Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hukum  perkawinan di Indonesia beraneka ragam, yaitu untuk berbagai golongan dan berbagai daerah. Dasar utama dari berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, dengan dektrit Presiden pada 5 Juli 1959.

Hukum Adat bagi bangsa Indonesia asli masih tetap berlaku dan diterapkan, maka dari itu berlaku keaneka ragaman Hukum Perkawinan di Indonesia, walau pun hukum tersebut belum dituangkan dalam bentuk undang-undang dan pernikahan ummat Islam.

 

Pembahasan

1. Arti Perkawinan, Pertunangan dan Perkawinan tanpa lamaran

a. Arti Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Bahkan dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya peristiwa penting bagi mereka yang hidup saja, teteapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.

Oleh karena itu, perkawinan mempunyai arti yang demikian pentingnya, maka pelaksanaannya senantiasa dimulai dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan khas mereka salah satunya dengan “sesajennya”. Ini semua barangkali dapat dinamakan takhayul, tetapi ternyata sampai sekarang hal-hal itu masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia oleh karenanya hal tersebut juga masih tetap dilakukan di mana-mana.

Profesor Hazairin   dalam bukunya “Rejang” mengemukakan bahwa peristiwa perkawinan itu sebagai tiga buah rentetan, yaitu :

1.      Perbuatan-perbuatan magis yang bertujuan menjamin ketenangan (koelte)

2.      Kebahagiaan (welvaart)

3.      Kesuburan (vruchtbaarheid)

Sedangkan menurut A. Van Gennep seorang ahli sosiologi Perancis menamakan semua upacara-upacara itu “rites de passage (upacara-upacara peralihan)”, upacara-upacara peralihan yang melambangkan peralihan atau perubahan status dari kedua mempelai. Menururnya, “rites de passage (upacara-upacara peralihan)” terdiri atas tiga stadia, yaitu:

1.      Rites de separation (upacara perpisahan dari setatus semula).

2.      Rites de marge (upacara perpisahan ke status yang baru).

3.      Rites de aggregation (upacara penerimaan dalam status yang baru).

Tiap-tiap stadia ini dalam kenyataannya sudah merupakan rangkaian upacara-upacara tersebut. Hubungan suami istri setelah perkawinan bukanlah merupakan suatu hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak, tetapi merupakan suatu paguyuban (hidup yang menjadi pokok ajang hidup suami istri selanjutnya beserta anak-anaknya).[1]

Bahkan setelah perkawinan suami istri itu merupakan satu kesatuan, terbukti antara lain karena:

1.      Menurut adat kebiasaan yang belum hilang sama sekali kedua mempelai itu pada saat perkawinan melepaskan nama yang mereka masing-masing pakai, pada jaman sekarang suami istri pun masih bertunggal nama, yaitu mereka memakai nama suami selaku nama mereka bersama. Kebiasaan baru ini barangkali timbul karena pengaruh Barat (Belanda).

2.      Istilah panggilan atau sesebutan yang dipakai untuk menggambarkan hubungan suami istri yang membuktikan bahwa mereka adalah satu kesatuan atau ketunggalan, misalnya:”garwa (belahan jiwa)”.

3.      Adanya hak milik bersama harta benda dalam perkawinan yang disebut harta gini.[2]

b. Arti Pertunangan

Pertunangan adalah merupakan suatu stadium (keadaan) yang bersifat khusus di Indonesia, hal tersebut biasanya mendahului dilangsungkannya suatu perkawinan. Pertunangan ini timbul setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk mengadakan perkawinan, yang sebelumnya telah berlangsung lamaran.

Lamaran atau meminang, lazimnya dilakukan oleh seorang utusan yang mewakili keluarga pihak laki-laki. Pertunangan baru terikat, apabila dari pihak laki-laki sudah memberikan sesuatu kepada pihak perempuan suatu tanda pengikat yang keliatan yang disebut panjer (Jawa), panyancang (Pasundan), tanda kong narit (Aceh) bobo mibu (Nias), paweweh (Bali).

Tanda pengikat dimaksud diberikan kepada keluarga pihak perempuan atau kepada orang tua pihak perempuan atau kepada calon mempelai perempuan itu sendiri. Pada Zaman sekarang sebagai tanda pengikat lazimnya digunakan cincin serta diberikan juga timbal-balik oleh kedua belah pihak. Dengan saling memberikan cincin sebagai tanda pengikat yang kelihatan itu, biasanya diadakan upacara “pertukaran cincin”.

Dasar alasan pertunangan di semua daerah berbeda, namun umumnya karena:

1.      Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki dapat dilangsungkan dalam waktu dekat.

2.      Untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak yang telah diikat oleh pertunangan.

3.      Memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling lebih mengenal satu sama lain, sehingga mereka kelak sebagai suami istri dapat dharapkan menjadi pasangan yang harmonis.

 

Sedangkan akibat dari pertunangan itu sendiri adalah adanya hubungan khusus antara bakal mertua dan bakal menantu. Selain itu, kedua belah pihak (calon pengantin) telah terikat untuk melakukan perkawinan, tetapi ikatan disini tidak berarti bahwa kedua belah pihak “tidak boleh tidak” harus melakukan perkawinan (tidak ada paksaan, pertunangan masih mungkin dibatalkan).

c. Perkawinan tanpa lamaran dan tanpa pertunangan

Ada beberapa Corak perkawinan yang tidak didahulu oleh lamaran dan pertunangan. Corak perkawinan yang demikian ini kebanyakan terdapat pada persekutuan yang bersifat patrilineal, namun tidak menutup kemungkinan terjadi juga pada persekutuan matrilineal dan parental.

Alasan terjadinya perkawinan corak ini pada umumnya adalah untuk membebaskan diri dari berbagai kewajiban yang menyertai perkawinan dengan lamaran dan pertunangan. Daerah-daerah yang mengenal perkawinan demikian  diantaranya:

1.      Lampung

Bakal suami istri bersama-sama melarikan diri dengan memberi “peninggalan” yaitu meninggalkan surat atau suatu barang, bahkan kadang-kadang sejumlah uang di rumah calon istri. Pelarian bersama ini selaku pendahuluan dari perkawinan mereka, oleh karenanya perkawinan ini dapat dinamakan “kawin lari”, namun Ter Haar menyebutnya dengan “wegloophuwelijk” atau “vluchthuwelijk”.[3]

2.      Sulawesi Selatan

Tiap perkawinan antara pemuda dan pemudi yang didahului oleh pelarian mereka bersama di daerah disebut “kawin rangkat”, sebab peristiwa ini senantiasa menimbulkan tantangan-tantangan pada keluarga pihak perempuan, bahkan hukum adat memberi hak kepada pihak perempuan untuk membunuh laki-laki yang benar-benar melakukan penculikan.

d. Perkawinan dalam berbagai sifat kekeluargaan

1.      Dalam sifat susunan kekeluargaan patrilineal

Cocok utama dari perkawinan yang sifat susunan kekeluargaannya patrilineal adalah perkawinan dengan “jujur”. Pemberian jujur oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan adalah sebagai lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tua dan kerabatnya. Setelah menikah maka sang istri pindah ke keluarga suaminya.

Ter Haar dalam bukunya “Beginselen en stelsel van het Adatrech” menamakan perkawinan dengan jujur ini “bruids chathuwelijk” yaitu perkawinan dengan jujur serta jujurnya oleh pihak laki-laki diberikan kontan menjelang perkawinan.

2.      Dalam sifat susunan kekeluargaan matrilineal

Dalam keluarga matrilineal tidak ada pembayaran jujur, setelah kawin suami tetap masuk pada keluarganya sendiri, akan tetapi dapat bergaul dengan keluarga istrinya sebagai “urang sumando”. Pada saat perkawinan ia (mempelai laki-laki dijemput dari rumahnya dengan sekedar ucapan untuk kemudian dibawa ke rumah calon istrinya), apabila setelah mereka mempunyai anak sang suami (ayah) hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya dan rumah tangga suami istri dan anak-anak keturunannya dibiayai oleh kerabat si istri.

3.      Dalam sifat susunan kekeluargaan parental

Dalam sifat sususnan kekeluargaan disini berneda dari yang kedua susunan sebelumnya, disini setelah perkawinan si suami menjadi anggota keluarga istri, begitu juga sebaliknya.

e. Sistem perkawinnan

1.      Sistem endogami

Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin denga seorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan seperti ini di Indonesia jarang terjadi. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja yang secara praktis mengenal sistem endogami, yaitu daerah Toraja.

2.      Sistem exogami

Dalam sistem ini orang diharuskan kawin dengan orang di luar suku keluarganya. Sistem ini terdapat di daerah Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan. Dalam perkembangannya bahwa sistem exogami dalam beberapa daerah tersebut lambat laun mengalamai proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan tersebut hanya ada pada kekeluargaan yang sangat kecil.

3.      Sistem eleutherogamis

Sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan seperti halnya kedua sistem sebelumnya. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan-larangan karena:

Ø  Nasab (keturunan yang dekat dan tidak batal)

Ø  Musyaharah (periparan), misal: menantu, mertua, anak tiri, dll

Sistem eleutherogamis ternyata yang paling meluas di Indonesia, yaitu terdapat di: Aceh, Sumatera Timur, Bangka Balitong, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi Selatan, Ternate, Irian Barat, Bali, Lombok, dll.

 

 

 

 

UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI

Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

(1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

 

 

 

 

BAB III

Penutup

Keragaman adat istiadat atau Hukum Adat dalam masalah perkawinan memang sangat beragam, mulai dari upacara, proses sampai dampak atau kehidupan selanjutnya setelah kawin. Apa pun adatnya pada inti atau tujuannya perkawinan itu sendiri sama.

Kesensitifan masalah perkawinan tidak hanya dibahas dalam Undang-undang, Hukum Adat pun sangat memperhatikan masalah ini, karena perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut calon mempelai laki-laki dan perempuan saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, kerabat-kerabat mereka, bahkan semua keluarga dan sanak family  mereka masing-masing.


[1] Profesor Djojodigoeno dalam bukunya “Asas-asas Hukum Adat” halaman 54.

[2]Profesor Djojodigoeno dalam bukunya “Asas-asas Hukum Adat” halaman 54.

 

[3] Ter Haar dalam bukunya “Beginselen en stelsel van het Adatrecht”, cetakan ke-4 halaman 163.