungannya dengan kreditur-kreditur lain yang tidak mempunyai hak yang lebih mendahulu

  • Duplik

Jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat

  • Eigenrichting / tindakan main hakim sendiri

Tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan Eksaminasi Ujian atau pemeriksaan terhadap putusan pengadilan/hakim

  • Eksaminasi publik

terhadap suatu putusan pengadilan Suatu penilaian atau kontrol oleh masyarakat terhadap putusan hukum yang menjadi bagian dari publik atau menjadi milik publik Kata  Arti/Definisi

 

  • Eksekusi

Pelaksanaan terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

  • Eksepsi

Surat jawaban yang yang mengemukakan tangkisan di luar pokok perkara

  • Eksepsi materiil

Bantahan yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil

  • Eksepsi prosesuil

Upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan

  • Events of defaults/wanprestasi/ cidera janji/trigger clausel opeisbaar clause

Tindakan-tindakan bank sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian kredit dan untuk seketika akan menagih semua utang beserta bunga dan biaya lainnya yang timbul

  • Fakta hukum

Uraian mengenai hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa

  • Forum rei sitae

Pengadilan di tempat bendatetapterletak(pasal 118 ayat 3 hir)

  • Ganti kerugian

hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

  • Ganti rugi aktual / actual damages

Kerugian yang benar-benar diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah sampai ke nilai rupiah

  • Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum

Suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya

  • Ganti rugi karena wanprestasi

Suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur

  • Ganti rugi nomimal

Ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang, meskipun kerugian sebenarnya tidak bisa dihitung dengan uang, bahkan bisa jadi tidak ada kerugian material sama sekali

  • Ganti rugi penghukuman / punitive damages

Suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya, ganti rugi itu dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku

  • Grasi

Pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada yang diberikan oleh presiden

  • Gratifikasi

Pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman, tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma danfasilitas lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dan dilakukan baik didalam negeri maupun diluar negeri dan dilakukan dengan menggunakan Kata  Arti/Definisi sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik

  • Gugatan perwakilan / Class Action

Gugatan yang berupa hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.

  • Gugatan perwakilan kelompok

Suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri meraka sendiri, dan sekaligus mewakili sekelompok orang banyak yang jumlahnya banyak, yan mewakili kesamaan fakta atas dasar hukum ntara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.

  • Gugatan provisional

Suatu gugatan untuk memperoleh tindakan sementara selama proses perkara masih berlangsung

  • Hakim

Seseorang yang mempunyai fungsi memeriksa dan memutus (mengadili) suatu perkara

  • Hakim ad hoc

Hakim yang diangkat dari luar hakim karier yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, memahami dan menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.

  • Hakim bersifat menunggu/ judex ne procedat ex officio

Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan/ hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya

  • Harta pailit

Harta milik debitur yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan

  • Hukum yurisprudensi

Hukum yang terbentuk karena keputusan hakim

  • Ilegal (logging)

Kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

  • In casu

Dalam perkara ini, dalam hal ini

  • Jaksa

Pejabat fungsional yang diberi wewenag oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

  • Jatuh tempo

Suatu ketetapan waktu yang ditentukan undang-undang dalam jangka waktu mana debitur wajib memenuhi perikatan Kata  Arti/Definisi

  • Judex

Hakim

  • Judex facti (dalam hukum perdata)

Hakim yang berwenang memeriksa fakta dan bukti, dalam hal ini hakim-hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi

  • Judicatum

Keputusan

  • Juncto

“dihubungankan/dikaitkan” dapat berupa undang-undang, pasal, ketentuan-ketentuan yang satu dengan undang-undang, pasal, ketentuan-ketentuan yang lainnya dan biasanya disingkat dengan “jo”. misalnya : undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 1987 tentang perubahan atas undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 1997 tentang perubahan atas undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta, dalam hal ini dapat disingkat undang-undang nomor 6 tahun 1982 jo undang-undang nomor 7 tahun 1987 jo undang-undang nomor 12 tahun 1997.

  • Kaidah hukum

Peraturan yang dibuat secara resmi oleh penguasa masyarakat atau  penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat  dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara, sehingga  berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan

  • Kasasi

Pembatalan putusan atas penetapan pengadilan-pengadilan dari semua  lingkungan peradilan dalam tungkat peradilan terakhir

  • Keadaan kahar; keadaan memaksa/force majeure / overmacht

Keadaan di mana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan

prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat

dibuatnya kontrak,keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat

dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut

tidak dalam keadaan beritikad buruk

  • Kegiatan eksaminasi publik

melakukan pengujian terhadap suatu putusan pengadilan atau putusan

hukum yang terkait dengan kepentingan hukum, penegakan hukum dan

keadilan dan masyarakat secara luas, oleh sebab itu dalam melakukan

eksaminasi perlu dilakukan secara hati-hati, cermat dan tidak melanggar

hukum atau bertentangan dengan asas-asas hukum

  • Kekuatan pembuktian formil

Didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda

tangan di bawah akta itu. kekuatan ini memberi kepastian tentang

peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa

yang dimuat dalam akta.

  • Kelalaian/negligence

Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak

melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan

  • Kepailitan

Sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan

pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim

pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

  • Keputusan declaratoir

Suatu keputusan yang menimbulkan suatu keadaan hukum baru Kata  Arti/Definisi

  • Keterangan ahli

Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus

tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana

guna kepentingan pemeriksaan

  • Keterangan anak

Keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang

diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna

kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur

dalam undang-undang ini

  • Keterangan saksi

Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari

mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri

dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu

  • Keterangan terdakwa

Apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (pasal 189 ayat (1) KUHAP) Kewajiban Beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum

  • Kompetensi absolut (kewenangan mutlak)

Kewenangan badan pengadilan didalam memeriksa jenis perkara tertentu

dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain

  • Kompetensi relatif

Wewenang hakim berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan

  • Kreditur konkuren

Kreditur yang piutangnya tidak dijamin dengan suatu hak kebendaan

tertentu

  • Kreditur separatis

Kreditur yang piutangnya dijamin dengan hak kebendaan tertentu,

misalnya hipotik, fiducia, gadai atau hak tanggungan

  • Kreditur preferen

Kreditur yang tagihannya didahulukan atau diistimewakan daripada

tagihan-tagihan kreditu lain

  • Kualifikasi gugatan

Suatu perumusan mengenai perbuatan materiil maupun formal dari

tergugat, yang dapat berupa perbuatan melawan hukum, wanprestasi dan

lain-lain

  • KUHAP

Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana

  • Kurator Kepailitan

Balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh

pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di

bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.

  • Lembaga perlindungan saksi dan korban

Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan

dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur

dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi

dan korban Kata  Arti/Definisi

 

  • Locus delictie/tempat kejadian perkara,tkp

a) Tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi, atau akibat

yang ditimbulkannya;

b) Tempat-tempat lain dimana barang-barang bukti atau korban yang

berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat diketemukan; tempat

dimana pembuat melakukan sesuatu adalah tempat dimana ia seharusnya

melakukan sesuatu, atau tempat terjadinya akibat yang dimaksud dalam

perumusan peraturan perundang-undangan atau tempat yang menurut

perkiraan pembuat akan terjadi akibat ini.

  • Masa percobaan

Masa tertentu yang diberikan oleh hakim melalui putusannya kepada

seorang terpidana untuk memperbaiki perbuatannya dengan syarat tidak

mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang dapat

dipidana

  • Menejemen alur  perkara

Mengkoordinasikan proses dan sumber daya pengadilan agar perkara

berjalan secara tepat waktu mulai dari pendaftaran sampai dengan

penyelesaian dengan tanpa memperhatikan jenis penyelesaiannya.

  • Minutasi perkara

Proses yang dilakukan panitera pengadilan dalam menyelesaikan proses

administrasi meliputi pengetikan, pembendelan serta pengesahan suatu

perkara

  • Nebis in idem

Asas yang menyebutkan bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat

diadili untuk kedua kalinya

  • Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali

Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan

pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan

dilakukan

  • Onrechtmatigedaad(tort/perbuatan melawan hukum)

Perbuatan yang bertentangan dengan hukum

  • Organisasi advokat

Organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang nomor 18

tahun 2003 tentang advokat

  • Pailit

Suatu keadaan di mana seseorang sudah tidak mampu lagi membayar

hutang-hutangnya.

  • Panitera

Pejabat pengadilan yang salah satu tugasnya adalah membantu hakim

dalam membuat berita acara pemeriksaan dalam proses persidangan

  • Panitera pengadilan/ clerk of the court

Pejabat atau petugas yang berfungsi memelihara atau menjaga segala

dokumen atau melaksanakan pekerjaan umum kantor pengadilan (to perform general office work)

  • Pembantaran penahanan

Penahanan yang dilakukan kepada tersangka yang sakit dan perlu dirawat

inap di rumah sakit, dengan ketentuan jangka waktu tertentu menjalani

rawat inap tersebut tidak dihitung sebagai masa penahanan.

  • Pembebasan bersyarat

Bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga

masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari Kata  Arti/Definisi 9 (sembilan) bulan.

  • Pembuatan berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi

Catatan/ tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh

penyidik atau penyidik pembantu (pemeriksa atas) atas kekuatan sumpah

jabatan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik atau penyidik

pembantu dan tersangka serta saksi/ ahli (yang diperiksa), memuat

uraian tindak pidana yang mencakup/ memenuhi unsur-unsur tindak

pidana yang dipersangkakan dengan waktu, tempat dan keadaan pada

waktu tindak pidana dilakukan, identitas pemeriksa dan yang diperiksa,

keterangan yang diperiksa, catatan mengenai akta dan/ atau benda serta

segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian

  • perkara Pembuktian

Penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang

memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran

peristiwa yang dikemukakan

  • Pembuktian terbalik/pidana

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana,

merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha

  • Pemeriksaan tindak pidana ringan/ pemeriksaan cepat/summir

Pemeriksaan terhadap perkara yang diancam dengan pidana penjara atau

kurungan paling lama tiga bulan dan denda sebanyak-banyaknya tujuh

ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan

dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan (pasal 211

s/d 216 KUHAP)

  • Penahanan

Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik,

atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta

menurut cara yang diatur dalam KUHAP

  • Penangguhan penahanan

Mengeluarkan tersangka/ terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu

penahanannya berakhir

  • Penangkapan

Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu

kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna

kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal

serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP

  • Penasehat hukum

Seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar

undang-undang untuk memberi bantuan hukum

  • Penegakan hukum

Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam

kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan

mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangakaian

penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan

hidup

  • Pengaduan

Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan

kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum

seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya Kata  Arti/Definisi

  • Pengakuan di muka hakim di persidangan

Keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan

dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang

membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak

atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang

mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi

  • Pengawasan narapidana

Pengawasan terhadap orang-orang yang untuk sementara waktu dilepas

dari lembaga pemasyarakatan

  • Penggugat

Pihak yang terdiri dari satu orang atau lebih yang mengajukan gugatan

atau tuntutan hak ke pengadilan negeri yang berwenang.

  • Penuntut Umun

Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melaksanakan

penuntutan dan melaksaakan penetapan hakim

  • Penyelidikan

Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat

atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam

KUHAP

  • Penyidik pembantu

Pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu dengan pangkat

serendah-rendahnya sersan dua (serda) yang diangkat oleh kepala

kepolisian negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan

kesatuan masing-masing

  • Penyidikan

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur

dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan

guna menemukan tersangkanya

  • Penyitaan

Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau

menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak

bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian

dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan

  • Peradilan koneksitas

Bercampurnya orang-orang yang sebenarnya termasuk yurisdiksi

pengadilan yang berbeda dalam suatu perkara

  • Perbuatan melanggar atau melawan hukum

Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada

orang lain

  • Perbuatan pidana formil/ delik formil

Perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar

melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang

bersangkutan

  • Percobaan

Percobaan untuk melakukan kejatahan yang nyata dari adanya permulaan

pelaksanaan, namun pelaksanaan itu tidak selesai, oleh karena sebab-

sebab di luar kehendak pelaku

  • Perdamaian

Suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan,

menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang

sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara Kata  Arti/Definisi

 

  • Perikatan kumulatif perikatan dengan lebih daripada satu prestasi bagi debitor
  • Perjanjian perdamaian/dading

Suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan

atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara

yang sedang diperiksa pengadilan atau mencegah timbulnya suatu

perkara

  • Perkara koneksitas

Perkara tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang

termasuk lingkungan peradilan umum dan mereka yang termasuk

lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam

lingkungan peradilan umum, kecuali berdasarkan hasil penyidikan/

penelitian oleh “tim tetap” ternyata titik berat kerugian yang ditimbulkan

terletak pada kepentingan militer

  • Perlawanan/verzet

Upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat

  • Perlindungan saksi

Pemberian jaminan kemanan terhadap saksi dengan meminta bantuan

kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi

termasuk perlindungan hukum

  • Persetujuan timbal balik

Persetujuan yang memberi kewajiban dan hak kepada kedua belah pihak

  • Petitum

Dalil-dalil yang menjadi tuntutan para pihak dalam proses perkara

perdata khususnya dalam surat gugat; merupakan kesimpulan dari suatu

gugatan, yang berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh

hakim atau pengadilan

  • Piutang

Hak untuk menerima pembayaran

  • Pleidooi/nota

pembelaan Alasan/ dasar hukum yang diajukan oleh terdakwa atau melalui penasihat

hukumnya, untuk melemahkan pendapat-pendapat penuntut umum sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan pidana, dan atas dasar alasan/ dasar tersebut terdakwa/ penasihat hukum meminta agar terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum

  • Posita

Dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan

dasar serta alasan dari tuntutan

  • Praperadilan

Wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut

cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: -.sah atau tidaknya

suatu penangkapan dan atau atas permintaan tersangka atau

keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; 1. sah atau tidaknya

penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan

demi tegaknya hukum dan keadilan; 2. permintaan ganti kerugian atau

rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas

kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

  • Preponderance of evidence

Bukti-bukti yang lebih berbobot atau lebih meyakinkan atau lebih dapat

dipecaya jika dibanding dengan bukti lainnya, atau bukti-bukti yang

dianggap cukup untuk dapat membuktikan kebenaran suatu peristiwa. Kata  Arti/Definisi

 

  • Proses peradilan

Suatu rangkaian acara peradilan mulai dari penindakan terhadap adanya

suatu tindak pidana (sumber tindakan) sampai pada lahirnya keputusan

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

  • Putusan condemnatoir

Putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk

memenuhi prestasi

  • Putusan insidentil

Putusan yang bersifat sementara untuk mencegah timbulnya akibat

hukum yang lebih lanjut sebelum putusan dijatuhkan

  • Putusan interlocutoir

Putusan yang isinya memerintahkan pembuktian

  • Putusan lepas

Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui

pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang

didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak

merupakan suatu tindak pidana

  • Putusan pengadilan

Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang

dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala hukum

dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP

  • Putusan praeparatoir

Putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya

atas pokok perkara atau putusan akhir

  • Putusan provisionil

Putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak

yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna

kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan

  • Putusan sela / antara

Putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan

tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan

perkara

  • Putusan verstek

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tanpa hadirnya tergugat, meskipun

telah dipanggil secara layak (sebagaimana mestinya)

  • Rehabilitasi kepailitan

Penghapusan dosa bagi debitur pailit, sehingga setelah rehabilitasi

tersebut, debitur benar-benar seperti tidak pernah terjadi kepailitan

  • Replik

Jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat atas gugatannya

  • Requisitoir

Suatu pembuktian tentang terbukti atau tidaknya surat dakwaan

  • Restitusi

Suatu nilai tambah yang telah diterima oleh pihak yang melakukan

wanprestasi, nilai mana terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan kontrak

oleh pihak lain dari yang melakukan wanprestasi

  • Resume bap tersangka/saksi

Ikhtisar dan kesimpulan dari hasil penyidikan tindak pidana yang terjadi

yang dituangkan dalam bentuk dan persyaratan penulisan tertentu

  • Saksi

Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,

penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar

sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri Kata  Arti/Definisi

 

  • Saksi a charge

Saksi yang memberatkan/memberikan keterangan yang memberatkan

  • Saksi a decharge

Saksi yang meringankan/memberikan keterangan yang meringankan

  • Saksi ahli/keterangan ahli

Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus

tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana

guna kepentingan pemeriksaan

  • Saksi korban

Saksi yang mengalami kejadian dan yang dirugikan atas suatu perbuatan

pidana yang dilakukan oleh orang lain.

  • Sita

Suatu tindakan yang diambil oleh pengadilan melalui penetapan hakim,

atas permohonan penggugat, guna menempatkan barang

(tetap/bergerak) berada dalam penguasaan/pengawasan pengadilan,

sampai adanya suatu putusan yang pasti tentang suatu perkara

  • Sita conservatoir

Sita jaminan terhadap barang milik debitur untuk menjamin dapat

dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual

barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat

  • Sita maritaal

Penyitaan yang dilakukan untuk menjamin agar barang yang yang disita

tidak dijual, untuk melindungi hak pemohon selama pemeriksaan

sengketa perceraian di pengdilan berlangsung antara pemohon dan

lawannya, dengan menyimpan atau membekukan barang-barang yang

disita agar jangan sampai jatuh di tangan pihak ketiga

  • Sita revindicatoir

Penyitaan yang diminta oleh pemilik barang bergerak yang barangnya

ada di tangan orang lain, diajukan kepada ketua pengadilan negeri di

tempat orang yang memegang barang tersebut tinggal

  • Sitaan gadai

Sitaan yang menyangkut barang milik orang lain yang kebetulan si pailit

sebagai pemegang gadai

  • Surat dakwaan

Surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan

pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat

nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana

perbuatan dilakukan, serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap

mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh

terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dan undang-

undang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak

pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah

benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apabila betul,

terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk

perbuatan tersebut.

  • Surat gugatan

Surat permohonan (surat rekes) yang ditujukan kepada ketua pengadilan

negeri yang berwenang.

  • Surat keterangan ahli

Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan

keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta

secara resmi daripadanya

  • Surat kuasa

Surat yang menerangkan bahwa seseorang memberikan kewenangan dan Kata  Arti/Definisi hak kepada orang yang ditujukan untuk melakukan sebagian urusannya di depan hukum

  • Surat kuasa khusus

Kuasa yang menerangkan bahwa pemberian kuasa hanya berlaku khusus untuk hal-hal tertentu saja

  • Surat sanggup

Surat yang dibuat oleh seseorang yang berisikan suatu kesanggupan

untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu

  • Surat sanggup bayar/ promissory note

Surat pernyataan kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah

uang tertentu kepada pihak yang tercantum dalam surat tersebut atau

kepada penggantinya

  • Terdakwa

Seorang tersangka (seseorang karena perbuatan atau keadaannya

berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana)

yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (pasal 1 butir 14

jo. butir 15 KUHAP)

  • Tergugat

Orang atau badan hukum yang terhadapnya diajukan gugatan atau

tuntutan hak oleh penggugat.

  • Terpidana

Seseorang yang didasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan

bersalah

  • Tersangka

Adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya,

berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana

  • Tertangkap tangan

Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana,

atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan,

atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang

melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda

yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu

yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau

membantu melakukan tindak pidana itu

  • Tindak pidana

Setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau

pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan

perundang-undangan lainnya

  • Tindak pidana aduan

Tindak-tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas permintaan dari

pihak penderita atau korban

  • Tindak pidana khusus

Tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang undang khusus, yang

memberikan peraturann khusus tentang tata cara penyidikannya,

tuntutannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari

ketentuan yang dimuat dalam kuhp Kata  Arti/Definisi

  • Tindak pidana korupsi

a. tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu

kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan

keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan

keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara

atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal

kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat;

b. perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu

kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan dan kedudukan;

c. kejahatan-kejahatan tercantum dalam pasal 17 sampai pasal 21

peraturan ini dan dalam pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420,

423, 425 dan 435 kitab undang-undang hukum pidana.

  • Tindakan penahanan

Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik

atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta

menurut cara yang diatur dalam KUHAP

  • Tuntutan hak

Tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan

oleh pengadilan untuk mencegah “eigenrichting”.

  • Upaya hukum

Hak atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang

berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk

mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut

cara yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang

kuhap

  • Upaya hukum biasa

Upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa/ penasihat hukumnya atau

penuntut umum pada tingkat banding atau tingkat kasasi untuk mengadili

dan memutus sendiri suatu perkara yang sudah diputus oleh pengadilan

tingkat pertama (untuk banding) atau putusan pengadilan tinggi (untuk

kasasi)

  • Utang piutang

Memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia (orang

yang meminjam) akan mengembalikannya sejumlah yang dipinjam

  • Wanprestasi

Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak

memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat

dipersalahkan kepadanya

  • Yurisprudensi

Suatu keputusan hakim yang terdahulu yang diikuti oleh hakim-hakim

lainnya dalam perkaranya yang sama

  • Yurisprudensi (hk adm negara)

Ajaran hukum yang tersusun dari dan dalam peradilan, yang kemudian

dipakai sebagai landasan hukum

  • Beban pembuktian;

Kewajiban memberikan bukti atas dalil-dalil yang diungkapkan di muka

pengadilan

  • Berkas perkara

Kumpulan formulir dan dokumen, baik yang dibuat oleh para pihak

maupun oleh Pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara

  • Putusan

Putusan yang sudah tidak dilakukan upaya hukum lagi baik banding Kata  Arti/Definisi  berkekuatan hukum tetap maupun kasasi

  • Surat dakwaan kumulasi

Surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan

atas kejahatan atau pelanggaran. Dakwaan jenis ini bisa merupakan

gabungan dari beberapa dakwaan sekaligus atau kumulasi tindak pidana

ataupun gabungan dari beberapa terdakwa karena kumulas terdakwanya

karena melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang lain.

Biasanya terdapat kata “dan”

  • Surat dakwaan alternatif

Surat dakwaan yang tindak pidananya masing-masing dirumuskan secara

saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada pengadilan untuk

menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk

dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sehubungan dengan tindak

pidana. Biasanya dalam surat dakwaan ada kata “atau”.

  • Surat dakwaan subsidair

Surat dakwaan penuntut umum yang memuat beberapa (dua atau lebih)

dakwaan yang disusun berurutan mulai dari dakwaan tindak pidana yang

“terberat ancaman pidananya” sampai kepada dakwaan tindak pidana “

yang lebih ringan” (an inferior portion or capacity). Biasanya terdapat

kalimat Primair, Subsidair, Lebih Subsidair, Lebih Subsidair lagi.

  • Surat dakwaan campuran

Bentuk gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsider

atau dengan bentuk-bentuk dakwaan lainnya.

Dasar hukum Peraturan hukum yang melandasi suatu perbuatan

  • Gugatan provisional

Suatu gugatan untuk memperoleh tindakan sementara selama proses

perkara masih berlangsung dengan tujuan untuk menghindari kerugian

yang lebih besar lagi bagi salah satu pihak

  • Gugatan balik

Gugatan yang diajukan oleh tergugat bersama-sama dalam jawabannya

kepada penggugat

  • Hakim Pengawas

Hakim yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan putusan untuk

perkara kepailitan dan mengawasi proses pemberesan yang dilakukan

oleh kurator.

  • Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat)

Hakim yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan

untuk perkara pidana

  • Juru sita

Petugas pengadilan yang melaksanakan putusan pengadilan atas perkara

perdata selain perkara kepailitan

  • Kasus Posisi

Urutan peristiwa yang terkait dengan perkara

  • Kontra memori kasasi

Jawaban termohon kasasi atas memori kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi

  • Kuasa hukum

Pihak yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan proses hukum di

muka pengadilan Kata  Arti/Definisi

  • Memori kasasi

Alasan yang diberikan pemohon kasasi dalam mengajukan upaya hukum

kasasi

  • Penetapan hakim

Putusan Hakim yang bersifat declaratoir untuk menetapkan suatu

peristiwa tertentu

  • Pengadilan tingkat pertama

Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama

  • Perkara-perkara yang telah didaftarkan

Perkara yang telah memiliki nomor urut perkara

  • Perkara-perkara yang belum diputus

Perkara yang telah didaftarkan namun belum diputus oleh majelis hakim

  • Pro bono

Suatu perbuatan/pelayanan hokum yang dilakukan untuk kepentingan

umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya

  • Sitaan umum

Sitaan terhadap harta benda dengan kepemilikan mutlak pada debitur,

baik yang ada sekarang maupun di masa yang akan datang yang

digunakan sebagai jaminan pemberesan piutang debitur kepada para

krediturnya

  • Upaya paksa

Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan dalam rangka melaksanakan proses peradilan

 

PRAKTEK PERADILAN PERDATA

Pendahuluan

 

Dalam era reformasi dan dan situasi krisis moneter yang sekarang ini terjadi  membuat banyak perusahaan maupun bank-bank menjadi tak berdaya. Bahkan banyak diantara  menjadi bangkrut sehingga timbul berbagai macam perkara.

Dengan banyaknya perkara yang timbul akibat situasi tersebut disatu sisi memberikan banyak pekerjaan bagi para ahli hukum, salah satunya yang bergerak sebagai Pengacara litigasi. Namun untuk menjadi Pengacara  yang tangguh  dalam bidang perdata  diperlukan pengalaman dan keahlian diantaranya adalah dalam membuat gugatan atau menganalisa suatu gugatan yang kemudian akan dituangkan dalam membuat suatu Gugatan atau Jawaban. Kadangkala walaupun pokok perkaranya benar namun bila cara membuat gugatannya tidak tepat atau keliru, maka hal itu  akan membuat gugatan menjadi kandas ditengah jalan. Demikian pula dalam kasus tertentu  bila tidak dapat memberikan analisa  hukum yang tepat atau keliru sehingga dalam membuat Gugatan atau Jawabannya tidak sempurna atau keliru maka hal ini tentunya merugikan  kepentingan klien. Untuk itu diperlukan pemantapan  keahlian yang harus dimiliki sebelum terjun  di bidang litigasi di Pengadilan.

Untuk menanggulangi hal  tersebut maka diperlukan pendalaman pemahaman terhadap masalah-masalah dasar yang akan sering dijumpai dalam melakukan praktek beracara perdata di Pengadilan .

Pemahaman mengenai bagaimana bila akan beracara  (perdata) di Pengadilan baik itu dalam kaitan gugat menggugat biasa atau dalam Pengadilan Niaga adalah sangat penting sekali. Pemahaman yang benar akan dapat memberikan jalan keluar atau “problem solving” atas masalah yang diserahkan oleh klien untuk dicarikan jalan keluarnya tersebut. Kadangkala  Pengacara Litigasi dapat berperan sebagai Kuasa Tergugat yang harus mampu mengaplikasikan  pengetahuan  hukum perdatanya baik dari aspek acaranya (formil) maupun dari aspek hukum perdata  materiilnya. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena kesempurnaan  dalam membuat suatu Jawaban   dapat menggagalkan suatu guatan dari lawannya. Karenanya tidak ada salahnya kita untuk mempelajari kembali masalah-masalah ini sebagai suatu “refreshing” semasa kuliah dulu sekaligus untuk dapat dijadikan sebagai salah satu pegangan dalam menerapkan ilmunya dalam praktek khususnya dalam Praktek Hukum Perdata.

 

 

Surat Kuasa (khusus)

Pendahuluan

 

Dalam setiap beracara di Pengadilan maupun di lembaga-lembaga lain yang sifatnya mewakili, maka setiap pihak yang mewakili salah satu pihak harus dapat menunjukkan keabsahannya dalam mewakili tersebut. Keabsahan tersebut diwujudkan dalam suatu surat pelimpahan yang dikenal dengan sebutan Surat Kuasa.

Surat Kuasa dilihat dari bentuknya dikenal dua macam yaitu Kuasa yang diberikan secara lisan dan Surat Kuasa yang diberikan secara tertulis.

Kuasa secara lisan diatur dalam HIR dimana seseorang dapat secara lisan memberikan kuasanya kepada pihak lain dihadapan Hakim yang dilakukan di depan persidangan. Walaupun kuasa dapat diberikan  secara lisan namun dalam praktek hal tersebut jarang dilakukan , tentu saja hal tersebut akan menyulitkan terutama terhadap pihak yang menerima kuasa, karena tidak ada bukti autentik.

Disamping itu juga tidak ada jaminan kepastian hukum baik bagi pemberi kuasa maupun bagi penerima kuasa, dan karena tidak ada batasan kewenangan mengenai apa yang dikuasakan maka hal itu merupakan bibit konflik persengketaan dikemudian hari bagi pihak yang merasa dirugikan.

Karena hal-hal tersebut diatas maka guna menghindari adanya perselisihan mengenai batasan apa yang dikuasakan orang pada umumnya lebih menyukai surat kuasa diberikan dalam bentuk tertulis. Surat Kuasa secara tertulis ini sifat pelimpahannya dapat dilakukan secara umum [1] dan dapat dibuat dalam pelimpahan yang sifatnya khusus. Adapun pembuatan Surat Kuasa ini dapat dilakukan secara dibawah tangan atau dilakukan didepan Notaris. Dalam hal-hal tertentu adakalanya seorang kuasa/ penerima kuasa lebih menyukai pemebrian kuasa ini dilakukan di depan Notaris atau menjadi suaatu akte yang autentik. Dengan dibuatnya kuasa di depan Notaris tersebut selain mempunayi kekuatan bukti yang sempurna juga pihak [pemberi kauas tidak mudah untuk mencabut kuasa tersebut, terutama bila pihak penerima kuasa merasa keberatan serta tidak menyetujui pencabutan tersebut. Bila surat kuasa diberikan dibawah tangan maka pencabutannya dapat mudah dilakukan, salah satu caranya adalah dengan mengirim pencabutan surat kuasanya tersebut kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dimana tembusannya diberikan kepada penerima kuasa. Namun bila pemberian surat kuasa dilakukan di depan Notaris maka pencabutannya tidak dapat dilakukan dengan pencabutan hanya kepda Notaris dan tembusanya kepada penerima kuasa saja. Bila penerima kuasa tidak setuju maka pencabutannya harus dilakukan dengan suatau gugatan di Pengadilan. Dalam praktek hal ino jarang terjadi karena si pemberi kuasa tersebut dalam waktu bersamaan akan mengahdapi satu masalah lagi disamping masalah yang diserahkan kepada penerima kuasanya tersebut.

Maka diharapkan dengan bentuk tertulis jelas dan tegas hal-hal apa saja yang diberikan dalam  suatu surat kuasa.

Dengan demikian semakin menjadi jelas batasan hak yang dikuasakan baik bagi pemberi kuasa maupun bagi penerima kuasa sendiri. Pemberi kuasa tak dapat menuntut terhadap hal-hal yang tidak dikuasakan, sedangkan penerima kuasa juga tak dapat melakukan kuasa melebihi kuasa yang diberikan.

Bila hal ini terjadi maka pihak yang dirugikan dapat menuntut kepada penerima kuasa secara pribadi kepada penerima kuasa, sedangkan tindakan yang dilakukan penerima kuasa yang tidak dikuasakan tersebut menjadi batal demi hukum.

Surat kuasa secara tertulis dibagi atas dua macam , pertama surat kuasa umum dan surat kuasa khusus.

Dalam kaitan ini yang akan diuraikan adalah mengenai surat kuasa yang dipakai dalan praktek baik di Pengadilan-Pengadilan, Kepolisian maupun Kejaksaan. Surat Kuasa (khusus)  perlu dicermati dengan baik karena kesalahan atau kekeliruan dalam pembuatan surat kuasa tersebut akan membuat batal demi hukum apa yang telah dikuasakan tersebut.[2]

Kekeliruan dalam pembuatan surat kuasa( khusus) yang tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materiil akan membuat gugatan yang diajukan menjadi batal atau dinyatakan tak dapat diterima oleh Pengadilan.

Bahkan ada dalam perkara kepailitan dimana Penasehat Hukumnya begitu yakin akan  keabsahan Surat kuasanya sehingga dalam permohonan pailit yang diajukannya baik di tingkat Pengadilan Niaga maupun kasasi di Mahkamah Agung  ternyata hanya melulu membahas dan lebih menekankan pada keabsahan suarat kuasa (khusus) yang dibuat tersebut, walaupun pada akhirnya dua permohonan pailitnya akhirnya kandas ditengah jalan dimana Mahkamah Agung menyatakan permohonan pailit  yang diajukan tak dapat diterima karena tidak dipenuhinya persyaratan keabsahan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku.( Putusan No. 09K/N/1999 tertanggal 11 Mei 1999 dan Putusan No. 10K/N/1999 tertanggal  11 Mei 1999).[3]

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tertanggal 16 Desember 1986 No. 2339/K/Pdt/1985 telah membatalkan putusan judeks fakti yaitu putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 6 November 1984 No. 398/Pdt/1984 yang isinya memperkuat putusan Pengadilan Negri Jakarta Pusat tanggal 31  Januari 19784 No. 516.1983/G yang menyatakan gugatan Penggugat tak dapat diterima.

Adapun pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut antara lain menilai judeks fakti telah salah menerapkan hukum.

Dan bahwa pasal 123 HIR tidak diwajibkan adanya penyebutan dengan tegas nama Pengadilan Negri hukum mana gugatan harus diajukan.[4]

Walaupun dalam pasal 123 HIR tidak diatur secara spesifik mengenai perincian hal-hal apa yang harus dimuat dalam suatu suirat kuasa (khusus)namun dalam pembuatan Surat kuasa (khusus) sekurang-kurangnya harus memuat:[5]

1.    Nama para pihak, subjek (identitas);

2.    Pokok Sengketa atau obyek sengketa

3.    Nama Pengadilan

4.    Apa berlaku juga untuk banding/kasasi

 

Ad.1 Nama Para Pihak

Untuk menentukan para pihak dalam pembuatan surat kuasa juga sangat penting sekali, karena kekeliruan dalam menentukan siapa yang berhak memberi kuasa dalam suatu surat kuasa juga dapat membuat gugatan menjadi kandas ditengah jalan. Kekekeliruan dalam menentukan siapa yang berhak  bertindak memberi kuasa terutama bila pemberi kuasa itu suatu badan hukum akan menimbulkan masalah dalam gugatan.

Seperti putusan Mahkamah Agung terhadap gugatan tanah adat terhadap Gubenur Kepala daerah Irian Barat (sekarang papua) ternyata dal;am tingkat Peninjauan Kembali putusan kasasi yang memenangkan penggugat seorang warga negara tersebut dibatalkan karena ada kesalahan dalam menentukan subjek siapa yang harus digugat. Padahal proses gugatan itu telah berlangsung lebih dari lima tahun, maka hal ini sungguh ironis sekali.

Mengenai tidak dipenuhi keabsahan surat kuasa khusus dapat membuat kandas suatu gugatan. Pihak yang bertanggung jawab dalam membuat surat kuasa khusus tentunya adalah pengacaranya, kekeliruan dalam membuat surat kuasa yang tidak sesuai dengan keketntuan dalam pasal 123 ayat(1) HIR juga dapat mengakibatkan tidak diterimanya suatu gugatan. [6]

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam hal siapa yang berwenang memberikan kuasa maka dalam hal ini perlu diperhatian hal-hal sebagai berikut :

a.    Apakah pemberi kuasa merupakan orang perorangan ?

Apabila yang memberikan orang perorangan (persoonlijke) maka hal-hal yang seyogyanya diperhatikan adalah si pemberi kuasa  termasuk dalam pengertian cakap hukum diantaranya dia adalah pemilik barang yang disengketakan, tidak hilang ingatan, tidak berada dalam pengampuan/curatele. Bila pada waktu proses gugatan berjalan pemberi kuasa meninggal dunia dan ternyata tidak ada persetujuan dari semua ahli waris untuk melajutkan gugatan maka gugatan dapat gugur.[7]

b.    Apakah pemberi kuasa merupakan kumpulan orang-orang yang tidak berbadan hukum atau yang berbadan hukum ?

Seperti kita ketahui bersama bahwa pemberi kuasa dapat merupakan suatu kumpulan orang –orang namun tidak berbadan hukum seperti  Persekutuan Perdata (matschaap), Firma dan Naamloze Vennoschap/CV. Bentuk persekutuan perdata banyak kita jumpai pada praktek dokter bersama, law firm (kantor  hukum) .

Pada bentuk persekutuan perdata maupun firma maka yang berhak memberi kuasa  adalah mereka para sekutu yang tercantum dalam akta pendirian persekutuan tersebut. Sedangkan  pada CV maka pemberi kuasa adalah sekutu komanditer.

Apabila  pemberi kuasa berbentuk suatu badan hukum maka harus dibedakan antara badan hukum yang berlatar belakang ketentuan sebagian hukum publik dan sebagian hukum privat dalam hal ini hukum perdata, juga ada badan hukum yang murni tunduk dan diatur dalam ketentuan hukum perdata.

Mengenai badan hukum publik yang juga terikat dengan ketentuan hukum perdata diantaranya adalah Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan maka pihak yang dapat memberi  kuasa  masing-masing   adalah  Kepala  Jawatan  untuk

 

Perusahaan Jawatan, Direksi Perum untuk Perusahaan Umum dan Direksi Perseroan untuk Perusahaan Perseroan.

Sedangkan untuk badan hukum lain yang murni tunduk pada hukum perdata adalah Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi dan Dana Pensiun. Untuk Persroan Terbatas dibedakan anatara PT Tertutup dan PT Terbuka. Sedang pada PT Terbuka yaitu PT yang telah melakukan go public masih tregantung pada para pemegang sahamnya sehingga dapat berupa Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri atau yang bergerak dibidang Perbankan.

Karenanya dalam mencermati siapa yang berhak dalam memberikan kuasa tergantung dari anggaran dasar PT tersebut yang tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas saja tapi juga memperhatian ketentuan yang diatur dalan peraturan perundangan pasar modal, Perbankan.

Seperti misalnya dalam perbankan maka bila bank tersebut masih sehat maka pihak yang dapat memberikan  kuasa adalah direksi yang ditunjuk dalam anggaran dasarnya. Namun bila bank tersebut telah diambil alih oleh Pemerintah karena dianggap tidak sehat lagi maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1998 Direksi tidak dapat memberi kuasa kepada pihak lain sebelum ada persetujuan dari pihak BPPN.

Hal ini pernah terjadi dalam perkara permohonan kepailitan dimana pihak kuasa hukum tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan baru yang telah berkembang serhingga dalam permohonan pailit yang dilakukan tidak memperoleh sasaran artinya permohonan pailitnya kandas ditengah jalan karena syarat formil dalam suatu suarat kuasa khusus  yaitu siapa yang berwenang dalam memberikan kuasa tidak diperhatikan. .( Putusan No. 09K/N/1999 tertanggal 11 Mei 1999 dan Putusan No. 10K/N/1999 tertanggal  11 Mei 1999).[8]

Sedangkan Penerima Kuasa disini adalah mereka yang telah menjadi Sarjana Hukum dan telah mempunyai ijin beracara baik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi setempat yang dikenal dengan Pengacara atau yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman yang dikenal sebagai Penasehat hukum atau Advokat. Untuk Pengacara yang perijinannya dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi setemapat setelah memenuhi persyaratan tertentu maka Pengacara yang dapat ijin tersebut hanya dapat beracara di Pengadilan Tinggi setempat. Bila beracara diwilayah Pengadilan Tinggi lain kadang-kadang dapat juga tapi dengan ijin insidentiil dari Pengadilan Tinggi tersebut. Namun dalam praktek kebijaksanaan tersebut tidak merata, karena ada Pengadilan Tinggi yang dapat memberikan ijin insidentiil tapi ada yang tidak dapat.

 

 

 

Namun ijin praktek Pengacara sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung hanya dapat beracara di wilayah Pengadilan Tinggi setempat saja.

Untuk Penasehat Hukum dimana perijinannya diberikan oleh Menteri Kehakiman(dulu) dengan melalui persetujuan dari Mahkamah Agung lebih dulu dengan memenuhi persyaratan yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi setempat maka barulah ijin diberikan.

Ijin ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Namun bila praktek di Pengadilan Tinggi diluar wilayah Pengadilan Tinggi yang menjadi domisili Penasehat hukum tersebut maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Penasehat hukum tersebut hanya cukup memberitahukan rencana beracaranya saja diwilayah Pengadilan Tinggi yang dituju tersebut dengan beberapa tembusannya.

Dalam praktek Penerima Kuasa dapat lebih dari satu orang, karenanya dalam Surat Kuasa tersebut para Penerima Kuasa  yang namanya tercantum harus menandatangani surat kuasa tersebut.

Konsekwensinya adalah dalam membuat gugatan bila sebagai Penggugat atau  membuat Jawaban sebagai Terrgugat  maka para Penerima Kuasa seluruhnya harus menandatangani surat-surat tersebut .

Kadang-kadang sering dalam praktek salah satu penerima kuasa sedang menghadiri persidangan di luar kota tentunya penandatangan surat tersebut tidak dapat ditunda karena jadwal persidangan telah ditentukan.

Maka untuk menghindari hal tersebut dalam surat kuasa pada kolom penerima kuasa harus dimasukkan klausul, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sebagai penerima kuasa. Dengan dimasukannya klausul tersebut maka bila ada salah satu atau lebih penerima kuasa tidak dapat menandatangani baik itu gugatan atau Jawaban karena sedang berada di luar kota, maka penandatangan surat tersebut cukup oleh salah satu penerima kuasa saja.

 

Ad.b. Obyek gugatan

Kemudian obyek dari gugatan juga harus ditentukan dan dituliskan dalam kolom khusus tersebut misalnya apakah gugatan itu berkaitan dengan wan prestasi atau cidera janji ataukah berkaitan dengan perbuatan melawan hukum.

Dalam praktek mengenai banyaknya kasus sungguh bervariasi misalnya ada perkara yang berkaitan dengan penyerobotan, sewa menyewa, sengketa hak milik, kredit macet dan sebagainya.

Secara umum dapat dikatakan dalam persengketaan yang dianggap merugikan hak perdata salah satu pihak terdiri dari dua hal sebagaimana diatas yaitu cidera janji/wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Suatu perkara dianggap merupakan suatu sengketa wan prestasi bila ada salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hubungan hukum antara para pihak biasanya dibuat secara tertulis lebih dulu. Sehingga bila ada hal-hal yang dilanggar sebagaimana yang telah tertuang dalam perjajian itu maka terhadap sengketa ini termasuk sebagai sengketa wan prestasi/cidera janji. Sedangkan bila anatara para pihak tidak ada hubungan hukum seperti suatu perjanjian dinatara mereka, namun kemudian ada pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak dan kemudian dianggap merugikan hak perdata pihak lain dimana pelanggaran itu dianggap tindakan yang melanggar peraturan hukum yang berlaku maka terhadap sengketa ini termasuk sebagai sengketa perbuatan melawan hukum.

 

Ad.c. Nama Pengadilan

Pada kolom khusus ini maka pengisian hak-hak apa saja yang dimasukkan harus benar benar diperhatikan, apakah dalam hal ini sebagai Penggugat atau sebagai Tergugat juga harus ditegaskan. Demikian pula juga harus diperhatikan bila sebagai Penggugat maka untuk menentukan di pengadilan mana gugatan ini akan diajukan ini juga penting. Karena salah menentukan pengadilan akan timbul bermacam-macam eksepsi baik yang merupakan eksepsi yang absolut atau eksepsi yang relatif atau mungkin berkaitan dengan eksepsi-eksepsi yang berkaitan dengan pokok perkara. Untuk menentukan di pengadilan mana gugatan ini diajukan biasanya mengacu pada dua hal yaitu ketentuan pada pasal 118 HIR bila para pihak tidak mencantumkan secara khusus dalam suatu perjanjian yang telah disepakati. Namun bila para pihak yang bersengketa telah menyepakati dalam perjanjian diantara mereka adanya ketentuan yang mengatur mengenai tempat penyelesaian misalnya di Pengadilan Negri Jakarta Pusat  maka walau para pihak tidak berada diwilayah di Pengadilan Negri Jakarta Pusat maka gugatan tetap diiajukan di Pengadilan Negri Jakarta Pusat. Akan tetapi bila diantara para pihak yang bersengketa tidak ada perjanjian tertulis tentang penyelesaian bila terja di sengketa maka gugatannya diajukan dengan mengacu pada pasal 118 HIR.

Kemudian pada tahap berikutnya adalah menentukan siapa saja para pihak yang akan digugat. Untuk menentukan para Tergugat juga kadang berkaitan dengan penentuan di Pengadilan mana gugatan itu diajukan terutama bila ada Tergugat yang paling dianggap menimbulkan kerugian bagi Penggugat  berada bersama sama dengan para Tergugat lainnya. Maka para Tergugat lainnya yang secara tidak langsung dianggap turut terlibat  maka harus juga dimasukan sebagai Turut Tergugat. Hal ini untuk menghindari adanya eksepsi yang mungkin diajukan oleh lawan tentang eksepsi kurangnya para pihak sebagaimana yang telah diputus dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.mengenai persona standi dari pihak-pihak yang digugat juga memerlukan kecermatan dan kalau perlu membuat sedikit investigasi untuk menentukan status dan alamatnya secara tepat. Dalam menentukan status pihak Tergugat juga harus dipahami sebelumnya mengenai apakah Tergugat dituntut sebagai pribadi atau sebagai  (Direksi) suatu badan hukum tertentu, atau mungkin dituntut dalam 2 kapasitas  sebagaimana diatas. Dalam menentukan alamat maka kita harus yakin bila si Tergugat memang bertempat tinggal atau berdomisili di tempat tersebut. Bila si Tergugat mempunyai beberapa alamat maka alamat yang terakhir sebagai tempat domisili terakhir. Namun kadang-kadang  seluruh alamat Tergugat dalam hal tertentu ditulis semua agar gugatan dapat diajukan pada Pengadilan Negri dimana akan banyak asset dari para Tergugat yang harus disita dalam pengajuan gugatan tersebut.

 

Ad.d  Hak Banding dan Kasasi

Dalam mencantumkan klausul hak banding dan kasasi ini memang tidak ada yang seragam diantara kantor hukum atau law firm. Ada kantor yang secara standar dalam surat kuasanya selalu mencantumkan adanya hak untuk menyatakan banding atau hak untuk menyatakan kasasi ini. Tapi ada pula kantor hukum lain tidak mencantumkan hak banding untuk pada saat berperkara di tingkat Pengadilan Negri. Dalam praktek setelah perkara diputus maka pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan isi putusan itu sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan undang-undang akan mengajukan hak bandingnya untuk putusan pengadilan negri dan hak mengajukan kasasi untuk putusan Pengadilan Tinggi. Hak banding ini dimasukan tersendiri dalam suatu surat kuasa yang baru. Sebenarnya bisa saja memakai surat kuasa yang lama sepanjang dalam surat kuasa tersebut dicantumkan hak banding atau hak kasasi. Namun kadang-kadang ada hambatan dimana pada saat telah diputus di tingkat Pengadilan Negri ternyta panitera pengganti belum melaporkan adanya putusan ini pada bagain banding dan kasasi. Kadang-kadang berkas perkara tertinggal atau masih ditangan panitera pengganti dengan alasan sedang mengetik putusan. Sedangkan dalam pengajuan banding atau kasasi tersebut harus ditunjukan suarat kuasa aslinya bukan salinannya. Oleh karena itu untuk menghindari kesuulitan tehnis administrasi tersebut biasanya para Pengacara lebih memilih membuat suarat kuasa khusus baru, sekaligus sebagai bukti bahwa kliennya tetap masih mempercayainya untuk membantu perkaranya di tingkat tersebut.

Sebenarnya masih ada hak-hak penerima kuasa yang harus dicantumkan dalam setiap surat kuasa. Seperti hak untuk mengajukan dan menerima Jawaban, Replik, Duplik, saksi-saksi dann bukti-bukti, kesimpulan dan termasuk mendengarkan putusan. Kadangkala terjadi suatu debat seru antara kuasa hukum dengan majelis hakim mengenai hak-hak tertentu yang tidak dicantumkan terutama bila si kuasa hukum ini adalah kuasa subtitusi. Maka apabila ada hak –hak tertentu tidak dicantumkan seperti hak menerima Jawaban, Duplik dsb maka Hakim akan menolak permintaan kuasa hukum menerima Jawaban atau Duplik bila tidak dicantumkan hak-hak tersebut. Sering terjadi ternyata dalam kuasa subtitusi hanya dicantumkan hak untuk menerima Jawaban saja sehingga pada sidang berikutnya kuasa hukum tersebut ditolak hadir dalam persidangan karena tidak ada hak untuk tahap Replik atau Duplik, apalagi bila perkara tersebut menyangkut masalah gugatan perceraian .

Demikian pula dengan hak untuk membuat dan menandatangani dading/perdamaian serta mencabut perkara dari rol sebaiknya hak ini dicantumkan. Karena pernah terjadi perdamaian yang telah ditandatangani kuasa hukum diingkari oleh klienya dengan alasan dia tidak memberikan hak tersebut.  Hal ini kadang-kadang bisa membuat si kuasa hukum digugat kliennya di Pengadilan dan  biasanya sekaligus ingin  membatalkan apa yang telah disepakati dalam akta dading sebelumnya.Hak untuk mencabut perkara dari rol ini bila tidak dicantumkan akan membuat si kuasa hukum tidak dapat mencabut perkara begitu saja bila telah terjadi suatu perdamaian dengan pihak lawan. Perkara tersebut baru dapat dicabut bila ada kuasa baru yang mencantumkan hak tersebut. Sedangkan hak rekopensi sangat penting untuk dicantumkan terutama bila kita sebagai Tergugat dan mempunyai kesempatan untuk mengajukan gugatan balik atau yang dikenal dengan gugatan rekopensi. Kalau si kuasa hukum sebagai kuasa Tergugat tidak mencantumkan hak tersebut kemudian dalam Jawabannya dia membuat dan mengajukan pula gugatan rekopensi, maka gugatan rekopensi ini tidak mempunyai dasar hukum karena si kuasa hukum tidak mempunyai hak untuk mengajukan hal itu. Dengan perkataan lain gugatan rekopensinya menjadi batal demi hukum. Hak penting yang lain yang harus dicantumkan adalah hak subtitusi baik sebagian atau seluruhnya. Dalam praktek  kadang-kadang dalam perkara tertentu misanya menyangkut peraturan pertanahan maka ada hal-hal tertentu yang tidak dapat dikuasai secara sempurna kemudian ditengah perjalananan persidangan ada orang yang dianggap menguasai hal itu maka dengan adanya hak subtitusi ini akan memberikan kemudian bagi si kuasa hukum untuk melimpahkan kuasanya baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain yang dipercayai tersebut. Atau bisa juga dalam jadwal persidangan tersebut ada beberapa perkara yang ditangani secara bersamaan sehingga mau tidak mau harus dikuasakan kepada pihak lain yang namanya tidak tercantum dalam surat kuasa semula.

Setelah surat kuasa tersebut dibuat dan isinya telah dianggap cukup oleh baik Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa maka sebagai perwujudan terjadinya pendelegasian wewenang tersebut  diwujudkan dalam penandatanganan surat kuasa khusus tersebut oleh kedua pihak. Dan penandatanganannya dilakukan diatas meterai yang berlaku sesuai dengaan ketentuan pemeteraian.

Memang antara satu Kantor Hukum/Law Firm dengan kantor lainnya tidak ada semacam standarisasi mengenai hal-hal apa saja yang harus dimasukkan dalam surat kuasa. Demikian pula Mahkamah Agung-Republik Indonesia  dalam beberapa putusannya mengenai surat kuasa tidak pernah memberikan suatu standarisasi surat kuasa. Namun dari hasil Raker Mahkamah Agung-Republik Indonesia  paling tidak dalam surat kuasa dimasukan 4 hal sebagaimana diatas.

 

Contoh-contoh Surat Kuasa Khusus :

 

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a     :

Pekerjaan   :

Alamat      :                     ;untuk selanjutnya

sebagai Pemberi Kuasa.

 

Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini, menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada :

 

 

Advokat, pengacara dan Penasehat hukum pada Kantor Pengacara ……., beralamat di …… yang bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri; untuk selanjutnya sebagai Penerima Kuasa.

KHUSUS:

Untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai .(Penggugat)….. lawan …(nama)….. yang beralamat  sebagai Tergugat di …….mengenai(perkara apa) ……., di Pengadilan Negeri …… .

 

Penerima Kuasa diberi hak untuk menghadap di muka Pengadilan Negeri serta Badan-badan Kehakiman lain, Pejabat-pejabat sipil yang berkaitan dengan perkara tersebut, mengajukan permohonan yang perlu, mengajukan dan menanda tangani gugatan, Replik, Kesimpulan,perdamaian/dading, mengajukan dan menerima Jawaban, Duplik, saksi-saksi dan bukti-bukti, mendengarkan putusan, mencabut perkara dari rol,  menjalankan perbuatan-perbuatan, atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, menerima uang dan menandatangani kuitansi-kuitansi, menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini, mempertahankan kepentingan pemberi kuasa, mengajukan banding, kasasi, minta eksekusi, membalas segala perlawanan, mengadakan dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima kuasa.

 

Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1812 KUHPerdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang.

 

Jakarta,

Pemberi Kuasa

 

 

(…………………..)

Penerima kuasa

 

 

(. . . . . . . . . . . . .)

SURAT KUASA (Tergugat)

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a     :

Pekerjaan   :

Alamat      :                  ; selanjutnya sebagai

Pemberi Kuasa.

 

Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini, menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada :

 

 

Advokat, pengacara dan Penasehat hukum pada Kantor Pengacara ……., beralamat di …… yang  baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk selanjutnya sebagai Penerima Kuasa.

KHUSUS :

 

Untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku Tergugat. . ..di Pengadilan Negri. . . . . . yang terdaftar dalam rol perkara No.. …/Pdt.G/………….mengenai………………………lawan…………………………sebagai Penggugat.

 

Penerima Kuasa diberi hak untuk menghadap di muka Pengadilan Negeri serta Badan-badan Kehakiman lain, Pejabat-pejabat sipil yang berkaitan dengan perkara tersebut, mengajukan permohonan yang perlu, mengajukan dan menanda tangani gugatan, Replik, Kesimpulan,perdamaian/dading, mengajukan dan menerima Jawaban, Duplik, saksi-saksi dan bukti-bukti, mendengarkan putusan, mencabut perkara dari rol,  menjalankan perbuatan-perbuatan, atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, menerima uang dan menandatangani kuitansi-kuitansi, menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini, mempertahankan kepentingan pemberi kuasa, mengajukan banding, kasasi, minta eksekusi, membalas segala perlawanan, mengadakan dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima kuasa.

 

Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi, hak rekopensi serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1812 KUHPerdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang.

 

 

Jakarta,

 

Pemberi Kuasa

 

 

 

(…………………..)

Penerima kuasa

 

 

 

(. . . . . . . . . . . . .)

 

 

( . . . . . . . . .. . . . .)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURAT KUASA  (gugatan perceraian)

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a     :

Pekerjaan   :

Alamat      :                     ; selanjutnya sebagai

Pemberi Kuasa.

Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini, menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada :

 

 

Advokat, pengacara dan Penasehat hukum pada Kantor Pengacara ……., beralamat di …… yang  baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk selanjutnya sebagai Penerima Kuasa.

KHUSUS

 

Untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku Penggugat,  mengajukan dan menanda-tangani gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta ………. mengenai  …perceraian….

terhadap (nama)……, (pekerjaan) …………., bertempat tinggal di Jalan …………sebagai Tergugat.

 

Penerima Kuasa diberi hak untuk menghadap di muka Pengadilan Negeri serta Badan-badan Kehakiman lain, Pejabat-pejabat sipil yang berkaitan dengan perkara tersebut, mengajukan permohonan yang perlu, mengajukan dan menanda tangani gugatan, Replik, Kesimpulan,perdamaian/dading, mengajukan dan menerima Jawaban, Duplik, saksi-saksi dan bukti-bukti, mendengarkan putusan, mencabut perkara dari rol,  menjalankan perbuatan-perbuatan, atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, menerima uang dan menandatangani kuitansi-kuitansi, menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini, mempertahankan kepentingan pemberi kuasa, mengajukan banding, kasasi, minta eksekusi, membalas segala perlawanan, mengadakan dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima kuasa.

 

Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi, serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1812 KUHPerdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang.

 

 

Jakarta,

 

 

Pemberi Kuasa

 

 

 

 

(…………………..)

Penerima kuasa

 

 

 

 

(. . . . . . . . . . . . .)

 

 

 

 

 

SURAT KUASA (Tergugat perceraian)

 

Yang bertanda tangan di bawah ini,

 

N a m a     :

Pekerjaan   :

Alamat      :                    ; selanjutnya sebagai

Pemberi Kuasa.

Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini, menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada :

 

 

Advokat, pengacara dan Penasehat hukum pada Kantor Pengacara ……., beralamat di …… yang  baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk selanjutnya sebagai Penerima Kuasa.

KHUSUS

 

Untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku Tergugat. . ..di Pengadilan Negri. . . . . . yang terdaftar dalam rol perkara No..…/Pdt.G/…………. mengenai……………………… lawan…………………………sebagai Penggugat.

 

Penerima Kuasa diberi hak untuk menghadap di muka Pengadilan Negeri serta Badan-badan Kehakiman lain, Pejabat-pejabat sipil yang berkaitan dengan perkara tersebut, mengajukan permohonan yang perlu, mengajukan dan menanda tangani gugatan, Replik, Kesimpulan,perdamaian/dading, mengajukan dan menerima Jawaban, Duplik, saksi-saksi dan bukti-bukti, mendengarkan putusan, mencabut perkara dari rol,  menjalankan perbuatan-perbuatan, atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, menerima uang dan menandatangani kuitansi-kuitansi, menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini, mempertahankan kepentingan pemberi kuasa, mengajukan banding, kasasi, minta eksekusi, membalas segala perlawanan, mengadakan dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima kuasa.

 

Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi,hak rekopensi serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1812 KUHPerdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang.

 

 

Jakarta,

 

 

 

 

Pemberi Kuasa

 

 

 

 

(…………………..)

Penerima kuasa

 

 

 

 

(. . . . . . . . . . . . .)

 

 

 

 

 

 

 

( . . . . . . . . .. . . . .)

 

SURAT KUASA SUBSTITUSI

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a     :

Pekerjaan   :

Alamat      :                 ;  berdasar Surat

Kuasa Khusus tertanggal…………………………(terlampir); selanjutnya sebagai Pemberi Kuasa.

 

 

Dengan ini memberikan Kuasa Substitusi kepada :

N a m a     :

Pekerjaan   :

Alamat      :                   ; yang  baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk selanjutnya sebagai Penerima Kuasa.

 

 

KHUSUS

Untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku Tergugat/Penggugat. . ..di Pengadilan Negri. . . . . . yang terdaftar dalam rol perkara No.. …/Pdt.G/………….mengenai………………………lawan…………………………sebagai Penggugat/Tergugat.

Penerima Kuasa diberi hak untuk menghadap di muka Pengadilan Negeri serta Badan-badan Kehakiman lain, Pejabat-pejabat sipil yang berkaitan dengan perkara tersebut, mengajukan permohonan yang perlu, mengajukan dan menanda tangani gugatan, Replik, Kesimpulan,perdamaian/dading, mengajukan dan menerima Jawaban, Duplik, saksi-saksi dan bukti-bukti, mendengarkan putusan, mencabut perkara dari rol,  menjalankan perbuatan-perbuatan, atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, menerima uang dan menandatangani kuitansi-kuitansi, menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini, mempertahankan kepentingan pemberi kuasa, mengajukan banding, kasasi, minta eksekusi, membalas segala perlawanan, mengadakan dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima kuasa.

 

Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi,hak rekopensi serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1812 KUHPerdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang.

 

 

Jakarta,

 

 

 

 

Pemberi Kuasa

 

 

(…………………..)

Penerima kuasa

 

 

(. . . . . . . . . . . . .)

 

 

 

( . . . . . . . . .. . . . .)

 

 

 

 

 

SURAT KUASA  (Banding)

 

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a     :

Pekerjaan   :

Alamat      :                 ; selanjutnya sebagai Pemberi Kuasa.

Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini, menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada :

 

 

Advokat, pengacara dan Penasehat hukum pada Kantor Pengacara ……., beralamat di …… yang  baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk selanjutnya sebagai Penerima Kuasa.

 

KHUSUS :

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selaku Pembanding, mewakili, mengajukan dan menanda-tangani banding di Pengadilan Tinggi………………………………atas Putusan Pengadilan Negri No………/Pdt.G/2000/…………tertanggal…………lawan…………………………….selaku Terbanding.

 

Penerima Kuasa diberi hak untuk menghadap di muka Pengadilan Negeri serta Badan-badan Kehakiman lain, Pejabat-pejabat sipil yang berkaitan dengan perkara tersebut, mengajukan permohonan yang perlu, mengajukan dan menanda tangani gugatan, Replik, Kesimpulan,perdamaian/dading, mengajukan dan menerima Jawaban, Duplik, saksi-saksi dan bukti-bukti, mendengarkan putusan, mencabut perkara dari rol,  menjalankan perbuatan-perbuatan, atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, menerima uang dan menandatangani kuitansi-kuitansi, menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini, mempertahankan kepentingan pemberi kuasa, mengajukan banding, kasasi, minta eksekusi, membalas segala perlawanan, mengadakan dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima kuasa.

 

Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi,hak rekopensi serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1812 KUHPerdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang.

 

 

Jakarta,

 

 

 

 

Pemberi Kuasa

 

 

 

(…………………..)

Penerima kuasa

 

 

 

(. . . . . . . . . . . . .)

 

 

 

 

( . . . . . . . . .. . . . .)

 

 

 

 

 

 

SURAT KUASA  (Terbanding)

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a     :

Pekerjaan   :

Alamat      :                 ; selanjutnya sebagai Pemberi Kuasa.

Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini, menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada :

 

 

Advokat, pengacara dan Penasehat hukum pada Kantor Pengacara ……., beralamat di …… yang  baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk selanjutnya sebagai Penerima Kuasa.

 

KHUSUS :

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selaku Terbanding, mewakili, mengajukan dan menanda-tangani memori banding di Pengadilan Tinggi………………………………atas Putusan Pengadilan Negri No………/Pdt.G/2000/…………tertanggal…………lawan……………………………………selaku Pembanding.

 

Penerima Kuasa diberi hak untuk menghadap di muka Pengadilan Negeri serta Badan-badan Kehakiman lain, Pejabat-pejabat sipil yang berkaitan dengan perkara tersebut, mengajukan permohonan yang perlu, mengajukan dan menanda tangani gugatan, Replik, Kesimpulan,perdamaian/dading, mengajukan dan menerima Jawaban, Duplik, saksi-saksi dan bukti-bukti, mendengarkan putusan, mencabut perkara dari rol,  menjalankan perbuatan-perbuatan, atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, menerima uang dan menandatangani kuitansi-kuitansi, menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini, mempertahankan kepentingan pemberi kuasa, mengajukan banding, kasasi, minta eksekusi, membalas segala perlawanan, mengadakan dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima kuasa.

 

Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi,hak rekopensi serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1812 KUHPerdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang.

 

 

Jakarta,

 

 

Pemberi Kuasa

 

 

 

(…………………..)

Penerima kuasa

 

 

 

(. . . . . . . . . . . . .)

 

 

 

( . . . . . . . . .. . . . .)

 

 

 

 

 

 

 

 

SURAT KUASA  (Kasasi)

 

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a     :

Pekerjaan   :

Alamat      :                 ; selanjutnya sebagai Pemberi Kuasa.

Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini, menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada :

 

 

Advokat, pengacara dan Penasehat hukum pada Kantor Pengacara ……., beralamat di …… yang  baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk selanjutnya sebagai Penerima Kuasa.

 

KHUSUS :

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selaku Pemohon Kasasi, mewakili, mengajukan dan menanda-tangani kasasi di Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Tinggi……………… No………/Pdt/2000/…………tertanggal…………lawan………………………………………selakuTermohon Kasasi.

 

Penerima Kuasa diberi hak untuk menghadap di muka Pengadilan Negeri serta Badan-badan Kehakiman lain, Pejabat-pejabat sipil yang berkaitan dengan perkara tersebut, mengajukan permohonan yang perlu, mengajukan dan menanda tangani gugatan, Replik, Kesimpulan,perdamaian/dading, mengajukan dan menerima Jawaban, Duplik, saksi-saksi dan bukti-bukti, mendengarkan putusan, mencabut perkara dari rol,  menjalankan perbuatan-perbuatan, atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, menerima uang dan menandatangani kuitansi-kuitansi, menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini, mempertahankan kepentingan pemberi kuasa, mengajukan banding, kasasi, minta eksekusi, membalas segala perlawanan, mengadakan dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima kuasa.

 

Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi,hak rekopensi serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1812 KUHPerdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang.

 

 

 

Jakarta,

 

 

 

Pemberi Kuasa

 

 

(…………………..)

Penerima kuasa

 

 

(. . . . . . . . . . . . .)

 

 

( . . . . . . . . .. . . . .)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURAT KUASA  ( Termohon Kasasi)

 

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a     :

Pekerjaan   :

Alamat      :                 ; selanjutnya sebagai Pemberi Kuasa.

Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini, menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada :

 

Advokat, pengacara dan Penasehat hukum pada Kantor Pengacara ……., beralamat di …… yang  baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk selanjutnya sebagai Penerima Kuasa.

 

KHUSUS

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selaku Termohon Kasasi, mewakili, mengajukan dan menanda-tangani memori kasasi kasasi di Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Tinggi………………No………/Pdt/2000/…………tertanggal…………lawan………………………………………selaku Pemohon Kasasi.

 

Penerima Kuasa diberi hak untuk menghadap di muka Pengadilan Negeri serta Badan-badan Kehakiman lain, Pejabat-pejabat sipil yang berkaitan dengan perkara tersebut, mengajukan permohonan yang perlu, mengajukan dan menanda tangani gugatan, Replik, Kesimpulan,perdamaian/dading, mengajukan dan menerima Jawaban, Duplik, saksi-saksi dan bukti-bukti, mendengarkan putusan, mencabut perkara dari rol,  menjalankan perbuatan-perbuatan, atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, menerima uang dan menandatangani kuitansi-kuitansi, menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini, mempertahankan kepentingan pemberi kuasa, mengajukan banding, kasasi, minta eksekusi, membalas segala perlawanan, mengadakan dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima kuasa.

 

Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi,hak rekopensi serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1812 KUHPerdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang.

 

 

 

Jakarta,

 

 

Pemberi Kuasa

 

 

 

(…………………..)

Penerima kuasa

 

 

 

(. . . . . . . . . . . . .)

 

 

 

 

( . . . . . . . . .. . . . .)

 

 

 

 

 

 

Langkah-Langkah Dalam Pembuatan Gugatan

I.Pendahuluan

Seseorang atau badan hukum atau kumpulan orang-orang bila merasa dirugikan hak perdatanya oleh pihak lain dapat melakukan gugatan kepada pihak yang merugikan tersebut. Diantara para pihak mutlak harus ada perselisihan hukum.[9] Adapun pihak yang merugikan tersebut juga dapat berupa perorangan, kumpulan orang-orang ataupun suatu badan hukum.

Apabila pihak yang dirugikan bermaksud menggugat pihak yang merugikan kemudian datang pada pengacara, maka bila kita berperan sebagai seorang pengacara atau penasehat hukumnya tentunya harus membuat langkah-langkah persiapan dalam proses membuat gugatan.

Dalam membuat gugatan tidaklah semudah yang diperkirakan oleh kebanyakan para pengacara. Kesalahan dalam membuat gugatan sehingga secara formil tidak terpenuhi akan membuat gugatan menjadi kandas ditengah perjalanan. Bahkan bisa jadi masalah pokoknya menjadi tidak terlindungi, justru malah berdebat dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan eksepsi.

 

Namun yang merugikan klien apabila dalam membuat gugatan  cara penyusunan dalil-dalil tidak disesuai dengan bukti-bukti yang ada dapat membuat gugatan tidak dapat dibuktikan. Atau dengan perkataan lain dapat membuat suatu gugatan menjadi ditolak.

Oleh karena itu dalam membuat gugatan kita harus hati-hati dan cermat jangan sampai kekeliruan dan ketidak-cermatan akan membuat gugatan menjadi kandas ditengah perjalanan.

 

II.Tahap Persiapan

Dalam membuat suatu gugatan memang diperlukan kecermatan dan kehati-hatian, karena kekeliruan-kekeliruan yang dibuat dalam membuat gugatan baik itu yang mengakibatkan syarat formil dan materiil gugatan tidak terpenuhi akan membuat gugatan kandas ditengah jalan. Demikian pula sebagimana seperti pada saat pembuatan Surat Kuasa Khusus  maka dalam membuat gugatan ada hal-hal yang harus benar-benar diperhatikan diantaranya adalah sebagai berikut :

1.    Siapa yang akan digugat, apakah sebagai pribadi ataukah sebagai suatu badan hukum ataukah pula sebagai keduanya ?

2.    Di- pengadilan mana gugatan akan diajukan, apakah gugatan ini mengenai suatu perjanjian dan apakah dalam perjkanjian telah disepakati mengenai penyelesaian terjadinya sengketa; bagaimana bila pihak yang akan digugat tidak ada hubungan hukum sebelumnya ?

3.    Bukti-bukti apakah yang dimiliki oleh klien, apakah buktinya lengkap atau hanya sebagian ataukah hanya  berupa foto copi saja?

4.    Apakah  Tergugat mempunyai asset yang akan disita sebagai jaminan gugatan agar tidak menjadi sia-sia ?

Dalam membuat suatau gugatan sebenarnya harus dikumpulkan lebih dulu data-data yang dimiliki klien. Tentunya data-data tersebut berkaitan dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh klien. Kadang –kadang bukti-bukti yang diajukan klien kita tidak relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Bila terjadi demikian maka kita harus pandai mengingatkannya sehingga seluruh data-data bukti diserahkan seluruhnya. Dengan data bukti yang lengakap akan memudahkan kita menentukan langkah-langkah hukum yang akan menyelesaikan masalah tersebut.Apabila data bukti yang akan mendukung gugatan klien kita sudah terkumpul maka adakalanya diperlukan suatu investigasi terhadap para pihak yang akan digugat. Apakah pihak yang akan digugat merupakan orang perorangan , kumpulan orang-orang atau suatu badan hukum. Kadang-kadang dapat digugat sebagai perorangan dan sekaligus badan hukumnya juga bila kita sulit mengklarifikasi siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita klien kita.Kemudian juga perlu diteliti alamat tempat tinggal terakhir perorangan yang akan digugat, domisli dari badan hukum yang terakhir. Demikian pula bila yang digugat adalah bank cabang maka terhadap bank cabang tersebut dapat digugat secara berdiri sendiri dan bukannya kantor pusat bank tersebut yang digugat karena bank cabang.[10]

Pada waktu melakukan investigasi tersebut juga perlu dicheck kembali asset asset yang masih dimiliki oleh pihak yang akan digugat tersebut. Letak batas-batas tanah yang mungkin akan diajukan sebagai jaminan atas gugatan klien kita harus jelas diketahui batas-batasnya juga data-data pendukungnya.

Kalau perlu diminta pula kronologis masalah yang menimbulkan  sengketa yang merugikan klien kita kemudian dikonfirmasikan kembali kepada klien bila masih ada data-data yang tidak jelas.

Setelah data-data bukti telah lengkap sebagimana yang dimiliki klien kita dan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi telah membentuk suatu kelengkapan dalam pembuatan suatu gugatan maka langkah pertama adalah membuat surat kuasa lebih dulu sebagaimana yang telah pernah diuraikan.

 

III. Menentukan siapa yang menjadi Penggugat

Untuk dapat menntukan siapa yang akan menjadi Penggugat atau yang berhak secara hukum memberikan kuasa kepada kita maka diperlukan pertimbangan-pertimbangan tertentu.  Bila klien kita yang dirugikan berupa perorangan maka yang perlu diteliti adalah apakah dia mempunyai hubungan hukum dengan pihak yang akan digugat atau ada hak perdatanya yang dilanggar dimana pelanggaran dilakukan secara melawan hukum.

Demikian pula bila klien kita merupakan kumpulan orang-orang baik yang berupa firma, matschaap atau namloze vennoschap (cv) maka yang dapat bertindak sebagai penggugat sekaligus pemberi kuasa adalah para sekutu yang sah sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya. Bila Penggugatnya berupa badan hukum maka kita harus lebih cermat untuk menentukan siapa yang  dapat mewakili dari badan hukum itu.

Tapi secara umum yang dapat memberikan kuasa atau mewakili sebagai penggugat adalah Direksi yang memang berwenang sebagaimana yang telah ditentukan dalam anggaran dasarnya. Namun dalam hal tertentu kita harus hati-hati menentukan siapa yang mewakili sebagai penggugat (yang memberi kuasa). Seperti Bank yang disamping tunduk dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas juga pada Undang-Undang Perbankan dapat pula diatur dengan peraturan-peraturan lain yang membuat siapa yang berwenang dan mewakili sebagai penggugat menjadi berubah. Untuk itu kita harus mengikuti adanya perkembangan peraturan-peraturan baru.

 

IV. Menentukan siapa yang menjadi Tergugat

Sebagaimana dalam pembuatan Surat kuasa Khusus maka dalam menentukan para pihak yang akan digugat juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1.    Apakah ada pihak yang dianggap telah melakukan tindakan yang merugikan hak keperdataan klien kita dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ?

2.    Apakah diantara klien kita dengan para pihak yang merugikan tersebut mempunyai hubungan hukum ?

3.    Bila mempunyai hubungan hukum apakah dalam perjanjian yang telah disepakati ada ketentuan yang mengatur penyelesian sengketa ?

4.    Perlunya informasi yang terakhir mengenai domisili dari para pihak dan data-data sepanjang assets para pihak yang akan digugat tersebut.

Dalam hubungan dimasyarakat kadangkala mungkin terjadi ada tindakan kita yang dianggap pihak lain merugikan hak keperdataannya padahal kita tidak merasa melakukannya.

Secara hukum apabila ada perbuatan yang dilakukan yang menurut pandangan satu pihak wajar dan tidak ada masalah namun oleh pihak lain dianggap merugikan dianggap sebagai suatu tindakan kelalaian yang menurut pasal 1365 dan pasaaal 1366 KUHPerdata dapat dituntut secara hukum penggantian kerugiannya.

Kemudian pihak yang dianggap merugikan secara langsung tersebut dimasukan sebagai Tergugat utama baru ditentukan pihak-pihak lain yang secara tidak langsung dianggap turut serta merugikan tersebut. Kaitan yang harus diperhatikan adalah dal;am penyusunan gugatan terhadap perkara yang demikian  penyusunan para tergugat tersebut harus memperhatikan ketentuan pasal 118 dari ayat 1 sampai ayat 4 HIR. Ketentuan ini harus diperhatikan agar tidak ada eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi relatif.

Namun apabila diantara para pihak kemudian ternyata ada hubungan hukum sbelumnya dimana hubungan hukum itu berbentuk suatu perjanjian; kemudian dalam perjanjian tersebut para pihak telah sepakat mengenai pengadilan atau badan tertentu sebagai penyelesaian bila terjadi perselisihan hukum maka  pengajuan gugatan dilakukan ditempat yang yang telah disepakati tersebut.

Sedangkan para pihak yang akan digugat adalah pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian yang telah dilanggar tersebut.

Dalam penentuan pihak-pihak yang akan digugat biasanya dipersiapkan pula sekaligus kelengkapan data-data baik itu mngenai alamat terakhir pihak yang akan digugat juga data-data mengenai harta kekayaan tergugat yang diperkirakan akan dimasukkan dalam daftar sita jaminan. Data-data harta kekayaan tersebut sebaiknya dibuat selengkap mungkin sehingga tidak terjadi kekeliruan sita. Bila terjadi kekeliruan tersebut akan membuat biaya sita menjadi membengkak karena adanya duakali atau lebih permohonan sita. Kalau perlu harus diketahui batas-batas dari tanah yang akan disita tersebut seperti batas sebelah utara dengan tanah siapa sebelah timur dengan jalan apa, sebelah selatan dengan tanah siapa dan sebelah barat dengan tanah siapa pula, dan kadang-kadang gugatan bisa menjadi batal.[11]

 

Detail yang lengkap ini diperlukan agar pada waktu pendaftaran sita jaminan di BPN menjadi lebih mengikat atau merupakan sita jaminan yang sah dan berharga.

Kadangkala bila tanahnya belum bersertifikat maka tembusan penetapan sita jaminan dan berita acaranya diberikan ke pihak Kelurahan dan Kecamatan. Ini dimaksudkan bila terjadi jual beli atas tanah girik tersebut pihak terkait dalam hal ini  Camat sebagai PPAT dan Lurah sebagai saksi tidak bersedia melakukan pembuatan akte jual beli tersebut.

 

V. Persona Standi in Judicio

Setelah menentukan siapa Penggugat dan siapa saja yang menjadi Tergugat sekaligus menentukan di Pengadilan mana gugatan itu akan diajukan maka hal itu merupakan bagian dari persona standi dari gugatan ini.

Untuk lebih meyakinkan lagi sebaiknya dicheck lebih dulu apakah antara Penggugat dengan para Tergugat jumlah dan alamatnya sama sebagaimana yang telah tertuang dalam surat kuasa (khusus). Bila tidak sama maka dapat membuat pihak Tergugat kemungkinan untuk mengajukan eksepsi atas kekurangan ini.

Dalam menuliskan data-data baik dari penggugat maupun dari Tergugat maka baik data-data seperti nama, pekerjaan dan alamatnya serta kapasitas  sebagai Tergugat harus jelas benar. Apakah Tergugat digugat dalam kapasitas pribadi atau personafikasi dari suatu badan hukum. Atau dapat pula digugat dalam kapasitas sebagai pribadi dan badan hukumnya sekaligus.

 

VI. Posita Gugatan

Dalam penyusunan posita dalam praktek dapat diklasifikasikan ada 3 macam model yang sering dipakai.

Model pertama, bila data-data atau bukti-bukti yang akan digunakan memang sudah lengkap, dan hubungan hukum dianatara para pihak memang sudah jelas maka pada bagian posita gugatan akan disusun sedemikian rupa  dari masalah yang luas menjadi menyempit seperti kerucut. Sehingga setiap orang akan mudah memahami bila gugatan tersebut adalah merupakan gugatan wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Disamping itu runtutan peristiwa hukum telah disusun dengan baik.  Penyusunan model demikian akan nampak jelas mudah dipahami karena peristiwa-peristiwa hukum (rechtfeits) yang merupakan dalil-dalil yang didukung bukti-bukti yang dikemukakan seluruhnya. Dari peristiwa-peristiwa hukum yang disusun jelas nampak kapan tergugat wan prestasi atau kapan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Penyusunan dengan cara ini akan lebih sempurna bila gugatannya dibuat dengan memperhatikan syarat formil dan materiil suatu gugatan.

Model kedua, dalam penyusunan gugatan maka peristiwa hukum-pertistiwa hukum yang diajukan hanya merupakan dalil-dalil yang hanya didukung oleh sebagian bukti-bukti yang dimiliki. Sedang sebagian bukti lainnya diajukan dapat tahap berikutnya setelah ada Jawaban dari tergugat.Biasanya model yang demikian dipakai bila kuasa hukumnya sendiri belum begitu yakin akan bukti-bukti yang dimiliki kliennya. Namun bisa juga karena ada hubungan hukum tertentu dari peristiwa hukum yang diajukan masih samar-samar. Oleh karena itu biasanya pada tahap Replik baru sebagian lagi bukti-buktinya diajukan. Strategi ini biasanya dipakai juga bila kliennya hanya memiliki sebagai bukti-bukti saja sedang sebagian lain ada di tangan tergugat. Atau dengan perkataan lain hanya memiliki sebagian bukti saja sedang sebagian lagi biasanya hanya foto copinya saja karena aslinya berada di tangan tergugat atau pihak lain.

Model ketiga, bila klienya hanya memiliki sebagian kecil bukti saja maka penyusunan positanya biasanya merupakan dalil-dalil pernyataan yang sifatnya memancing. Namun karena disusun seolah juga mempunyai bukti, sehingga biasanya lawan akan terpancing dan memberikan tanggapannya dalam Jawaban dan lebih mempertegas lagi dalam Dupliknya . Kadangkala  ada  juga pengacara yang begitu mudah terpancing sehingga dia dalam menyusun Jawabannya akan membuat dalil penjelasan yang berikut bukti-buktinya tanpa menyadari bila hal itu adalah strategi lawannya.

Namun sering pula dalam praktek kuasa hukum lawan tidak mau terpancing, terutama pengacara senior. Bahkan pada waktu pembuktian dia akan menyatakan akan menyakan bukti aslinya pada kliennya lebih dulu bila lawannya menyatakan buktinya ada pada kliennya. Sehingga pada sidang berikutnya pasti  akan menyatakan bukti asli tidak ada pada kliennya.

Hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam membuat posita maka setelah peristiwa-peristiwa disusun tentunya ada tjuan yang hendak dicapai dalam pengajuan gugatan tersebut yaitu sita jaminan (conservatoir beslag). Permohonan sita jaminan sebagai jaminan agar gugatan tersebut tidak menjadi sia-sia belaka harus diajukan bersama-sama dalam gugatan.  Kadang-kadang walau telah diajukan dalam posita gugatan  juga diajukan lagi dalam permohonan tersendiri. Apabila kita melihat adanya indikasi si tergugat berusaha mengalihkan harta kekayaannya kepada piohak lain guna menghindari tanggung jawab dari gugatan ini maka permohonan sita jaminan dapat diajukan pada saat berkas  masih berada  dalam kewenangan Ketua Pengadilan ( berkas belum dibagi). Disamping itu permohonan sita jaminan dapat diajukan pada saat di periksa Mejelis hakim dan biasanya dikabulkan atau tidak setelah melalaui proses pembuktian. Dalam bagian posita setidak-tidaknya dimasukkan pula alasan-alasan permohonan putusan serta merta akan diajukan, uraian mengenai dwangsom, perincian ganti rugi matriil dan immateriil dalam gugatan gantirugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat serta hal-hal ini disesuaikan dengan kasus-kasus yang dihadapi.

 

VII. Petitum Gugatan

Apabila kita membuat petitum dalam suatau gugatan  maka dalil-dalil yang akan dituntut dalam petitum harus diuraikan lebih dulu dalam bagian posita, baru dapat dimntaakan dalan bagian petitumnya. Jadi kalau tidak pernah diuraikan terlebih dulu alasan-alasan hukumnya pada bagian posita maka hal itu tak dapat dituntut dan diajukan pada bagian petitumnya. Secara standar yang dimuat pertama kali pada petitum dalam perkara wan prestasi adalah  klausul :

 

“Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya”;

“Menyatakan secara hukum Tergugat telah cidera janji “

“Menyatakan batal demi hukum atau menyatakan sah demi hukum perjanjian…..”

“Menyatakan secara hukum para tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi…..”

Bila ada persengketaan bezitrecht maka klausulnya adalah “ Menghukum Tergugat/para Tergugat  atau siapapun yang memperoleh dari Tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah dan bangunan aquo kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik”.

“Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan”.

“Menghukum Tergugat/para Tergugat untum membayar dwangsom sebesar……”.

“dan seterusnya sesuai dengan masalahnya.

“ Biaya perkara menurut hokum.

 

Kemudian kebanyakan ditambah pula petitum subsidairnya dengan klausul,

“ A t a u, bila Mejelis berpandangan lain mohon diberikan putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan YME”.

 

Sedangkan kalau gugatan itu merupakan gugatan melawan hukum maka petitum yang diajukan  adalah ;

“Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya”.

“Menyatakan bahwa Tergugat/para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum”

“Menghukum Tergugat/para Tergugat untuk membayar ganti rugi (secara tanggung renteng) secara tunai  kepada Penggugat meliputi,

–      Ganti rugi materiil sebesar……..

–      Ganti rugi immateril sebesar…

“Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan”

“Menghukum  Tergugat/para Tergugat membayar dwangsom sebesar….”

“.Biaya perkara menurut hukum”

Dapat pula dimasukkan permohonan subsidair atau ex aquo et bono

Untuk lebih jelasnnya dapat dilihat pada contoh-contoh model  terlampir

Ref.No.:___/IHP/DN-YAS/III/99                                                  Jakarta, __Maret 1999

 

 

Kepada Yth,

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

di Jakarta

 

Hal:Gugatan Wanprestasi

 

Dengan hormat,

 

Dani Indrawan, SH dan, Eva Rahayu SH., Penasehat Hukum di INDRAWAN, HEISKY & PARTNERS, beralamat di Gedung Arthaloka Lantai 15, Jalan Jenderal Asudirman Kav. 2, Jakarta 10220, berdsarkan Surat Kuasa Khusus No. _____ tanggal _________, bertindak untuk dan atas nama PT. BANK UNIVERSAL Tbk., berkantor pusat di ___________ , yang dalam hal ini diwakili oleh _________ selaku ________, berlamat di ____________, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”.

Penggugat bersama ini mengajukan gugatan terhadap :

 

 

1. PT. Berkatama Raya Finance, beralamat di Jl. Abdul Muis No. 6-8-10, Jakarta 10160 dan Kompleks Harmoni Plaza Blok K 4-5, Jl. Suryo Pranoto 2, Jakarta, selanjutnya disebut “Tergugat I”.

2.            Saderah Susantadiredja, berlamat di Jalan Tomang Rawa Kepa Utama  No. 22 Rt 003/013, Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11440, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat II”.

 

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut:

 

 

1.            Bahwa Tergugat II , semula adalah Direktur Utama dari Tergugat I,  yang bergerak di bidang pembiayaan yang menjalankan kegiatan usaha antara lain berupa pemberian kredit dengan cara cicilan/angsuran untuk pembelian kendaraan kepada nasabah bank dalam keadaan baru atau bekas pakai, merek-merek tertentu kepada nasabahnya dengan cara pembiayaan angsuran dalam pemberian kredit untuk membiayai tagihan debitur kepada Supplier (factoring) yang dibuat berdasarkan kontrak atau perjanjian lainnya.

 

2.       Bahwa Tergugat II dalam mengajukan permohonan-permohonan dalam proposal mengenai kegiatan usahanya tersebut untuk meyakinkan Penggugat sebagai pihak Bank yang membantu kegiatan usaha Tergugat tersebut yaitu memberikan fasilitas kredit berupa pinjaman uang kepada debitur/tergugat untuk membiayai piutang yang timbul dari kontrak yang disetujui.

 

3.            Bahwa Tergugat I melalui Tergugat II dalam beberapa kali presentasi begitu meyakinkan, apalagi Tergugat disamping sebagai Direksi Perusahaan tersebut bersama-sama dengan pemegang saham lainnya menjamin usaha tersebut dengan jaminan harta kekayaan pribadinya masing-masing [vide P.1].

 

4.            Bahwa karena prospek usaha PT. Berkatama Raya Finance nampak baik pada waktu itu dan ada jaminan yang diberikan tersebut di atas, maka Penggugat dan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II sepakat mengikatkan dirinya untuk terikat dalam kontrak Perjanjian Kredit No. 316/ABF/STR/XII/96 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) tanggal 13 Desember 1996 yang telah disahkan oleh Notaris H. Parlindungan Lumban Tobing, SH., dibawah No. 5726/MONO (“Perjanjian Kredit”)[vide P.2] dan Perjanjian Pengalihan Hak (cessie) Tagihan tanggal 13 Desember 1996 yang telah disahkan oleh Notaris H. Parlindungan Lumban Tobing, SH., dibawah No. 5727/MONO [vide P.3].

 

5.            Bahwa semenjak Perjanjian Kredit ditandatangani, maka terlihat kegiatan usaha Perusahaan berkembang baik dan bahkan usaha Tergugat I menunjukkan terdapat banyak peningkatan jumlah nasabahnya, oleh karena itu maka Perusahaan memerlukan tambahan biaya lagi.

Bahwa karena hal tersebut di atas, maka pada tahun 1997 berturut-turut Penggugat mengucurkan dana lagi kepada Tergugat I yaitu sebagai berikut :

 

5.1   Perubahan Perjanjian Kredit (penambahan plafond) No. 028/ABF/STR/III/97 tanggal 17 Maret 1997 (“Perubahan I”), dimana plafond kreditnya ditambah Rp. 5. 000.000.000,- (lima milyar Rupiah) lagi sehingga jumlah kredit yang diterima Tergugat setelah Perubahan I menjadi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah); [vide P.4]

 

5.2   Perubahan Perjanjian Kredit (penambahan plafond) No. 073/ABF/STR/VI/97 tanggal 30 April 1997 (“Perubahan II”), dimana plafond kreditnya ditambah Rp. 5.000.000.000,- (lima milayar Rupiah) lagi sehingga jumlah kredit yang diterima Tergugat setelah Perubahan II menjadi sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar Rupiah);[videP.5]

 

5.3   Perubahan Perjanjian Kredit (penambahan plafond) No. 122/ABF/STR/VII/97 tanggal 9 Juli 1997 (“Perubahan III”), dimana plafond kreditnya ditambah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) lagi sehingga jumlah kredit yang diterima Tergugat setelah Perubahan III menjadi sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar Rupiah).[vide P.6]

6.            Bahwa sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit pada butir 7.7 telah disepakati sebagai berikut :

 

Debitur tidak diperkenankan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, (i) mengubah struktur permodalan atau dengan cara bagaimanapun mengubah atau mengijinkaan agar akta pendirian atau anggran dasarnya diubah, kecuali meningkatkaan modal dasarnya yang diambil daari laba yang ditahan atau penempatan modal baru oleh pemegang saham, (ii) mengijinkan, mengganti atau mengubah susunan pemegang saham, (iii) mengubah atau mengganti atau mengganti susunan anggota Direksi, DewanKomisaris atau staff

inti, akan tetapi jika perubahan atau penggantian tersebut disebabkan karena

pensiun, mengundurkan diri atau meninggal dunia, hal mana tidak mengakibatkaan pelanggaran terhadap ayat ini jika kekososngan tersebut diisi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekososngan tersebut dengan orang yang disetujui oleh bank, kecuali untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

 

7. Bahwa Para Tergugat kemudian secara diam-diam merubah anggaran dasar Perseroan tanpa seijin tertulis dari Penggugat pada tanggal 15 Juli 1998; tindakan Para Tergugat ini jelas bertentangan dengan butir 7.7 Perjanjian Kredit [vide P.2].

8.            Bahwa karena Perjanjian Kredit tersebut telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat yang waktu itu berkapasitas sebagai pihak yang mewakili Perusahaan, karenanya sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian Kredit tersebut harus ditaati oleh kedua pihak.  Oleh karena itu tindakan perubahan anggaran dasar tanpa ada persetujuan tertulis dari Penggugat adalah batal demi hukum.

 

9.            Bahwa kemudian diketahui setelah pengalihan Dewan Direksi tersebut dimaksudkan agar Tergugat II tidak bertanggung jawab lagi akan Perjanjian Kredit, segala perubahan-perubahan Perjanjian Kredit, dan Perjanjian Pengalihan Hak (cessie) Tagihan [vide P.2 s/d P.6]) dengan Penggugat atau dengan perkataan lain merupakan usaha Tergugat II dengan itikad buruk untuk mengalihkan tanggung jawabnya kepada pihak lain.

 

10.         Bahwa ternyata setelah dilakukan pemeriksaan keuangan oleh Penggugat ternyata dana-dana kredit yang telah Penggugat berikan tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi oleh Tergugat II  yang pada waktu itu berkapasitas sebagai Direktur Utama dari Tergugat I, karena nampak berusaha untuk mengalihkan tanggung jawabnya pada pihak lain.

 

11.         Bahwa setelah Penggugat berkali-kali menghubungi Para Tergugat untuk menyelesaikan tanggung jawab pengembalian kredit tersebut, ternyata tidak ada tanggapan yang baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikannya.

 

12. Bahwa Penggugat pada tanggal 28 Agustus 1998 mendapat surat pemberitahuan dari 2 (dua) orang pemegang saham Perusahaan yang pada pokoknya menyatakan bila Tergugat II adalah penanggung jawab dalam Perusahaan [vide P.7].

13.         Bahwa wajar bila Penggugat dalam hal ini hanya menuntut tanggung jawab Tergugat II karena dalam penandatanganan Perjanjian Kredit, segala perubahan-perubahan Perjanjian Kredit, dan Perjanjian Pengalihan Hak (cessie) Tagihan [vide P.2 s/d P.6]) dilakukan oleh Tergugat II, demikian pula pengelolaan uang dari tanggal 13 Desember 1996 sampai dengan tanggal 10 Juni 1998 berada dalam tanggung jawab Tergugat II, sedangkan gugatan terhadap pengurus atau pemegang saham lain akan dilakukan dalam gugatan tersendiri.

 

14.         Bahwa dengan demikian dalam penandatanganan Perjanjian Kredit tersebut maupun pengelolaan keuangan pada waktu itu berada dalam tanggung jawab Tergugat II dan telah terbukti bahwa Tergugat II telah lalai dalam menjalankan kewajibannya, maka sesuai dengan ketentuan  Pasal 85 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Tergugat II dapat dituntut untuk bertanggung jawab penuh secara pribadi.

 

 

15.         Bahwa kerugian akibat kredit macet yang diderita Penggugat per tanggal ________________ dengan perincian sebagai berikut:

S     .

S     .

S     .

 

16.         Bahwa karena adanya jaminan pribadi dari Tergugat II [vide P.1] dan dengan adanya surat dari pemegang saham lainnya [vide P.7] dimana pengurusan dari pengelolaan pinjaman kredit pada waktu itu berada ditangan Tergugat II, maka secara hukum baik Tergugat I mauapun Tergugat II bertanggung jawab secara tanggung renteng.

 

17.         Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha tergugat untuk mengalihkan hartanya pada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat dilakukan sita jaminan terhadap:

 

17.1 Sebidang tanah dan bangunan__________(milik Tergugat I);

 

17.2 Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Tomang Rawa Kepa Utama Rt 003/013 No. 22, Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11440 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Jakarta Barat atas nama Tergugat II;

 

17.2 Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Rawa Kepa Raya No. 3, Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta barat 11440 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Jakarta Barat atas nama Tergugat II.

 

18.         Bahwa karena gugatan ini didudkung oleh bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding, kasasi maupun verzet (iut voerbaar bij voorraad).

 

19.         Bahwa wajar pula bila Penggugat membebankan adanya uang paksa / dwangsom yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) per hari.

 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Tergugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

 

 

1.            Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2.            Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;

3.            Menyatakan secara hukum Tergugat sebagai salah satu pemegang saham yang turut bertanggung jawab secara pribadi atas Perjanjian Kredit (berikut segala perubahannya dan perjanjian yang terkait [vide P.2–P.6]) yang dibuat antara Perusahaan dengan Penggugat;

4.            Menghukum Tergugat untuk membeyar ganti rugi sebesar Rp. _________ kepada Penggugat secara tunai;

5.            Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan;

6.            Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding, kasasi, damupun verzet (iut voerbaar bij voorraad);

7.            Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) perhari bila lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan ini sampai dengan tanggal dilunasinya seluruh hutangnya;

8.            Biaya perkara menurut hukum

 

 

 

Atau bila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

 

 

Hormat kami,

Kuasa Hukum Penggugat

INDRAWAN, HEISKY & PARTNERS

 

 

 

Dani Indrawan, SH.,            Eva Rahayu, SH.

 

Langkah-Langkah  Dalam Membuat Jawaban

Pendahuluan

Apabila kita berperan sebagai kuasa hukum dari klien kita yang digugat seseorang maka diperlukan data-data pendukung untuk memberikan suatu tanggapan hukum. Tanggapan hukum tersebut sering dinamakan Jawaban. Jawaban ini merupakan suatu langkah yang penting dan sangat menentukan dalam memenagkan suatu kasus. Kadangkala bila Jawaban kita terutama bila eksepsi yang diajukan diterima oleh Majelis Hakim yang kemudian ditungkan dalam pertimbangan hukum dalam putusannya maka dapat dipastikan gugatan lawan kita dinyatakan tak dapat diterima (niet onvankelijk).

Namun dapat pula terjadi dalil-dalil yang dibuat dalam gugatan dapat dipatahkan dalam Jawaban sehingga dalil-dalil tersebut tidak dapat dibuktikan secara sempurna. Bila terjadi demikian maka dapat dipastikan gugatan yang diajukan dinyatakan ditolak. Oleh karena itu perlu sekali kita mendalami agar dalam membuat Jawaban benar-benar dapat dilakukan sesuai dengan faktanya dengan didukung bukti-bukti akan membantu kita dalam membuat suatu Jawaban atas gugatan yang diajukan seseorang atau badan hukum tertentu.

 

A. Tahap Persiapan

Dalam membuat suatu Jawaban  diperlukan persiapan dan penguasaan materi pokok perkara dalam suatu sengketa keperdataan.

Disamping memerlukan data-data pendukung berupa bukti-bukti yang dimiliki oleh klien juga diperlukan kronologis kejadian perkara yang sebenarnya.

Mungkin data-data yang diberikan masih kurang dan baru kita minta pada klien setelah membaca kronologis perkaranya baik yang disampaikan secara tertulis maupun secara lisan. Biasanya baru akan dibuat Jawaban bila kita telah hadir pada sidang pertama dengan menyerahkan Surat kuasa Khusus yang  menunjukkan kewenangan kita sehingga dapat bertindak untuk dan atas nama klien kita selaku Tergugat. Dalam persidangan dapat juga kita minta pada Majelis Hakim Surat Kuasa lawan dimuka persidangan untuk dicocokan dengan gugatan yang kita terima.

Namun dalam perkara tertentu bisa saja terjadi pada saat sidang pertama setelah Hakim menyampaikan usulan perdamaian kepada para pihak ternyata ada pihak yang langsung menyerahkan Jawaban. Hal ini terjadi bila memang diketahui dengan pasti gugatan yang diajukan pihak lawan ternyata  tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan.

Bila hal ini terjadi maka penggugat tidak dapat merubah gugatannya tanpa persetujuan tergugat.

 

B. Tahap Pembuatan

Dalam membuat jawaban maka hal pertama yang harus diperhatikan adalah apakah gugatan penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan. Dalam praktek sering terjadi suatu gugatan disusun secara tergesa-gesa atau mungkin dengan data yang tidak lengkap atau dapat juga karena ada kekeliruan dalam melakukan upaya hukum. Perbaikan gugatan masih dapat dimungkinkan sepanjang dalam persidangan (pertama) tidak diajukan jawaban terlebih dulu oleh tergugat. Bila telah diaajukan jawaban maka perubahan gugatan diperbolehkan asal tidak ada keberatan dari tergugat, hal ini mustahil terjadi.

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka dalam membuat suatu Jawaban harus memperhatikan :

1.    Apakah persona standi Surat Kuasa Penggugat sama dengan gugatannya?

2.    Apakah memang benar penggugat dalam menentukan kompetensi pengadilan dengan para pihak yang digugat ?

3.    Apakah diantara  para pihak ada hubungan hukum sebelumnya dalam bentuk suatu perjanjian ?

4.    Apakah ada konsistensi antara persona standi, posita maupun petitum gugatan penggugat ?

5. Apakah ada konsistensi tuntutan dalam posita dengan petitum gugatan ?

Ad.1. Apakah persona standi Surat Kuasa Penggugat sama dengan gugatannya  ?

Dalam membuat gugatan kadangkala para pihak dalam gugatan dengan surat kuasa khusus yang menjadi dasar kewenangan kuasa hukum penggugat tidak sama. Pada gugatan tertulis ada tiga tergugat tapi dalam surat kuasa hanya dua tergugat. Bila terjadi demikian  dapat diajukan eksepsi atas hal tersebut. Demikian pula sebaliknya bila ada ketidaaksamaan jumlah pihak yang digugat bila anatara surat kuasa dengan persona standi gugatan tidak sama. Disamping itu juga bila dalam persona standi surat kuasa seperti nama, pekerjaan, alamat bila tergugat merupakan perorangan/pribadi tidak sama dengan persona standi dalam gugatan. Sedangkan bila merupakan suatu badan hukum yang digugat ternyata tertulis langsung atas nama direkturnya misal Drs. Amin Singgih SE, pekerjaan Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT.X, alamat Jl. Situbaru…dstnya . Maka penulisan yang demikian bisa juga dijadikan eksepsi, karena suatu perseroan terbatas  tiap bulan atau dua bulan direksinya dapat berganti terus silih berganti, tanpa  mudah untuk diketahui secara umum.

 

Ad.b. Apakah memang benar penggugat dalam menentukan kompetensi

pengadilan  dengan para pihak yang digugat ?

Apabila penggugat dalam gugatannya  ternyata ada beberapa tergugat, namun dalam gugatannya ternyata tidak dapat membedakan mana yang tergugat utama dan mana yang menjadi  turut tergugat, maka dalam hal ini dapat juga diajukan suatu eksepsi kompetensi. Demikian  pula jika penggugat dalam gugatannya ternyata ada banyak tergugat tapi gugatannya diajukan di Pengadilan Negri dimana letak tanah yang akan digugat juga ada salah satu dari tergugat tapi bukan tergugat utama. Terhadap gugatan demikian dapat pula diajukan ekssepsi yang berkaitan dengan kompetensi relatif.

Ad.c Apakah diantara  para pihak ada hubungan hukum sebelumnya dalam bentuk suatu perjanjian ?

Bila  penggugat dalam menentukan pihak  yang digugat  ternyata melupakan adanya perjanjian diantara para pihak dimana dalam perjanjian itu jelas dan tegas ternayat para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di lembaga tertentu misal Arbiter ad hock  dan bila tak selesai baru ke BANI . Bila memang telah disepakati demikian maka penggugat tak dapat langsung mengajukan gugatan ke BANI melainkan harus menunjuk arbiter ad hock terlebih dulu untuk menyelesaikan permasalahan mereka; kemudian bila tidak selesai dalam jangka waktu yang telah disepakati baru dapat diajukan ke BANI. Demikian pula bila telah disepakati dalam perjanjain tersebut penyelesaian masalah  akan diputus dan tunduk pada ketentuan BANI, maka tidak dapat dalam gugatannya langsung dilakukan di Pengadilan Negri tanpa melalui BANI terlebih dahulu. Bila dalam gugatan terjadi seperti diatas maka terhadap gugatan tersebut dapat diajukan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut.

Ad. Apakah ada konsistensi antara persona standi, posita maupun petitum gugatan penggugat ?

Apabila ada gugatan yang ternyata tidak konsisten antara persona standi dengan posita maupun petitum dapat juga dijadikan eksepsi atau bahan pertimbangan hukum yang dimasukkan dalam jawaban yang akan melemahkan dalil-dalil dalam gugatan penggugat. Misalnya dalam persona standi para tergugat tidak dijelaskan kaitan dalam hubungan hukum sehingga terjadinya gugatan ini  kemudian muncul dalam petitum yang menyatakan para tergugat harus secara tanggung renteng menanggung kerugian penggugat maka hal in dapat pula dijadikan dasar untuk mengajukan eksepsi maupun sanggahan atas dalil-dalil dalam gugatan. Contoh lain misalnya dalam posita gugatan diuraikan peristiwa-peristiwa hukum  yang secara keseluruhan merupakan suatu gugatan cidera janji ternyata dalam petitumnya para tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini merupakan suatu kontradiksi yang kadang-kadang dalam kasus tertentu dapat membuat gugatan kandas ditengah jalan. Bila dalam petitum gugatan kemudian muncul begitu saja permohonan serta merta (uit voerbaar bij voorraad), sita jaminan, dwangsom tanpa diuraikan dasar pertimbangan hukumnya dalam posita maka ini juga dapat dijadikan dasar untuk melemahkan gugatan.

Demikian pula bila dalam petitum gugatan ternyata  para tergugat dinyatakan telah melakukan cidera janji juga dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dalam praktek juga dijadikan bahan pertimbangan untuk melemahkan gugatan.

Dalam gugatan kadangkala tidak diteliti lebih lanjut dalam perjanjiannya sehingga  dibuat gugatan tanpa mempertimbangkan masalah waktu tersebut juga dapat dijadikan pertimbangan yang melemahkan gugatan; bentuknya dapat berupa eksepsi atau sanggahan dalil dalam pokok perkara. Seringpula terjadi seharusnya upaya yang dilakukan adalah bantahan tapi justru diajukan dalam gugatan ini juga sebagai pertimbangan dalam Jawaban.

C. Tahap Membuat Jawaban

Setelah mempersiapkan semua itu dan setelah mempelajari dari bahan-bahan untuk membuat jawaban, maka diperlukan suatu kecermatan dan naluriah untuk dapat menemukan kelemahan-kelemahan gugatan yang kemudian akan dituangkan dalam membuat suatu jawaban.

Jawaban dibuat dengan dua bagian yaitu bagian eksepsi dan bagian pokok perkara. Pada bagian eksepsi seperti kita ketahui dapat merupakan eksepsi yang absolut atau relatif. Bila ada eksepsi yang merupakan eksepsi absolut kemudian dalam persidangan biasanya diminta Hakim untuk menunjukkan bukti-bukti dasar-dasar hukumnya, maka bila terbukti akan dibuat suatu putusan sela yang menyatakan Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Bila tak terbukti pemeriksaan akan dilanjutkan sesuai dengan tahapan  prosedur yang berlaku.

Dalam bagian eksepsi juga dapat dimasukkan bermacan eksepsi seperti dilatoir eksepsi, obscuur libel, ne bis in idem, kurangnya para pihak, kadaluarsa dan macam-macam eksepsi lainnya. Eksepsi–eksepsi yang dikemukakan diatas merupakan eksepsi yang termasuk dalam pokok perkara sehingga putusan atas eksepsi tersebut dilakukan bersama-sama dengan putusan akhir dengan telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Setelah bermacam eksepsi diajukan dalam jawaban maka dalam pokok perkara  ada beberapa klausul yang setidaknya harus dicantumkan dalam pokok perkara tersebut diantaranya

– Menyatakan agar hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi

merupakan bagian dalam pokok perkara yang tidak terpisah; maksud klausul tersebut adalah karena kebanyakan eksepsi yang diajukan merupakan bagian dari pokok perkara sehingga harus diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak.

–  Klausul kedua adalah merupakan penolakan atas seluruh dalil-dalil

penggugat kecuali yang secara tegas dan nyata diakui oleh tergugat.

–  Dalil berikutnya adalah merupakan dalil-dalil yang membenarkan dalil

penggugat bila memang benar; atau membantah kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya satu demi satu tanpa ada yang terlewatkan; karena bila ada yang tidak dibantah hal tersebut dianggap oleh penggugat mengakui secara tidak langsung dalil-dalil yang dikemukakannya; dalam bantahan dalil tersebut harus dikemukakan dasar hukumnya, bila perlu pendapat doktrin maupun yurisprudensi yang berkaitan erat dengan apa yang dibantah atau yang didalilkan itu.

–   Kemudian pada bagian petitum jawaban diajukan permohonan yang

disesuaikan dengan masalahnya baik itu pada apa yang diminta bagian

eksepsi maupun bagian pokok perkaranya;

Pada bagian petitum jawaban bila ada eksepsi yang diajukan dimana eksepsi tersebut merupakan eksepsi yang termasuk dalam pokok perkara maka ada pergeseran bentuk.Bila dalam jawaban ternyata mempunyai kesempatan untuk mengajukan gugatan rekopensi sebagaimana yang diatur dalam pasal 132a HIR. Sedangkan cara membuat gugatan rekovensi hampir sama dengan ketentuan membuat gugatan.Namun yang harus dicermati adalah posisi/kwalitas dari subjek hukum menjadi berbeda secara terbalik dimana semula sebagai tergugat dalam konvensi kemudian menjadai penggugat dalam rekovensi.

Bentuk petitum jawaban tidak sama modelnya dengan petitum gugatanm namun bula ada rekovensi maka petitumnya menjadi berbeda .untuk lebih jelasnya lihat  contoh atau model.

 

JAWABAN

Rol perkara No……./Pdt.G/2000/PN………….

 

Dalam Perkara antara :

 

PT.X ……………………Sebagai Tergugat Konpensi/

PenggugatRekopensi

 

 

Lawan

 

PT.Y……………………SebagaiPenggugat Konpensi/

Tergugat Rekopensi

 

————————————————————

 

 

Jakarta, …………….

Kepada Yth.

Bapak Ketua

Pengadilan Negeri ……………

u/p.

Majelis Hakim

Yang memeriksa perkara No. ……….

Di  Jakarta

 

 

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami, PT.X ………. yang dalam hal ini diwakili oleh ……………. yang bertindak untuk dan atas nama PT. ……………, alamat …………, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir), selanjutnya sebagai Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekovensi, bersama ini menyampaikan Jawaban dalam Konvensi dan Gugatan dalam Rekovensi, antara lain sebagai berikut :

 

I.             Dalam Konpensi

A.   Dalam Eksepsi

1.    ……………………..

2.    ……………………, dst.

B.    Dalam Pokok Perkara

3.    Bahwa Tergugat mohon apa yang telah diuraikan di atas dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini.

4.    Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.

5.    ………….. dst.

II.           Dalam Rekopensi

15. ………………

16. …………….. dst.

Berdasarkan ………/2

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Tergugat dalam Konpensi/ Penggugat dalam Rekopensi mohon dengan segala kerendahan hati agar Pengadilan Negeri ………… berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut :

 

I.             Dalam Konpensi

A.   Dalam Eksepsi

–     Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya

–     Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B.    Dalam Pokok Perkara

–      Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

–      Biaya perkara menurut hukum

II.           Dalam Rekopensi

1.    Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya

2.    Menyatakan secara hukum ……………………

3.    ………………………………..

4.    Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan.

5.    Menghukum Tergugat  ………………….

6.    Biaya perkara menurut hukum.

 

 

 

 

 

 

Hormat Kuasa

Tergugat Konpensi/Penggugat Rekopensi,

 

 

 

 

 

(………………………………, S.H. )

 

 

 

Replik

Replik merupakan tahapan persidangan yang diberikan kepada Penggugat dimana Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan hak perdatanya atas sanggahan yang diberikan Tergugat berupa tanggapannya atas Jawaban yang diberikan Tergugat .Relpik tidak diatur dalam HIR namun diatur dalam  pasal 142 Rv (Reglement op Rechtsverordering).[12]

Dalam Replik biasanya akan dimasukkan dalil-dalil yang merupakan sanggahan atau penolakan atas sebagian atau seluruh dalil-dalil Tergugat yang dikemukakan dalam jawabannya.Bila dalam jawaban ada dalil-dalil yang bertolak belakang dengan dalilPenggugat dalam gugatannya maka pada tahap replik penggugat akan berusaha memperkuat dalil yang telah dikemukakan tersebut dengan menambahkan pendapat doktrin atau Yurisprudensi yang berkaitan erat dengan dalil yang telah dibantah tergugat tersebut. Sehingga kadang-kadang untuk semakin memperkuat dalil tersebut juga ditambahakan bukti baru yang menambah kejelasan akan dalil yang telah dikemukakan dalam gugatan semula. Dalam replik juga dikemukakan dalil baru yang belum pernah dinyatakan dalam gugatan. Dalil baru tersebut biasanya merupakan dalil yang berdiri sendiri tetapi posoisinya tetap akan semakin memperkuat dalil-dalil gugatan secara keseluruhan sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatan semula. Dengan demikian dapat dikatakan dalil-dalail yang dikemukakan penggugat dalam repliknya merupakan dalil-dalil yang membatah dalil-dalil tergugat dalam jawabannya juga sekaligus semakin mempertegas dan memperkokoh dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam gugatan semula. Bila ada eksepsi yang dikemukakan tergugat dalam jawabannya maka penggugat pada repliknya harus memberikan tanggapannya yang cecara keseluruhan berisi dalil-dalil yang mematahkan eksepsi yang dikemukakan tergugat tersebut. Dalil-dalil yang dipergunakan penggugat dalam menangkis eksepsi tersbut harus benar benar mempunyai dasar hukum yang kuat, karena bila tidak kuat bila dalil eksepsi tersebut merupakan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi baik yang absolut maupun yang relatif akan membuat majelis yang memeriksa perkara tersebut menyatakan dirinya tak berwenang untuk memeriksa  tersebut dalam suatu putusan sela. Bila eksepsi yang diajukan merupakan eksepsi yang termasuk dalam  pokok perkara  seperti eksepsi ne bis in idem maka dalam replik tersebut harus dimuat dalil-dalil yang mematahkan atau setidaknya melemahkannya. Kalau perlu diajukan bukti-bukti yang mendukungnya beserta yurisprudensinya yang mempunyai criteria/batasan apa yang dimaksud dengan ne bis in idem tersebut.Demikian pula bila ada eksepsi-eksepsi lain maka penggugat dalam repliknya harus memberikan tanggapan atas eksepsi tersebut apakah membenarkan atau menolaknya. Demikian pula pada bagian pokok perkara dalam replik maka ada klausul yang harus dimuat disana.

Pertama adalah menyatakan bila pada bagian eksepsi yang berisi sanggahan atau penolakan atas dalil eksepsi tergugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkaranya tersebut. Hal ini penting dinyatakan karena hampir sebagian besar eksepsi merupakan eksepsi yang termasuk dalam pokok perkara sehingga harus diperiksa dan diputus bersama-sama dalam pokok  perkara pada putusan akhir.

Kedua, klausul yang berisi penolakan atas sebagian atau seluruhnya dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat dalam jawabannya dan menyatakan  diakui bila  ada pengakuan sepanjang memang diakui oleh penggugat. Kmeudian penggugat harus menetukan sikap dan kejelasan pokok masalahnya atas setiap dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat satu demi satu. Penolakan itu harus dimuat dalam repliknya satu demi satu. Bila ternyata dalil-dalail dalam jawaban tersebut mempunyai kesamaan maka penggugat dalam menanggapinya bisa memasukan penolakannya tersebut dalam suatu kesatuan. Bila dalam jawaban tergugat mengajukan eksepsi maka petitum dari replik juga mengalami pergeseran bentuk yang tidak sama dengan petitum dalam gugatan dan petitum dalam jawaban  sepanjang mengenai eksepsinya.

]

 

REPLIK

Rol Perkara No.  / Pdt. G./2000 /PN …….

 

 

Dalam Perkara antara :

 

PT.Y……………Sebagai Penggugat Konpensi/                                                                                                Tergugat Rekopensi

 

 

Lawan

 

PT.X  …………Sebagai Tergugat Konpensi/

Penggugat Rekonpensi

 

 

Jakarta, …………..

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri ……………

u/p.

Majelis Hakim

Yang menerima perkara No. ……….

Di  Jakarta

 

 

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama Penggugat Konpensi /Tergugat Rekopensi bersama ini disampaikan Replik sebagai berikut :

 

 

 

I. Dalam Konpensi

A.   Dalam Eksepsi

1.    ………………………

2.    ………………………..

3.    …………………………

B.   Dalam Pokok Perkara

4. Bahwa Penggugat mohon apa yang diuraikan di atas termasuk pula dalam bagian ini.

5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat keculai secara tegas dan nyata diakui oleh Penggugat.

6.    ……………………………….

7.    ………………………………….

II. Dalam Rekopensi

A.   Dalam Eksepsi

1.    ……………………

2.    ………………….

 

B.   Dalam Pokok Perkara

1.    Bahwa Tergugat mohon apa yang diuraikan di atas termasuk pula dalam bagian.

2.    Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas dan nyata diakui oleh Tergugat.

3.    ……………………………………………….

4.    ……………………………………, dst.

 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Penggugat Konpensi /Tergugat Rekopensi mohon dengan segala kerendahan hati agar Pengadilan Negeri ……………….  berkenan untuk memutuskan antara lain :

 

I.             Dalam Konpensi

A.   Dalam Eksepsi

1.    ………………..

2.    ………………..

B.    Dalam Pokok Perkara

1.    …………………..

2.    …………………., dst.

II. Dalam Rekopensi

A.   Dalam Eksepsi

1.    …………………

2.    ……………….

B.    Dalam Pokok Perkara

1.    …………………

2.    ……………….

3.    …………………….

 

 

 

 

Hormat kuasa

Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekopensi.

 

 

 

 

 

( ………………………………, S.H.)

 

 

 

 

 

 

Duplik

Duplik merupakan tahapan yang dimiliki tergugat. Dalam membuat duplik tergugat diharapkan dalil-dalilnya tidak bertentangan dengan dalil-dalilnya yang dimuat dalam jawaban.

Bila dalam jawaban ada eksepsi yang kemudian eksepsi tersebut ditanggapi oleh penggugat dalam repliknya, maka tergugat  dalam tahap ini harus memuat dalil-dalil yang pada dasarnya semakin memperkuat dalilnya semula. Kemudian dalil tersebut dapat merupakan pendapat doktrin atau yurisprudensi yang berkaitan erat dengan apa yang dikemukakan dalam dalil tersebut.

Bila perlu dalil tersebut sekaligus juga harus dapat mematahkan atau setidaknya melemahkan dalil yang dikemukakan penggugat dalam repliknya.

Kemudian dalam pokok perkara sama dengan replik ada dua klausul yang harus dimuat. Pertama, berisi pernyataan agar dalil-dalil yang dikemukakan pada bagian eksepsi dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkaranya. Kedua, merupakan pernyatan yang menolak dalil-dali penggugat secara keseluruhan, kecuali memang ada dalil yang diakui olehnya.

Kemudian dalil-dalil  pada replik harus satu demi satu dibantah/ditolak atau mungkin diakui oleh tergugat.

Sedang bentuk petitumnya memakai model yang sama dengan replik namun isinya tentunya harus bertentangan dengan apa yang dikemukakan pada replik tersebut.

 

DUPLIK

Rol Perkara No.      /Pdt.G/     /PN …….

 

 

Dalam Perkara antara :

 

PT.X……………..Sebagai Tergugat Konpensi/                                                                                Penggugat Rekonpensi

 

Lawan

 

PT.Y ………….  Sebagai Penggugat Konpensi /

Tergugat Rekopensi

 

—————————————————

Jakarta, ………..

Kepada Yth.

Bapak Ketua

Pengadilan Negeri ……………

u/p.

Majelis Hakim

Yang menerima perkara No. ……….

Di  Jakarta

 

 

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekopensi bersama ini mengajukan Duplik, antara lain , sebagai berikut :

I. Dalam Konpensi

A.   Dalam Eksepsi

1.    ……………….

2.    ………………

3.    …………………..

B.   Dalam Pokok Perkara

4.    Bahwa Tergugat mohon apa yang diuraikan di atas dianggap termasuk pula dalam bagian ini.

5.    Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas dan nyata diakui oleh Tergugat.

6.    …………………..

7.    ……………dst.

II. Dalam Rekopensi

A.   Dalam Eksepsi

1.    …………………

2.    ………………

 

B.  Dalam Pokok Perkara

3.    Bahwa Penggugat mohon apa yang diuraikan di atas dianggap termasuk pula dalam bagian ini.

4.    Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas dan nyata diakui oleh Penggugat.

5.    …………….

 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekopensi mohon diberikan putusan sebagai berikut :

 

I.             Dalam Konpensi

A.   Dalam Eksepsi

1.    ……………..

2.    ……………..

B.    Dalam Pokok Perkara

1.    ……………..

2.    ……………, dst.

II.           Dalam Rekopensi

A.   Dalam Eksepsi

1.    ……….

2.    …………, dst.

B.    Dalam Pokok Perkara

1.    ……….

2.    ………….., dst.

 

 

 

 

Hormat Kuasa

Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekopensi

 

 

 

 

(……………………………….., S.H.)

 

 

 

Hukum Pembuktian

DASAR HUKUM/PENGATURAN

 

1.    Hierziene Inlandse Reglement (HIR)

Stb. 1941 No. 44  (untuk jawa dan Madura)

2.    Rechtreglement Buitengewesten (RBg)

Stb. 1927 No. 227 (untuk luar jawa dan Madura)

3.    Reglement op de Burgelijke Rechtvordering (Rv)

Stb. 1847 No. 52 dan Stb. 1848 No. 63

4.    Buku ke-4 KUHPerdata (Stb. 1847 No. 23)

5.    Ketentuan setelah Proklamasi Kemerdekaan seperti :

a.    UU No. 14/1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

b.    UU No. 2/1986 tentang Peradilan Umum.

c.     UU No. 14/1985 tentang MA. RI

 

 

TEORI

 

1.    Teori yang bersifat SUBYEKTIF

Dalil-dalil yang didasarkan pada pelanggaran hak subjektif atau siapa yang menyangkal adanya hak Subyektif harus membuktikan tiadanya hak subyektif tersebut.

2.    Teori yang bersifat OBYEKTIF

Dalil-dalil yang didasarkan pada hukum objektif/ UU

3.    Teori yang bersifat KEPATUTAN

Kedudukan Penggugat dan Tergugat sama (Equality before the law)

4.    Teori HUKUM ACARA

Asas “ Audi et Alteram Partem”

5.    Teori yang bersifat hukum PUBLIK

 

PENGERTIAN PEMBUKTIAN

1. Menurut Prof. Soepomo

–      Dalam arti luas membuktikan berarti, membenarkan hubungan hukum yaitu memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah.

–      Dalam arti terbatas berarti hanya diperlukan jika apa yang dikemukakan oleh Penggugat itu dibantah Tergugat. Dan apa yang tidak dibantah oleh Tergugat tidak perlu dibuktikan. Artinya kebenaran yang tidak dibantah itu, tidak perlu dibuktikan.

 

2. Menurut Prof. Soebekti

 

Meyakinkan pada hakim, tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Maka terlihat bahwa pembuktian itu hanya diperlukan dalam persengketaan perkara.

3. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo

a.Dalam arti Logos, berdasarkan suatu axioma yaitu suatu asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak dimungkinkan adanya bukti lawanDDalam arti Konvensional, memberikan kepastian nisbi dengan tingkatan-tingkatan,

= Conviction intime, kepastian berdasarkan atas

perasaan yang bersifat intvitif.

= Conviction Rational, kepastian yangdidasarkan

pertimbangan awal.

 

b.Dalam arti Yuridis, Dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup kemungkinan akan bukti lawan. Akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensionil bersifat khusus. Pembuktian ini hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Maka Pembuktian dalam arti Yuridis, berarti Memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang peristiwa yang diajukan.

 

4. Dasar Hukum :

a) Pasal 163 HIR,

Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian atau meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya haknya itu atau adanya kejadian itu

 

b) Pasal 1865 KUHPerdata,

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

 

c)    Pasal 164 HIR,

Yang disebut alat-alat bukti yaitu :

 

c.1 Bukti tulisan,

c.2 Bukti saksi,

c.3 Persangkaan,

c.4 Pengakuan,

c.5 Sumpah.

 

d)   Pasal 1866 KUHPerdata,

Yang disebut alat-alat bukti yaitu :

d.1 Bukti tulisan,

d.2 Bukti saksi,

d.3 Persangkaan,

d.4 Pengakuan,

d.5 Sumpah.

 

 

BUKTI TULISAN

 

PASAL 1867 KUHPerdata;

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan.

 

PASAL 1868 KUHPerdata;

Suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuat.

 

PASAL 1874 KUHPerdata;

Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum ……….

 

Kekuatan Pembuktian akta :

1.    Akta otentik, Pembuktian sempurna (Ps. 1870 KUHPer, 165 HIR, 285 RBg)

2.    Akta dibawah tangan,

–      Diakui, Ps. 1875 KUHPer, Pembuktian sempurna.

–      Dipungkiri, Ps. 1877 KUHPer, diperiksa dipersidangan oleh hakim

 

PEMBUKTIAN DENGAN SAKSI

 

1. DASAR HUKUM

Pasal 139 s.d. 152, Ps. 168 s.d. 178 HIR,

Pasal 165 s.d. 179 RBg.

Pasal 1895, Pasal 1902 s.d. 1912 KUHPerdata.

2. PENGERTIAN

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di depan persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara.

Keterangan tentang peristiwa atau kejadian itu yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh dari berpikir tidak merupakan kesaksian.

3.    LARANGAN SEBAGAI SAKSI

a. Absolute

Ø  Keluarga sedarah atau semenda menurut keturunan lurus dari salah satu pihak. (Pasal 145 ayat (1)  HIR., Pasal 172 ayat (1) RBg., Pasal 1910 ayat (1) KUHPerd.)

 

Ø  Suami atau isteri salah satu pihak, walaupun sudah bercerai (Pasal 145 ayat 1 sub 3, 4 HIR., Pasal 172 ayat 1 sub 3 RBg., Pasal 1910 KUHPerd..)

Pengecualian :

– Kedudukan keperdataan salah satu pihak,

– Mengenai nafkah yang belum dibayar menurut  Buku I

– Alasan pembebasan atau pemecatan kekuasaan orang

tua/ wali;

– Perkara persetujuan perburuhan.

 

b.    Relatif (sebagai petunjuk tidak disumpah)

Ø  Anak kurang dari 15 tahun (Ps. 145 ayat 1, 3 sub 4 HIR, Ps. 172 ayat 1 sub 5 RBg, Ps. 1912 KUHPerd.)

 

Ø  Orang gila (Ps. 145 ayat 1 sub 4 HIR, Ps. 172 ayat 1 sub 5 RBg, Ps. 1912 KUHPerd.)

.

 

 

 

 

PERSANGKAAN

 

1. DASAR HUKUM

–      Ps. 1915 s.d. Ps. 1922 KUHPerd.

–      Ps. 173 HIR

2. PENGERTIAN

Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh Undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peritiwa yang tidak terkenal.

Jenis : (Ps. 1915 KUHPerd.)

–      Persangkaan yang ditetapkan oleh Undang-undang (Wettelijk vermoden)

–      Persangkaan yang ditetapkan oleh hakim (Rechtelijk vermoden)

PENGAKUAN

1. DASAR HUKUM

–      Pasal. 1923 s.d. 1928 KUHPerdata

–      Pasal 174 HIR

–      Pasal 312 RBg.

 

2. PENGERTIAN

Pengakuan adalah suatu pernyataan akan kebenaran oleh salah satu pihak yang bersengketa, tentang apa yang dikemukakan oleh lawannya.

3. MACAM ; (Ps. 1923 KUHPerd.)

Ø  Menurut Undang-undang

a.    Di muka hakim

–      Merupakan bukti sempurna (Ps. 1925 KUHPerd.)

–      Tak dapat ditarik (Ps. 1926 KUHPerd.)

b.    Di luar sidang

–    Diikuti saksi-saksi (Ps. 1927 KUHPerd.)

Ø  Menurut Ilmu Pengetahuan

–      Pengakuan murni,

–      Pengakuan dengan Klausula

–      Pengakuan dengan Kwalifikasi

 

SUMPAH

1. DASAR HUKUM

–      Pasal 155 s.d. 158 HIR,

–      Pasal 17, Pasal 182 s.d. 185 RBg.

–      Pasal 1929 s.d. 1945 KUHPerd.

 

2. PENGERTIAN

Sumpah adalah pernyataan khidmat yang dilakukan oleh salah stu pihak yang berkaitan dengan agamanya.

 

3.MACAM

Sumpah Pemutus (decissoir)

Sumpah Tambahan (supletoir)

Penerapan Pembuktian

Pembuktian dilakukan setelah para pihak melaksanakan tahap replik dan duplik telah selesai dilakukan. Kesempatan pembuktian pertama diberikan kepada Penggugat lebih dulu.Dalam praktek kadang-kadang baik bukti tertulis maupun saksi-saksi m baru kemudian tergugat. Namun ada juga bukti tertulis lebih dulu diberikan kepada penggugat baru tergugat, kemudian pemeriksaan saksi-saksi dari penggugat setelah itu baru tergugat. Kalau diperlukan baik atas usulan salah satu pihak atau atas pertimbangan majelis hakim dapat juga dihadirkan saksi ahli.Dalam kasus tertentu juga kadangkala ada sidang ditempat lokasi kejadian terjadinya obyek perkara.

Contoh akta pembuktian /daftar bukti

 

 

Daftar Bukti Penggugat

Rol perkara No…../Pdt. G/2000/PN……….

1. Bukti P-1     : Kwitansi jual beli antara penggugat dengan tergugat

sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

2. Bukti P-2      : Bukti Giro yang ditolak beserta keterangannya.

3.    dst……..

4.    ……..

 

 

Jakarta,

Hormat kuasa,

 

 

 

(…………………….)

Daftar Bukti Tergugat

Rol perkara No…./Pdt.G/2000/PN……….

 

1. Bukti T-1    :  Akta Notariil Jual beli natara tergugat dengan

penggugat yang dibuat diNotaris/PPAT  Krayoso,

SH., No3 tanggal………

2. Bukti T-2     : Surat somasi tergugat tertanggal………

dst

 

 

Jakarta,

Hormat kuasa,

 

 

 

(…………………….

 

 

 

PUTUSAN

 

 

PENGERTIAN

Di bawah ini merupakan pengertian putusan hakim atau pengadilan menurut:

1.    Rubini, S.H. dan Chaidir Ali, S.H., merumuskan bahwa keputusan hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonnis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat akibat-akibatnya.[13]

2.    Bab I pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata menyebutkan putusan pengadilan adalah : suatu putusan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan.

3.    Ridwan Syahrani, S.H. memberi batasan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan dan mengakhiri perkara perdata.[14]

4.    Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., memberi batasan putusan hakim adalah : suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.[15]

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5/1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1/1962 tanggal 7 Maret 1962 menginstuksikan kepada para hakim agar pada waktu putusan pengadilan tersebut diucapkan, konsep putusan harus telah dipersiapkan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya perbedaan antara bunyi putusan yang diucapkan hakim di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan yang tertulis.

Putusan hakim harus dibacakan di depan persidangan yang terbuka untuk umum bila hal tersebut tidak dilaksanakan maka terhadap putusan tersebut terancam batal, akan tetapi untuk penetapan hal tersebut tidak perlu dilakukan .

Setiap putusan hakim harus dituangkan secara tertulis  dan ditandatangani oleh ketua sidang dan panitera yang memeriksa perkara tersebut. Berdasarkan pasal 187 HIR apabila ketua sidang berhalangan menandatangani maka putusan itu harus ditandatangani oleh hakim anggota tertua yang telah ikut memeriksa dan memutus perkaranya, sednangkan apabila panitera yang berhalangan maka untuk hal tersebut cukup dicatat saja dalam berita acara.

Berdasarkan pasal 184 HIR suatu putusan hakim harus berisi :

a.    Suatu keterangan singkat tetapi jelas dari isi gugatan dan jawaban.

b.    Alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar dari putusan hakim.

c.    Keputusan hakim tentang pokok perkara dan tentang ongkos perkara.

d.    Keterangan apakah pihak-pihak yang berperkara hadir pada waktu keputusan itu dijatuhkan.

e.    Kalau keputusan itu didasarkan atas suatu undang-undang, ini harus disebutkan.

f.     Tandatangan hakim dan panitera.

Berdasarkan pasal 23 UU No. 14/1970, isi keputusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari perturan–peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

 

BAGIAN PUTUSAN

Suatu putusan pengadilan pada hakekatnya dapat dibagi menjadi 4 bagian yaitu :

1)   Kepala Putusan

Setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala putusan yang berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (pasal 4 ayat (1) UU No. 14/1970). Tulisan tersebutlah yang membuat suatu putusan mempunyai kekuatan eksekutorial, karena bila dapat suatu putusan tidak terdapat tulisan tersebut maka putusan pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan (Pasal 224 HIR).

2)   Identitas pihak-pihak yang berperkara

Dalam putusan pengadilan identitas para pihak yang berperkara harus dimuat

secara jelas, yaitu nama, alamat, pekerjaan dan sebagainya, serta nama kuasanya bila yang bersangkutan mengkuasakan kepada orang lain.

 

3)   Pertimbangan (alasan-alasan)

Bagian ini merupakan dasar dari suatu putusan terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu, pertimbangan tentang duduk perkaranya (Feitelijke gronden) adalah tentang apa yang terjadi di depan pengadilan seringkali gugatan dan jawaban dikutip secara lengkap dan pertimbangan hukum (rechts gronden) yang menentukan nilai dari suatu putusan.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 638 k/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 jo No. 492 k/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, menyatakan bahwa jika suatu putusan pengadilan kurang cukup pertimbangannya, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan kasasi yang berakibat batalnya putusan tersebut.Sedangkan putusan MARI No. 372 k/Sip/1970, tangal 1 September 1971 menyatakan bahwa putusan pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan haruslah dibatalkan.

4)   Amar (dictum) putusan

Putusan MARI No. 104 k/Sip/1968, menyatakan bahwa hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, baik dalam kopensi maupun dalam rekopensi, bila tidak maka putusan tersebut harus dibatalkan. Walaupun demikian hakim tidak boleh menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak di tuntut (pasal 178 HIR, MARI No. 399 k/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970 dan MARI No. 1245 k/Sip/1974, tanggal 9 November 1976).

 

 

 

PENGGOLONGAN PUTUSAN

Putusan  dapat di golongkan menjadi :

1.    Putusan Sela (Tussenvonnis)

Merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Semua putusan sela diucapakan dalam sidang dan merupakan bagian dari berita acara persidangan. Terhadap salinan otentik dari putusan sela tersebut kedua belah pihak dapat memperolehnya dari berita acara yang memuat putusan sela tersebut.

Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa macam putusan sela yaitu :

a.    Putusan Preparatoir.

Adalah putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan guna melancarkan proses persidangan hingga tercapai putusan akhir.

b.    Putusan Interlocutoir.

Adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, isi putusan ini mempengaruhi putusan akhir.

c.    Putusan Incidentieel

Adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan ini belum berhubungan dengan pokok perkara, masih bersifat formil belum menyangkut materil suatu perkara.

d.    Putusan Provisionieel

Adalah putusan yang menjawab tuntutan provisi, yaitu permintaan pihak yang berperkara supaya diadakan tindakan pendahuluan untuk kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.

 

2.    Putusan Akhir (eindvonnis)

Merupakan putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu.

Putusan akhir menurut sifat amarnya (dictumnya), dapat dibedakan atas tiga jenis yaitu :

a.    Putusan Declaratoir

Adalah putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini bersifat hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.

b.    Putusan Constitutief

Adalah putusan yang menciptakan suatu keadaan hukum baru. Keadaan hukum baru tersebut dapat berupa meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.

c.    Putusan Condemnatoir

Adalah putusan yang bersifat menghukum para pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.

Dalam praktek sehari-hari dalam suatu putusan akhir terdapat beberapa jenis sifat putusan, seperti gabungan antara putusan yang bersifat declaratoir dan condemnatoir atau antara putusan yang bersifat declaratoir dan consitutif dan sebagainya.

 

PUTUSAN PERDAMAIAN

Merupakan putusan yang dijatuhkan hakim yang isinya menghukum para pihak yang berperkara untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang sebelumnya telah disetujui oleh para pihak.

Berdasarkan pasal 130 ayat (2) HIR jo Putusan MARI No. 1038 k/Sip/1973, tanggal 1 Agustus 1973 putusan perdamaian mempunyai kekuatan yang sama seperti putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

 

PUTUSAN GUGUR

Putusan gugur dijatuhkan kepada Penggugat oleh hakim dalam hal Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir padahal penggugat telah dipanggil secara sah dan patut (Pasal 124 HIR).

Tentang pemanggilan yang sah dan patut telah diatur dalam HIR pasal 122, 388-390 HIR. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam menjatuhkan putusan gugar maka hakim harus terlebih dahulu dengan teliti memeriksa berita acara pemanggilan para pihak terutama pihak Penggugat. Bila hakim menemukan bahwa panggilan yang dilakukan oleh juru sita sebelumnya tidak memenuhi syarat pemanggilan yang sah dan patut maka hakim harus memerintahkan pada juru sita untuk mengadakan pemanggilan kembali.

Dalam menjatuhkan putusan agar hakim tidak mempertimbangkan pokok perkara karena memang hakim belum memeriksa pokok perkara gugatan melainkan putusan tersebut dijatuhkan untuk kepentingan tergugat yang hadir di persidangan yang telah mengorbankan tenaga, waktu dan biaya sedang Penggugat sendiri yang lebih berkepentingan terhadap gugatannya tidak hadir di persidangan.

Apabila penggugat hanya hadir pada sidang hari pertama maka terhadap gugatan penggugat tidak dijatuhi putusan gugur melainkan diputus secara contradictoir.

 

PUTUSAN VERSTEK

Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipenggil secara sah dan patut (pasal 125 HIR).

Apabila dalam suatu gugatan terdapat lebih dari satu tergugat dan salah satu tergugat datang pada hari sidang pertama atau bila tergugat atau kuasanya tidak hadir pada hari sidang pertama tetapi mengirimkan jawaban terhadap gugatan penggugat maka terhadap gugatan penggugat tersebut tidak dapat diputus secara verstek melainkan secara contradictoir.

Pasal 125 ayat (1) HIR memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu putusan verstek dapat dikabulkan :

1.    Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.

2.    Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap

3.    Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil secara saah dan patut

4.    Petitum tidak melawan hukum

5.    Petitum beralasan.

 

PUTUSAN SERTA MERTA

Putusan serta merta merupakan suatu putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu  (uit voerbaar bij voorraad) walaupun terhadap putusan tersebut ada upaya hukum lain (baik upaya hukum biasa maupun luar biasa).Putusan ini diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan (verzet) atau banding, jika :

a.    Ada surat otentik atau tulisan di bawah tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti.

b.    Ada putusan pengadilan sebelumnya yang sudah mempunyai kekuatan tetap yang menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan.

c.    Ada gugatan provisionil yang dikabulkan.

d.    Dalam sengketa-sengketa mengenai bezitrechts.

Pada praktek putusan uit voerbaar bij voorraad sangat sulit dikabulkan karena banyak menimbulkan kesulitan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPAYA HUKUM

PENGERTIAN

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim.

Dalam teori dan praktek kita mengenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa pada azasnya upaya hukum biasa menangguhkan eksekusi  (kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menangguhkan eksekusi.

 

UPAYA HUKUM BIASA

Upaya hukum biasa terdiri dari : banding, kasasi dan verzet.

1.    BANDING

PENGERTIAN

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan.

Sesuai azasnya dengan diajukannya banding maka pelaksanaan isi putusan Pengadilan Negeri belum dapat dilaksanakan, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga belum dapat dieksekusi, kecuali terhadap putusan uit voerbaar bij voeraad.

DASAR HUKUM

Banding diatur dalam pasal 188 s.d. 194 HIR (untuk daerah Jawa dan Madura) dan dalam pasal 199 s.d. 205 RBg (untuk daerah di luar Jawa dan Madura). Kemudian berdasarkan  pasal 3 Jo pasal 5 UU No. 1/1951 (Undang-undang Darurat No. 1/1951), pasal188 s.d. 194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU Bo. 20/1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.[16]

Keputusan pengadilan yang dapat dimintakan banding hanya keputusan pengadilan yang berbentuk Putusan bukan penetapan, karena terhadap penetapan upaya hukum biasa yang dapat diajukan hanya kasasi.[17]

TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN BANDING

Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan bila para pihak hadir atau 14 hari pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir. Ketentuan ini diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 20/1947 jo pasal 46 UU No. 14/1985. Dalam praktek dasar hukum yang biasa digunakan adalah pasal 46 UU No. 14 tahun 1985.

Apabila jangka waktu pernyatan permohonan banding telah lewat maka terhadap permohonan banding yang diajukan akan ditolak oleh Pengadilan Tinggi karena terhadap putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dianggap telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi.

Pendapat diatas dikuatkan oleh Putusan MARI No. 391 k/Sip/1969, tanggal 25 Oktober 1969, yaitu bahwa Permohonan banding yang diajukan melalmpaui tenggang waktu menurut undang-undang tidak dapat diterima dan surat-surat yang diajukan untuk pembuktian dalam pemeriksaan banding tidak dapat dipertimbangkan. Akan tetapi bila dalam hal perkara perdata permohonan banding diajukan oleh lebih dari seorang sedang permohonan banding hanya dapat dinyatakan diterima untuk seorang pembanding, perkara tetap perlu diperiksa seluruhnya, termasuk kepentingan-kepentingan mereka yang permohonan bandingnya tidak dapat diterima (Putusan MARI No. 46 k/Sip/1969, tanggal 5 Juni 1971).

PROSEDUR MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING

1.    Dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan, dengan terlebih dahuku membayar lunas biaya permohonan banding.

2.    Permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan (pasal 7 UU No. 20/1947) oleh yang berkepentingan maupun kuasanya.

3.    Panitera Pengadilan Negeri akan membuat akte banding yang memuat hari dan tanggal diterimanya permohonan banding dan ditandatangani oleh panitera dan pembanding. Permohonan banding tersebut dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Banding Perkara Perdata.

4.    Permohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukan kepada pihak lawan paling lambat 14 hari setelah permohonan banding diterima.

5.    Para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkas perkara di Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari.

6.    Walau tidak harus tetapi pemohon banding berhak mengajukan memori banding sedangkan pihak Terbanding berhak mengajukan kontra memori banding. Untuk kedua jenis surat ini tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara tersebut belum diputus oleh Pengadilan Tinggi. (Putusan MARI No. 39 k/Sip/1973, tanggal 11 September 1975).

7.    Pencabutan permohonan banding tidak diatur dalam undang-undang sepanjang belum diputuskan oleh Pengadilan Tinggi pencabutan permohonan banding masih diperbolehkan.

 

2.    KASASI

PENGERTIAN

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Kasasi berasal dari perkataan “casser” yang berarti memecahkan atau membatalkan, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya  diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.[18]

Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tinggak ketiga.

ALASAN-ALASAN MENGAJUKAN KASASI

Alasan mengajukan kasasi menurut pasal 30 UU No. 14/1985 antara lain :

1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.

Tidak bewenangan yang dimaksud berkaitan dengan kompetensi relatif dan absolut pengadilan, sedang melampaui batas bisa terjadi bila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang diminta dalam surat gugatan.

2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Yang dimaksud disini adalah kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex facti salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterprestasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh judex facti.

3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh pertauran

perundang-undangan  yang mengancam kelalaian itu dengan

batalnya putusan yang bersangkutan.

Contohnya dalam suatu putusan tidak terdapat irah-irah

 

TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN KASASI

Permohonan kasasi harus sedah disampaikan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan atau penetepan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada Pemohon (pasal 46 ayat(1) UU No. 14/1985), bila tidak terpenuhi maka permohonan kasasi tidak dapat diterima.

PROSEDUR MENGAJUKAN PERMOHONAN KASASI

1.    Permohonan kasasi disampaikan oleh pihak yang berhak baik secara tertulis atau lisan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut dengan melunasi biaya kasasi.

2.    Pengadilan Negeri akan mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampurkan pada berkas (pasal 46 ayat (3) UU No. 14/1985)

3.    Paling lambat 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan panitera Pengadilan Negeri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan (pasal 46 ayat (4) UU No. 14/1985)

4.     Dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar pemohon kasasi wajib membuat memori kasasi yang berisi alasan-alasan permohonan kasasi (pasal 47 ayat (1) UU No. 14/1985)

5.    Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan memori kasasi pada lawan paling lambat 30 hari (pasal 47 ayat (2) UU No. 14/1985).

6.    Pihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasais dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasai (pasal 47 ayat (3) UU No. 14/1985)

7.    Setelah menerima memori dan kontra memori kasasi dalam jangka waktu 30 hari Panitera Pengadilan Negeri harus mengirimkan semua berkas kepada Mahkamah Agung (pasal 48 ayat (1) UU No. 14/1985)

 

3.    VERZET

PENGERTIAN

Verzet merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri.

PROSEDUR MENGAJUKAN VERZET , pasal 129 ayat (1) HIR

1.    Dalam waktu 14 hari setelah putusan verstek itu diberitahukan kepada tergugat sendiri, jika putusan tidak diberitahukan kepada tergugat sendiri maka :

2.    Perlawanan boleh diterima sehingga pada hari kedelapan setelah teguran (aanmaning) yang tersebut dalam pasal 196 HIR atau;

3.    Dalam delapan (8) hari setelah permulaan eksekusi (pasal 197 HIR).[19]

Dalam prosedur verzet kedudukan para pihak tidak berubah yang mengajukan perlawanan tetap menjadi tergugat sedangyang dilawan tetap menjadi Penggugat yang harus memulai dengan pembuktian.[20]

Verzet dapat diajukan oleh seorang Tergugat yang dijatuhi putusan verstek, akan tetapi upaya verzet hanya bisa diajukan satu kali bila terhadap upaya verzet ini tergugat tetap dijatuhi putusan verstek maka tergugat harus menempuh upaya hukum banding.

UPAYA HUKUM LUAR BIASA

1.    PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP

Upaya hukum peninjauan kembali (request civil) merupakan suatu upaya agar putusan pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (inracht van gewijsde), mentah kembali. Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi).

Peninjauan kembali menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (verstek), dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan. [21]

Peninjauan kembali (Request Civil) tidak diatur dalam HIR, melainkan diatur dalam RV (hukum acara perdata yang dahulu berlaku bagi golongan eropa)  pasal 385 dan seterusnya. Dalam perundang-undangan nasional, istilah Peninjauan Kembali disebut dalam Pasal 15 UU No. 19/1964 dan pasal 31 UU No. 13/1965.

Perbedaan yang terdapat antara Peninjauan Kembali (PK) yang dimaksud oleh perundang-undangan nasional dengan Request Civil  (RC) antara lain, sebagai berikut:

1)   Bahwa PK merupakan wewenang penuh dari Mahkamah Agung, sedangkan RC digantungkan pada putusan yang mana dimohonkan agar dibatalkan.

2)   Akibatnya adalah bahwa putusan PK adalah putusan dalam taraf pertama dan terakhir, sedangkan yang menyangkut RC masih ada kemungkinan untuk banding dan kasasi.

3)   Bahwa PK dapat diajukan oleh yang berkepentingan, sedangkan RC hanya oleh mereka yang pernah menjadi pihak dalam perkara tersebut.[22]

Dalam perkembangannya sekarang Peninjauan Kembali diatur dalam pasal 66-75 UU No. 14 tahun 1985.

 

ALASAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI

Berdasarkan pasal 67 UU No. 14/1985, jo Per MA No. 1/1982. permohonan pinjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap hanya dapat diajukan bila berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

a)    Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.

b)   Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan.

c)    Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.

d)   Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.

e)    Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.

f)     Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali menurut pasal 68 ayat (1) UU No. 14/1985 adalah hanya pihak yang berperkara sendiri atau ahli warisnya, atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Dari pasal tersebut jelas terlihat bahwa orang ketiga bukan pihak dalam perkara perdata tersebut tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali.

Tenggang waktu mengajukan permohonan peninjauan kembali diatur dalam pasal 69 UU No. 14/1985.

PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN KEMBALI

1)   Permohonan kembali diajukan oleh pihak yang berhak kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama.

2)   Membayar biaya perkara.

3)   Permohonan Pengajuan Kembli dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.

4)   Bila permohonan diajukan secara tertluis maka harus disebutkan dengan jelas alasan yang menjadi dasar permohonannnya dan dimasukkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama (Pasal 71 ayat (1) UU No. 14/1985)

5)   Bila diajukan secara lisan maka ia dapat menguraikan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau dihadapan hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri tersebut, yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut (Pasal 71 ayat (2) UU No. 14/1985)

6)   Hendaknya surat permohonan peninjauan kembali disusun secara lengkap dan jelas, karena permohonan ini hanya dapat  diajukan sekali.

7)   Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan kembali maka panitera berkewajiban untuk memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon paling lambat 14 hari dengan tujuan agar dapat diketahui dan dijawab oleh lawan (pasal 72 ayat (1) UU No. 14/1985)

8)   Pihak lawan hanya punya waktu 30 hari setelah tanggal diterima salinan permohonan untuk membuat jawaban bila lewat maka jawaban tidak akam dipertimbangkan (pasal 72 ayat (2) UU No. 14/1985).

9)   Surat jawaban diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang oleh panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diteimanya untuk selanjutnya salinan jawaban disampaikan kepada pemohon untuk diketahui (pasal 72 ayat (3) UU No. 14/1985).

10)permohonan peninjauan kembali lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya dikirimkan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 hari (pasal 72 ayat (4) UU No. 14/1985).

11)Pencabutan permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan sebelum putusan diberikan, tetapi permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali (pasal 66 UU No. 14/1985)

 

 

2.    DERDEN VERSET

Merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam suatu perkara perdata. Derden verzet merupak perlawanan pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan, karena merasa dirugikam oleh putusan pengadilan. Syarat mengajukan derden verzet ini adalah pihak ketiga tersebut tidak cukup hanya punya kepentingan saja tetapi hak perdatanya benar-benar telah dirugikan oleh putusan tersebut. Secara singkat syarat utama mengajukan derden verzet adalah hak milik pelawan telah terlanggar karena putusan tersebut.

Dengan mengajukan perlawanan ini pihak ketiga dapat mencegah atau menangguhkan pelaksanaan putusan (eksekusi).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Soeroso, R. Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara, Proses Persidangan. Cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika, 1994.

 

 

Soetantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek. Cet.8. Jakarta:  CV. Mandar Maju,1997.

 

 

Subekti,  R.  Hukum Acara Perdata,Cet. 2, Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1997.

 

 

Supomo, Prof. Dr. , S.H. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta : Pradnja Paramita, 1967.

 

 

Syahrani, Riduan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum. Cet. 1. Jakarta : Sinar Grafika,1994.

 

 

 

 

 

EKSEKUSI

A. PENGERTIAN EKSEKUSI

Menurut M. Yahya H.  adalah merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.[23]

Menurut Prof.R. Subekti adalah pelaksanaan suatu putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Jadi di dalam makna perkataan eksekusi sudah mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum. Yang dimaksud dengan kekuatan umum adalah polisi bahkan kalau perlu militer (angkatan bersenjata).[24]

Menurut Djazuli Bachar adalah Melaksanakan putusan pengadilan, yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi suatu prestasi yang dilakukan dengan secara paksa. Usaha berupa tindakan-tindakan paksa untuk merealisasikan putusan kepada yang berhak menerima dari pihak yang dibebani kewajiban yang merupakan eksekusi.[25]

Menurut R. Supomo adalah hukum yang mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat Negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyinya putusan dalam waktu yang ditentukan. [26]

B. SUMBER HUKUM EKSEKUSI

Hal menjalankan putusan hakim diatur dalam bahagian kelima mulai pasal-pasal 195 s. d. 224 HIR atau Stb. 1941 No. 44 yang berlaku di pulau Jawa dan Madura, sedang untuk daerah diluar pulau Jawa dan Madura digunakan bahagian keempat pasal-pasal 206 s.d. 25 RBg atau Stb. 1927 No. 227. Peraturan ini tidak hanya mengatur tentang menjalankan eksekusi putusan pengadilan saja akan tetapi juga memuat pengaturan tentang upaya paksa dalam eksekusi yakni sandera, sita eksekusi, upaya lain berupa perlawanan (Verzet) serta akta otentik yang memiliki alasan eksekusi yang dipersamakan dengan putusan yakni akta grosse hipotik dan surat hutang dengan kepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.[27]

Dalam Undang-undang (darurat) No. 1 tahun 1951 tidak terdapat perkecualian terhadap berlakunya hukum acara perdata sehingga berlakulah penuh kedua Undang-undang mengenai acara perdata.[28]

Cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi diatas diatur mulai pasal 195 sampai pasal 224 HIR, namun pada saat sekarang tidak semua ketentuan pasal-pasal tadi berlaku secara efektif. Yang masih benar-benar berlaku efektif terutama pasal 195 sampai pasal 208 dan pasal 224 HIR. Sedangkan pasal 209 sampai pasal 222 HIR yang mengatur tentang “Sandera”, tidak lagi diperlakukan secara efektif. Seorang debitur yang dihukum “Disandera” sebagai upaya memaksa sanak keluarganya melaksanakan pembayaran menurut putusan pengadilan.[29]

Surat Edaran Mahkamah Agung No.2/1964 tanggal 22 Januari 1964 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04/1975 tanggal 1 Desember 1975 membekukan keberlakuan pasal 209 sampai dengan pasal 222 HIR, karena sandera bertentangan dengan salah satu sila dari dasar falsafah negara Indonesia, yaitu bertentangan dengan sila Prikemanusiaan, salah satu dari Pancasila. Oleh karena itu berdasarkan Surat Edarannya diatas Sandera dilarang untuk diperlakukan (vide putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Pebruari 1975 Reg. No. 951 K/Sip/1974, termuat dalam “DIAN YUSTISIA’, Pengadilan Tinggi Bandung, 1978, hal. 378-382).[30]

Selain peraturan peraturan di atas masih ada peraturan lain yang dapat menjadi dasar penerapan eksekusi yaitu :

1.    Undang-undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, pasal 33 ayat (4) yaitu tentang kewajiban hukum yang bersendikan norma-norma moral, dimana dalam melaksanakan putusan pengadilan diusahakan supaya prikemanusiaan dan prikeadilan tetap terpelihara.

2.    Pasal 33 ayat (3) UU No. 14 tahun 1970 juncto pasal 60 UU No. 2 tahun 1985 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa yang melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata adalah panitera dan jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.

3.    Mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Agama  diatur dalam Stb.1982 No. 152 pasal 2 ayat (5) menyatakan, sesudah itu keputusan dapat dijalankan menurut aturan-aturan biasa tentang menjalankan keputusan-keputusan Pengadilan Umum dalam perkara ini dan Stb. 1937 No. 63-639, pasal 3 ayat (5) alinea 3 berbunyi, sesudah itu keputusan dapat dijalankan menurut aturan-aturan menjalankan keputusan Sipil Pengadilan Negeri (Peraturan Pemerintah No. 45/1957 pasal 4 ayat (5) dan pasal-pasal lain yang berhubungan).

4.    Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 yang disempurnakan pasal 5 dinyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi.

5.    SEMA No. 4 Tahun 1975 menyatakan bahwa penyanderaan ditujukan pada orang yang sudah tidak mungkin lagi dapat melunasi hutang-hutangnya dan kalau disandera dan karena itu kehilangan kebebasan bergerak, ia tidak lagi ada kesempatan untuk berusaha mendapatkan uang atau barang-barang untuk melunasi hutangnya.[31]

C. ASAS-ASAS EKSEKUSI

C.1. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap.

Tindakan eksekusi biasanya baru menjadi suatu masalah apabila pihak yang kalah ialah pihak Tergugat, dalam tahap eksekusi kedudukannya menjadi pihak tereksekusi. Sedang bila pihak Penggugat yang kalah dalam perkara pada lazimnya, bahkan menurut logika tidak ada putusan yang perlu dieksekusi. Hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan status para pihak dalam suatu perkara. Pihak penggugat bertindak selaku pihak yang meminta kepada pengadilan agar pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan rumah atau sebidang tanah, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu atau membayar sejumlah uang. Salah satu hukuman seperti itulah yang selalu terdapat dalam putusan, apabila gugatan penggugat dikabulkan oleh pengadilan dan harus dipenuhi dan ditaati pihak tergugat sebagai pihak yang kalah. Oleh karena itu bila kita berbicara mengenai eksekusi putusan adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat  kepada tergugat.

Tidak terhadap semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, artinya tidak terhadap semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Putusan yang belum dapat dieksekusi adalah putusan yang belum dapat dijalankan. Pada prinsipnya hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dapat dijalankan.

Pada asasnya putusan yang dapat dieksekusi adalah Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud  hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara. Hal ini disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti yaitu, hubungan hukum itu  mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (Pihak tergugat) baik secara sukarela maupun secara paksa dengan  bantuan kekuatan umum.[32]

Dari keterangan diatas dapat dikatakan bahwa, selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum yang  tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pihak tergugat (yang kalah), tidak mau mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

Pengecualian terhadap asas ini dimana eksekusi tetap dapat dilaksanakan walaupun  putusan tersebut  belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Undang-undang adalah :

a. Pelaksanaan Putusan lebih dahulu

Menurut Pasal 180, ayat (1) HIR, eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh  kekuatan hukum yang tetap. Pasal ini memberi hak kepada Penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih  dahulu, sekalipun terhadap putusan  itu pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi.

Syarat-syarat yang ditetapkan untuk mengabulkan putusan serta merta jumlahnya terbatas dan jelas tidak bersifat imperatif.  Syarat-syarat itu berupa :

a.1. Adanya  akta otentik atau tulisan tangan yang menurut Undang-undang    mempunyai   kekuatan bukti.

a.2. Ada putusan  lain yang sudah ada dan sudah mempunyai kekuatan hukum pasti.

a.3. Ada  gugatan provisi yang dikabulkan.

a.4. Sengketa yang ada sekarang mengenai bezitsrecht.[33]

 

 

b. Pelaksanaan putusan provisi

Pasal 180 ayat (1) HIR juga mengemal putusan provisi yaitu tuntutan lebih dahulu  yang bersifat  sementara mendahului  putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan  provisi, maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan (dieksekusi) sekalipun perkara pokoknya belum diputus (mendahului).

c. Akta Perdamaian.

Pengecualian ini diatur dalam pasal 130 HIR akta perdamaian yang dibuat dipersidangan oleh hakim dapat dijalankan eksekusi tak ubahnya seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maka sejak tanggal lahirnya akta perdamaian telah melekat pulalah kekuatan eksekutorial pada dirinya walaupun ia tidak merupakan putusan pengadilan yang memutus sengketa.

d. Eksekusi terhadap Grosse Akta

Sesuai Pasal 224 HIR eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang  dibuat oleh para pihak. Pasal ini memperbolehkan eksekusi terhadap perjanjian, asal perjanjian itu berbentuk grosse akta. Jadi perjanjian dengan bentuk grosse akta telah dilekati oleh kekuatan eksekutorial.[34]

C. 2. Putusan  Tidak dijalankan secara Sukarela.

Dua cara menjalankan isi putusan, yaitu :

C.2.a. Secara sukarela

Pihak yang kalah (tergugat) memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan pengadilan.  Tergugat tanpa paksaan dari pihak manapun, menjalankan pemenuhan hubungan hukum yang dijatuhkan kepadanya. Oleh karena pihak tergugat dengan sukarela  memenuhi isi putusan kepada penggugat, berarti  isi putusan telah selesai dilaksanakan maka  tidak diperlukan lagi tindakan paksa kepadanya (eksekusi).

Untuk  menjamin pelaksanaan isi putusan  secara sukarela maka hendaknya pengadilan membuat berita acara pemenuhan putusan secara sukarela dengan disaksikan dua orang saksi yang dilaksanakan ditempat putusan tersebut dipenuhi  dan   ditandatangani oleh jurusita pengadilan, dua orang saksi dan para pihak sendiri (Penggugat dan  Tergugat). Maksudnya agar kelak ada pembuktian yang dapat dijadikan  pegangan oleh hakim.

Keuntungan  menjalankan amar putusan  secara sukarela adalah terhindar dari pembebanan biaya eksekusi dan kerugian moral.

C.2.b. Menjalankan putusan dengan jalan eksekusi

Terjadi bila pihak yang kalah tidak mau menjalankan amar putusan secara sukarela,  sehingga diperlukan tindakan paksa yang disebut eksekusi agar pihak yang kalah  dalam hal ini tergugat mau menjalankan isi putusan pengadilan.

Pengadilan dapat mengutus jurusita Pengadilan untuk  melakukan eksekusi bahkan  bila diperlukan dapat  dimintakan  bantuan kekuatan umum. Kerugian yang harus ditanggung oleh tergugat adalah harus membayar biaya  eksekusi yang untuk saat ini relatif mahal, disamping itu dia juga harus menanggung beban moral yang tidak sedikit.

 

C.3. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat kondemnator

Maksud putusan yang bersifat kondemnator adalah putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “Penghukuman”, sedang putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung  unsur penghukuman tidak dapat  dieksekusi (Non-eksekutabel).

Menurut sifatnya amar atau diktum  putusan dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu :

a)     Putusan Condemnator, yaitu  yang amar putusannya berbunyi    “ Menghukum dan seterusnya”;

b)     Putusan Declarator, yaitu yang amar putusannya menyatakan suatu keadaan sebagai sesuatu keadaan yang sah menurut hukum,  dan

c)     Putusan yang Konstitutif, yaitu   yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru.[35]

Putusan yang bersifat kondemnator biasanya terwujud  dalam perkara yang berbentuk Contentiosa (kontentiosa) dengan ciri-ciri :

1.

2.

 

3.

 

Berupa sengketa atau perkara yang bersifat partai

Ada pihak penggugat  yang bertindak mengajukan gugatan  terhadap pihak tergugat, dan

Proses pemeriksaannya berlangsung secara Contradictoir, yakni pihak penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk sanggah menyanggah.[36]

 

 

C. 4. Eksekusi  atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri

Asas ini diatur dalam pasal 195 ayat(1) HIR yaitu jika ada putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh  satu Pengadilan Negeri, maka eksekusi atas putusan tersebut berada di bawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan  Negeri yang bersangkutan. Eksekusi secara nyata dilakukan oleh Panitera atau jurusita  berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri yang dituangkan dalam  bentuk surat penetapan. Tanpa surat penetapan syarat formal eksekusi belum mamadai. Perintah eksekusi menurut  Pasal 197 ayat (1) HIR mesti dengan surat penetapan, tidak diperkenankan secara lisan dan ini merupakan syarat imperatif. Bentuk ini sangat  sesuai dengan tujuan penegakan dan kepastian hukum serta pertanggungjawabannya. Karena dengan adanya surat penetapan maka akan tampak  jelas dan terinci batas-batas eksekusi yang  akan dijalankan oleh jurusita  dan panitera, disamping hakim akan mudah melakukan pengawasan terhadap eksekusi tersebut.[37]

 

D. MACAM-MACAM EKSEKUSI

D. 1. Eksekusi yang  diatur dalam pasal 196 HIR dan seterusnya dimana seorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.

Apabila seseorang enggan untuk  dengan sukarela memenuhi bunyi putusan dimana ia dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka apabila sebelum putusan dijatuhkan telah  dilakukan sita jaminan, maka  sita jaminan itu setelah dinyatakan sah dan berharga menjadi sita eksekutorial. Kemudian eksekusi dilakukan dengan cara melelang barang milik orang yang dikalahkan, sehingga mencukupi jumlah yang harus dibayar menurut putusan hakim dan  ditambah semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan putusan tersebut.

Apabila sebelumnya belum dilakukan  sita jaminan, maka eksekusi dilanjutkan dengan menyita sekian banyak barang-barang bergerak, apabila tidak cukup juga barang-barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan sehingga cukup untuk membayar  jumlah  uang yang harus dibayar  menurut putusan beserta biaya-biaya pelaksanaan putusan tersebut. Penyitaan yang dilakukan ini disebut sita eksekutorial.

 

D. 2. Eksekusi yang diatur dalam pasal 225 HIR, dimana seorang dihukum untuk

melaksanakan suatu perbuatan.

Pasal 225 HIR mengatur tentang beberapa hal mengadili perkara  yang istimewa. Apabila sesorang dihukum untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu tetapi ia tidak mau melakukannya maka hakim tidak dapat memaksa terhukum untuk melakukan pekerjaan tersebut, akan tetapi hakim dapat menilai perbuatan tergugat dalam jumlah uang, lalu tergugat dihukum untuk membayar sejumlah  uang untuk mengganti pekerjaan yang harus dilakukannya berdasarkan putusan hakim terdahulu. Untuk menilai besarnya penggantian ini adalah wewenang Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Dengan demikian maka dapatlah dianggap bahwa putusan hakim yang semula tidak berlaku lagi, atau dengan lain perkataan putusan yang semula ditarik kembali, dan Ketua Pengadilan Negeri mengganti putusan tersebut dengan putusan lain. Perubahan putusan ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negri yang  memimpin eksekusi tersebut, jadi tidak didalam sidang terbuka.

D. 3. Eksekusi riil yang dalam praktek banyak dilakukan akan tetapi tidak diatur

dalam HIR

Perihal ini tidak diatur dalam HIR pasal 200 ayat(11) yang mengatur lelang menyebut eksekusi  riil.

“ Jika perlu dengan pertolongan Polisi, barang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang yang dijual barangnya serta olah sanak saudaranya.”

Pasal ini memberi petunjuk sedikit tentang bagaimana eksekusi riil harus dijalankan. Pengosongan dilakukan oleh jurusita apabila perlu dibantu oleh beberapa anggota Polisi atau anggota Polisi Militer, apabila yang dihukum untuk melakukan pengosongan rumah  itu anggota ABRI misalnya.

Meskipun eksekusi riil tidak diatur secara baik dalam HIR, eksekusi riil sudah lazim dilakukan, oleh karena dalam praktek sangat diperlukan.[38]

 

E. TAHAP-TAHAP/PROSEDUR PERMOHONAN EKSEKUSI GROSSE AKTA HAK TANGGUNGAN

Sebelum mengajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri harus disiapkan surat permohonan eksekusi. Surat permohonan eksekusi ini diajukan  kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan pilihan hukum yang tertera dalam akta Hak Tanggungan dengan dilampiri dokumen-dokumen hukum yang diperlukan. Dokumen-dokumen hukum yang diperlukan adalah :

1)   Asli Surat Kuasa dari kreditur yang bersangkutan bila yang mengajukan permohonan adalah kuasa dari Kreditur.

2)   Copy Perjanjian Kredit dan atau Akta Pengakuan Hutang beserta perpanjangan-perpanjangannya dan/atau perubahan-perubahan perjanjian kredit tersebut yang telah di nazegling (Pemateraian di Kantor Pos).

3)   Copy Sertifikat hak atas tanah berikut dengan dokumen kelengkapannya (Misalnya Ijin Mendirikan Bangunan, jika ada) yang telah di nazegel Kantor Pos..

 

4)   Copy Sertifikat Hak Tanggungan (Berikut dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan) yang telah di nazegling.

5)   Copy Surat Kuasa untuk Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang telah di Nazegling (jika ada).

6)   Copy Surat Peringatan/teguran kepada debitur yang telah di nazegling.

7)   Copy Catatan/ Pembukuan Bank yang membuktikan besarnya jumlah hutang debitur (Outstanding) yang telah di nazegling.[39]

E.1. AANMANING

Setelah permohonan diajukan dan surat kuasa khusus di daftarkan dan pengadilan menganggap permohonan tersebut dapat diterima, maka Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan Aanmaning (Tegoran/peringatan) kepada Debitur dan atau penjamin. Pengertian Aanmaning dihubungkan dengan menjalankan putusan menurut M. Yahya H. adalah merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri berupa “Teguran” kepada tergugat agar tergugat menjalankan isi putusan pengadilan dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Mengenai tenggang waktu peringatan, Pasal 196 HIR menentukan batas maksimum yaitu delapan (8) hari sejak debitur dipanggil untuk menghadap peringatan adalah :

1)   Dalam batas waktu yang diberikan diharapkan debitur dapat menjalankan putusan secara sukarela.

2)   Bila tidak terlaksana, maka sejak itu putusan sudah dapat dieksekusi dengan paksa.[40]

Isi teguran harus sesuai dengan seluruh bunyi amar putusan yang bersifat penghukuman. Peneguran tidak perlu dilakukan dalam sidang terbuka, karena tidak merupakan pemeriksaan terhadap sengketa lagi dan persoalannya tinggal mengenai pelaksanaan putusan tentang sengketa itu. Setiap teguran dilakukan dengan membuat berita acara, maksudnya agar memenuhi syarat yuridis (sebagai alat bukti bahwa peneguran telah dilakukan).[41]

Berapa orang dan siapa-siapa yang akan ditegur dapat diketahui dari surat permohonan yang dalam amar putusan juga dikutip atau dikurangi, akan tetapi tidak selalu semua yang dihukum sama orangnya dengan pihak-pihak dalam permohonan. Tereksekusilah sebagai pihak yang sebenarnya bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan putusan dan ia pula yang memikul tanggung jawab terhadap orang lain yang ada hubungan dengannya sebagai pihak.[42]

Pemanggilan harus memenuhi syarat syah yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu minimal 3 hari kerja, dan disampaikan kepada yang berhak atau kepala desa/Lurah setempat bila yang bersangkutan tidak ada. Pemanggilan yang tidak berhasil dapat diulangi sampai dua kali atau langsung dilanjutkan proses eksekusinya.[43]

E.2.1. SITA EKSEKUSI

Apabila batas waktu yang diberikan kepada Debitur dan atau Penjamin untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara sukarela telah lewat waktu (tidak ada pelunasan/perdamaian), maka selanjutnya Bank/Kreditur mengajukan permohonan Sita Eksekusi atas tanah yang dijaminkan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Penetapan sita eksekusi merupakan lanjutan dari penetapan aanmaning, dan harus disusul dengan tahap penetapan penjualan umum/lelang oleh jawatan tersendiri dan setiap proses dibarengi dengan tata cara serta syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Secara garis besar ada dua macam cara peletakan sita yaitu Sita Jaminan dan Sita eksekusi.

Sita Jaminan mengandung arti bahwa, untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan dikemudian hari barang-barang yang disita tidak dapat dialihkan, diperjual belikan atau dengan jalan lain dipindah tangankan kepada orang lain. Ada dua macam Sita Jaminan yaitu Sita Conservatoir (Conservatoir beslag) yaitu sita jaminan terhadap barang-barang milik tergugat baik yang bergerak atau yang tidak bergerak selama proses berlangsung, terlebih dahulu disita atau dengan lain perkataan bahwa barang-barang tersebut tidak dapat dialihkan, diperjual-belikan atau dengan jalan lain dipindah tangankan kepada orang lain. Jenis Sita Jaminan yang lain adalah Sita Revindicatoir (Revindicatoir beslag), yaitu bukan hanya barang-barang tergugat saja yang dapat disita, akan tetapi juga terhadap barang-barang bergerak milik pihak penggugat sendiri yang ada pada penguasaan tergugat juga dapat diletakkan sita jaminan.[44]

Sita Eksekusi adalah sita yang ditetapkan dan dilaksanakan setelah suatu perkara mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.[45]

Ada dua macam sita eksekusi, yaitu  Sita Eksekusi yang langsung, adalah sita eksekusi yang langsung diletakkan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik debitur atau termohon eksekusi. Sehubungan dengan pelaksanaan grosse akta hipotik atau grosse akta hak tanggungan yang berkepala Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau sita eksekusi lanjutan apabila barang-barang yang disita sebelumnya dengan sita conservatoir, yang dalam rangka eksekusi telah berubah menjadi sita eksekusi dan dilelang, hasilnya tidak cukup untuk membayar jumlah uang yang harus dibayar berdasarkan putusan pengadilan, maka akan dilakukan sita eksekusi lanjutan terhadap barang-barang milik tergugat untuk kemudian di lelang. Jenis sita eksekusi yang lain adalah Sita Eksekusi yang tidak langsung, adalah sita eksekusi yang berasal dari sita jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga dan dalam rangka eksekusi otomatis berubah menjadi sita eksekusi. Dalam rangka eksekusi dilarang untuk menyita hewan atau perkakas yang benar-benar dibutuhkan oleh tersita untuk mencari nafkah (Pasal 197 ayat (8) HIR).[46]

Letak perbedaan yang paling pokok antara sita jaminan dan sita eksekusi adalah pada tahap proses pemeriksaan perkara. Pada Sita Jaminan, tindakan paksa perampasan hak untuk ditetapkan sebagai jaminan kepentingan penggugat dilakukan pada saat proses pemeriksaan perkara, sedangkan sita eksekusi penyitaan yang bertujuan menempatkan harta kekayaan tersebut sebagai jaminan kepentingan pembayaran sejumlah uang kepada penggugat/pemohon dilakukan pada tahap proses perkara yang bersangkutan sudah mempunyai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan penyitaan dilakukan pada tahap proses eksekusi.[47]

Makna sita eksekusi yang dapat dirangkum dari Pasal 197 dengan Pasal 200 ayat (1) HIR, adalah Penyitaan harta kekayaan termohon/debitur setelah dilampaui tenggang masa peringatan. Penyitaan sita eksekusi dimaksudkan sebagai penjamin jumlah uang yang harus dibayarkan kepada pihak pemohon (Kreditur/bank). Cara untuk melunasi pembayaran jumlah uang tersebut dengan jalan menjual lelang harta kekayaan termohon yang telah disita. Perampasan harta kekayaan debitur/Termohon eksekusi adalah sebagai dana pembayaran sejumlah uang yang dihukumkan kepadanya.[48]

E.2.2. TATA CARA SITA EKSEKUSI

1. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Negeri

Merupakan syarat formal pertama, surat perintah tersebut berupa surat penetapan sita ekseskusi yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri. Sebab timbul atau keluarnya Surat Penetapan tersebut adalah :

a)    Termohon tidak mau menghadiri panggilan  peringatan tanpa alasan yang syah.

b)   Termohon tidak memenuhi putusan selama masa peringatan.

2. Dilaksanakan Panitera atau Juru Sita

Surat perintah/penetapan sita eksekusi berisi  perintah kepada panitera atau juru sita untuk menyita sejumlah atau seluruh harta kekayaan termohon yang jumlahnya disesuaikan dengan patokan dasar yang ditentukan Pasal 197 ayat (1) HIR Isi pokok surat perintah sita eksekusi adalah  :

  • Penunjukan nama pejabat yang diperintahkan
  • rincian jumlah barang yang hendak disita eksekusi.

Undang-undang memisahkan fungsi Ketua Pengadilan Negeri dengan panitera atau juru sita. Ketua Pengadilan Negeri berfungsi sebagai pejabat yang memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi (Pasal 195 ayat (1) HIR), sedangkan Panitera atau juru sita sebagai pejabat yang menjalankan eksekusi secara  mutlak. Pejabat yang terlibat dalam eksekusi merupakan satu kesatuan yang utuh, baik dalam pelaksanaan  maupun pertanggungjawabannya.

3. Pelaksanaan dibantu Dua Orang Saksi

Merupakan syarat formal, baik pada sita jaminan maupun pada sita eksekusi, sesuai pasal 197 ayat (6) HIR. Bila syarat ini tidak dipenuhi akibatnya sita eksekusi dianggap tidak sah. Kedua orang saksi mempunyai fungsi rangkap yaitu berkedudukan sebagai pembantu dan sekaligus saksi pelaksanaan sita eksekusi. Agar syarat formal terpenuhi maka kedua orang pembantu yang menyaksikan jalannya pelaksanaan sita eksekusi harus mencantumkan nama, tempat tinggal, dan pekerjaan kedua saksi dalam berita acara sita eksekusi. Kedua orang saksi ikut menandatangani asli dan salinan berita acara sita eksekusi, sebagai syarat sah berita acara Sita Eksekusi. Syarat penunjukan saksi sesuai Pasal 197 ayat (7) HIR adalah: telah berusia 21 tahun, berstatus penduduk Indonesia, dan memiliki sifat jujur atau dapat dipercaya, umumnya diambil dari pegawai Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

4. Sita Eksekusi Dilakukan di Tempat

Berdasarkan Pasal 197 ayat (5),(9) HIR tata cara pelaksanaan sita eksekusi menentukan persyaratan tentang keharusan pelaksanaan sita dilakukan di tempat terletaknya barang yang hendak di sita.Hal ini disyaratkan agar panitera atau juru sita dapat melihat sendiri jenis atau ukuran dan letak barang yang akan disita bahkan harus dapat memastikan bahwa barang tersebut benar-benar milik termohon, hal ini disebabkan penyitaan berdasarkan rekaan tidak dibenarkan.

5. Pembuatan Berita Acara Sita Eksekusi

Merupakan satu-satunya bukti otentik kebenaran sita eksekusi. Sita eksekusi sebagai tahap awal menuju penyelesian  eksekusi merupakan tindakan yustisial yang harus bisa dipertanggung jawabkan Ketua Pengadilan Negeri dan juru sita. Tanpa berita acara, sita eksekusi dianggap tidak pernah  terjadi.

Hal penting yang harus tercantum  dalam Berita Acara Sita Eksekusi adalah :

  • Memuat nama, pekerjaan, dan tempat tinggal kedua orang saksi.
  • Merinci secara lengkap semua tindakan yang dilakukan.
  • Ditandatangani Pejabat pelaksana dan kedua orang saksi.
  • Tidak diharuskan hukum ikutnya pihak tersita atau kepala desa menandatangai berita acara.
  • Pemberitahuan isi berita acara kepada pihak tersita, maksudnya untuk perlindungan hukum.

6. Penjagaan Yuridis Barang yang Disita

Berdasarkan Pasal 197 ayat (9) HIR, penjagaan dan penguasaan barang sita eksekusi tetap berada ditangan tersita, sebab bila  penjagaan dan penguasaan barang yang disita diberikan  kepada pemohon sita maka seolah-olah sita itu sekaligus langsung menjadi eksekusi. Pihak tersita tetap bebas memakai dan menikmatinya sampai pada saat dilaksanakan penjualan lelang. Penempatan barang sita  eksekusi tetap diletakkan di tempat mana barang itu disita, tanpa mengurangi kemungkinan memindahkannya ke tempat lain dengan alasan demi keselamatan barang sitaan. Penguasaan penjagaan disebut secara tegas dalam  berita acara sita, sebagai syarat formal hak penjagaan.

Sepanjang barang yang habis dalam pemakaian, tidak boleh dipergunakan  dan  dinikmati tersita.

7. Ketidakhadiran Tersita Tidak Menghalangi Sita Eksekusi.

syarat-syarat yang paling pokok mendukung keabsahan tata cara sita eksekusi antara lain :

Barang yang disita benar-benar milik pihak tersita (termohon)

Mendahulukan penyitaan barang yang bergerak, dan apabila tidak mencukupi baru dilanjutkan terhadap barang yang tidak bergerak, sampai mencapai batas jumlah yang dihukum kepada penggugat.

Tata cara pengumuman Sita Eksekusi, pengumuman ini khusus mengenai sita yang diletakkan terhadap barang yang tidak bergerak, sedang terhadap barang yang bergerak tidak diperlukan syarat pengumuman sita (Pasal 198 ayat (1) HIR). Tata cara yang ditentukan dalam pasal 198 ayat (1) HIR terdiri dari dua instansi, yaitu :

1.    Mendaftarkan berita acara sita dikantor yang berwenang untuk itu dengan cara “menyalin” berita acara sita dalam daftar yang ditentukan :

  • Di Kantor Pendaftaran Tanah (Agraria), apabila tanah yang disita bersertifikat(Stb.1834 No. 27 Jo. PP No. 10/1961)
  • Dikantor kepala desa dalam buku Letter C, apabila tanah yang disita belum memiliki sertifikat (Stb. 1834 No. 27)
  • Mencatat jam, hari, bulan, dan tahun pengumuman penyitaan

 

2. Pejabat  pelaksana sita eksekusi, memerintahkan  kepala desa mengumumkan penyitaan barang yang telah disita dengan cara :

 

  • Pengumuman menurut kebiasaan setempat, dengan maksud agar penyitaan diketahui secara luas oleh masyarakat sekitarnya.

 

Setelah sita eksekusi diumumkan dengan cara mendaftarkan berita acara sita dikantor yang berwenang barulah sita tersebut mempunyai kekuatan hukum  mengikat terutama pada pihak ketiga disamping sita eksekusi tersebut sudah sah secara formal serta kekuatan hukum mengikatnya berlaku kepada semua pihak. Begitu suatu sita eksekusi dikatakan mempunyai daya ikat maka terhadap sita eksekusi tersebut tidak dapat tergoyahkan dan mempunyai kekuatan eksekutorial.[49]

E.3.1. LELANG

Setelah pengadilan mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi berikut Berita Acara Sita Eksekusi, dan  terhadap pelaksanaan sita eksekusi itu telah berdaya ikat, maka Bank/Kreditur dapat segera mengajukan permohonan lelang kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Pengertian lelang berdasarkan Pasal 200 ayat(1) HIR dikaitkan dengan Pasal 1 Peraturan Lelang (LN. 1908 No. 189) secara terperinci adalah : Penjualan di muka umum harta kekayaan  termohon yang telah di sita eksekusi atau dengan kata lain menjual di muka umum barang sitaan milik termohon (debitur), yang dilakukan di depan juru lelang atau penjualan lelang dilakukan dengan perantaraan atau bantuan kantor lelang (juru lelang) dan cara penjualannya dengan jalan harga penawaran semakin meningkat, atau semakin menurun melalui penawaran secara tertulis (penawaran dengan pendaftaran).

Pengadilan Negeri yang hendak melakukan eksekusi pembayaran sejumlah uang harus meminta bantuan kantor lelang untuk menunjuk seorang pejabat juru lelang menjual barang yang disita (Pasal 1 a Peraturan Lelang LN 1908 No. 189), pengecualian

 

ketentuan tersebut diatur dalam pasal dan ayat yang sama yaitu “Dengan peraturan pemerintah penjualan lelang dapat dibebaskan dari campur tangan juru lelang”. Pasal 2 LN. 1908 No.189 memberikan hak pada juru lelang untuk menunjuk kuasa menggantikannya, dan perbuatannya itu tidak membuat batal lelang yang dilakukan.[50]

Penentuan penjual lelang sangat penting sebab penjual lelanglah yang berhak menentukan syarat-syarat penjualan lelang (Pasal 200 ayat(1) HIR dan Pasal 1 b beserta Pasal 21 Peraturan Lelang) yaitu pejabat atau orang yang ditentukan undang-undang dan peraturan yang diberi kuasa mewakili pemilik untuk menjual lelang suatu barang . Pada eksekusi penjualan lelang menurut pasal 195, 196 dan 197 ayat(1), serta 224 HIR  pihak penjual lelang adalah Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Negeri. Dengan kata lain undang-undang memberi kuasa kepada Ketua Pengadilan Negeri menjual lelang barang harta kekayaan termohon, guna memenuhi pembayaran kepada pihak pemohon. Sedang menurut Pasal 4 dan 5 UU No. 49 Prp tahun 1960 PUPN bertindak sebagai penjual mewakili pihak debitur.[51][52]

E.3.2. TATA CARA PENGAJUAN  LELANG

Pasal 5 kalimat pertama Peraturan lelang menyatakan “Seorang yang bermaksud mengadakan penjualan di muka umum memberitahukan hal itu kepada juru lelang, dan dalam pemberitahuan itu disebutkan kapan hari penjualan ingin dilakukan”. Kalimat kedua pasal 5 diatas menegaskan bahwa permintaan lelang yang diterima kantor lelang ditulis dalam daftar sehingga yang berkepentingan dapat melihat hal-hal sehubungan dengan permintaan lelang, tujuannya selain memenuhi fungsi administratif juga memberi kesempatan bagi pihak yang berkepentingan melihat dan meneliti surat- surat yang bersangkutan. Kalimat ketiga pasal yang sama menyatakan bahwa pada prinsipnya kantor lelang terikat pada hari yang ditentukan oleh peminta lelang sepanjang hal itu sesuai dengan aturan khusus yang dikeluarkan Menteri Keuangan.

Dokumen yang harus disampaikan ke Kantor Lelang untuk melaksanakan pelelangan berdasarkan grosse akta hak tanggungan adalah :

  • Surat permintaan lelang
  • Sertifikat Hak Tanggungan
  • Somasi(Peringatan) min. 30 hari sebelum pelelangan
  • Syarat penjualan lelang dari penjual
  • Grosse Akta Hak Tanggungan
  • Sertifikat Tanah
  • Pengumuman lelang 2 kali 15 hari di surat kabar
  • Jumlah rincian hutang

 

Pasal 7 Peraturan Lelang menegaskan bahwa juru lelang tidak berwenang menolak permintaan lelang sepanjang permintaan masih meliputi kawasan daerah hukum kantor lelang yang bersangkutan.

Pasal 200 ayat (4) HIR memberikan hak kepada pihak tereksekusi dalam hal ini debitur untuk mengatur urutan penjualan barang yang akan dijual, tetapi hak yang diberikan  hanya sebatas itu saja.

Yang berhak menentukan syarat-syarat lelang adalah penjual lelang yaitu Pengadilan Negeri tetapi pemberian syarat itu dibatasi oleh Tambahan Lembaran Negara No. 4299 yaitu, harus berpedoman dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan Peraturan Lelang. Hak Penjual Lelang selain menentukan syarat penjualan adalah menentukan cara pelelangan dan mengubah cara pelelangan terhadap barang yang telah dilelang, apabila penjual belum meluluskan penjualan lelang yang bersangkutan. Syarat-syarat lelang yang diatur dalam Peraturan Lelang No.189 tahun 1908 antara lain :

a)    Penawaran dilakukan melalui pendaftaran (pasal 9 alinea kedua) dengan menulis nama, pekerjaan dan harga penawaran dengan rupiah dan ditandatangani oleh yang bersangkutan ke kantor lelang setempat, akan tetapi ketentuan ini dapat disimpangi.

b)   Seorang peminat hanya dibolehkan mengajukan satu surat penawaran (pasal 9 alinea ketiga).

c)    Peminat menyetorkan panjar lebih dulu, sebagai tanda kesungguhannya secara lunas tunai dalam jangka waktu tertentu ke tempat penjual atau kantor lelang.

d)   Bila patokan harga terendah tidak tercapai, penjualan lelang ditunda dan  akan diadakan pengumuman lelang lanjutan atas biaya debitur.

e)    Bila patokan harga terendah  tidak tercapai lelang dapat  dilanjutkan dengan penawaran langsung (terbuka dan lisan) secara  tawaran meningkat atau menurun dan  menyerahkan penetuan harga yang patut pada pihak penjual.

f)     Pembayaran dengan tunai, sesuai pasal 22 Jo.Pasal 29 Peraturan Lelang, berdasarkan praktek diberi batas waktu 24 jam.

Agar syarat penjualan lelang yang sah secara materil mengikat dan sah secara formal maka,syarat lelang yang bersangkutan harus dilampirkan pada surat permohonan  lelang ke kantor lelang dan syarat lelang harus terbuka untuk umum.

Harga patokan terendah adalah harga  yang dianggap sesuai dengan nilai barang yang ditentukan lebih dahulu (minimal 3 hari sebelum lelang) oleh   pengawas Kantor Lelang Negara (Pasal 9 alinea pertama) berdasarkan kepatutan, keadaan atau kondisi  barang yang hendak dilelang, faktor ekonomis. Disamping itu tujuannya adalah sebagai indikator harga penjualan lelang yang dapat disetujui dan dibenarkan. Tidak adanya patokan harga terendah tidak menyebabkan lelang menjadi batal, lelang yang telah dilakukan  adalah sah  demi melindungi kepentingan pembeli lelang yang beritikad baik.

Pembocoran patokan harga terendah kepada pihak lain (Pihak penjual, pemohon atau termohon lelang) dari pengawas kantor lelang mengakibatkan penjualan lelang batal.

Pengumuman lelang merupakan syarat formal penjualan lelang, tidak terpenuhinya syarat ini menyebabkan lelang batal demi hukum. Kantor lelang terlebih dahulu akan melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan atas dokumen-dokumen tanah yang akan dilelang dengan meminta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), selanjutnya Kantor Lelang mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri mengenai tanggal pelaksanaan lelang.[53]

Pengumuman lelang benda bergerak diatur dalam Pasal 200 ayat (6) HIR, yaitu jumlah Pengumuman tidak ditentukan, dilakukan pada waktunya maksudnya adalah dapat dilakukan sesaat setelah sita eksekusi atau mulai aanmaning bila benda tersebut sudah disita jaminan, pengumuman dilakukan menurut kebiasaan setempat, akan tetapi perlu diingat bahwa penjualan lelang paling cepat delapan hari dari tanggal penyitaan barang.

Pengumuman dan penjualan barang yang tidak bergerak diatur dalam Pasal 200 ayat (9) HIR hanya satu kali melalui surat kabar selambat-lambatnya 14 hari sebelum hari penjualan. Sedangkan Pasal 200 ayat (7) dikatakan pengumuman penjualan lelang barang yang bergerak jila bersamaan serentak dengan barang yang tidak bergerak mesti dilakukan 2 kali berturut-turut dengan selang minimum 15 hari.

tetapi dalam praktek Pengadilan Negeri menghendaki pengumuman lelang untuk benda tidak bergerak dilakukan 2 kali dengan selang 15 hari melalui surat kabar, dan pelaksanaan penjualan lelang sendiri baru bisa dilaksanakan 14  hari setelah pengumuman  kedua.

Bentuk penawaran lelang yang ada dan biasa digunakan penawaran tertulis, ditulis dalam bahasa Indonesia, dengan huruf latin, memuat dengan jelas identitas  penawar (nama, pekerjaan, tempat tinggal), ditandatangani penawar. Apabila patokan harga terendah belum tercapai penawaran dilanjutkan dengan penawaran lisan dengan syarat yang ditetapkan penjual.[54]

Lelang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Negeri, Kantor Lelang Negera atau di Lokasi tanah dan dipimpin oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri didampingi oleh Pejabat Kantor Lelang.

Pengaturan risalah lelang terdapat dalam Pasal 35 Peraturan Lelang. Yang dimaksud dengan risalah lelang adalah sama artinya dengan “berita acara’ Lelang, yang merupakan landasan otentik penjualan lelang, tanpa risalah lelang, lelang yang dilakukan dianggap tidak sah. Risalah lelang mencatat segala peristiwa yang terjadi pada penjualan lelang.

Yang membuat risalah lelang adalah juru lelang. Pola rincian isi risalah lelang telah diatur dalam pasal 37 Peraturan Lelang, yaitu terdiri dari :

A. Bagian Kepala, yang terdiri dari :

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

6.

7.

 

 

8.

Tanggal, bulan dan tahun “dengan huruf”

Nama kecil juru lelang atau  kuasanya

Nama tempat kedudukan juru lelang atau kuasanya

Nama kecil pemohon eksekusi,pekerjaan dan  tempat kediamannya

Nama atau kedudukan pihak penjual,dan atas dasar apa serta atas nama siapa penjualan lelang dilakukan, serta uraian tentang keyakinan juru lelang bahwa pihak penjual memang berhak untuk menjualnya

Tempat di mana penjualan dilangsungkan

Keterangan secara umum sifat barang yang hendak dilelang, khusus untuk benda tidak bergerak disebutkan lokasi, batas, dan status hak kepemilikannya sesuai bukti kepemilikannya

Uraian tentang syarat penjualan lelang yang ditentukan oleh pihak penjual

 

 

 

B.Bagian Badan, terdiri dari :

1.

2.

 

 

3.

Uraian jalannya pelelangan

Nama, pekerjaan dan tempat tinggal pembeli lelang (tempat penjualan lelang  apabila pembeli tidak tetap tempat kediamannya)

Besarnya harga penjualan lelang dengan angka dengan penjelsana bahwa harga itu sesuai atau tidak dengan patokan harga yang diatur Pasal 9

 

C. Bagian Kaki, terdiri dari :

1.

2.

Menyebutkan jumlah barang yang laku (terjual)

Menyebut sisa barang yang ada

 

Bila pembeli bertindak untuk dan atas nama kuasa maka surat kuasanya dilampirkan dan dicatat dalam berita acara, sedang bila pemberian kuasa itu secara lisan maka diterangkan dalam berita acara.

Penandatanganan risalah lelang berdasarkan pasal 38 Peraturan Lelang ada dua cara yaitu :

1.    Penandatanganan setiap lembar oleh juru lelang yang bersangkutan (Pasal 28 ayat(1)), bila tidak dilakukan penjualan lelang dapat dibatalkan.

2.    Agar risalah lelang sempurna sebagai akta otentik, selain ketentuan diatas pada bagian akhir risalah lelang harus ditandatangani oleh  juru lelang dan pihak penjual. Ketidak  hadiran pihak penjual tidak mengakibatkan lelang tertunda, cukup dicatat dalam risalah lelang sebagai ganti tanda tangan pihak penjual yang tidak hadir.[55]

Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa  yang telah ditawar, beli olehnya. Apabila terjadi sesuatu yang kurang menyenangkan ia tidak dapat menarik diri kembali setelah pembeliannya disahkan dan melepaskannya semua hak untuk meminta ganti kerugian apapun. Pembeli juga tidak boleh menguasai  barang yang dibelinya sebelum ia melunasi uang pembelian yang terdiri dari harga pokok, bea lelang dan uang miskin.[56]

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

BUKU

Ali, Chidir.Yurisprudensi Tentang Hukum Pembuktian Jilid I.

Bandung : Binacipta, cet.I, 1981.

Ali, Chidir.Yurisprudensi Tentang Hukum Pembuktian Jilid II.

Bandung : Binacipta, cet.I, 1981.

Asser, C. Pengajian Hukum Belanda. Jakarta : Dian Rakyat,

cet.I, 1991.

——-Rechtspraakkoverzicht Bewijslastverdeling. Kluwer :

Gouda Quint bv-Arhem, 1995.

——-Bewijslatverdeling. Kluwer : Gouda Quint bv-Arhem,

1995.

Anser, W.D.H. Perubahan Hukum Acara Perdata Nederland. (Alih

Bahasa oleh Retnowulan Sutantio)Jakarta : Bina Justitia,

Mahkamah Agung, 1994.

 

Bidara.O . et.al. Hukum Acara Perdata. Cet.2. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1987.

Binawan Al Andang. Hukum, Hakim, Hikmat Catatan Tambahan Untuk Prof. Satjipto Rahardjo. Kompas tanggal 1 November 2002.

Budiarto, Ali.Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hutang Piutang.Cet.1. Jakarta : Ikahi. April 2000.

 

Bachar,Djazuli. EksekusiPutusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum. Cet. 2. Jakarta : CV. Akademika Pressindo Anggota IKAPI, 1995

Dijksterhuis H.L.G- Wieten. Bewijsrecht In Civiele

Procedure. Kluwer : Deventer, Tweede Druk, 1992.

 

Departemen Hukum dan Perundang-Undangan. Rancangan UU-RI Tentang Hukum Acara Perdata.Direktorat Perundangan-Undangan, Tahun 1999/2000.

Dirdjosisworo, Soedjono. Memorandum Hukum (Media Untuk Melatih Penulisnya Menerapkan Hukum Positif Dalam Meyelesaikan Perkara). Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

 

Harahap, M. Yahya. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Cet. 3. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Koesmojo, Ida. Peraturan Baru Hukum Pembuktian Dalam

Penyelesaian Perkara Perdata di Nederland. Jakarta : Bina

Justitia, 1994.

Koesnoe, Moh. Dasar-Dasar Ke-Tidak Pastian Hukum

Dalam Tata Hukum Kita Dewasa Ini (Suatu

Lintasan Tentang Dasar Perkembangannya)Majalah

Hukum Varia Peradilan No. 133,Oktober 1996.

Mulyadi, Lilik. Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara

Perdata Pada Praktek Pengadilan. Jakarta : Jambatan,

1996.

Mahkamah Agung RI. Abstrak Surat Petunjuk Mahkamah Agung RI Tahun 19511993. Jakarta:1997.

—– Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II.Cet.2. Proyek Pembinaan Tehnis Yudistisial Mahkamah Agung RI, 1997.

—– Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tim Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, 1996.

—– Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tim Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, 1997.

—– Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tim Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, 1998.

—– Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tim Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, 1999.

—– Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tim Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, 2000.

—– Abstrak Surat Petunjuk Mahkamah agung RI Tahun 1951-1993. Mahkamah Agung, 1997.

—–Himpunan Pranata Peradilan.Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, 1979.

—– Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tahun 1951-1978. Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, 1979.

—— Pendalaman Materi Hukum I,II dan III. Proyek Peningkaan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung RI, 1993.

 

 

Subekti, R. Hukum Acara Perdata. Cet. 3. Bandung : Bina Cipta, 1989.

 

 

Supomo, R. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Cet. 9. Jakarta : PT.  Pradnya Paramita, 1986.

 

Sutantio, Retno Wulan., Iskandar, Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek. Cet. IV. Bandung : Mandar Maju, 1989.

Sidharta, Bernard Arief. Refleksi Tentang Struktur Ilmu

Hukum. Bandung: Mandar Maju,1999.

Satrio, J. Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan, Pribadi

Penanggungan (Borgtoch) Dan Perikatan Tanggung

Menanggung. Bandung : P.T Citra Aditya Bakti, 1995.

Setiawan. Aneka Masalah hukum dan Hukum Acara

Perdata. Bandung : Alumni1992.

 

MAKALAH

Tampubolon, Thomas E. “Masalah Eksekusi Lelang dalam Praktek”. Makalah disampaikan pada Seminar Hak Tanggungan di Jakarta, 3 Juli 1993.

 

 

Teknis Peradilan Perkara Perdata. Bahan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Para Kepala Pengadilan Tingkat Pertama dari Semua Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia. Seminar diadakan di Bandung ,16-20 Januari 1994.

 

 

 


[1] Surat Edaran Menteri Dalam Negri No. 14 Tahun 1982 yang ditujukan kepada PPAT seluruh Indonesia.

[2] Putusan MA-RI No.531K/Sip/1973 tgl.25 Juli 1974 yang memberi fatwa: “Surat kuasa umum tak dapat dipakai sebagaimana surat kuasa khusus untuk berperkara diPengadilan”.

[3] Tim Redaksi Tatanusa . Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara kepailitan. Jakarta:PT. Tatnusa, cet. 1, thn. 1999.

[4] Soebijakto. Makalah yang disampaikan dalam Program Pendidikan Lanjutan Hukum Bidang Konsultan Hukum dan Kepengacaraan, September 1992-Januari 1993. FHUI.

[5] Ali Budiarto. Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Hutang Piutang.Jakarta: Ikahi, Cet. I., April 2000.

[6] Putusan Pengadilan Negri Suarabaya tanggal. 20 Maret 1979 No. 145/1978/Perdata jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal. 19 Maret 1984 No. 175/1983/Perdata jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal. 18 Februari 1988 No. 488K/Pdt/1986.

[7] Putusan MA-RI No. 431 K/Sip/1973 tgl. 9 Mei 1974.

[8] Loc. Cit.Tim Redaksi Tata Nusa.

[9] Putusan MA-RI No. 4 K/Rup/1958 tgl. 13 Desember 1958.

[10] Putusan MA-RI No. 2678 K/Pdt/1992 tgl. 27 Oktober 1994 jo Putusan Pengadilan Tinggi Aceh No. 41 K/Pdt/1992/PT. Aceh tgl. 13-4-1992 jo Putusan Pengadilan Negri Lhokseumawe No.477/Pdt/1991/PN. Lhokseumawe tgl. 19Nopember 1991.

[11] Putusan MA-RI No. 1149 K/Sip/1975 tgl. 17 April 1969 .

[12] Darwan Prinst, S.H. Strategi  Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata., PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1992, hal. 156.

[13] Rubini, S.H. dan Chaidir Ali, S.H. Pengantar Hukum Acara Perdata,penerbit: Alumni, Bandung,1974, hal. 105.

[14] Ridwan Syahrani, S.H.,Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum,penerbit: Pustaka Kartini, Jakarta,1988, hal. 83.

[15] Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia,penerbit: Liberty,Jogyakarta,1993,Hal. 174.

[16] Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum,cet. 1, (Jakarta :Sinar Grafika,1994), hal. 94,

[17] Retnowulan Soetantio dan Iskandar Oeripkartawinata,Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek,cet.8.(Jakarta: CV. Mandar Maju,1997), hal.149.

[18] sutantio,op.cit., hal 163.

[19] Supomo, Prof. Dr. , S.H., Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, (Jakarta, Pradnjaparamita, 1967) hal 39.

 

[20] Ibid.

[21] R. Soeroso,Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara, Proses Persidangan, cet. 1,(Jakarta: Sinar Grafika, 1994),hal.92.

[22] R. Subekti, Hukum Acara Perdata,Cet. 2, (Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1997), hal.171-172.

[23] M. Yahya Harahap, S.H., Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, cet.3, (Jakarta:PT. Gramedia,1991), hal. 1

[24] Prof. R. Subekti, S.H., Hukum Acara Perdata, cet. 3, (Bandung; Binacipta, 1989) hal.130.

[25] Djazuli Bachar, S.H., Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum, hal. 6

[26] Prof. Dr. R. Supomo, S.H., Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, cet. 9, (Jakarta :PT.Pradnya Paramita, 1986), hal 119

[27] Djazuli, Op.cit., hal 12

[28] ibid

[29] M.Yahya H. S.H.,Op.cit.,hal 2.

[30] Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., Iskandar Oeripkartawinata, S.H., Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, cet. VI.(Bandung:Mandar Maju, 1989), hal. 122

[31] Djazuli Op.cit, hal. 13-19

[32] M.Yahya.H. Op.cit. hal 6

[33] Djazuli, Op.cit.,hal 30

[34] M Yahya H. Op.cit.,hal. 7-9

[35] Prof. R.Subekti, S.H., Op.cit, hal 127

[36] M. Yahya H.Op.Cit., hal 12

[37] ibid, hal 18

[38] RetnoWulan, Iskandar, Op.cit.,123-122

[39] wawancara dengan staff DPK- KP Bank Danamon Indonesia.

[40] M. Yahya H., Op.cit.,hal 26-27

[41] Djazuli, Op.cit.,hal 74

[42] ibid.,hal 75

[43] Pasal 122dan 390 HIR

[44] Ny. Retnowulan S., Iskandar Oeripkartawinata, Op.cit., hal 91

[45] M. Yahya H.,Op.cit.,hal 62

[46] Teknis Peradilan Perkara Perdata, Bahan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Ri dengan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dari Semua Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, (Bandung: 16-20 Januari 1994), hal 30-31

[47] M. Yahya H. Op.cit., hal 62

[48] ibid.

[49] ibid.,hal 68-92

[50] ibid.,103

[51] ibid.,hal 107

[52] Op.cit., Djazuli Bachar, hal 64

[53] Thomas E. Tampubolon, SH, Masalah Eksekusi Lelang Dalam Praktek, Business Dinner Meeting AAI, Hotel Grand Hyatt, Jakarta, 3 Juli 1993.

[54] Op.cit. M. Yahya H., hal102-162.

[55] ibid,hal 189

[56] Bahan Rapat KerjaNasional Mahkamah Agung RI, Loc.cit., hal 44

Eksistensi Grasi dalam Perspektif Hukum Pidana

BAB I

PENDAHULUAN

1. A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (rechstsaat) dibuktikan dari ketentuan dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan Undang-undang Dasar 1945.[1] Ide negara hukum, terkait dengan konsep the rule of law dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey. Tiga ciri penting setiap negara hukum atau yang disebutnya dengan istilah the rule of law oleh A.V. Dicey, yaitu: 1) supremacy of law; 2) equality before the law; 3) due process of law.

Dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945, teori equality before the law termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Teori dan konsep equality before the law seperti yang dianut oleh Pasal 27 (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 sering dikatakan menganut sistem presidensiil, akan tetapi sifatnya tidak murni, karena bercampur baur dengan elemen-elemen sistem parlementer. Namun dengan empat perubahan pertama Undang-undang Dasar 1945, khususnya dengan diadopsinya sistem pemilihan presiden secara langsung, dan dilakukannya perubahan struktural maupun fungsional terhadap kelembagaan MPR, maka sistem pemerintahannya menjadi makin tegas menjadi sistem pemerintahan presidensiil murni[2]. Dalam sistem presidensiil yang murni, tidak perlu lagi dipersoalkan mengenai pembedaan atau pemisahan antara fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan, karena dalam pemerintahan presidensiil murni cukup memiliki presiden dan wakil presiden saja tanpa mempersoalkan kapan ia berfungsi sebagai kepala negara dan kapan sebagai kepala pemerintahan.

Di negara dengan tingkat keanekaragaman penduduknya yang luas seperti Indonesia, sistem presidensiil ini efektif untuk menjamin sistem pemerintahan yang kuat dan efektif. Namun seringkali, karena kuatnya otoritas yang dimilikinya, timbul persoalan berkenaan dengan dinamika demokrasi[3]. Oleh karena itu, dalam perubahan Undang-undang Dasar 1945, kelemahan sistem presidensiil seperti kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden, diusahakan untuk dibatasi. Misalnya, Pasal 14 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA”. Hal ini bertujuan agar hak preogratif presiden dibatasi dan tidak lagi bersifat mutlak.

Wacana pelaksanaan dan penerapan pidana mati berkembang pada enam tahun terakhir. Dengan kata lain soal pidana mati justru populer di masa desakan perubahan sistem peradilan. Pada periode ini beberapa ketentuan hukum baru justru mencantumkan pidana mati sebagai ancaman hukuman maksimal. Misalnya pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia, ataupun Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan masih ada peraturan perundang-undangan lainnya.

KUHP Indonesia, dalam pidana pokoknya mencantumkan pidana mati dalam urutan pertama. Pidana mati di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda, yang sampai saat ini masih tetap ada. Sementara praktik pidana mati masih diberlakukan di Indonesia, Belanda telah menghapus praktik pidana mati sejak tahun 1870 kecuali untuk kejahatan militer. Kemudian pada tanggal 17 Febuari 1983, pidana mati dihapuskan untuk semua kejahatan[4]. Tentu saja hal ini merupakan hal yang sangat menarik. Karena pada saat diberlakukan di Indonesia melalui asas konkordansi, di negara asalnya Belanda ancaman pidana mati sudah dihapuskan.

Di dalam penjelasan ketika membentuk KUHP dinyatakan, bahwa alasan-alasan tetap memberlakukan ancaman pidana mati, karena adanya keadaan-keadaan khusus di Indonesia (sebagai jajahan Belanda). Keadaan-keadaan tersebut antara lain: 1) bahaya terganggunya ketertiban hukum yang lebih besar dan lebih mengancam; 2) Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga komunikasi menjadi tidak lancar; 3) penduduk Indonesia heterogen, sehingga menimbulkan potensi bentrokan pada masyarakat; 4) aparat Kepolisian dan pemerintah yang tidak memadai[5]. Namun apabila kita bandingkan dengan keadaan sekarang, maka alasan-alasan tersebut perlu ditinjau kembali. Karena alasan- alasan tersebut sudah tidak cocok dengan keadaan dan perkembangan jaman.

KUHP Indonesia memuat 11 pasal kejahatan yang mengancam pidana mati. Diantaranya Pasal 104 tentang makar, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, Pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 444 tentang kejahatan pelayaran, dan lain-lain. Pidana mati dalam KUHP merupakan pidana pokok atau utama. Perkembangan yang terjadi di Indonesia dalam Konsep Rancangan KUHP Baru adalah menjadikan pidana mati sebagai pidana eksepsional, dalam bentuk ‘pidana bersyarat’. Artinya, ancaman pidana mati tidak lagi dijadikan sebagai sarana pokok penanggulangan kejahatan, namun merupakan pengecualian. Ancaman pidana mati tetap tercantum dan diancamkan dalam KUHP, namun dalam penerapannya akan dilakukan secara lebih selektif.

Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak menjatuhkan pidana mati. Berdasarkan catatan berbagai Lembaga Hak Asasi Manusia Internasional, Indonesia termasuk salah satu negara yang yang masih menerapkan ancaman hukuman mati pada sistem hukum pidananya (Retentionist Country). Retentionist maksudnya de jure secara yuridis, de facto menurut fakta mengatur pidana mati untuk segala kejahatan. Tercatat 71 negara yang termasuk dalam kelompok ini. Salah satu negara terbesar di dunia yang termasuk dalam retentionist country ini adalah Amerika Serikat. Dari 50 negara bagian, ada 38 negara bagian yang masih mempertahankan ancaman pidana mati[6]. Padahal seperti diketahui, Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang paling besar gaungnya dalam menyerukan perlindungan hak asasi manusia di dunia. Namun dalam kenyataannya masih tetap memberlakukan ancaman pidana mati, juga dalam hukum militernya.

Angka orang yang dihukum mati di Indonesia, termasuk cukup tinggi setelah Cina, Amerika Serikat, Kongo, Arab Saudi, dan Iran. Di Indonesia sendiri, sejak 1982 hingga 2004, tidak kurang dari 63 yang berstatus sedang menunggu eksekusi, atau masih dalam proses upaya hukum di pengadilan lanjutan[7]. Alasan yang banyak dikemukakan berkaitan dengan resistensi politik agar setiap negara menghormati pemikiran bahwa masalah sistim peradilan pidana merupakan persoalan kedaulatan nasional yang merupakan refleksi dari nilai-nilai kultural dan agama, dan menolak argumen bahwa pidana mati merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Terkecuali Cina dan Amerika Serikat, negara yang masih mempertahankan ancaman pidana mati adalah negara yang didominasi oleh penduduk muslim. Sedangkan Indonesia adalah negara yang notabene merupakan negara yang penduduknya juga didominasi oleh penduduk muslim.

Hasil sejumlah studi tentang kejahatan tidak menunjukkan adanya korelasi antara hukuman mati dengan berkurangnya tingkat kejahatan. Beberapa studi menunjukkan, mereka yang telah dipidana karena pembunuhan (juga yang berencana) lazimnya tidak melakukan kekerasan di penjara. Begitu pula setelah ke luar penjara mereka tidak lagi melakukan kekerasan atau kejahatan yang sama. Sebaliknya sejumlah ahli mengkritik, suatu perspektif hukum tidak dapat menjangkau hukum kerumitan kasus-kasus kejahatan dengan kekerasan di mana korban bekerjasama dengan pelaku kejahatan, di mana individu adalah korban maupun pelaku kejahatan, dan dimana orang yang kelihatannya adalah korban dalam kenyataan adalah pelaku kejahatan[8].

Mereka yang pro-hukuman mati berpendapat:

(1) hukuman mati merupakan pidana tepat bagi pelaku pembunuhan (berencana) dan percaya pandangan retribution, atonement or vengeance, yang memiliki sifat khusus yang menakutkan;

(2) pidana mati masih tercantum dalam sejumlah perundang-undangan;

(3) hukuman mati lebih ekonomis daripada hukuman seumur hidup.

Mereka yang tidak setuju pidana mati berpendapat:

(1) ancaman pidana mati secara historis tidak bersumber pada pancasila, karena KUHP kita warisan Belanda, bahkan Belanda sendiri termasuk salah satu negara yang telah menghapuskan hukuman mati;

(2) hukuman mati (pada dasarnya pembunuhan berencana juga) merupakan sesuatu yang amat berbahaya bila yang bersangkutan tidak bersalah. Tidaklah mungkin diadakan suatu perbaikan apapun bila orang sudah dipidana mati;

(3) mereka yang menentang hukuman mati menghargai nilai pribadi, martabat kemanusiaan umumnya dan menghargai suatu pendekatan ilmiah untuk memahami motif-motif yang mendasari setiap tingkah laku manusia[9].

Dari dimensi dan kacamata HAM, dapat dicatat perkembangan instrumen-instrumen sebagai berikut:

(1) Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, pada Pasal 3 mengenai hak untuk hidup, jelas bertentangan dengan pidana mati;

(2) Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan politik (International Covenat on Civil and Political Rights- ICCPR). Hak untuk hidup (rights to life), yaitu pada Bagian III Pasal 6 (1), menyatakan bahwa setiap memusia berhak atas hak untuk hidup dan menyatakan perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu. Konvenan Internasional ini diadopsi pada 1966, dan berlaku (enter into force) sejak 1976. Hingga 2 November 2003, tercatat telah 151 negara melakukan ratifikasi/aksesi terhadap konvenan ini;

(3) Second Optional of ICCPR Aiming or The Abolition of Death Penalty, tahun 1990. protocol opsional ini bertujuan untuk menghapuskan pidana mati. Hingga saat ini, tercatat 50 negara telah meratifikasi;

(4) Protocol No.6 Europian Convention far The Protection Human Rights and Fundamental Freedom, tahun 1950 (berlaku mulai 1 Naret 1985). Instrumen ini bertujuan untuk menghapuskan pidana mati si kawasan Eropa;

(5) The Rome Statute of International Criminal Court, 17 Juli 1998. dalam Pasal 7 tidak mengatur pidana mati sebagai salah satu cara pemidanaan. Hingga saat ini, tercatat 94 negara telah meratifikasi instrument ini.[10]

Dengan segala pro dan kontra atas penerapan pidana mati di Indonesia, jenis pidana ini masih tetap diterapkan bahkan tercantum dalam Konsep Rancangan KUHP Baru Indonesia. Bila dihubungkan dengan terpidana mati itu sendiri, terpidana mati berhak mengajukan upaya hukum, baik melalui penasihat hukumnya, keluarganya, atau dirinya sendiri. Upaya hukum itu mencakup banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Selain itu, baik melalui dirinya sendiri, keluarga, atau kuasa hukumnya, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada presiden.

Mengenai kewenangan presiden meberikan grasi, disebut kewenangan presiden yang bersifat judicial, atau disebut juga sebagai kekuasaan presiden dengan konsultasi. Kekuasaan dengan kosultasi adalah kekuasaan yang dalam pelaksanaannya memerlukan usulan atau nasehat dari institusi-institusi yang berkaitan dengan materi kekuasaan tersebut. Selain grasi dan rehabilitasi, amnesti dan abolisi juga termasuk dalam kekuasaan presiden dengan konsultasi. Seperti tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945, “Presiden memberikan amnesti dan abolisi atas pertimbangan DPR”.

Kewenangan Presiden memberikn grasi terkait dengan hukum pidana dalam arti subyektif. Hukum pidana subyektif membahas mengenai hak negar untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana. Hak negara yang demikian ini merupakan hak negara yang besar, sehingga perlu dicari dasar pijakannya melalui teori pemidanaan. Oleh karena itu, Presiden dalam memberikan grasi harus didasarkan pada teori pemidanaan.

Masalah grasi mulai banyak diperbincangkan akhir-akhir ini, sejak pertengahan 2003 lalu presiden Megawati Soekarnoputri menolak permohonan grasi enam terpidana mati. Mereka adalah lima orang terlibat pembunuhan, dan satu orang dalam kasus narkoba[11]. Pemberian grasi pada masa Orde Baru bukan suatu hal yang baru. Grasi berupa perubahan status terpidana mati menjadi seumur hidup, pernah diberikan kepada Soebandrio dan Omar Dhani. Demikian pula terhadap sembilan terpidana lain (1980), setelah itu, tidak kurang dari 101 permohonan grasi diberikan oleh presiden Soeharto[12]. Tentu saja hal ini bukanlah jumlah yang sedikit, mengingat kekuasaan Orde Baru telah bertengger selama 32 tahun.

Pada tahun 1997, hakim Pengadilan Negeri Sekayu Sumatera Selatan menjatuhkan vonis pidana mati kepada Jurit Bin Abdullah dan seorang rekannya. Jurit dan rekannya didakwa telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Soleh Bin Zaidan di Mariana, Banyuasin, Sumatera Selatan, lewat Putusan No 310/Pid B/1997 PN Sekayu. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan dengan Putusan No 30/Pid/PT, 21 April 1998, juga memvonis pidana mati kepada Jurit dan rekannya. Putusan ini sekaligus menguatkan putusan dari pengadilan sebelumnya. Kemudian mereka langsung mengajukan grasi, namun grasi ini ditolak oleh presiden. Sedangkan permohonan Peninjauan Kembali Jurit terdaftar di Pengadilan Negeri Sekayu pada 17 Febuari 2003. Permohonan Peninjauan Kembali itu diajukan secara pribadi oleh Jurit melalui LP Kelas I Palembang, tempat dirinya menjalani hukuman. Permohonan Peninjauan Kembali ini juga ditolak.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, Jurit juga didakwa dengan kasus pembunuhan yang lain. Yaitu pembunuhan terhadap Arpan Bin Cik Din pada 27 Agustus 1997 di Mariana, Banyuasin. Dalam kasus ini hakim Pengadilan Negeri Palembang memvonis pidana penjara seumur hidup. Peninjauan Kembali yang diajukan dalam rangka kasus ini juga dinyatakan tidak dapat diterima.

Beberapa resiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk pidana maksimal seperti pidana mati, yaitu adanya kemungkinan terjadi eksekusi terhadap innocent people. Selain itu, adanya kekhilafan dalam proses hukum, meliputi proses penuntutan, penangkapan yang salah, atau keterangan dari saksi yang tidak dapat dipercaya, bisa saja terjadi[13]. Boleh dibilang grasi merupakan salah satu lembaga yang bisa mengkoreksi dan mengatasi resiko tersebut. Itulah sebabnya mengapa grasi berada di luar lingkup peradilan pidana. Hal ini memberikan indikasi bahwa, meskipun grasi merupakan kewenangan presiden yang berada dalam lingkup Hukum Tata Negara, hukum pidana juga memandang tentang keberadaan grasi dalam hal upaya dari terpidana untuk menghindarkan dari eksekusi putusan.

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan di atas, maka penulis berinisiatif untuk menuangkan tulisan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “EKSISTENSI GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”.

B. Permasalahan

Sehubungan dengan latar belakang pemilihan judul di atas, maka timbul permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini, yaitu: Bagaimanakah eksistensi grasi dalam perspektif hukum pidana?

C. Ruang Lingkup

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai

pembahasan skripsi ini, serta untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat, maka untuk itu penulis perlu memberikan batasan ruang lingkup penulisan yaitu hanya mengenai masalah eksistensi grasi dalam perspektif hukum pidana.

1. D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan

Penulisan ini bertujuan untuk:

Mengetahui eksistensi dan kedudukan grasi dalam perspektif hukum pidana secara umum.

1. Manfaat

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

1.
1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa, pemerintah, maupun masyarakat umum mengenai grasi dan eksistensinya dalam perspektif hukum pidana. Dan menambah perbendaharaan atas kepustakaan hukum pidana.

1.
1. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pemerintah, pembentuk Undang-undang, serta masyarakat.
E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulis dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif[14]. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan atau data sekunder.

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berdasarkan pada data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen, terutama bahan hukum yang berkaitan dengan grasi.

1. Teknik Pengumpulan Data

Data didapatkan dengan menggunakan bahan hukum yang berkaitan dengan masalah grasi. Data yang diperoleh dari bahan hukum yaitu[15]:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

1) KUHP;

2) KUHAP;

3) RKUHP;

4) Amandemen UUD 1945;

5) Undang- undang No.22 Tahun 2002 tentang Grasi;

6) Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasan Kehakiman.

1. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, doktrin, yurisprudensi, dan azas-azas hukum.
2. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

1) Kamus Umum Bahasa Indonesia;

2) Kamus Hukum;

3) Buku literatur;

4) Hasil-hasil penelitian;

5) Hasil karya dari kalangan hukum;

6) Majalah, koran, media cetak dan elektronik.

1. Menganalisis Data

Pada tahap selanjutnya, setelah memperoleh data dan mengolah data tersebut, maka dilanjutkan dengan menganalisis data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan membahas permasalahannya. Dengan penganalisaan data primer dan data sekunder secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian telah disusun dengan teratur dan sistematis, kemudian dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan.
[1] Ismail Suny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Jakarta, Aksara Baru, 1981, hlm.10

[2] Jimly Ashiddiqe, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 20006, hlm.161

[3] Ibid, hlm.164

[4] Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2003, hlm.459

[5] Roeslan Saleh, Masalah Pidana Mati, Jakarta, Aksara Baru, 1978

[6] Tim Imparsial, Sebuah Studi Kebijakan di Indonesia: Jalan Panjang Menghapus Praktik Hukuman Mati di Indonesia, Juni 2004

[7] Muladi (Makalah)BAB I

PENDAHULUAN

1. A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (rechstsaat) dibuktikan dari ketentuan dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan Undang-undang Dasar 1945.[1] Ide negara hukum, terkait dengan konsep the rule of law dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey. Tiga ciri penting setiap negara hukum atau yang disebutnya dengan istilah the rule of law oleh A.V. Dicey, yaitu: 1) supremacy of law; 2) equality before the law; 3) due process of law.

Dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945, teori equality before the law termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Teori dan konsep equality before the law seperti yang dianut oleh Pasal 27 (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 sering dikatakan menganut sistem presidensiil, akan tetapi sifatnya tidak murni, karena bercampur baur dengan elemen-elemen sistem parlementer. Namun dengan empat perubahan pertama Undang-undang Dasar 1945, khususnya dengan diadopsinya sistem pemilihan presiden secara langsung, dan dilakukannya perubahan struktural maupun fungsional terhadap kelembagaan MPR, maka sistem pemerintahannya menjadi makin tegas menjadi sistem pemerintahan presidensiil murni[2]. Dalam sistem presidensiil yang murni, tidak perlu lagi dipersoalkan mengenai pembedaan atau pemisahan antara fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan, karena dalam pemerintahan presidensiil murni cukup memiliki presiden dan wakil presiden saja tanpa mempersoalkan kapan ia berfungsi sebagai kepala negara dan kapan sebagai kepala pemerintahan.

Di negara dengan tingkat keanekaragaman penduduknya yang luas seperti Indonesia, sistem presidensiil ini efektif untuk menjamin sistem pemerintahan yang kuat dan efektif. Namun seringkali, karena kuatnya otoritas yang dimilikinya, timbul persoalan berkenaan dengan dinamika demokrasi[3]. Oleh karena itu, dalam perubahan Undang-undang Dasar 1945, kelemahan sistem presidensiil seperti kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden, diusahakan untuk dibatasi. Misalnya, Pasal 14 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA”. Hal ini bertujuan agar hak preogratif presiden dibatasi dan tidak lagi bersifat mutlak.

Wacana pelaksanaan dan penerapan pidana mati berkembang pada enam tahun terakhir. Dengan kata lain soal pidana mati justru populer di masa desakan perubahan sistem peradilan. Pada periode ini beberapa ketentuan hukum baru justru mencantumkan pidana mati sebagai ancaman hukuman maksimal. Misalnya pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia, ataupun Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan masih ada peraturan perundang-undangan lainnya.

KUHP Indonesia, dalam pidana pokoknya mencantumkan pidana mati dalam urutan pertama. Pidana mati di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda, yang sampai saat ini masih tetap ada. Sementara praktik pidana mati masih diberlakukan di Indonesia, Belanda telah menghapus praktik pidana mati sejak tahun 1870 kecuali untuk kejahatan militer. Kemudian pada tanggal 17 Febuari 1983, pidana mati dihapuskan untuk semua kejahatan[4]. Tentu saja hal ini merupakan hal yang sangat menarik. Karena pada saat diberlakukan di Indonesia melalui asas konkordansi, di negara asalnya Belanda ancaman pidana mati sudah dihapuskan.

Di dalam penjelasan ketika membentuk KUHP dinyatakan, bahwa alasan-alasan tetap memberlakukan ancaman pidana mati, karena adanya keadaan-keadaan khusus di Indonesia (sebagai jajahan Belanda). Keadaan-keadaan tersebut antara lain: 1) bahaya terganggunya ketertiban hukum yang lebih besar dan lebih mengancam; 2) Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga komunikasi menjadi tidak lancar; 3) penduduk Indonesia heterogen, sehingga menimbulkan potensi bentrokan pada masyarakat; 4) aparat Kepolisian dan pemerintah yang tidak memadai[5]. Namun apabila kita bandingkan dengan keadaan sekarang, maka alasan-alasan tersebut perlu ditinjau kembali. Karena alasan- alasan tersebut sudah tidak cocok dengan keadaan dan perkembangan jaman.

KUHP Indonesia memuat 11 pasal kejahatan yang mengancam pidana mati. Diantaranya Pasal 104 tentang makar, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, Pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 444 tentang kejahatan pelayaran, dan lain-lain. Pidana mati dalam KUHP merupakan pidana pokok atau utama. Perkembangan yang terjadi di Indonesia dalam Konsep Rancangan KUHP Baru adalah menjadikan pidana mati sebagai pidana eksepsional, dalam bentuk ‘pidana bersyarat’. Artinya, ancaman pidana mati tidak lagi dijadikan sebagai sarana pokok penanggulangan kejahatan, namun merupakan pengecualian. Ancaman pidana mati tetap tercantum dan diancamkan dalam KUHP, namun dalam penerapannya akan dilakukan secara lebih selektif.

Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak menjatuhkan pidana mati. Berdasarkan catatan berbagai Lembaga Hak Asasi Manusia Internasional, Indonesia termasuk salah satu negara yang yang masih menerapkan ancaman hukuman mati pada sistem hukum pidananya (Retentionist Country). Retentionist maksudnya de jure secara yuridis, de facto menurut fakta mengatur pidana mati untuk segala kejahatan. Tercatat 71 negara yang termasuk dalam kelompok ini. Salah satu negara terbesar di dunia yang termasuk dalam retentionist country ini adalah Amerika Serikat. Dari 50 negara bagian, ada 38 negara bagian yang masih mempertahankan ancaman pidana mati[6]. Padahal seperti diketahui, Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang paling besar gaungnya dalam menyerukan perlindungan hak asasi manusia di dunia. Namun dalam kenyataannya masih tetap memberlakukan ancaman pidana mati, juga dalam hukum militernya.

Angka orang yang dihukum mati di Indonesia, termasuk cukup tinggi setelah Cina, Amerika Serikat, Kongo, Arab Saudi, dan Iran. Di Indonesia sendiri, sejak 1982 hingga 2004, tidak kurang dari 63 yang berstatus sedang menunggu eksekusi, atau masih dalam proses upaya hukum di pengadilan lanjutan[7]. Alasan yang banyak dikemukakan berkaitan dengan resistensi politik agar setiap negara menghormati pemikiran bahwa masalah sistim peradilan pidana merupakan persoalan kedaulatan nasional yang merupakan refleksi dari nilai-nilai kultural dan agama, dan menolak argumen bahwa pidana mati merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Terkecuali Cina dan Amerika Serikat, negara yang masih mempertahankan ancaman pidana mati adalah negara yang didominasi oleh penduduk muslim. Sedangkan Indonesia adalah negara yang notabene merupakan negara yang penduduknya juga didominasi oleh penduduk muslim.

Hasil sejumlah studi tentang kejahatan tidak menunjukkan adanya korelasi antara hukuman mati dengan berkurangnya tingkat kejahatan. Beberapa studi menunjukkan, mereka yang telah dipidana karena pembunuhan (juga yang berencana) lazimnya tidak melakukan kekerasan di penjara. Begitu pula setelah ke luar penjara mereka tidak lagi melakukan kekerasan atau kejahatan yang sama. Sebaliknya sejumlah ahli mengkritik, suatu perspektif hukum tidak dapat menjangkau hukum kerumitan kasus-kasus kejahatan dengan kekerasan di mana korban bekerjasama dengan pelaku kejahatan, di mana individu adalah korban maupun pelaku kejahatan, dan dimana orang yang kelihatannya adalah korban dalam kenyataan adalah pelaku kejahatan[8].

Mereka yang pro-hukuman mati berpendapat:

(1) hukuman mati merupakan pidana tepat bagi pelaku pembunuhan (berencana) dan percaya pandangan retribution, atonement or vengeance, yang memiliki sifat khusus yang menakutkan;

(2) pidana mati masih tercantum dalam sejumlah perundang-undangan;

(3) hukuman mati lebih ekonomis daripada hukuman seumur hidup.

Mereka yang tidak setuju pidana mati berpendapat:

(1) ancaman pidana mati secara historis tidak bersumber pada pancasila, karena KUHP kita warisan Belanda, bahkan Belanda sendiri termasuk salah satu negara yang telah menghapuskan hukuman mati;

(2) hukuman mati (pada dasarnya pembunuhan berencana juga) merupakan sesuatu yang amat berbahaya bila yang bersangkutan tidak bersalah. Tidaklah mungkin diadakan suatu perbaikan apapun bila orang sudah dipidana mati;

(3) mereka yang menentang hukuman mati menghargai nilai pribadi, martabat kemanusiaan umumnya dan menghargai suatu pendekatan ilmiah untuk memahami motif-motif yang mendasari setiap tingkah laku manusia[9].

Dari dimensi dan kacamata HAM, dapat dicatat perkembangan instrumen-instrumen sebagai berikut:

(1) Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, pada Pasal 3 mengenai hak untuk hidup, jelas bertentangan dengan pidana mati;

(2) Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan politik (International Covenat on Civil and Political Rights- ICCPR). Hak untuk hidup (rights to life), yaitu pada Bagian III Pasal 6 (1), menyatakan bahwa setiap memusia berhak atas hak untuk hidup dan menyatakan perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu. Konvenan Internasional ini diadopsi pada 1966, dan berlaku (enter into force) sejak 1976. Hingga 2 November 2003, tercatat telah 151 negara melakukan ratifikasi/aksesi terhadap konvenan ini;

(3) Second Optional of ICCPR Aiming or The Abolition of Death Penalty, tahun 1990. protocol opsional ini bertujuan untuk menghapuskan pidana mati. Hingga saat ini, tercatat 50 negara telah meratifikasi;

(4) Protocol No.6 Europian Convention far The Protection Human Rights and Fundamental Freedom, tahun 1950 (berlaku mulai 1 Naret 1985). Instrumen ini bertujuan untuk menghapuskan pidana mati si kawasan Eropa;

(5) The Rome Statute of International Criminal Court, 17 Juli 1998. dalam Pasal 7 tidak mengatur pidana mati sebagai salah satu cara pemidanaan. Hingga saat ini, tercatat 94 negara telah meratifikasi instrument ini.[10]

Dengan segala pro dan kontra atas penerapan pidana mati di Indonesia, jenis pidana ini masih tetap diterapkan bahkan tercantum dalam Konsep Rancangan KUHP Baru Indonesia. Bila dihubungkan dengan terpidana mati itu sendiri, terpidana mati berhak mengajukan upaya hukum, baik melalui penasihat hukumnya, keluarganya, atau dirinya sendiri. Upaya hukum itu mencakup banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Selain itu, baik melalui dirinya sendiri, keluarga, atau kuasa hukumnya, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada presiden.

Mengenai kewenangan presiden meberikan grasi, disebut kewenangan presiden yang bersifat judicial, atau disebut juga sebagai kekuasaan presiden dengan konsultasi. Kekuasaan dengan kosultasi adalah kekuasaan yang dalam pelaksanaannya memerlukan usulan atau nasehat dari institusi-institusi yang berkaitan dengan materi kekuasaan tersebut. Selain grasi dan rehabilitasi, amnesti dan abolisi juga termasuk dalam kekuasaan presiden dengan konsultasi. Seperti tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945, “Presiden memberikan amnesti dan abolisi atas pertimbangan DPR”.

Kewenangan Presiden memberikn grasi terkait dengan hukum pidana dalam arti subyektif. Hukum pidana subyektif membahas mengenai hak negar untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana. Hak negara yang demikian ini merupakan hak negara yang besar, sehingga perlu dicari dasar pijakannya melalui teori pemidanaan. Oleh karena itu, Presiden dalam memberikan grasi harus didasarkan pada teori pemidanaan.

Masalah grasi mulai banyak diperbincangkan akhir-akhir ini, sejak pertengahan 2003 lalu presiden Megawati Soekarnoputri menolak permohonan grasi enam terpidana mati. Mereka adalah lima orang terlibat pembunuhan, dan satu orang dalam kasus narkoba[11]. Pemberian grasi pada masa Orde Baru bukan suatu hal yang baru. Grasi berupa perubahan status terpidana mati menjadi seumur hidup, pernah diberikan kepada Soebandrio dan Omar Dhani. Demikian pula terhadap sembilan terpidana lain (1980), setelah itu, tidak kurang dari 101 permohonan grasi diberikan oleh presiden Soeharto[12]. Tentu saja hal ini bukanlah jumlah yang sedikit, mengingat kekuasaan Orde Baru telah bertengger selama 32 tahun.

Pada tahun 1997, hakim Pengadilan Negeri Sekayu Sumatera Selatan menjatuhkan vonis pidana mati kepada Jurit Bin Abdullah dan seorang rekannya. Jurit dan rekannya didakwa telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Soleh Bin Zaidan di Mariana, Banyuasin, Sumatera Selatan, lewat Putusan No 310/Pid B/1997 PN Sekayu. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan dengan Putusan No 30/Pid/PT, 21 April 1998, juga memvonis pidana mati kepada Jurit dan rekannya. Putusan ini sekaligus menguatkan putusan dari pengadilan sebelumnya. Kemudian mereka langsung mengajukan grasi, namun grasi ini ditolak oleh presiden. Sedangkan permohonan Peninjauan Kembali Jurit terdaftar di Pengadilan Negeri Sekayu pada 17 Febuari 2003. Permohonan Peninjauan Kembali itu diajukan secara pribadi oleh Jurit melalui LP Kelas I Palembang, tempat dirinya menjalani hukuman. Permohonan Peninjauan Kembali ini juga ditolak.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, Jurit juga didakwa dengan kasus pembunuhan yang lain. Yaitu pembunuhan terhadap Arpan Bin Cik Din pada 27 Agustus 1997 di Mariana, Banyuasin. Dalam kasus ini hakim Pengadilan Negeri Palembang memvonis pidana penjara seumur hidup. Peninjauan Kembali yang diajukan dalam rangka kasus ini juga dinyatakan tidak dapat diterima.

Beberapa resiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk pidana maksimal seperti pidana mati, yaitu adanya kemungkinan terjadi eksekusi terhadap innocent people. Selain itu, adanya kekhilafan dalam proses hukum, meliputi proses penuntutan, penangkapan yang salah, atau keterangan dari saksi yang tidak dapat dipercaya, bisa saja terjadi[13]. Boleh dibilang grasi merupakan salah satu lembaga yang bisa mengkoreksi dan mengatasi resiko tersebut. Itulah sebabnya mengapa grasi berada di luar lingkup peradilan pidana. Hal ini memberikan indikasi bahwa, meskipun grasi merupakan kewenangan presiden yang berada dalam lingkup Hukum Tata Negara, hukum pidana juga memandang tentang keberadaan grasi dalam hal upaya dari terpidana untuk menghindarkan dari eksekusi putusan.

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan di atas, maka penulis berinisiatif untuk menuangkan tulisan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “EKSISTENSI GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”.

B. Permasalahan

Sehubungan dengan latar belakang pemilihan judul di atas, maka timbul permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini, yaitu: Bagaimanakah eksistensi grasi dalam perspektif hukum pidana?

C. Ruang Lingkup

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai

pembahasan skripsi ini, serta untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat, maka untuk itu penulis perlu memberikan batasan ruang lingkup penulisan yaitu hanya mengenai masalah eksistensi grasi dalam perspektif hukum pidana.

1. D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan

Penulisan ini bertujuan untuk:

Mengetahui eksistensi dan kedudukan grasi dalam perspektif hukum pidana secara umum.

1. Manfaat

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

1.
1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa, pemerintah, maupun masyarakat umum mengenai grasi dan eksistensinya dalam perspektif hukum pidana. Dan menambah perbendaharaan atas kepustakaan hukum pidana.

1.
1. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pemerintah, pembentuk Undang-undang, serta masyarakat.
E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulis dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif[14]. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan atau data sekunder.

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berdasarkan pada data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen, terutama bahan hukum yang berkaitan dengan grasi.

1. Teknik Pengumpulan Data

Data didapatkan dengan menggunakan bahan hukum yang berkaitan dengan masalah grasi. Data yang diperoleh dari bahan hukum yaitu[15]:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

1) KUHP;

2) KUHAP;

3) RKUHP;

4) Amandemen UUD 1945;

5) Undang- undang No.22 Tahun 2002 tentang Grasi;

6) Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasan Kehakiman.

1. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, doktrin, yurisprudensi, dan azas-azas hukum.
2. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

1) Kamus Umum Bahasa Indonesia;

2) Kamus Hukum;

3) Buku literatur;

4) Hasil-hasil penelitian;

5) Hasil karya dari kalangan hukum;

6) Majalah, koran, media cetak dan elektronik.

1. Menganalisis Data

Pada tahap selanjutnya, setelah memperoleh data dan mengolah data tersebut, maka dilanjutkan dengan menganalisis data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan membahas permasalahannya. Dengan penganalisaan data primer dan data sekunder secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian telah disusun dengan teratur dan sistematis, kemudian dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan.
[1] Ismail Suny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Jakarta, Aksara Baru, 1981, hlm.10

[2] Jimly Ashiddiqe, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 20006, hlm.161

[3] Ibid, hlm.164

[4] Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2003, hlm.459

[5] Roeslan Saleh, Masalah Pidana Mati, Jakarta, Aksara Baru, 1978

[6] Tim Imparsial, Sebuah Studi Kebijakan di Indonesia: Jalan Panjang Menghapus Praktik Hukuman Mati di Indonesia, Juni 2004

[7] Muladi (Makalah), Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia: Relevansi dan Signifikasinya, 7 Mei 2003, Gedung The Habibie Center, Jakarta

[8] Thomas Sunaryo, Hukuman Mati, Pelanggaran HAM dan Reformasi, Kompas, 25 Febuari 2003, hlm.1

[9] Ibid

[10] Tim Imparsial, Op.Cit, hlm.3

[11] http://www.pikiran rakyat.com/cetak/0203/10/1514.htm (Dikunjungi 1 April 2004)

[12] apakabar@clark.net,Mulyana W.Kusumah, Pengampunan Politk,MIM edisi 6 Agustus 1995

[13] Muladi (Makalah), Op.Cit, hlm.12

[14] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1986, hlm.10

[15] Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm.13, Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia: Relevansi dan Signifikasinya, 7 Mei 2003, Gedung The Habibie Center, Jakarta

[8] Thomas Sunaryo, Hukuman Mati, Pelanggaran HAM dan Reformasi, Kompas, 25 Febuari 2003, hlm.1

[9] Ibid

[10] Tim Imparsial, Op.Cit, hlm.3

[11] http://www.pikiran rakyat.com/cetak/0203/10/1514.htm (Dikunjungi 1 April 2004)

[12] apakabar@clark.net,Mulyana W.Kusumah, Pengampunan Politk,MIM edisi 6 Agustus 1995

[13] Muladi (Makalah), Op.Cit, hlm.12

[14] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1986, hlm.10

[15] Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm.13

Peran Organisasi Desa dalam Pandangan Para Ahli

Para ahli yang menaruh perhatian dalam pembangunan desa berpendapat bahwa organisasi-organisasi petani mempengaruhi proses pembangunan pedesaan secara substansial melalui berbagai peran krusial mereka. Sebagai contoh, Shelton Wanasinghe mempunyai pendapat bahwa organisasi desa diperlukan dalam mengidentifikasi tujuan dan strategi pembangunan pedesaan. Dengan demikian, organisasi desa menjalankan peran sebagai identifier. Keefektifitasan peran mereka terletak dalam mempengaruhi secara signifikan keseluruhan usaha-usaha pembangunan daerah pedesaan. Lembaga-lembaga desa juga dapat memainkan peran sebagai agitator untuk meraih tujuan yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Peran ini sangat penting, khususnya ketika organisasi di luar, misalnya pemerintah, dilibatkan dalam meraih tujuan-tujuan pembangunan. Peran ini nampak bilamana struktur ekonomi dan masyarakat desa berubah, seperti halnya tindakan untuk menyediakan infrastruktur sosial dan ekonomi, menjadi bagian dari strategi dan program pembangunan. Ini melibatkan usaha-usaha lokal yang diarahkan untuk memajukan produksi ekonomi dan menyediakan infrastruktur sosial dan ekonomi. Lebih lanjut, organisasi petani mungkin memainkan peran sebagai penggerak sumber daya. Ini termasuk dalam usaha mobilisasi tenaga sukarela lokal dan sumber daya eksternal. Akhirnya, organisasi desa mungkin menjalankan peran sebagai organisator, yang secara langsung mengimplementasikan program dan kebijakan pembangunan desa. Pendeknya, efektivitas organisasi petani dalam menjalankan peranperan ini secara besar mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa.

Senada dengan di atas, Norman Uphoff dan Milton Esman mempunyai pendapat bahwa organisasi lokal dapat memberi sumbangan dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan jaIan meyediakan informasi yang mendalam mengenai kondisi desa dan kemungkinan-kemungkinan yang ada, sehingga agenagen pemerintah pusat dapat mengelolanya. Di samping itu, lembaga desa dapat menilai kebijakan secara umum dan menentukan prioritas untuk kebutuhan dan situasi khusus. Dalam cara ini, mereka dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa dan dalam rangka menentukan tujuan-tujuan. Di samping peran ini, lembaga lokal juga dibutuhkan dalam rangka menggunakan sumber daya yang disediakan oleh pemerintah pusat secara efektif dan untuk pengerahan sumber daya daerah dalam proses pembangunan desa. Sama pentingnya, organisasi-organisasi seperti itu dapat memainkan peran yang signifikan dengan menyediakan input-input produksi yang dibutuhkan dan pelayanan kepada petani, sama halnya dalam mengelola input-input yang beragam serta pelayanan yang berasal dari saluran yang bermacam-macam dalam suatu sistem kelembagaan. Oleh karena itu, lembaga lokal dapat memainkan peran kritis dalam mengawasi pemerintahan desa. Mereka juga dapat meningkatkan kemampuan petani untuk mengorganisasikan diri secara efektif, sehingga petani mempunyai kesempatan untuk mengartikulasikan kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan mereka. Peran yang paling menentukan yang dijalankan oleh organisasi petani adalah dalam rangka menghubungkan masyarakat desa dengan lembaga-lembaga nasional yang mengontrol kebijakan dan sumber daya. Untuk alasan ini, lembaga petani dapat memperbesar keberhasilan pembangunan pedesaan dalam pengertian, perbaikan produktivitas pertanian. memperluas kesempatan kerja, dan memberikan keadilan yang lebih besar dalam distribusi pendapatan masyarakat desa.

Sumber Pustaka
Komparasi organisasi pedesaan dalam pembangunan:Indonesia vis-à-vis Taiwan, Thailand dan Filipina

Kebudayaan Material

Dalam konteks kehidupan masyarakat, paradigma dapat berarti kesatuan persepsi, dan praksis yang dimiliki bersama oleh suatu komunitas yang membentuk pandangan terhadap realitas dan menjadi dasar bagi warga komunitas bersangkutan untuk mengatur dirinya sendiri.

Keberadaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan kebudayaan material dalam masyarakat senantiasa mengalami perkembangan seiring dengan tingkat kemajuan arus informasi dan komunikasi yang pada akhirnya memberikan dampak positif dan negatif terhadap perubahan sosial budaya dan masyarakat.

Teknologi adalah keseluruhan cara bertindak dan berbuat dalam hubungannya dengan proses pengumpulan bahan-bahan mentah dari lingkungannya dan memproses bahan-bahan tersebut menjadi peralatan dan perlengkapan hidup. Peralatan dan perlengkapan hidup ini dapat berupa peralatan kerja, peralatan untuk menyimpan makanan, pakaian, arsitektur perumahan, alat transportasi, dan benda-benda material lainnya.

Adapun kebudayaan material adalah semua benda dan alat kerja yang dihasilkan oleh teknologi. Kebudayaan material dapat dikatakan sebagai wujud dari kebudayaan yang bersifat abstrak, yang memberi pengertian dan nilai kepada benda-benda material sebagai hasil usaha dan kerja manusia yang dilakukan secara sadar dan bertujuan. Teknologi merupakan unsur budaya yang sangat penting sebab perubahan teknologi akan memengaruhi unsur kebudayaan lain. Misalnya, perubahan teknologi berburu menjadi teknologi pertanian. Masyarakat tradisional yang masih menerapkan cara hidup berburu biasanya memiliki anggota yang relatif sedikit, hidup berpindah-pindah serta cenderung menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah dibawa serta. Akan tetapi, dengan ditemukannya teknik pertanian, masyarakat tersebut akan tinggal secara menetap, jumlah penduduknya bertambah, dan mulai menggunakan peralatan dan teknologi yang beragam. Di sisi lain, di sela menunggu hasil pertanian panen, mereka mengembangkan kerajinan tangan dan kesenian.

Suatu masyarakat tidak mencapai perkembangannya dengan begitu saja. perkembangan, baik fisik maupun rohaniah, dalam suatu masyarakat selalu melalui tahap-tahap yang evolutif data berkesinambungan. Proses perkembangan ini dinamakan evolusi kebudayaan. Lewis Henry Morgan (dalam Harsojo, 1999) membagi tahapan perkembangan kebudayaan manusia sebagai berikut.
a. Zaman liar bawah (lower savagery), yaitu perkembangan teknologi sejak manusia ada di permukaan bumi sampai mengenal bahasa.
b. Zaman liar tengah (middle savagery), yang ditandai dengan adanya kemampuan untuk membuat api, busur, dan panah.
c. Zaman liar atas (upper savagery), yaitu zaman ketika manusia mampu membuat teknologi busur dan panah sampai mampu membuat tembikar.
d. Zaman barbar bawah (lower barbarian), dimulai ketika manusia mampu membuat teknologi tembikar sampai munculnya budidaya tumbuhan dan pemeliharaan ternak.
e. Zaman barbar tengah (middle barbarian), dimulai ketika manusia mengenal budidaya pertanian dan peternakan sampai mampu bertani secara menetap serta mulai mengenal sistem irigasi.
f. Zaman barbar atas (upper barbarian), dimulai dari adanya teknologi irigasi hingga munculnya teknologi pengolahan besi dan budaya tulisan.
g. Zaman peradaban (civilization), merupakan zaman yang ditandai dengan adanya penggunaan bahasa, tulisan, elektronk percetakan, dan industri seperti sekarang.

Referensi
Antropologi: Mengungkap Keragaman Budaya Oleh Tedi Sutardi