ALASAN DAN PROSEDUR POLOGAMI SERTA HAK-HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

BAB I

Pendahuluan

A.Latar Belakang Masalah

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus controversial.Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normative ,psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan kesetaraan gender.Bahkan para penulis barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Pada sisi lain,poligami dikampanyekan karena dianggap sebagai salah satu alternative untukmenyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.

Kajian berikut ini sebisa mungkin akan melihat persoalan poligami dengan lebih jernih dan mendudukkan perbedaan secara proporsional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

A.Alasan-Alasan dan Prosedur Poligami

1.Perspektif fikih

Poligami adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu dan dibatasi hany empat orang istri saja.Landasan poligami yaitu surat An-Nisa ayat 3.

Dan jika kamu punya alas an takut kalau kamu tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim,maka kawinilah perempuan dari antara mereka(yang lain) yang sah untuk kamu,dua,tiga,empat;tetapi jika kamu takut bahwa kamu tidak dapat memperlakukan mereka secara adil,maka nikahilah seorang saja,atau budak-budak yang kamu miliki.yang demikian itu lebih dekat kepada berbuat aniaya.[1]

Selanjutnya pada An-Nisa 129 Allah berfirman yang artinya:

Dan tidak akan ada kekuatan dalam diri kamu untuk memperlakukan istri-istri mu secara adil,meskipun kamu ingin sekali melakukannya,dan oleh karena itu,janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang satu sehingga kamu mengabaikan yang lain,membiarkan seperti dalam keadaan mempunyai atau tidak mempunyai suami.

Dalam penafsiran Asghar,sebebarnya dua ayat di atas menjelaskan betapa al-Qur’an membolehkan laki-laki kawin hingga empat orang istri dengan syarat adil.Namun lebih jelas lagi dengan mengutip al-Tabari inti ayat tersebut bukan pada kebolehan poligami tetapi terletak pada perlakuan yang adil terhadap anak yatim terlebih setelah mengawininya.Adil disini adalah adil dalam perlakuan yang adil dalam meladeni istri,seperti pakaian,tempat,giliran,dan lain-lain yang bersifat lahiriah.

Jika disederhanakan pandangan normative al-Qur’an yang selanjutnya diadobsi oleh ulama-ulama fiqhsetidaknya menjelaskan dua persyaratan bagi seorang suami yang akan berpoligami.Pertama,seorang lelaki yang akan berpoligami harus memiliki kemampuan dana yang cukupuntuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi.Kedua,seorang lelaki harus memperlakukan semua istrinya secara adil.

Menurut Abdurrahman ada 8 syarat poligami

1.Istri mengidap penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan

2.istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tidak dapat melahirkan

3.istri sakit ingatan

4.istri lanjut usia sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri

5.istri memiliki sifat buruk

6.istri minggat dari rumah

7.ketika terjadi ledakan  perempuan misalnya saat perang

8.kebutuhan suami beristri lebih dari satu dan apabila tidak dipenuhi menimbulkan kemudharatan di dalam kehidupan dan keluarganya.

Di sini jelas sekali ada kelonggaran suami untuk berpoligami sehingga titik tekannya pada suami.

Hikmah poligami menurut Al-Jurjani dalam kitabnya Hikmah al-Tasyri’ wa al falsafatuhu.Pertama,poligami yang dibatasi empat menunjukkan bahwa manusia terdiri dari empat campuran di dalam tubuhnya.Kedua,batasan empat juga sesuai dengan batasan pekerjan laki-laki;pemerintahan,perdagangan’pertanian dan industri.ketiga, bagi seorang suami yang memiliki empat orang istri mempunyai waktu yang senggang tiga hari sehingga dapat memncurahkan kasih sayang.

Di sini para Fuqaha berusaha untuk merasionalisasi poligami agar dapat diterima dengan baik.Sedangkan Al-Athar dalam bukunya Ta’addud al-zawzat mencatat empat dampak negative poligami.Pertama,poligami dapat menimbulkan kecemburuan diantara para istri.Kedua,Menimbulkan rasa kekhawatiran para istri kalau-kalau suami tidak dapat berlaku bijaksana dan adil.Ketiga,anak-anak yang dilahirkan adri istri yang berlainan sangat rawan untuk terjadinya perkelahian,permusuhan dan saling cemburu.Keempat,kekacauan dalam bidang ekonomi.[2]

 

2.perspektif UU No1/1974

Dalam UU ini dijelaskan pada pasal 3 bahwasanya perkawinan adalah monogami namun,pada keadaan tertentu di bolehkan adanya poligami

Dalam pasal 4 dijelaskan jika seorang suami akan beristri lebih dari seorang apabila:

  1. istri tidak dapat mejalankan kewajiban sebagai istri
  2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
  3. istri tidak dapat melahirkan keturunan

Di dalam UU ini todak menganut asas monogamy mutlak namun terbuka(Yahya Harahap)

Poligami disini ditempatkan pada status hokum darurat(emergency law),atau dalam keadaan yang luar biasa(exstra ordinary circumstance).Poligami tidak semata-mata kewenangan suami namun juga atas izin pengadilan hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat 2:

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pada pasal 5 ayat 1 termuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang ingin melakukan poligami ialah:

1.Adanya persetujuan dari istri/istri-istri

2.Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

3.Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Yang membedakan antara pasal 4 dan 5 adalah pasal 4 mengatur syarat alternative yang artinya salah satu harus ada sedangkan pasal 5 adalah persyaratan kumulatif di mana seluruhnya harus di penuhi suami yang akan melakukan poligami.

 

3.Perspektif PP No.9/1975.

Pada pasal 40 dinyatakan:Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.

Sedangkan tugas pengadilan di atur di dalam pasal 41 PP No 9/1975 sebagai berikut:

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

  1. Ada atu tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang suami kawin lagi.
  2. Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri ,baik persetujuan lisan maupun tertulis ,apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan,persetujuan itu harus diucapkan di depan siding pengadilan.
  3. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri  dan anak-anak ,dengan memperlihatkan:

i.  surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh          bendahara tempat bekerja;atau

ii .surat keterangan pajak penghasilan;atau

iii.surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan

d.Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Berikutnya pasal 42 juga dijelaskan keharusan pengadilan memanggil para istri untuk memberikan penjelasan dan kesaksian .Di dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa pengadilan diberi waktu selama tiga puluh hari untuk memeriksa permohonan poligami setelah diajukan oleh suami lengkap dengan persyaratannya.

Pengadilan agama berhak memberi izin kepada seseorang untuk melakukan poligami .Hal ini dinyatakan dalam pasal 43 yang bunyinya:Apabila pengadilan berpendapat cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang,maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.Izin pengadilan agama menjadi sangat menentukan,sehingga dalam pasal 44 dijelaskan bahwa pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang tanpa adanya izin pengadilan.

 

4. Perspektif KHI

KHI memuat poligami pada bagian IX dengan judul ,”Beristri lebih dari satu orang” yang diungkap dari pasal 55-59.Pada pasal 55 dinyatakan :

1.Beristri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan ,terbatas hanya sampai empat orang istri.

2. syrat utama beristri lebih dari satu orang ,suami harus mampu berlaku adil ter

Hadap istri-istri dan anak-anaknya.

3.Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin  dipenuhi,suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Lebih lanjut dalam KHI pasal 56 dijelaskan :

  1. seorang suami yang akan menikah lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
  2. Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara

Sebagaimana diatur dalam BAB VIII PP No.9 Tahun 1975

  1. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua,ketiga,atau keempat yang tidak mempunyai izin dari Pengadilan Agama ,tidak mempunyai kekuatan hokum.

Dari pasal-pasal di atas ,KHI tidak berbeda dengan. UUP dan semangat fikih pada pasal 57 juga dijelaskan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1.Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri ;

2.Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ;

3.Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Alasan-alasan suami yang diperbolehkan berpoligami menurut Pengadilan Agama sama dengan yang disebut oleh pasal 4 UUP.

Selanjutnya pada pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan keizinan .Sehingga bagi istri yang tidak mau memberikan persetujuan suaminya untuk berpoligami ,persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama.Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perundang-undangan Indonesia telah mengatur agar laki-laki yang melakukan poligami adalah laki-laki yang benar-benar:1.mampu secara ekonomi menghidupi dan mencukupi seluruh kebutuhan(sandang,pangan,papan) keluarga (istri-istri dan anak-anak

2.Mampu berlaku adil terhadap istri-istri dananak-anak dari suami poligami tidak disia-siakan.

Ketentuan hokum yang mengatur tentang poligami seperti telah diuraikan di atas an mengikat semua pihak,pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan.Apabila mereka melanggar pasal-pasal di atas dikenakan sanksi pidana.Hal ini diatur pada bab IX pasal 45 PP No.9 tahun 1975.

B.Hak-Hak  Dan Kewajiban Suami Istri

Terwujudnya tujuan perkawinan tersebut sudah pasti sangat tergantung pada maksimalisasi peran dan tanggung jawab suami dan istri.

1.Perspektif Fikih

Imam Nawawi menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan oleh suami

a.Memberi nasihat,menyuruh dan mengingatkian untuk berbuat baik serta menyenangkan hati istri.

b.Memberi nafkah istri sesuai dengan usaha dan kemampuan

c.Selalu bersabar dan tidak mudah marah apabila istri berkata dan berbuat sesuatu yang menyakitkan.

d.Bersikap lemah lembut dan bersikap baik terhadap istri karena pada umumnya mereka kurang sempurna akal dan agamanya,

e.Menuntun istri dalam jalan kebaikan

f.Mengajari dalam urusan agama seperti berkenaan dengan hal taharah dll.

Muhammad Baqir al-Habsyi memberi ulasan yang sistematis tentang hak dan kewajiban suami istri .Pertama,kewajiban bersama antara suami dan istri.Kedua,suami terhadap istri

Ketiga,Kewajiban istri terhadap suami.

1.Kewajiban timbale balik antara suami dan istri.

a. Dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan istri demikian pula

sebaliknya;termasuk hubungan seksual diantara keduanya.

b.Timbulnya hubungan mahram di antara mereka berdua.

c. Berlakunya hokum pewarisan antara keduanya,segera setelah berlangsungnya   akad  nikah.

d.Dihubungkannya nasab mereka dengan nasab suami.

e Berlangsungnya hubungan baik antara kedua suami istri

f. Menjaga penampilan lahiriah antara keduanya.

2.Kewajiban suami atas istrinya

  1. Yang berupa materi (uang),yaitu mahar dan nafkah sehari-hari.
  2. Yang bersifat non materi yaitu mempergauli istri dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan keadilan di antara istri-istri apabila menikah lebih dari satu.Suami juga wajib menjaga kehormatan istri, dan mengatur hubungan seksual antara suami- istri.

3.Kewajiban Istri Atas Suami

  1. Bersikap taat dan patuh terhadap suami dalam segala sesuatunya selama tidak hal yang dilarang Allah
  2. Memelihara kepentingan suami berkaitan dengan kehormatan dirinya.
  3. Menghindari dari segala sesuatu yang akan menyakiti hati suami seperti bersikap angkuh,atau menampakkan wajah cemberut atau penampilan buruk lainnya.

2.Perspektif UU No 1 /1974

Undang-Undang No 1 tahun 1974 ini memberikan aturan yang jelas berkenaan hak dan kewajiban suami-istri.Hal ini diatur pasal 30-34.

Sesuai dengan prinsip perkawinan yang dikandung oleh UUP,pada pasal 31 sangat jelas bahwa kedudukan suami-istri adalah sama dan seimbang,baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Menurut Syuyuti Talib ada lima hal penting beranjak dari UUP.

Pertama,pergaulan hidup suami-istri yang baik dan tentram dengan rasa cinta mencintai dan santun menyantuni.(masing-masing pihak wajib mewujudkan pergaulan yang ma’ruf).kedua,suami memiliki kewajiban dalam posisinya sebagai kepala keluargadan istri juga memiliki kewajiban dalam posisinya sebagai ibu rumah tangga.ketiga,Rumah kediaman wajib disediakan oleh suami dan ia wajib tinggal dikediamannya tersebut.Namun,dalam berbagai kasus dapat disediakan secara bersama.

Keempat,Belanja kehidupan menjadi tanggung jawab suami ,sedang istri wajib membantu suami mencukupi biaya hidup tersebut.Kelima,Istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan membelanjakan biaya rumah tangga yang diusahakan suami.

Sedangkan Menurut Martiman hak dan kewajiban suami-istri yang terkandung dari UUP pasal 30-34 adalah.

  1. Cinta-mencintai satu dengan lainnya
  2. Hormat-menghormati dan menghargai satu sama lainnya
  3. Setia satu sama lainnya
  4. Saling memberi dan menerima bantuan lahir dan batin satu sama lainnya
  5. Sebagai suami berkewajiban mencari nafkah bagi anak-anak dan istrinya serta wajib melindungi istri serta memberikan segala keperluan hidup rumah tangga ,lahir batin,sesuai dengan kemampuannya.
  6. Sebagai istri berkewajiban mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.

3.Perspektif KHI

Berbeda dengan UUP ,KHI mengatur masalah hak dan kewajiban suami-istri secara rinci

Pembahasannya dimulai dari pasal 77-78 mengatur hal-hal umum,pasal 79menyangkut kedudukan suami-istri,pasal 80 berkenaan dengan kewajiban suami,pasal 81 tempat kediaman dan pasal 82 kewajiban suami terhadap istri yang lebih dari seorang,dan pasal 83 berkenaan dengan kewajiban istri.Pasal-pasal dalam KHI dapt dikatakan sangat jelas mengatur kedudukan suami-istri ,serta kewajiban suami istri.Dalam beberapa hal KHI mengadopsi UUP seperti berkenaan dengan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga posisi yang seimbang,kewajiban saling mencintai,menghormati dan saling membantu.Pada sisi lain KHI menjelaskan secara rinci hal-hal yang dijelaskan UUP seperti bentuk kebutuhan yang harus dipenuhi suami,kiswah dan kediaman atau sandang ,pangan dan papan.Demikian juga dengan biaya perawatan ,pengobatan istri dan anak serta pendidikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

A.KESIMPULAN

Jika disederhanakan pandangan normative al-Qur’an yang selanjutnya diadobsi oleh ulama-ulama fiqh setidaknya menjelaskan dua persyaratan bagi seorang suami yang akan berpoligami.Pertama,seorang lelaki yang akan berpoligami harus memiliki kemampuan dana yang cukupuntuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. .Kedua,seorang lelaki harus memperlakukan semua istrinya secara adil.Selain itu juga seorang suami harus mendapat persetujuan dari istri/istri-istrinya.Harus mendapatkan Izin dari Pengadilan Agama serta ada alas an dari istri untuk dilakukan poligami .Antara lain:

a.istri tidak dapat mejalankan kewajiban sebagai istri

b istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

c.istri tidak dapat melahirkan keturunan

Adapun Hak dan  kewajiban suami-istri untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah yang diberkahi Allah SWT.dengan kewajiban saling menjaga dan melindungi kehormatan serta melaksanakan fungsinya sesuai peran dalam keluarga.

B.SARAN

Pemakalah menyadari bahwasanya tulisan I ni jauh dari sempurna untuk itu kami mengharap saran yang membangun demi kesempurnaan tulisan ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Abidin Slamet,Aminuddin.H,Fiqh Muhakahat (Untuk Fakultas Syari’ah Komponen MKDK),(Bandung:Pustaka Setia.1999). Nuruddin Amiur ,Tarigan Azhari Akmal,Hukum Perdata Islam Di Indonesia(Studi kritis perkembangan hokum islam dari fikih,UU No 1/1974 sampai KHI.(Jakarta:Kencana,2006)

PP No 75 Th.1975

Seri perundang-undangan(Perkawinan dan kompilasi hokum islam),(Yogyakarta:Pustaka Yustisia.2008)


[1] Drs.Slamet Abidin .Drs.H.Aminudin ,Fiqh Munakahat,(Bandung:CV Pustaka Setia,1999).h.131

[2] Nuruddin Amiur,Azhari A.K,Hukum perdata Islam di Indonesia,Jakarta:Kencana.2006,hlm 156-161