PP NOMOR 2 TAHUN 2007 TATA CARA MEMPEROLEH,KEHILANGAN,PEMBATALAN,DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWRGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. PENGANTAR

PP NOMOR 2 TAHUN 2007 TATA CARA MEMPEROLEH,KEHILANGAN,PEMBATALAN,DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWRGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

PENGANTAR

Warga Negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu Negara , karena status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbale balik antara warga Negara dan negaranya. Masalah kewarganegaraan Republik Indonesia sebelumnya telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan R.I.sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewrganegaraan Indonesia. Sejalan dengan tuntutan reformasi dan telah diamandemennya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD1945),maka secara yuridis, filosofis, dan secara sosiologis Undang-Undang Nomor 62 Tahhun 1958 tentang Kewrganegaraan R.I. sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewrganegaraan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembanagan ketatanegaraan Republik Indonesia,karena masih mengandung ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila dan tidak sesuai lagi dengan pergaulan global yang menghendaki adanya persamaan perlakuan terhadap warga Negara di depan hokum, serta adanya kesetaraan gender. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dibentuk undang-undang kewarganegaraan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewrganegaraan Republik Indonesia (UU No.12 Tahun 2006) sebagai pelaksana pasal26 ayat (3) UUD1945

yang mengamanatkan agar hal-hal mengenai warga Negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Pokok materi muatan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006 meliputi: a. Siapa yang menjadi warga Negara Indonesai; b. Syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;

c. Kehilanagan kewarganegaraan republik Indonesia;

d. Syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia;dan

e. Ketentuan pidana

UU No 12 Tahun 2006 yang diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2006 memerintahkan pelaksanaan beberapa ketentuan untuk diatur lebih lanjut denan Peraturan Pemerintah, yaitu pasal 22,pasal 30, dan pasal 35 Undang-Undang No 12tahun 2006, Tentang Kewaraganegaraan Indonesia telah ditetapkan

peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pemabtalan dan memperoleh kembali kewrganegaraanRepublik Indonesia. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi tata cara pengajuan permohonan dan/atau penyampaian pernyataan untuk:

1. Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui pewarganegaraan, pengangkatan anak, karena pemberian oleh Negara terhadap orang yang berjasa atau karena alasan kepentingan Negara;

2. Kehilanagan Kewarganegaraan Republik Indonesia, vaik kehialangan dengan sendirinya maupun atas permohonan yang bersangkutan;

3. pembatalan perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia;

4. Memperoleh kembali kewarganegaraan republik Indonesia karena kehilangan dengan sendirinya,kehilangan   Karena permohonan,dank arena putusnya perkawinan;

5. Tetap menjadiWarga Negara Indonesia bagi Warga Negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Karena Perkawinan;dan

6. Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak yang berkewarganegaraan ganda. Untuk mensosialisasikan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007, agar masyarakat dapat memahami substantive dari peraturan sebagaimana dimaksud,Departemen Komunikasi dan  nformatikamenerbitkan buku tentang Tata cara Memperoleh, Kehilanagan,pembatalan, dan memperoleh kembali

Kewarganegaraan Indonesia. Jakarta, Oktober 2007

TATA CARA PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN

Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2006 dapat mengajukan permohonan

pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri jika memenuhi persyaratan: (a) telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin ; (b) pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10(sepuluh) tahun

tidak berturut-turut;(c) sehat jasmani dan rohani; (d) dapat berbahasa Indonesia serta mengakui Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (e) tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukn tindak pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; (f) Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi kewarganegaraan ganda; (g) mempunyai pekerjaan tetap;dan (h) membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.Permohonan diajuakan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat (a) nama lengkap, (b). tempat dan tanggal lahir; (c). jenis

kelamin; (d). status perkawinan; (e). alamat tempat tinggal; (f). pekerjaaan; dan (g).kewarganegaraan asal. Permohonan harus dilampiri dengan:

1. Fotocopy kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh

pejabat (yang dimaksud dengan disahkan oleh pejabat adalah pejabatmencocokkan fotocopy kutipan akte atau

surat-surat keterangan dengan aslinya); 2. Fotocopy akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian istri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18

(delapan belas) tahun yang disahkan oleh pejabat; 3. Surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor

imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang meyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di Wilayah Negara Republik Indonesiapaling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) Tahun tidak berturut-turut; 4. Fotocopy kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh

pejabat; 5. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit; 6. Surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia; 7. Surat pernyataan pemohon mengakui Dasar Negara Pancasila dan UUD Tahun 1945;

8. Surat keterangan catatan kepolisian yang wilayah kerjanya meliputi tempat tempat tinggal pemohon;

9. Surat keterangan dari perwakilan Negara pemohon bahwa dengan memperolh kewarganegaraan R.I. tidak menjadi kewarganegaraan ganda ; 10. Surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalpemohon bahwa pemohon memliki pekerjaan dan/berpengasilan tetap; 11. Bukti pembayaran uang Pewarganegaraan dan biaya pemohonan ke Kas Negara; dan 12. Pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4 X 6 sentimeter sebanyak 6 (enam ) lembar 13. Permohonan beserta lampirannya disampaikan kepada

pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan substantif, pejabat mengembalikannya kepada pemohon dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan, dan dalam hal dinyatakan memenuhi persyaratan

substantif pejabat meneruskan permhonan kepada Menteri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai.Menteri melakukan pemeriksaan substantif dan meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan kepada presiden dalam waktu paling lama 45 (empat, puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari pejabat. Presiden mengabulkan atau menolak permohonan dalam waktu

paling lambat 45(empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima Menteri.

Dalam hal permohonan dikabulkan presiden, persiden menetapkan keputusan presiden dan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan tembusan kepada pejabat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Presiden ditetapkan. Dalam hal permohonan ditolak presiden, presiden memberitahukan kepada menteri. Penolakan disertai dengan alasan diberitahukan secara tertulis oleh menteri kepada pemohon dengan tembusan kepada pejabat dengan waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri. Pemohon yang dikabulkan permohonannya mengucapkan sumpah

atau menyatakan janji setia dalam waktu paling lambat 3(tiga) bulan terhtung sejak tanggal pemberitahuan petikan Keputusan presiden dikirim kepada pemohon.

TATA CARA PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN KEPADA ORANG ASING YANG BERJASA KEPADA NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU DENGAN ALASAN KEPENTINGAN LAIN Sesuai dengan Pasal 20 Undanf-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaragnegaraan Republik Indonesia (UU No. 12 Tahun 2006),

“Orang asing yang telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan Negara

dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda”. Presiden dapat memberiakn kewarganegaraan R.I. kepada orang asing yang berjasa kepada Negara Republik Indonesia karena prestasinya luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan.lingkungan hidup, atua keolahragaan

telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia. Presiden dapat memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia. Presiden dapat memberikan kewarganegaraan R.I. kepada orang asing karena alasan kepentingan Negara karena orang asing tersebut dinilai oleh Negara dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan Negara dan meningkatkan kemajuan khususnya di bidang perekonomian Indonesia. Usul pemberian kewarganegaraan R.I. diajukan kepada Menteri

oleh pimpinan lembaga Negara atau lembaga pemerintah,atau lembaga kemasyarakatan terkait, yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup yang dilampiri dengan:

1. Fotocopy akte kelahiran ;

2. Daftar riwayat hidup;

3. surat pernyataan kepada NKRI yang berdasarkan pancasila dan UUD RI Tahun 1945;

4. Surat pernyataan bersedia menjadi warga Negara Indonesia dan melepaskan kewarganegaraan asalnya;

5. Fotocopy paspor atau surat yang bersifat paspor yang masih berlaku;

6. Surat keterangan dari perwakilan Negara orang asing yang diusulkan bahwa yang bersangkutan akan kehilanagan kewarganegaraan yang dimilikinya setelah memperoleh kewarganegaraan R.I.

7. Surat rekomendasi yang berisi pertimbangan bahwa orang asing yang diusulkan layak diberikan kewarganegaraankarena jasanya atau alasan kepentingan Negara; dan

8. Pasfoto berwarna ukuran 4 X 6 sentimeter sebanyak 6(enam) lembar.

Menteri memeriksa persyaratan substantif pengusulan , dan berdasarkan hasil pemeriksaan menteri mengusulkan unsure dimaksud disertai dengan pertimbangan kepada presiden. Setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat R.I. Presidan menetapkan Keputusan Presiden mengenai pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia. Pejabat memanggil orang asing yang bersangkutan secara tertulis untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dalam waktu paling lama 3(tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan petikan Keputusan Presiden dkirimkepada orang asing yang bersengkutan. Dalam hal anak-anak orang asing yang berusia 18 (delapanbelas) tahun atau belum kawin ikut memperoleh kewarganegaraan orang asing yang bersangkutan.

Dalam hal usulan ditolak, presiden memberitahukan secara tertulis kepada menteri disertai dengan alasannya.

TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI ANAK ANGKAT

Anak arga Negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia. Untuk memperoleh Kewrganegaraan R.I. orang tua anak yang diangkat mengajukan permohonan kepada menteri melalui pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempattinggal pemohon yang diajukan secara tertulis dalam bahasa

Indonesia diatas kertas bermaterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat : (a) nama lengkap orang tua angkat; (b) tempat dan tanggal lahir; (c) alamat tempat tinggal; (d) pekerjaan; (e) status kewarganegaraan orang tua;(f)  ama lengkap anak angkat; (g) tempat dan tanggal lahir anak;(h) jenis kelamin anak; (i) kewarganegaraan asal anak. Surat permohonan sebagaimana harus dilampiri:

1. Fotocopy akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran anak yang bersangkutan yang disahkan oleh pejabat;

2. Izin keimigrasian bagi anak yang bertempat tinggal diluar wilayah Republik Indonesia;

3. Surat keterangan tampat tinggal anak dari camat bagi anak yang bertempat tinggal di wilayah Negara Republik

Indonesia

4. Fotocopy paspor anak yang masih berlaku;

5. Penetapan pengadilan negeri tentang pengangkatan anak (yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan negeri ditempat tinggal pemohon bagi pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Negara R.I. Bagi pemohon yang bertempat tinggal diluar wilayah Negara R.I. adalah pengadilan negeri Jakarta pusat);,6. Surat keterangan dari perwakilan Negara anak bahwa tidak keberatan anak yang bersangkutan memperoleh Kewarganegeraan R.I.;

7. Fotocopy kutipan akte kelahiran orang tua yang mengangkat anak yang disahkan oleh pejabat;

8. Fotocopy paspr atau kartu tanda penduduk orang tua yang mengangkat anak yang disahkan oleh pejabat ;

9. Fotocopy akte kelahiran/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak /perceraian , atau kutipan akte

kematian salah satu orang tua yang mengangkat anak yang disahkan oleh pejabat; dan

10. Pasfoto snsk terbsru berwarna ukuran 4 X 6 sentimeter sebanyak 6 (enam)lembar. Apabila persyaratan pemohon tidak lengkap pejabat yang menerima permohonan memngembalikan permohonan kepada

pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi, dalam hal permohonan telah lengkap, pejabat menyampaikan permohonan tersebut kepada menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Menteri setelah memeriksa kelengkapan permohonan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterima dari

pejabat, dalam hal permohonan belum lengkap, menteri memberikan permohonan kepada pejabat untuk dilengkapi  Dalam hal permohonan telah lengkap, mentrei menetapkan keputusan mengenai perolehankewarganegaraan R.I. bagi anak angkat.pejabat menyampaikan keputusan dimaksud kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan diterima.

TATA CARA KEHILANAGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

A. Kehilanagan Kewarganegaraan R.I. dengan sendirinya Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pasal 23 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 2 Tahun 2007 pasal 31 warga Negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegarannya karena :

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;

2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;

3. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden;

4. Secara sukarela masuk dalam dinas Negara asing, yang jabaatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai

dengan keteneuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga Negara Indonesia (antara lain

pegawai negeri, pejabat Negara, dan intelijen); 5. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji

kepada Negara asing atau bagian dari Negara asing tersebut (adalah wilayah yuridiksi Negara asing yang bersangkutan); 6. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu Negara asing; 7. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari Negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari Negara lain atas namanya;atau 8. Bertempat tinggal di luar wilayah Negara R.I. selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas Negara, tanpa alasan yang sahdan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetep menjadi warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir (yang dimaksud alasan yang sah adalah alasan yang diakibatkan oleh kondisi diluar kemampuan yang bersangkutan sehingga ia tidak dapat menyatakan keinginanuntuk tetap menjadi warga Negara Indonesia, antara lain karena keterbatasan mobilitas yang bersangkutan,akibat paspornyatidak berada dalam penguasanyang bersangkutan, pemberitaan pejabat tidak diterima). B. Kehilangan kewarganegaraan R.I. atas permohonan Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri, apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal diluar negeri dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan R.I. tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Permohonan kehilangan kewarganegaraan dimaksud diajukan secara tertulis oleh yang bersangkutan kepada presiden atau menteri. Permohonan dibuat dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat (a) nama lengkap (b) tempat dan tanggal lahir; (c) alamat tempat

tinggal; (d) pekerjaan (e) jenis kelamin (f) status perkawinan pemohon; dan (g) alasan permohonan. Permohonan disampaikan kepada perwaklan Republik Indonesia (perwakilan R.I.) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon , disertai lampiran : 1. Fotocopy akte kelahiran atau sarat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh kepala perwakilan R.I.  2. Fotocopy akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak /perceraian atau kutipa akte kematian suami/istri pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh kepala perwakilan R.I.; 3. Fotocopy surat Perjalanan R.I. atau kartu tanda penduduk yang disahkan oleh kepala perwakilan R.I.; 4. Surat keterangan dari perwakilan Negara asing bahwa dengan kehilangan kewarganegaraan R.I. pemohon akan menjadi warga Negara asing ;dan 5. Pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4 X 6 sentimeter sebanyak 6 (enam)lembar. Dalam hal permohonan yang disampaikan belum lengkap perwakilan R.I. mengembalikan kepada pemohon paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima, dalam hal permohonan perwakilan R.I. menyampaikan permohonan dimaksud kepada menteridalam waktu paling lama 2(dua) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Menteri setelahmemeriksa permohonan, dalam hal permohonan belum lengkap mengembalikan permohonan kepada perwakilan R.I. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung

sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi, dan dalam hal permohonan telah lengkap, menteri meneruskan kepada presiden dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Presiden menetapkan keputusan mengenai kehilangan kewarganegaraan R.I.,dan

perwakilan R.I. meanyampaikan keputusan presiden kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan presiden diterima. Presiden menetapkan keputusan mengenai kehilangan kewarganegaraan R.I. dan perwakilan R.I.menyampaikan keputusan presiden kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan presiden diterima.

TATA CARA PEMBATALAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Sesuai Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia pasal 28

Setiap orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batalkewarganegaraannya”. Pernyataan keterangan palsu atau dipalsukan, tidak benar atau terjadi kekeliruan mengenai orang yang didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan putusan pengadilan, Menteri menyampaikan kepada presiden untuk membatalkan kewarganegaraan R.I. dalam hal kewarganegaraan R.I. berdasarkan keputusan menteri, pembatalannya ditetapkan dengan keputusan menteri.

TATA CARA MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN INDONESIA

A. kehilanagan kewarganegaraan sebagaimana simaksud pasal 23 Warga Negara yang hilang kewarganegaraan R.I. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pasal 23 huruf a s/d huruf h, dapat memperoleh kembali kewarganegaran R.I. dengan mengajukan permohonan kepada presiden melalui

menteri. Tata cara pengajuan permohonan dilakukan sesuai dengan ketentuan “Tata Cara Pewarganegaraan”.

Warga Negara Indonesia yag hilang kewarganegaraan sebagiamana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 pasal 23 huruf I,dapat memperoleh kembali kewarganegaraan R.I. dengan mengajukan pemohonan kepada menteri melalui pejabat atau perwakilan R.I. yang wialyah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Permohonan diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup dan sekurangkurangnya

memuat: (a) nama lengkap (b) alamat tempat tinggal (c) tempat dan tanggal lahir (d) pekerjaan (e)jenis kelamin (f) status

perkawinan; dan (g) alasan kehilangan kewarganegaraan R.I. Permohonan dimaksud harus dilampiri dengan :

Fotocopy kutipan akte kelahiran atau sarat yang lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan R.I. Fotocopy paspor R.I., atau surat yang bersifaat paspor,atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi WNI yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan R.I. Fotocopy akte perkawinan/buku nikah, kutipan perceraian/surat talak /perceraian , atau kutipan akte

kematian istri/suami pemohon yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan R.I. bagi pemohon yang telah kawin atau cerai; Fotocopy kutipan akte kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapam belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan R.I., bagi yang mempunyai anak Pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD RI tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh- sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negatr sebagai

WNI dengan tulus dan ikhlas; Daftar riwayat hidup pemohon; dan Pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X 6 sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar. Pejabat atau perwakilan R.I. yang menerima permohonan

sebagaimana dimaksud dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima mengembalikan permohonan kepada pemohon dalam hal permohonan belum lengkap untuk dilengkaoi, dan/atau menyampaikan permohonan kepada menteri dalam hal prmohonan telah lengkap. Dalam hal permohonan belum lengkap, menteri mengembalikan permohonan kepada pejabat atau perwakilan R.I.

dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi. Dalam hal permohonan telah lengkap, menteri menetapkan keputusan memperoleh kembali kewarganegaraan R.I. dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Pejabat atau perwakilan R.I. menyampaikan keputusan dimaksud kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari

terhitung sejak tanggal keputusan menteri diterima. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum

kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah R.I., dari ayah atau ibu yang memperoleh kembali kewarganegaraan R.I..dengan sendirinya berkewarganegaraan R.I. B. Kehilangan Kewarganegaraan akibat ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Warga Negara Indonesia (WNI) yang kehilanagan

kewarganegaraannya akibat ketentuan undang-undang nomor 12 tahun 2006, pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), sejak putusnya perkawinan dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada menteri melalui pejabat atau perwakilan R.I. yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon . Permohonan diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup dan

sekurang-kurangnya memuat: (a) nama lengkap (b) alamat tempat tinggal © tempat dan tanggal lahir (d) pekerjaan (e)jenis kelamin (f) status perkawinan; dan (g) alasan kehilangan kewarganegaraan R.I.

Permohonan dimaksud harus dilampiri dengan : Fotocopy kutipan akte kelahiran atau sarat yang lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan R.I

Fotocopy paspor R.I., atau surat yang bersifaat paspor,atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa

pemohon pernah menjadi WNI yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan R.I.

Fotocopy akte perkawinan/buku nikah, kutipan perceraian/surat talak /perceraian , atau kutipan akte

kematian istri/suami pemohon yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan R.I. bagi pemohon yang telah

kawin atau cerai; Fotocopy kutipan akte kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapam belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan R.I., bagi yang mempunyai anak

Pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD RI tahun

1945 dan akan membelanya dengan sungguh- sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan

negatr sebagai WNI dengan tulus dan ikhlas; Daftar riwayat hidup pemohon; dan Pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X 6 sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar. Pejabat atau perwakilan R.I. yang menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima mengembalikan permohonan kepada pemohon dalam hal permohonan belum lengkap untuk dilengkaoi, dan/atau menyampaikan permohonan kepada menteri dalam hal prmohonan telah lengkap. Dalam hal permohonan belum lengkap, menteri mengembalikan permohonan kepada pejabat atau perwakilan R.I. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi. Dalam hal permohonan telah lengkap, menteri menetapkan keputusan memperoleh kembali kewarganegaraan R.I. dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Pejabat atau perwakilan R.I. menyampaikan keputusan dimaksud kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan menteri diterima. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum

kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah R.I., dari ayah atau ibu yang memperoleh kembali kewarganegaraan R.I..dengan sendirinya berkewarganegaraan R.I.

PERNYATAAN INGIN TETAP MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA

Perempuan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1), atau laki-laki sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) UU Nomor 12 tahun 2006, jika ingin tetap menjadi warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada menteri melalui pejabat atau perwakilan R.I. yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang yang mengajukan pernyataan. Surat permyataan diajukan setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinan berlangsung, dibuat dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat: (a)nama lengkap (b) tempat dan tanggal lahir (c) jenis kelamin (d) alaamat tempat tinggal (e) pekerjaan (f) kewarganegaraan suami/istri (g) status perkawinan; dan (h) nama lengkap suami/istri.surat pernyataan harus dilampiri: Fotocopy kutipan akte kelahiran atau sarat yang lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan R.I Fotocopy akte perkawinan/buku nikah,orang yang mengajukan pernyataan yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan R.I Fotocopy paspor R.I., atau surat yang bersifaat paspor,atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi WNI yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan R.I. Surat pernyataan menolak menjadi warga Negara asing dari orang yang mengajukan surat pernyataan diatas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh pejabat Negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan Negara asing; dan Pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X 6 sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar Pejabat atau perwakilan R.I,. yang menerima pernyataan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima, mengembalikan kepada orang yang mengajukan pernyataan dalam hal pernyataan belum lengkap untuk dilengkapi,dan/atau menyampaikan kepada menteri dalam hal pernyataan telah dinyatakan lengkap. Dalam hal pernyataan belum lengkap, menteri mengembalikan pernyataan kepada pejabat atau perwakilan R.I. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterima untuk dilengkapi,dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima dari pejabat atau perwakilan R.I.,menteri menetapkan keputusan bahwa orang yang mengajukan pernyataan, tetap sebagai warga Negara Indonesia.

TATA CARA PENDAFTARAAN , PENCATATAN UNTUK MEMPEROLEH FASILITAS SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA

Anak yang berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang wajib didaftarkan oleh orang tua atau walinya pada pada kantor imigrasi atau perwakilan R.I. yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.kantor imigrasi atau perwakilan R.I. mencatat dalam register dan mengeluarkan bukti pendaftaran untuk memperoleh fasilitas sebagai WNI yang berkewarganegaraan ganda. Tata cara pendaftaraan, pencatatan, dan pemberian fasilitas sesuai dengan peraturan hukum dan hak asasi manusia R.I. nomor M.80-HL.04.01 TAHUN 2007 adalah sebagai berikut: Pendaftaraan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang memuat sekurang-kurangnya : (a) nama lengkap anak (b) tempat tanggal lahir © jenis kelamin (d) alamat (e) nomor paspor (f) nama orang tua (g) kewarganegaraan orang tua (ayah/ibu)dan (h) status perkawinan orang tua .surat pendaftaraan harus dilampiri : fotocopy kutipan akte kelahiran anak (b) fotocopy akte perkawinan atau buku nikah atau kutipan perceraian orang tu anak © fotocopy paspor asing anak ;dan (d) pasfoto anak terbaru yang berwarna ukuran 4X6 sentimeter sebanyak 4 (empat)lembar . Dalam hal pendaftaraan telah dinyatakan lengkap, pejabat penerima pendaftaraan dan menyerahkan kembali dalam waktu 4 (empat) hari kepada pemohon atau orang tua /wali anak yang mengajukan permohonan pendaftaraan .dalam hal persyarataan pendaftaraan dikembalikan kepada orang tua / wali anak yang

mengajukan pendaftaraan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal pendaftaraan diterima.

TATA CARA ANAK YANG TELAH BERUSIA 18 TAHUN ATAU SUDAH KAWIN YANG MEMPEROLEH FASILITAS

WARGA NEGARA INDONESIA BERKEWARGANEGARAAN GANDA UNTUK MEMILIH KEWARGANEGARAAN R.I.

Anak memperoleh fasilitas WNI berkewarganegaraan ganda, paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegarannya. Dalam hal anak memilih salah satu kewarganegaran R.I. pernyataan disampaikan kepada pejabat atau

perwakilan R.I. yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak. Pernyataan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat: nama lengkap anak (b) tempat dan tanggal lahir (c) jenos kelamin (d) alamat tempat tinggal (e) nama lengkap orang tua (f)

status perkawinan orang tua (g) kewarganegaraan orang tua. Pernyataan yangdiajukan harus dilampiri dengan:

Fotocopy kutipan akte kelahiran atau sarat yang lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan R.I Fotocopy kutipan akte perkawinan/buku nikah,orang tua yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan R.I Fotocopy akte perkawinan/buku nikah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,tetapi sudah kawin yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan R.I Fotocopy paspor R.I. dan/atau paspor asing atau surat lainnya yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan R.I. Surat pernyataan melepaskan kewarganegaraan asing dari anak yang mengajukan aurat pernyataan diatas kertras bermaterai cukup yang disetujui oleh pejabat Negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan Negara asing; dan Pasfoto berwarna terbaru dari anak ukuran 4X 6 sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar Dalam hal pernyataan belum lengkap, pejabat atau perwakilan R.I. mengembalikan pernyataan kepada anak yang menyampaikan pernyataan; dalam hal pernyataan sudah lengkap menyampaikan kepada menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan, dalam hal mengembalikan pernyataan belum lengkap menteri mengembalikan pernyataan kepada pejabat atau perwakilan R.I. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima untuk dilengkapi. Dalam hal pernyataan sudah lengkap, menterio menetapkan keputusan bahwa anak yang bersangkutan warga Negara Indonesia. Pejabat atau perwakilan memberikan keputusan dimaksud kepada anak yang mengajukan pernyataan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputsan

menteri diterima. PENJELASAN

Sesuai peraturan pemerintah R.I. nomor 2 tahun 2007pasal 1

yang dimaksud dengan: Pewargangegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia mellalui permohonan. Orang asing adalah orang yang bukan warga Negara republic Indonesia Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang kewarganegaraan Republik Indonesia Pejabat adalah orang yang mendudukli jabatan tertentu yang ditunjuk oleh menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia Perwakilan Republik Indonesia adalah kedaulatan besar R.I.

Konsulat Jendral R.I. Konsulat R.I. atau perutusan tetap R.I. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaran Republik Indonesia. B. Dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2007 ditentukan adanya persyarataan berupa fotocopy kutipan akte atau surat / surat keterangan yang harus disahkan oleh pejabat. Yang dimaksud dengan disahkan oleh pejabat adalah pejabat mencocokkan fotocopy fotocopy kutipan akte surat/surat keterangan dengan aslinya, utuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan kebenaran substantif dari kutipan akte atau surat/ surat keterangan yang diperlukan C. Peraturan perundang-undangan yang terkait kewarganegaraan R.I.: Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaran Republik Indonesia Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia RI Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang tatacara pendaftaraan untuk memperoleh klewarganegaran Repblik Indonesia berdasarkan pasal 42 Undang-undang Nomr 12 tahun 2006 tentang kewarganegaran Republik Indonesia Surat edearan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor :M.09-IZ.03.10 tahun 2006 tentang fasilitas keimigrasian bagi anak subek berkewarganegaraan ganda terbatas yang lahir sebelum undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaran republic Indonesia Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan,dan memperoleh kembali kewarganegaraan republic Indonesia Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republic Indonesia nomor M.80-HL.04.01 Tahun 2007 tentang tatat cara pendaftaraan, pencatatan dan pemberian fasilitas keimigrasian sebagai warga Negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda

 

Iklan

A. Sistem Pemeriksaan Perkara dalam Ruang Sidang

  1. A. Sistem Pemeriksaan Perkara dalam Ruang Sidang

Dalam hukum acara perdata pada prinsipnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam suatu ruang sidang yang khusus ditentukan untuk itu. Sidang itu pun harus dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang melarangnya. Sifat terbukanya sidang untuk umum ini merupakan syarat mutlak, namun ada pembatasannya yaitu apabila undang-undang menentukan lain atau berdasarkan alasan penting menurut hakim yang dimuat dalam berita acara atas perintahnya Jika demikian maka pemeriksaan perkara akan dilakukan dengan pintu tertutup. Ketentuan terbukanya sidang untuk umum itu antara lain dimaksudkan untuk menjaga objektivitas pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Sistem itu sesungguhnya dapat mengakibatkan lambatnya proses pemeriksaan perkara di persidangan. Keterlambatan itu sangat mungkin terjadi disebabkan oleh berbagai faktor. Dapat terjadi karena adanya oknum hakim atau para pihak sendiri yang karena si kapnya kemudian berakibat proses pemenyelesaian perkara menjadi lambat. Hal itu dapat terjadi oleh karena semua kegiatan, seperti: mengajukan gugatan, jawaban, replik, duplik, pemeriksaan alat-alat bukti, saksi-saksi, dan sebagainya, semuanya harus dilakukan dan diperiksa di dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu. Kenyataannya hal itu sulit untuk dapat dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat.

Pada kesempatan sidang pertama, hakim akan menawarkan dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai.10 Apabila usaha perdamaian itu berhasil, maka hakim akan menjatuhkan putusannya (acte van vergelijk), yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka.11 Akte tersebut memiliki kekuatan seperti putusan hakim biasa. Akibatnya maka akte tersebut berlaku sebagai penyelesaian perselisihan. Sebaliknya jika keadaannya malah berlarut-larut, ditambah lagi kedua belah pihak menunjukkan kesan seolah-olah tidak beriktikad baik, maka akan memperlambat proses pemeriksaan sengketa. Akibat dari keadaan tersebut tidak jarang malahan setelah diupayakan berkali-kali untuk berdamai, ternyata perdamaian pun tidak berhasil. Apabila pada kesempatan sidang pertama kedua belah pihak tidak mau berdamai, maka perkaranya akan mulai diperiksa. Pada saat itu juga kepada penggugat diberikan kesempatan untuk membacakan gugatannya. Setelah itu, tergugat dapat meminta waktu untuk mempelajari gugatan dan memberikan jawabannya pada kesempatan sidang berikutnya. Sidang dapat tertunda atau sengaja

diundur jika salah satu dari para pihak atau bahkan hakimnya sendiri berhalangan hadir pada kesempatan hari sidang yang telah ditentukan.

Perancis adalah salah satu negara yang dikenal memiliki manajemen pengadilan yang relatif baik, sehingga kelambatan jalannya persidangan pengadilan dapat dikurangi. Caranya antara lain dengan menunjuk seorang hakim yang sebelum

perkara disidangkan diberi tugas khusus mengumpulkan gugatan-gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik, memeriksa surat-surat bukti, dan saksi-saksi kalau

diperlukan, dan sebagainya.12 Menurut sistem tersebut perkara-perkara perdata tidak langsung disidangkan, melainkan diproses terlebih dahulu oleh seorang hakim yang ditunjuk untuk itu. Setelah segala sesuatunya dianggap rampung, maka hakim ini menyatakan bahwa

pemeriksaan telah selesai, lalu mengirimkan berkasnya kepada ketua majelis yang akan menyidangkannya.13 Semua pekerjaan itu dilakukan oleh hakim tersebut di dalam ruang kerjanya dengan dibantu oleh seorang panitera, sudah tentu dengan batas waktu maksimum yang ditetapkan oleh hakim itu sendiri demi kecepatan persidangan.

 

 

B. PERIHAL GUGATAN

A. Pendahuluan

Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan (damai), tidak boleh diselesaikan dengan cara main hakim sendiri (eigenrichting) tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yg merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap  pihak dirasa merugikan.

Perkara perdata ada 2 yaitu :

  1. Perkara contentiosa (gugatan) yaitu perkara yang di dalamnya terdapat sengketa 2 pihak atau lebih yang sering disebut dengan istilah gugatan perdata. Artinya ada konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus pengadilan, apakah berakhir dengan kalah memang atau damai tergantung pada proses hukumnya.  Misalnya sengketa hak milik, warisan, dll.
  2. Perkara voluntaria yaitu yang didalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan tapi hanya semata-mata untuk kepentingan pemohon dan bersifat sepihak (ex-parte). Disebut juga gugatan permohonan. Contoh meminta penetapan bagian masing-masing warisan, mengubah nama, pengangkatan anak, wali, pengampu, perbaikan akta catatan sipil, dll.

Menurut Yahya Harahap gugatan permohonan (voluntair) adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan.

Ciri-cirinya sebagai berikut :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only) :

  • Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hokum, isalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu.
  • Apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan lain.

2.  Permasalahan yang dimohon penyelesaian kepada pengadilan negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (withaout disputes of defferences with another party). Berdasarkan ukuran ini tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex parte.

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex parte. Permohonan untuk kepentingan sepihak (on behalf of one party) atau yang terlibat dalam permasalahan hokum (involving onle one party to a legal matter) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.

Perbedaan antara contentiosa dan voluntaria dapat ditinjau dari :

1.    Pihak yang berpekara :

  • Contentiosa, pihak yang berperkara  adalah penggugat dan tergugat. Ada juga isitlah turut tergugat (tergugat II,II, IV  , dst). Pihak ini tidak menguasai objek sengketa atau mempunyai kewajiban melaksanakan sesuatu. Namun hanya sebagai syarat lengkapnya pihak dalam berperkara. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat dan taat terhadap putusan pengadilan (MA tgl 6-8-1973 Nomor 663 K/Sip/1971 tanggal 1-8-1973 Nomor 1038 K/Sip/1972). Sedangkan turut penggugat tidak dikenal dalam HIR maupun praktek.
  • Voluntaria, pihak yang berpekara adalah pemohon.

Istilah pihak pemohon dalam perakra voluntaria diatas,  ini tentunya tidak relevan dengan jika dikaitkan dengan UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebab dalam UU tersebut dikenal adanya permohonan dan gugatan perceraian. Permohonan perceraian dilakukan oleh suami kepada istrinya sehingga pihak-pihaknya disebut pemohon dan termohon berarti ada sengketa atau konflik . istilah pihak-pihak yang diatur dalam UU No. 7 tahun 1989 adalah tentunya suatu pengecualiaan istilah yang dipakai dalam perkara voluntaria.

2.   Aktifitas hakim dalam memeriksa perkara :

  • Contentiosa, terbatas yang dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak
  • Voluntaria : hakim dapat melebihi apa yang dimohonkan karena tugas hakim bercorak administratif.

3. Kebebasan hakim

  • Contentiosa : hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan undang-undang
  • Voluntaria : hakim memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaannya.

4.  Kekuatan mengikat putusan hakim

  • Contentiosa : hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa serta orang-orang yang telah didengar sebagai saksi.
  • Voluntaria : mengikat terhadap semua pihak.

5.  Hasil akhir perkara :

  • Hasil suatu gugatan (Contentiosa) adalah berupa putusan (vonis)
  • Hasil suatu permohonan (voluntaria) adalah penetapan (beschikking).

B. Pengertian Gugatan

  1. Menurut RUU Hukum Acara Perdata pada Psl 1 angka 2, gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan
  2. Sudikno Mertokusumo,  tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah  main hakim sendiri (eigenrichting).
  3. Darwan Prinst, gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.

C.  Ciri-Ciri Gugatan

  1. Perselisihan hukum yg diajukan ke pengadilan mengandung sengketa
  2. Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara 2 pihak
  3. Bersifat partai (party) dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak lain berkedudukan sebagai tergugat.

D.  Bentuk Gugatan

Gugatan diajukan dapat berbentuk :

  1. Tertulis (Pasal 118 HIR/Pasal 142 Rbg
  2. Lisan (Pasal 120 HIR/Pasal 144 Rbg

Tentang gugatan lisan “bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya yang dapat dimasukkannya dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri yang mencatat gugatan”.(Pasal 120 HIR).

Dewasa ini gugatan lisan sudah tidak lazim lagi, bahkan menurut Yurisprudensi MA tanggal 4-12-1975 Nomor 369 K/Sip/1973 orang yang menerima kuasa tidak diperbolehkan mengajukan gugatan secara lisan

Yurisprudensi MA tentang syarat dalam menyusun gugatan :

  1. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (MA tgl 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972)
  2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (MA tgl 21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970)
  3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (MA tgl 13-5-1975 Nomor 151 /Sip/1975 dll
  4. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah (MA tgl 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971)

Tidak memenuhi syarat diatas gugatan menjadi tidak sempurna maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

Ketidaksempurnaan diatas dapat dihindarkan jika penggugat/kuasanya sebelum memasukkan gugatan meminta nasihat dulu ke ketua pengadilan. Namun karena sekarang sudah banyak advokat/pengacara maka sangat jarang terjadi kecuali mereka tidak bisa tulisa baca.

Dalam hukum acara perdata ada istilah gugatan tidak dapat diterima dan gugatan ditolak.

  • Gugatan tidak diterima adalah gugatan yang tidak bersandarkan hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan diluar pokok perkara. Dalam hal ini penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya atau banding. Lebih kepada tidak memenuhi syarat formil.
  • Gugatan ditolak adalah gugatan tidak beralasan hukum yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan. Putusan hakim dengan melakukan penolakan bermaksud menolah setelah mempertimbangkan pokok perkara. Dalam hal ini penggugat tidak ada kesempatan mengajukan kembali tapi haknya adalah banding. Lebih kepada tidak memenuhi syarat materil  (pembuktian)

E.   Syarat dan Isi Gugatan

Syarat gugatan :

  1. Gugatan dalam bentuk tertulis.
  2. Diajukan oleh orang yang berkepentingan.
  3. Diajukan ke pengadilan yang berwenang (kompetensi)

Isi gugatan :

Menurut Pasal 8 BRv gugatan memuat :

  1. Identitas para pihak
  2. Dasar atau dalil gugatan/ posita /fundamentum petendi berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum
  3. Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider/tambahan

Identitas para pihak adalah keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang berpekara yaitu nama, tempat tinggal, dan pekerjaan. Kalau   mungkin juga agama, umur, dan status kawin.

Fundamentum petendi (posita) adalah dasar dari gugatan yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berpekara (penggugat dan tergugat) yang terdiri dari 2 bagian yaitu : 1) uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (eittelijke gronden) adalah  merupakan penjelasan duduk perkaranya, 2) uraian tentang hukumnya (rechtsgronden) adalah uraian tentang  adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan

Petitum adalah yang dimohon atau dituntut supaya diputuskan pengadilan. Jadi, petitum ini akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan pengadilan. Karena itu, penggugat harus merumuskan petitum tersebut dengan jelas dan tegas, kalau tidak bisa menyebabkan gugatan tidak dapat diterima.

Dalam praktek ada 2 petitum yaitu :

  1. Tuntutan pokok (primair) yaitu tuntutan utama yang diminta
  2. Tuntutan tambahan/pelengkap (subsidair) yaitu berupa tuntutan agar tergugat membayar ongkos perkara, tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit vierbaar bij vorraad), tuntutan agar tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom), tuntutan akan nafkah bagi istri atau pembagian harta bersama dalam hal gugatan perceraian, dsb.

F. Teori Pembuatan Gugatan

Ada 2 teori tentang bagaimana menyusun sebuah surat gugatan yaitu :

  1. Substantierings Theorie yaitu dimana teori ini menyatakan bahwa gugatan selain harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, juga harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hokum tersebut. Bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya misalnya dalam gugatan tidak cukup hanya menyebutkan bahwa ia adalah pemilik benda itu, tetapi juga harus menyebutkan sejarah pemilikannya, misalnya karena membeli, mewaris, hadiah dsb. Teori sudah ditinggalkan
  2. Individualiserings Theorie yaitu teori ini menyatakan bahwa dalam dalam gugatan cukup disebutkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hhukum yang menjadi dasar gugatan, tanpa harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului dan menjadi sebab timbulnya kejadian-kejadian hokum tersebut. Bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, misalnya dalam gugatan cukup disebutkan bahwa ia adalah pemilik benda itu. Dasar terjadinya atau sejarah adanya hak milik atas benda itu padanya tidak perlu dimasukan dalam gugatan karenaini dapat dikemukakan di persidangan pengadilan dengan disertai bukti-bukti. Teori ini sesuai dengan system yang dianut dalam HIR/Rbg, dimana orang boleh beracara secara lisan, tidak ada kewajiban menguasakan kepada ahli hukum dan hakim bersifat aktif.

G. Pencabutan Gugatan

Pencabutan gugatan dapat terjadi:

  1. Sebelum pemeriksaan perkara oleh hakim dalam hal ini adalah tergugat belum memberikan jawaban.
  2. Dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara dalam hal ini apabila tergugat sudah memberikan jawaban maka harus dengan syarat disetujui oleh pihak tergugat.

Jika gugatan dicabut sebelum tergugat memberikan jawaban maka penggugat masih boleh mengajukan gugatannya kembali dan jika tergugat sudah memberikan jawaban penggugat tidak boleh lagi mengajukan gugatan karena penggugat sudah dianggap melepaskan haknya.

H. Perubahan Gugatan

Perubahan surat gugatan dapat dilakukan dengan syarat :

  1. Tidak boleh mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatan (MA tanggal 6 Maret 1971 Nomor 209 K/Sip/1970.
  2. Bersifat mengurangi atau tidak menambah tuntutan.

Contoh ad. 1. Penggugat semula menuntut agar tergugat membayar hutangnya berupa sejumlah uang atas dasar “perjanjian hutang piutang”, kemudian diubah atas dasar “perjanjian penitipan uang penggugat pada tergugat”. Perubahan seperti ini tidak diperkenankan.

Contoh ad. 2. Dalam gugatan semula A menutut B agar membayar hutangnya sebesar Rp. 1.000.000. Kemudian A mengubah tuntutannya  agar B membyara hutangnya sebesar 1.000.000 ditambah Bungan 10 % setiap bulan. Perubahan bentuk seperti ini tidak dibenarkan.

Tentang perubahan atau penambahan gugatan tidak diatur dalam HIR/Rbg namun dalam yurisprudensi MA dijelaskan bahwa perubahan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak merubah dasar gugatan (posita) dan tidak merugikan tergugat dalam pembelaan kepentingannya (MA tgl 11-3-1970 Nomo 454 K/Sip/1970, tanggal 3-12-1974 Nomor 1042 K/Sip/1971 dan tanggal 29-1-1976 Nomor 823 K/Sip/1973). Perubahan tidak diperkenankan kalau pemeriksaan hamper selesai. Semua dali pihak-pihak sudah saling mengemukakan dan pihak sudah memohon putusan kepada majelis hakim (MA tanggal 28-10-1970 Nomo 546 K/Sip/1970).

Kesempatan atau waktu melakukan perubahan gugatan dapat dibagi menjadi 2 tahap :

  1. Sebelum tergugat mengajukan jawaban dapat dilakukan tanpa perlu izin tergugat.
  2. Sesudah tergugat mengajukan jawaban harus dengan izin tergugat jika tidak di setujui perubahan tetap dapat dilakukan dengan ketentuan :

a)   Tidak menyebabkan kepentingan kedua belah pihak dirugikan terutama tergugat.

b)   Tidak menyimpang dari kejadian materil sebagai penyebab timbulnya perkara.

c)   Tidak boleh menimbulkan keadaan baru dalam positanya.

I.   Penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan

Penggabungan / kumulasi gugatan ada 2 yaitu :

  1. Kumulasi subjektif yaitu para pihak lebih dari satu orang (Pasal 127 HIR/151 RBg) adalah penggugat atau beberapa penggugat melawan (menggugat) beberapa orang tergugat, misalnya Kreditur A mengajukan gugatan terhadap beberapa orang debitur (B, C, D) yang berhuntang secara tanggung renteng (bersama). Atau beberapa penggugat menggugat seorang tergugat karena perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Syarat untuk kumulasi subjektif adalah bahwan tuntutan tersebut harus ada hubungan hokum yang erat satu tergugat dengan tergugat lainnya (koneksitas). Kalau tidak ada hubunganya harus digugat secara tersendiri.
  2. Kumulasi objektif yaitu penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus (penggabungan objek tuntutan), misalnya A menggugat B selain minta dibayar hutang yang belum dibayar juga menuntut pengembalian barang yang tadinya telah dipinjam.

Penggabungan objektif tidak boleh dilakukan dalam hal:

  1. Hakim tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa satu tuntutan yang diajukan secara bersama-sama dalam gugatan.
  2. Satu tuntutan tertentu diperlukan satu gugatan khusus sedangkan tuntutan lainnya diperiksa menurut acara biasa.
  3. Tuntutan tentang bezit tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang eigendom dalam satu gugatan.

Tujuan penggabungan gugatan :

  1. Menghindari kemungkinan putusan yang berbeda atau berlawanan/bertentangan.
  2. Untuk kepentingan beracara yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan.

J.  Kompetensi atau Kewenangan Mengadili

Kompentensi adalah kewenangan mengadili dari badan peradilan.

Kompetensi ada 2 yaitu :

  1. Kompetensi mutlak/absolut yaitu dilihat dari beban tugas masing-masing badan peradilan. Di Indonesia ada beberapa badan peradilan, misalnya peradilan umum (pengadilan negeri), peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha Negara, peradilan niaga (kepailitan, Hak Kekayaan Intelektual), pengadilan hubungan industrial (perburuhan), peradilan HAM di Indonesia. Jika ada suatu sengketa dibidang tanah, maka yang berwenang (kompetensi asbulut) adalah pengadilan negeri. Atau sengketa warisan bagi orang islam maka yang berwenang (kompetensi absolut) adalah pengadilan agama.
  2. Kompetensi relatif/nisbi yaitu dari wilayah hukum masing-masing peradilan. Wilayah hukum peradilan biasanya berdasarkan pada wilayah dimana tempat tinggal tergugat,  misalnya sengketa warisan orang islam tergugatnya berada di Tembilahan (Inhil) maka komptensi relatifnya adalah pengadilan agama Tembilahan. Lain hal jika alamat tergugat berada di kabupaten Rengat, maka kompetensi relatifnya adalah pengadilan agama Rengat. Dalam perkara cerai talak, komptensi relatifnya berdasarkan dimana alamat termohon. Tentang kompetensi relative, hal ini disebutkan dalam Pasal 118 HIR/142 RBg kompetensi relatif adalah pengadilan negeri di tempat tinggal tergugat (asas Actor Sequitor Forum Rei).

Pasal 118 HIR/142 RBg mengatur juga pengecualiannya yaitu :

  1. Diajukan di tempat kediaman tergugat yang terakhir yang sebenarnya apabila tidak diketahui tempat tinggalnya.
  2. Apabila tergugat lebih dari satu orang diajukan di tempat tinggal salah satunya sesuai pilihan penggugat.
  3. Satu tergugat sebagai yang berhutang dan satu lagi penjamin diajukan di tempat tinggal yang berhutang, apabila tempat tinggal tergugat (berhutang) dan tempat turut tergugat (penjamin) berbeda maka diajukan dimana tempat tinggal tergugat.
  4. Jika tidak dikenal tempat tinggal dan kediaman tergugat diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat.
  5. Jika objeknya benda tetap diajukan di tempat benda tetap itu berada.
  6. Jika ditentukan dalam perjanjian (akta) ada tempat tinggal yang dipilih (domisili hukum) mka gugatan diajukan di tempat tinggal yang dipilih tersebut (pilihan domisili hukum), namun jika penggugat mau memilih berdasarkan tempat tinggal tergugat, maka gugatan juga dapat diajukan di tempat tinggal tergugat.

K.  Para Pihak Dalam Berperkara

Ada 2 pihak yaitu penggugat dan tergugat. Pihak ini dapat secara langsung berperkara di pengadilan dan dapat juga diwakilkan baik   melalui kuasa khusus (pengacara) maupun kuasa insidentil (hubungan keluarga).

Untuk ini dapat dibedakan atas :

  1. Pihak materil : pihak yang  mempunyai kepentingan langsung  yaitu penggugat dan tergugat. Sering juga disebut dengan penggugat in person dan tergugat in person.
  2. Pihak formil : mereka yang beracara di pengadilan, yaitu penggugat, tergugat dan kuasa hukum.
  3. Turut tergugat : pihak yang tidak menguasai objek perkara tetapi akan terikat dengan putusan hakim.

Contoh perkara sengketa tanah antara A (penggugat) dengan B (Tergugat), dimana B mengusai tanah milik A dan tanah tersebut disertifikat, dimana B mengusai tanah milik A dan tanah tersebut disertifikatkan oleh C (BPN), maka A dan B disebutkan oleh C (BPN), maka A dan B disebut pihak formil/materil dan C adalah turut tergugat.

L.  Perwakilan dalam Perkara Perdata

Dalam sistim HIR/RBg beracara di muka pengadilan dapat diwakilkan kepada kuasa hukum dengan syarat dengan surat kuasa. Menurut UU No 18 Tahun 2003 tentang advokat , kuasa hukum itu diberikan kepada advokat.

Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan.

M.  Surat Kuasa

Surat kuasa adalah  suatu dokumen di mana isinya seseorang menunjuk dan memberikan wewenang pada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya. Menurut Pasal 1792 KUHPerdata, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Macam-macam surat kuasa :

  1. Surat kuasa umum yaitu surat yang menerangkan bahwa pemberian kuasa tersebut hanya untuk hal-hal yang bersifat umum saja, artinya untuk segala hal atau segala perbuatan dengan titik berat pengurusan. Surat kuasa umum tidak dapat dipergunakan di depan pengadilan untuk mewakili pemberi kuasa.
  2. Surat kuasa khusus yaitu kuasa yang menerangkan bahwa pemberian kuasa hanya berlaku untuk hal-hal tertentu saja atau lebih (1795 KUHPerdata). Dengan surat kuasa khusus penerima kuasa dapat mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan. Hal ini diatur dalam pasal 123 HIR. Dengan demikian dalam beracara perdata digunakan surat kuasa khusus.

Isi Surat Kuasa Khusus :

  1. Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa yaitu nama lengkap, pekerjaan, alamat atau tempat tinggal.
  2. Apa yang menjadi pokok perkara, misalnya perkara perdata jual beli sebidang tanah ditempat tertentu melawan pihak tertentu dengan nomor perkara, pengadilan tertentu.
  3. Batasan isi kuasa yang diberikan. Dijelaskan tentang kekhususan isi kuasa. Diluar kekhususan yang diberikan penerima kuasa tidak mempunyai kewenangan melakukan tindakan hukum, termasuk kewengan sampai ke banding dan kasasi.
  4. Hak subsitusi/pengganti. Ini penting manakala penerima kuasa berhalangan sehingga ia berwenang menggantikan kepada penerima kuasa lainnya, sehingga sidang tidak tertunda dan tetap lancar.

Contoh kuasa khusus :

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a                : FIRDAUS Bin DAUS

TTL / Umur         : Makasar, 26 Juni 1975 / 29 tahun

Pekerjaan           : Tani

Jenis kelamin     : Laki-laki

Kebangsaan       : WNI

Alamat                 : Jalan Pelita jaya No. 20 Tembilahan Inhil Riau

Dengan ini menerangkan memberikan kuasa pekara No.… (tulis nomor perkara jika perkara sudah masuk dipersidangan) kepada :

N a m a                : ABDUL HADI HASIBUAN, SH

Pekerjaan           : Pengacara / Advokat

Berkantor jalan Subrantas No.  09 Tembilahan.

KHUSUS

Untuk dan atas nama pemberi mewakili sebagai Penggugat, mengajukan gugatan …….terhadap H. SINAGA Bin H. LUBIS di Pengadilan Negeri Tembilahan.

Untuk itu yang diberi kuasa dikuasakan untuk menghadap dan menghadiri semua persidangan Pengadilan Negeri Temvbilahan, menghadapi instansi-instansi, jawabatan-jawatan, hakim, pejabat-pejabat, pembesar-pembesar, menerima, mengajukan kesimpulan-kesimpulan, meminta siataan, mengajukan dan menolak-saksi-saksi, menerima atau menolak keterangan saksi-saksi, meminta atau memberikan segala keterangan yang diperlukan, dapat mengadakan perdamaian  dengan syarat-syarat yang dianggap baik oleh yang diberi kuasa, menerima uang pembayaran dan memberikan kwitansin tanda penerimaan dan memberikan kwitansi tanda penerimaan uang, meminta penetapan, putusan, pelaksanaan putusan (eksekusi), melakukan peneguran-peneguran, dapat mengambil segala tindakan yang penting, perlu dan berguna sehubungan dengan menjalankan perkara serta dapat mengerjakan segala sesuatu pekerjaan yang umumnya dapat dikerjakan oleh seorang kuasa/wakil guna kepentingan tersbeut diatas, juga mengajukan permohonan banding atau kontra, kasasi atau kontra.

Kuasa ini berikan dengan berhak mendapatkan honorarium (upah) dan retensi (hak menahan barang milik orang lain) serta dengan hak substitusi (melimpahkan) kepada orang lain baik sebagian maupun seluruhnya.

 

C.  PENGERTIAN DAN MACAM-MACAM PUTUSAN

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 macam yaitu putusan, penetapan, dan akta perdamaian. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair). Sedangkan akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut :

  1. Putusan Akhir

–          adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan

–          Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

  1. putusan gugur
  2. putusan verstek yang tidak diajukan verzet
  3. putusan tidak menerima
  4. putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa

–          Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain

  1. Putusan Sela

–          adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan

–          putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetaoi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan

–          putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja

–          Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turt bersidang

–          Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir

–          Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya

–          Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir.

–          Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sh dari putusan itu dengan biaya sendiri

Kemudian jika dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, putusan dibagi sebagai berikut :

  1. Putusan gugur

–          adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan

–          putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahapan pembacaan gugatan/permohonan

–          putusan gugur dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat :

  1. penggugat/pemohon telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu
  2. penggugat/pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidak hadirannya itu karena suatu halangan yang sah
  3. Tergugat/termohon hadir dalam sidang
  4. Tergugat/termohon mohon keputusan

–          dalam hal penggugat/pemohon lebih dari seorang dan tidak hadir semua, maka dapat pula diputus gugur

–          dalam putusan gugur, penggugat/pemohon dihukum membayar biaya perkara

–          tahapan putusan ini dapat dimintakan banding atau diajukan perkara baru lagi

  1. Putusan Verstek

–          adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan mohon putusan

–          Verstek artinya tergugat tidak hadir

–          Putusan verstek dapat dijatuhkan dalam sidang pertama atau sesudahnya, sesudah tahapan pembacaan gugatan sebelum tahapan jawaban tergugat, sepanjang tergugat/para tergugat semuanya belum hadir dalam sidang padahal telah dipanggil dengan resmi dan patut

–          Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat :

  1. Tergugat telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu
  2. Tergugat ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidak hadirannya itu karena suatu halangan yang sah
  3. Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan
  4. Penggugat hadir dalam sidang
  5. Penggugat mohon keputusan

–          dalam hal tergugat lebih dari seorang dan tidak hadir semua, maka dapat pula diputus verstek.

–          Putusan verstek hanya bernilai secara formil surat gugatan dan belummenilai secara materiil kebenaran dalil-dalil tergugat

–          Apabila gugatan itu beralasam dan tidak melawan hak maka putusan verstek berupa mengabulkan gugatan penggugat, sedang mengenai dalil-dalil gugat, oleh karena dibantah maka harus dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan kecuali dalam perkara perceraian

–          Apabila gugatan itu tidak beralasan dan atau melawan hak maka putusan verstek dapat berupa tidak menerima gugatan penggugat dengan verstek

–          Terhadap putusan verstek ini maka tergugat dapat melakukan perlawanan (verzet)

–          Tergugat tidak boleh mengajukan banding sebelum ia menggunakan hak verzetnya lebih dahulu, kecuali jika penggugat yang banding

–          Terhadap putusan verstek maka penggugat dapat mengajukan banding

–          Apabila penggugat mengajukan banding, maka tergugat tidak boleh mengajukan verzet, melainkan ia berhak pula mengajukan banding

–          Khusus dalam perkara perceraian, maka hakim wajib membuktikan dulu kebenaran dalil-dalil tergugat dengan alat bukti yang cukup sebelum menjatuhkan putusan verstek

–          Apabila tergugat mengajukan verzet, maka putusan verstek menjadi mentah dan pemeriksaan dilanjutkan pada tahap selanjutnya

–          Perlawanan (verzet berkedudukan sebagai jawaban tergugat

–          Apabila perlawanan ini diterima dan dibenarkan oleh hakim berdasarkan hasil pemeriksaan/pembuktian dalam sidang, maka hakim akan membatalkan putusan verstek dan menolak gugatan penggugat

–          Tetapi bila perlawanan itu tidak diterima oleh hakim, maka dalam putusan akhir akan menguatkan verstek

–          Terhadap putusan akhir ini dapat dimintakan banding

–          Putusan verstek yang tidak diajukan verzet dan tidak pula dimintakan banding, dengan sendirinya menjadi putusan akhir yang telah mempero;eh kekuatan hukum tetap

  1. Putusan kontradiktoir

–          adalah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu atau para pihak

–          dalam pemeriksaan/putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang

–          terhadap putusan kontradiktoir dapat dimintakan banding

Jika dilihat dari isinya terhadap gugatan/perkara, putusan hakim dibagi sebagai berikut:

  1. Putusan tidak menerima

–          yaitu putusan yang menyatakan bahwa hakim tidak menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon atau dengan kata lain gugatan penggugat/pemohonan pemohon tidak diterima karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum baik secara formail maupun materiil

–          Dalam hal terjadi eksepsi yang dibenarkan oleh hakim, maka hakim selalu menjatuhkan putusan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima atau tidak menerima gugatan penggugat

–          Meskipun tidak ada eksepsi, maka hakim karena jabatannya dapat memutuskan gugatan penggugat tidak diterima jika ternyata tidak memenuhi syarat hukum tersebut, atau terdapat hal-hal yang dijadikan alasan eksepsi

–          Putusan tidak menerima dapat dijatuhkan setelah tahap jawaban, kecuali dalam hal verstekyang gugatannya ternyata tidak beralasan dan atau melawan hak sehingga dapat dijatuhkan sebelum tahap jawaban

–          Putusan tidak menerima belum menilai pokok perkara (dalil gugat) melainkan baru menilai syarat-syarat gugatan saja. Apabila syarat gugat tidak terpenuhi maka gugatan pokok (dalil gugat) tidak dapat diperiksa.

–          Putusan ini berlaku sebagai putusan akhir

–          Terhadap putusan ini, tergugat dapat mengajukan banding atau mengajukan perkara baru. Demikian pula pihak tergugat

–          Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang mengadili suatu perkara merupakan suatu putusan akhir

  1. Putusan menolak gugatan penggugat

–          yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan dimana ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti

–          Dalam memeriksa pokok gugatan (dalil gugat) maka hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah syarat-syarat gugat telah terpenuhi, agar pokok gugatan dapat diperiksa dan diadili

  1. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya

–          Putusan ini merupakan putusan akhir

–          Dalam kasus ini, dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat sehingga  :

  • Dalil gugat yang terbukti maka tuntutannya dikabulkan
  • Dalil gugat yang tidak terbukti makan tuntutannya ditolak
  • Dalil gugat yang tidak memenuhi syarat maka diputus dengan tidak diterima
  1. Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya

–          putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil tergugat yang mendukung petitum ternyata terbukti

–          Untuk mengabulka suatu petitum harus didukung dalil gugat. Satu petitum mungkin didukung oleh beberapa dalil gugat. Apabila diantara dalil-dalil gugat itu ada sudah ada satu dalil gugat yang dapat dibuktikan maka telah cukup untuk dibuktikan, meskipun mungkin dalil-dalil gugat yang lain tidak terbukti

–          Prinsipnya, setiap petitum harus didukung oleh dalil gugat

Sedangkan jika dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, maka putusan dibagi sebagai berikut :

  1. Putusan Diklatoir

–          yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut hukum

–          semua perkara voluntair diselesaikan dengan putusan diklatoir dalam bentuk penetapan atau besciking

–          putusan diklatoir biasanya berbunyi menyatakan

–          putusan diklatoir tidak memerlukan eksekusi

–          putusan diklatoir tidak merubah atau menciptakan suatu hukum baru, melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada

  1. Putusan Konstitutif

–          Yaitu suatu pitusan yang menciptakan/menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya.

–          Putusan konstitutif selalu berkenaan dengan status hukum seseorang atau hubungan keperdataan satu sama lain

–          Putusan konstitutif tidak memerlukan eksekusi

–          Putusan konstitutif diterangkan dalam bentuk putusan

–          Putusan konstitutif biasanya berbunyi menetapkan atau memakai kalimat lain bersifat aktif dan bertalian langsug dengan pokok perkara, misalnya memutuskan perkawinan, dan sebagainya

–          Keadaan hukum baru tersebut dimulai sejak putusan memperoleh kekuatan huum tetap

  1. Putusan Kondemnatoir

–          Yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi

–          Putusan kondemnatoir terdapat pada perkara kontentius

–          Putusab kondemnatoir sekaku berbunyi “menghukum” dan memerlukan eksekusi

–          Apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan isi putusan dengan suka rela, maka atas permohonan tergugat, putusan dapat dilakukan dengan paksa oleh pengadilan yang memutusnya

–          Putusan dapat dieksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal vitvoer baar bijvoorraad, yaitu putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (putusan serta merta)

–          Putusan kondemnatoir dapat berupa pengukuman untuk

  1. menyerahkan suatu barang
  2. membayar sejumlah uang
  3. melakukan suatu perbuatan tertentu
  4. menghentikan suatu perbuatan/keadaan
  5. mengosongkan tanah/rumah

 

PELAKSANAAN PUTUSAN

Di dalam dunia peradilan, ada beberapa jenis pelaksanaan putusan yaitu :

  1. putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang
  2. putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan
  3. putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap
  4. eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang

Selanjutnya didalam mengeksekusi putusan pengadilan, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan antara lain :

  1. Putusan telah berkekuatan hukum tetap kecuali dalam hal :
  2. Putusan tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara suka rela meskipun ia telah diberi peringatan (aan maning) oleh ketua pengadilan agama
  3. Putusan hakim yang bersifat kondemnatoir, sehingga dalam putusan diklaratoir dan konstitutif tidak diperlukan eksekusi
  4. Eksekusi dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama
  1. pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat dilaksanakan  lebih dahulu
  2. pelaksanaan putusan provinsi
  3. pelaksanaan akta perdamaian
  4. pelaksanaan Grose Akta

Sedangkan yang berwenang melaksanakan eksekusi hanyalah pengadilan tingkat pertama, PTA tidak berwenang melaksanakaan eksekusi. Sedangkan tata cara sita eksekusi sebagai berikut :

  1. Ada permohonan sita eksekusi dari pihak yang bersangkutan
  2. Berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan Agama, surat perintah dikeluarkan apabila :

–          tergugat tidak mau menghadiri panggilan peringatan tanpa alasan yang sah

–          tergugat tidak mau memenuhi perintah dalam amar putusan selama masa peringatan

  1. Dilaksanakan oleh panitera atau juru sita
  2. Pelaksanaan sita eksekusi harus dibantu oleh dua orang saksi :

–          Keharusan adanya dua saksi merupakan syarat sah sita eksekusi

–          Dua orang saksi tersebut berfungsi sebagai pembantu sekaligus sebagai saksi sita eksekusi

–          Nama dan pekerjaan kedua saksi tersebut harus dicantumkan dalam berita acara sita eksekusi

–          Saksi-saksi tersebut harus memenuhi syarat :

  1. telah berumur 21 tahun
  2. berstatus penduduk Indonesia
  3. memiliki sifat jujur
  4. Sita eksekusi dilakukan di tempat obyek eksekusi
  5. Membuat berita acara sita eksekusi yang memuat :
  6. Penjagaan yuridis barang yang disita diatur sebagai berikut :
  7. Ketidak hadiran tersita tidak menghalangi sita eksekusi
  1. nama, pekerjaan dan tempat tinggal kedua saksi
  2. merinci secara lengap semua pekerjaan yang dilakuan
  3. berita acara ditanda tangani pejabat pelaksana dan kedua saksi
  4. pihak tersita dan jga kepala desa tidak diharuskan, menurut hukum, untuk ikut menanda tangani berita acara sita
  5. Isi berita acara sita harus diberi tahukan kepada pihak tersita, yaitu segera pada saat itu juga apabila ia hadir pada eks penyitaan tersebut, atau jika tidak hadir maka dalam waktu yang secepatnya segera diberitahukan dengan menyampaikan di tempat tinggalnya
  1. Penjagaan dan penguasaan barang sita eksekusi tetap berada di tangan tersta
  2. Pihak tersita tetap bebas memakai dan menikmatinya sampai pada saat dilakukan penjualan lelang
  3. Penempatan barang sita eksekusi tetap diletakkan di tempat mana barang itu disita, tanpa mengurangi kemungkinan memindahkannya ke tempat lain
  4. Penguasaan penjagaan tersebut harus disebutkan dalam berita acara sita
  5. Mengenai barang yang bisa habis dalam pemakaian, maka tidak boleh dipergunakan dan dinikmati oleh tersita

 

Contoh surat gugatan

Tanjung Karang, 07 September 2007

Surat gugatan

Kepada :

Yang terhormat Bapak Ketua

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

di_

Jakarta

 

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Asti Sri Purniyati, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kamboja No.3 Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa tanggal 05 September 2007, terlampir, bertindak untuk dan atas nama :

Calak bin Apes, bertempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim No.38 Sukarame, Bandar Lampung, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut diatas. Hendak menandatangani dan memajukan surat gugatan ini, selanjutnya akan disebut PENGGUGAT.

 

Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap:

Datuk Rang Kayo bin Cekak, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar No.12 Jakarta Pusat, selanjutnya akan disebut TERGUGAT.

 

Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2007 tergugat telah mengadakan perjanjian jual beli mobil dengan penggugat, dengan merk Toyota Alphard dengan nomor polisi B 360 LU seharga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), seperti terbukti dari perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 29 Agustus 2007 (vide bukti P-1, foto copy terlampir);

 

Sebagai pelaksanaan dari perjanjian tersebut diatas, Penggugat juga telah membayar Uang Panjer (Down Payment) sebagai tanda jadi sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai perjanjian, yaitu sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) seperti terbukti dalam kwitansi tanda penerimaan uang tertanggal 29 Agustus 2007 (vide bukti P-2, foto copy terlampir);

 

Dalam perjanjian tersebut diatas juga disepakati bahwa pelunasan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak ditandatangani perjanjian yaitu jatuh pada tanggal 05 September 2007;

 

Bahwa pada tanggal 01 September 2007, Penggugat berniat untuk melunasi harga yang telah disepakati tersebut, namun ketika Penggugat datang ke showroom milik penggugat oleh Customer Service yang pada saat itu bertugas pada Showroom milik Tergugat (Ibu Nina), mobil yang dimaksud dinyatakan telah terjual.

 

Ternyata pada tanggal 31 Agustus 2007 Tergugat telah tidak menepati janjinya dengan melakukan transaksi penjualan terhadap mobil sebagaimana dimaksud dengan Sdr. Tukul bin Tajir seharga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana terbukti dalam kwitansi tanda penerimaan uang tertanggal 31 Agustus 2007 (vide bukti P-3, foto copy terlampir);

 

Bahwa penggugat juga telah menyampaikan teguran secara lisan kepada tergugat, dan meminta pengembalian uang panjer (Down Payment) namun tergugat tidak mengindahkannya dan kemudian menawarkan untuk mengganti dengan kendaraan lain yang sama sekali tidak diinginkan oleh Penggugat;

 

Bahwa atas perbuatan tergugat yang telah cedera janji (WANPRESTASI) tersebut, sudah jelas sekali tergugat telah menghina, membohongi, tidak memiliki itikad baik dan hal tersebut sangat merugikan bagi penggugat;

 

Bahwa untuk kerugian tersebut, wajar penggugat meminta pengembalian uang panjer (down payment) secara utuh ditambah dengan tambahan kerugian imateriil sebesar 200% (dua ratus persen) dari uang panjer (Down Payment) yang telah disetorkan sebagai ganti rugi kepada tergugat.

 

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan:

 

PRIMAIR :

1. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi berupa pengembalian uang panjer (Down Payment) dan kerugian imateriil sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada penggugat dengan seketika dan sekaligus;

2. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding.

 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain :

SUBSIDIAIR : Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex acquo et bono).

Hormat kuasa penggugat,

 

Asti Aja decH..

(Asti Sri Purniyati, S.H.)

 

 

Surat gugata tanah

 

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta

Di Jl. Rupawan No. 1, Surakarta

 

No. 8845/FS/V/2008

Perihal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

 

Pengugat

dr. Ahmad Banya Banyau

Bujang Jang Ujang Jangpang, S.E., M.M.

Citra Pariwara Wawancara, S.Sos.

Danang Pemenang, S.H.

———————————————————————-

Melawan

———————————————————————-

Tergugat

BPN

Perseroan Dagang Loan & Co

Turut Tergugat

PT Pertamija

Departemen Keuangan RI

 

 

 

Yang bertandatangan di bawah ini:——————————————————————

1. Prof. Mr. Fernandes Raja Saor, S.H., LL.M. J.D.—————————————-

2. Yomi PYD, S.H., LL.M———————————————————————-

3. Nadya Eva, S.H., LL.M———————————————————————-

4. Dilla Putri Maharani, S.H., LL.M———————————————————-

5. Primayvira Ribka, S.H., LL.M————————————————————–

6. Dian Juniar, S.H., LL.M———————————————————————

7. Corrie Adelina, S.H., LL.M—————————————————————–

8. Lia Trejsnawati, S.H., LL.M—————————————————————-

 

Secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, Advokat di FERNANDES & PARTNERS, beralamat di Gedung Saor Universal Tower Lantai 31 & 32, Jalan Gotot Subroto Kav. 33, Jakarta 10232, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/SK/XII/Pdt/FYNDPDCL/2008 tanggal 5 Januari 2008, bertindak untuk dan atas nama:

∞ dr. Ahmad Banya Banyau bertempat tinggal di Jalan Kebembem V No. 10 Depok, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I

∞ Bujang Jang Ujang Jangpang, S.E., M.M bertempat tinggal di Jl. Samurai IV Nomor 5 Pondok Indah Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II

∞ Citra Pariwara Wawancara, S.Sos. bertempat tinggal di Jl. Bunga Mawar No.7 Rt 02 Rw.01 jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III

∞ Danang Pemenang, S.H. Jalan Perdamaian IX No.37 Jakpus, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV

PENGGUGGAT I, II, III, dan IV bersama ini mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan mohon sita jaminan terhadap :

 

• PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI AGRARIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL SURAKARTA, berkedudukan di Jalan Tresnojoyo No. 4 Surakarta, selanjutnya disebut TERGUGAT I;

 

• Perseroan Dagang LOAN & CO, berkedudukan di Jl. Kesatria VIII No.7 Surakarta, selanjutnya disebut TERGUGAT II

Serta

 

• PT PERTAMIJA : berkedudukan di Jalan Pertanian I No. 22 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I

 

• PEMERINTAH RI qq. DEPARTEMEN KEUANGAN RI, berkedudukan di Jalan Merdeka Barat Kav 2 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Turut Tergugat II

 

Adapun alasan-alasan dan keadaan hukum yang menjadi DASAR GUGATAN ini adalah sebagai berikut:

 

Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Nyonya Oewij Wijen berdasarkan Surat Wasiat atas nama Nyonya Oewij Wijen yang secara sah terbuka pada tanggal 5 Desember 2000 (vide Salinan Akta Penetapan dan Pembagian Warisan Nomor: 116/APW/1992/PA.SR tanggal 5-12-2000).

 

Bahwa Harta Warisan Alm. Nyonya Oewij Wijen salah satunya ialah sebuah Tanah adat Petuk C 176 Persil 4 b Blok D III Kecamatan Jebres, Surakarta atas tanah seluas ± 15.000 meter² berdasarkan Petuk Nomor 567, yang kini dimiliki secara sah oleh Para Penggugat berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

“Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.”

 

Bahwa secara de facto dan yuridis tanggal 16 Juni 1946 terbentuk Pemerintah Daerah Kota Surakarta yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan penetapan Pemerintah tahun 1946 Nomor 16/SD, sehingga Solo berubah nama menjadi Surakarta.

 

Bahwa pada tanggal 14 Januari 1950 Nyonya Oewij Wijen mendapatkan Petuk Nomor 567 dari Kepala Desa Sewu, Kecamatan Jebres, Solo, H. Wahyuno Tresnojoyo atas pembayaran pajak tanah Petuk C 176 Persil 4 b Blok D III Kecamatan Jebres, Surakarta seluas ± 15.000 meter² yang selama ini dimilikinya dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik Aling

Selatan : Jalan Raya Berem Solo

Barat : Tanah milik Ko Asiong

Timur : Tanah berupa Sawah milik Nyonya Lintang

Bahwa pada bulan Juni 1951 Nyonya Oewij Wijen yang merupakan pewaris dari PARA PENGGUGAT melimpahkan wewenang dengan delegasi atas tanah petuk milik para Penggugat digarap oleh H. Mustafa Arabia berdasarkan Surat Kuasa (terlampir) untuk mengusahakan pertanian di atas tanah Petuk dengan padi serta palawija serta hasilnya selalu dijual ke Pasar Tradisional Lawang Sewu, menyetorkan hasil keuntungan bersih secara bagi hasil 75% untuk Nyonya Oewij Wijen dan 25% untuk H. Mustafa Arabia.

 

Bahwa pada tanggal 1 Mei 1982, Nyonya Oewij Wijen meminjam uang sebesar Rp 560.000,00 dengan bunga 2 % tiap bulan berdasarkan Akta Perjanjian Hutang No. 920/PH/V/1982 untuk membangun sebuah rumah diatas tanah petuknya kepada TERGUGAT II diwakili Erick Van Goeh sebagai sekutu yang bertanggungjawab kepada pihak ketiga serta mewakili TERGUGAT II didalam dan diluar pengadilan berdasarkan AD TERGUGAT II (P-2).

 

Bahwa Nyonya Oewij Wijen menjaminkan dengan hipotik tanah petuknya dan menyerahkan salinan Petuk Nomor 567 kepada Erick Van Goeh sebagai jaminan atas Perjanjian Pinjaman berdasarkan Akta Penjaminan Pelunasan Pembayaran No. 921/JP/V/1982 tertanggal 1 Mei 1982.

 

 

Bahwa pada tanggal 1 September 1982, Nyonya Oewij Wijen telah melunasi utangnya berserta bunga 2 % sebulan kepada Erick Van Goeh di hadapan Kingo Saoro, S.N., Notaris di Surakarta dibawah Akta Pelunasan Hutang No.693/L-82.

 

Bahwa di sekitar akhir tahun 1983, tanpa sepengetahuan, tanpa hak dan tanpa seizin Nyonya Oewij Wijen, Erick Van Goeh dengan persetujuan Tergugat II telah mengajukan permohonan pendaftaran Hak Guna Bangunan atas tanah Petuk Nomor 567 kepada Tergugat I secara melawan hukum, dengan menyertakan Salinan petuk Nomor 567, serta Akta Perjanjian Hutang No. 940/PH/V/1983 tertanggal 19 Oktober 1983 dengan Akta Penjaminan Pelunasan Pembayaran No. 941/JP/V/tertanggal 19 Oktober 1983 yang menyatakan jika Nyonya Oewij Wijen tidak dapat melunasi utangnya, ia dengan sukarela mengizinkan Eric Van Goeh memiliki Hak Guna Bangunan diatas tanah petuk Nomor 567.

 

Bahwa perbuatan TERGUGAT II tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Nyonya Oewij Wijen dan Para Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah sehingga termasuk Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

 

Bahwa Akta Perjanjian Hutang No. 940/PH/V/1983 dengan Akta Penjaminan Pelunasan Pembayaran No. 941/JP/V/1983 tertanggal 19 Oktober 1983 adalah palsu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Laboratorium Kriminalitas No.1092/DF.2000 tanggal 25 November 2000 yang ditandatangani oleh Drs. Budi Arman Anizon dan Syahrial Nagur serta Dra. Kalentini dan diketahui oleh Drs. Billy HW.

 

Bahwa sesuai penelitian dan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Laboratorium Kriminalitas No.1092/DF.2000 tanggal 25 November 2000 yang ditandatangani oleh Drs. Budi Arman Anizon dan Syahrial Nagur serta Dra. Kalentini dan diketahui oleh Drs. Billy HW, Surat Perjanjian tersebut tidak pernah ada dan tanda tangan Ny. Oewij Wijen telah dipalsukan;

 

Bahwa pada 14 Desember 1983 TERGUGAT I telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 07/SOLO dan Gambar Situasi No. 192/5952/1982 atas nama Erick Van Goeh.

 

Bahwa tindakan hukum tergugat I tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau hati-hati sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan menimbulkan kerugian bagi Ny. Oewij Wijen dan PARA PENGGUGAT sebagai ahli warisnya yang sah.

Bahwa Tergugat I telah melanggar Pasal 25 PP No. 1 tahun 1961 yang menyebutkan bahwa:

(1) Akta untuk memindahkan hak, memberikan hak baru, menggadaikan tanah, atau meminjamkan uang dengan tanggungan hak atas tanah yang belum dibukukan dibuat oleh pejabat jika kepadanya, dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 22 ayat (1) sub. a diserahkan Surat Keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat atau sertifikat sementara. Di daerah-daerah kecamatan di luar kota tempat kedudukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tersebut dapat diganti dengan pernyataan yang memindahkan, memberikan, menggadaikan, atau menanggungkan hak itu, yang dikuatkan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan. Selain surat-surat keterangan tersebut, kepada pejabat itu harus diserahkan pula :

a) Surat Bukti Hak dan keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh asisten wedana yang membenarkan surat bukti hak itu.

b) Surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran.

(2) Pembuatan akta yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus disaksikan oleh kepala desa dan seorang anggota pemerintah desa yang bersangkutan.

(3) Setelah menerima akta dan warkah lainnya yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukannya dalam daftar buku tanah yang bersangkutan.

 

Bahwa atas tindakan Tergugat I dalam menerbitkan sertifikat tanah sengketa kepada dan atas nama tanpa melalui prosedur undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PARA PENGGUGAT maka TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

 

Bahwa pada tanggal 1 Februari 1990, Tergugat II diwakili Erick Van Goeh dihadapan Notaris Rihanna, SH mengadakan perjanjian kredit dengan Bank Sertivia yang berjangka waktu 10 tahun, bunga 8% sebesar Rp 1.000.000,00 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 881/PJ/II/1990 dengan salah satu jaminan berupa sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 07/SOLO berdasarkan Akta Jaminan Perjanjian Kredit No. 882/PJ/II/1990.

 

Bahwa jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 07/SOLO dikeluarkan atas tanah Petuk C 176 Persil 4 b Blok D III Kecamatan Jebres, Surakarta seluas ± 15.000 meter², yang merupakan tanah Petuk Ny. Oewij Wijen.

 

Bahwa pada tanggal 25 Mei 1999, bersamaan dengan terjadinya krisis moneter di Iondonesia, Bank Sertivia termasuk dalam 52 bank beku operasi dan bank beku kegiatan usaha (BBO-BBKU) yang kemudian dilikuidasi dan seluruh asetnya diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan PP No. 25/1999 tentang likuidasi bank.

 

Bahwa pada tanggal 25 Mei 1999, TERGUGAT II belum melunasi hutang kreditnya atas Akta Perjanjian Kredit No. 881/PJ/II/1990.

 

Bahwa jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 07/SOLO atas tanah Petuk C 176 Persil 4 b Blok D III Kecamatan Jebres, Surakarta seluas ± 15.000 meter² termasuk asset yang diambil alih oleh BPPN. Hal ini berdasarkan Pasal 53 ayat (1) yaitu:

“Penanganan kredit Bank Dalam Penyehatan atau Aset Dalam Restrukturisasi dapat dilakukan melalui tindakan-tindakan antara lain:

a. Pemantauan kredit;

b. Peninjauan ulang, pengubahan, pembatalan, pengakhiran dan atau penyempurnaan dokumen kredit dan jaminan;

c. Restrukturisasi kredit;

d. Penagihan piutang;

e. Penyertaan modal pada Debitur;

f. Memberikan jaminan atau penanggungan;

g. Pemberian atau penambahan fasilitas pembiayaan; dan atau

h. Penghapusbukuan piutang.”

 

Bahwa pada tanggal 1 Desember 1999, BPPN atas persetujuan TURUT TERGUGAT II, menyerahkan tanah Para PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I sebagai bentuk penyertaan modal dari pemerintah kepada TURUT TERGUGAT I.

 

Bahwa pada tanggal 5 Januari 2000, TERGUGAT I menerbitkan sertifikat HGU dengan No.10/SOLO atas nama TURUT TERGUGAT I yang diubah atas Hak Guna Bangunan Tanah petuk C 176 Persil 4 b Blok D III Kecamatan Jebres, Surakarta seluas ± 15.000 meter² atas nama Erick Van Goeh.

 

Bahwa PARA PENGGUGAT juga dapat meminta ganti rugi atas tindakan TERGUGAT I berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data yang ada disertipikat adalah benar. Dan apabila sertipikat telah dipunyai selama 5 (lima) tahun dan dikuasai oleh pihak yang mempunyai tanda bukti hak sertipikat dan diperoleh dengan itikad baik selama 5 tahun maka pihak yang merasa berhak tidak dapat menggugat hak atas tanah dan apabila ada kesalahan dalam pendaftaran dapat diberikan ganti rugi oleh Pemerintah.

 

Bahwa hingga sekarang penguasaan atas tanah tersebut hingga tahun 2000 masih dalam kendali Nyonya Oewij Wijen berdasarkan kuitansi penjualan padi 100 kuintal dan palawija 50 kuintal kepada Pasar Lawang Sewu Rp 125.000.000,-, sehingga TURUT TERGUGAT I tidak pernah menguasai lebih dari 5 Tahun, dan yang menguasai tanah selama lebih dari 50 tahun ialah Nyonya Oewij Wijen.

 

Bahwa sejak bulan Desember 2000 Para Penggugat tidak bisa lagi mengusahakan tanah petuk.

 

Bahwa pada tahun 2001 Ny. Oewij Wijen dan PARA PENGGUGAT telah mengadakan Perjanjian Jual Beli atas Tanah tersebut, tetapi batal.

 

Bahwa pembatalan tersebut disebabkan telah terbitnya Sertifikat HGU dengan No.10/SOLO atas nama TURUT TERGUGAT I.

 

Bahwa dari perbuatan PARA TERGUGAT, Ny. Oewij Wijen dan PARA PENGGUGAT sebagai ahli warisnya yang sah telah dirugikan secara moril dan materiil.

 

Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Ny. Oewij Wijen atas tindakan PARA TERGUGAT tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan rincian:

Penjualan padi dan palawija selama 1 tahun Rp. 32.500.000,00

Pengrusakan lahan Rp. 250.000.000,00

Batalnya pembelian atas tanah Rp. 717.500.000,00

___________________+

Total Rp. 1.000.000.000,00

Bahwa sejak tahun 1950 Nyonya Oewij Wijen selalu membayar pajak atas tanah sengketa berdasarkan bukti pembayaran pajak Petuk, Ipeda, dan PBB.

 

Bahwa Nyonya Oewij Wijen seharusnya mendapat perlindungan dari Pemerintah atas tanah Petuk berdasarkan (S. 1923-425 jo S. 1931-168) dimana Pengenaan pajak dilakukan dengan penerbitan surat pengenaan pajak atas nama pemilik tanah, yang di kalangan rakyat dikenal dengan sebutan : Petuk pajak, Pipil, Girik, Petok dan lain-lainnya. Karena pajak dikenakan pada yang memiliki tanahnya, petuk pajak yang fungsinya sebagai surat pengenaan dan tanda pembayaran pajak, di kalangan rakyat dianggap dan diperlakukan sebagai tanda bukti pemilikan tanah yang bersangkutan. Pengenaan dan penerimaan pembayaran pajaknya oleh Pemerintah pun oleh rakyat diartikan sebagai pengakuan hak pembayar pajak atas tanah yang bersangkutan oleh Pemerintah. Jika ada gangguan pembayar pajak mengharapkan memperoleh perlindungan dari Pemerintah.

 

Bahwa status tanah dan hubungan hukum wajib pajak dengan tanah yang menjadi obyek pajak merupakan salah satu faktor penentu pengenaan pajaknya.

 

Bahwa Petuk dapat dijadikan bukti pemilikan hak, apabila didukung dengan bukti-bukti lain baik tulisan maupun kesaksian.

 

Bahwa setiap orang atau badan yang memperoleh manfaat dari suatu bidang tanah bisa menjadi subyek pajak PBB, termasuk mereka yang menjadi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. dapat diketahui dari ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 12 tahun 1985:

“Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.”

 

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka tergugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Surakarta berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan /diletakkan oleh pengadilan Negri Surakarta atas “Sebidang tanah berikut bangunan serta hasil bumi diatasnya yang terletak di Kelurahan Sewu , kecamatan Jebres, kota Surakarta seluas ± 15.000 meter² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Aling

Selatan : Jalan Raya Berem Solo

Barat : Tanah milik Ko Asiong

Timur : Tanah berupa Sawah milik Nyonya Lintang

3. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

4. Menyatakan secara hukum Petuk C 176 Persil 4 b Blok D III Kecamatan Jebres, Surakarta seluas ± 15.000 meter² yang selama ini dimilikinya dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik Aling

Selatan : Jalan Raya Berem Solo

Barat : Tanah milik Ko Asiong

Timur : Tanah berupa Sawah milik Nyonya Lintang

Adalah sah secara hukum milik Ny. Oewij Wijen.

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian Ny. Oewij Wijen kepada PARA PENGGUGAT sebagai ahli warisnya yang sah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang ditetapkan sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada PARA PENGGUGAT secara tunai.

7. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar Kerugian immateriil Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); apabila lalai dikenakan uang paksa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;

8. Menghukum PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

9. Menyatakan cacat dan tidak sah Sertifikat HGB No. 07/SOLO dan Gambar Situasi No. 192/5952/1982 atas nama Tergugat II ;

10. Menyatakan cacat hukum dan tidak mengikat Akta Perjanjian Hutang No. 940/PH/V/1983 dengan Akta Penjaminan Pelunasan Pembayaran No. 941/JP/V/1983 tertanggal 19 Oktober 1983.

11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari para terguggat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij Vorraad)

12. Menghukum PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

 

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PARA PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hormat Kami ,

Kuasa Hukum Penggugat

 

Prof. Mr. Fernandes Raja Saor, S.H., LL.M. J.D.

 

Yomi PYD, S.H., LL.M

Nadya Eva, S.H., LL.M

 

Dilla Putri Maharani, S.H., LL.M

 

Primayvira Ribka, S.H., LL.M

 

Dian Juniar, S.H., LL.M

 

Corrie Adelina, S.H., LL.M

 

 

 

 

Contoh surat gugatan

September 25, 2008 — bukukuini

 

Jakarta …Juli 2007

 

Kepada

 

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta…

 

di Jakarta

 

Dengan hormat,

 

Saya yang bertandatangan di bawah ini

 

Anu,  SH, pengacara, berkantor di Jalan… nomor… Jakarta…, berdasarkan surat kuasa tanggal…, …, 2008

 

(terlampir) bertindak untuk dan atas nama…, bertempat tinggal di Jalan…nomor… Jakarta… selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dengan ini mengajukan gugatan terhadap…selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

 

Gugatan mana duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

 

– Bahwa berdasarkan perjanjian sewa menyewa  tanggal …, Tergugat menyewa dari Penggugat sebuah rumah terletak di Jalan…, nomor… Jakarta… selama 3 tahun terhitung sejak tanggal… sampai tanggal… dengan harga sewa sebesar Rp 45.000.000,-

 

-Bahwa sejak berakhirnya sewa menyewa hingga sekarang Tergugat masih menempati rumah tersebut walaupun Penggugat telah berulang-ulang meminta Tergugat untuk secara suka rela  mengosongkan dan menyerahkan rumah tersebut kepada Penggugat. Namun Tergugat tidak menghiraukannya dan selalu menyampaikan berbagai alasan untuk menunda pengosongan rumah Penggugat. Dengan demikian tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh Penggugat selain menyelesaikan masalah tersebut melalui pengadilan.

 

-Bahwa dengan demikian Tergugat telah wanprestasi, karena itu Penggugat menuntut agar pengadilan menyatakan putus hubungan sewa menyewa antara Penggugat dengan Tergugat atas rumah tersebut dan menghukum Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan rumah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong.

 

-Bahwa akibat wanprestasi tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil berupa kehilangan kesempatan untuk menyewakan kembali rumah tersebut kepada orang lain dengan harga sewa paling sedikit Rp 1.500.000,- setiap bulan. Oleh karena itu Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulan  sejak tanggal… sampai dengan dilaksanakannya putusan ini.

 

-Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tersebut, Penggugat dengan ini mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag)  terhadap barang-brang milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang ada pada Tergugat maupun yang ada pada pihak ketiga.

 

-Bahwa untuk menjamin dipatuhinya putusan ini nanti oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 50.000.000,- untuk setiap hari dia lalai memenuhi isi putusan.

 

– Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini cukup beralasan dan dikuatkan pula dengan alat-alat bukti yang syah maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan verzet, banding atau kasasi.

 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,  Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan:

 

a.  Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

 

b.  Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang milik Tergugat.

 

c. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah wanprestasi dan dengan demikian putus hubungan sewa menyewa antara Penggugat dengan Tergugat

 

d. Menghukum Tergugat untuk:

 

– menyerahkan rumah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong

 

– mengganti rugi sebesar Rp… kepada Penggugat

 

-membayar uang paksa sebesar Rp… untuk setiap hari terlambat melaksanakan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

 

– menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi.

 

– menghukum tergugat membayar biaya perkara

 

Subsider:

 

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo pro bono)

 

Hormat kuasa Penggugat

 

Anu SH

 

Peran Organisasi Desa dalam Pandangan Para Ahli

Para ahli yang menaruh perhatian dalam pembangunan desa berpendapat bahwa organisasi-organisasi petani mempengaruhi proses pembangunan pedesaan secara substansial melalui berbagai peran krusial mereka. Sebagai contoh, Shelton Wanasinghe mempunyai pendapat bahwa organisasi desa diperlukan dalam mengidentifikasi tujuan dan strategi pembangunan pedesaan. Dengan demikian, organisasi desa menjalankan peran sebagai identifier. Keefektifitasan peran mereka terletak dalam mempengaruhi secara signifikan keseluruhan usaha-usaha pembangunan daerah pedesaan. Lembaga-lembaga desa juga dapat memainkan peran sebagai agitator untuk meraih tujuan yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Peran ini sangat penting, khususnya ketika organisasi di luar, misalnya pemerintah, dilibatkan dalam meraih tujuan-tujuan pembangunan. Peran ini nampak bilamana struktur ekonomi dan masyarakat desa berubah, seperti halnya tindakan untuk menyediakan infrastruktur sosial dan ekonomi, menjadi bagian dari strategi dan program pembangunan. Ini melibatkan usaha-usaha lokal yang diarahkan untuk memajukan produksi ekonomi dan menyediakan infrastruktur sosial dan ekonomi. Lebih lanjut, organisasi petani mungkin memainkan peran sebagai penggerak sumber daya. Ini termasuk dalam usaha mobilisasi tenaga sukarela lokal dan sumber daya eksternal. Akhirnya, organisasi desa mungkin menjalankan peran sebagai organisator, yang secara langsung mengimplementasikan program dan kebijakan pembangunan desa. Pendeknya, efektivitas organisasi petani dalam menjalankan peranperan ini secara besar mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa.

Senada dengan di atas, Norman Uphoff dan Milton Esman mempunyai pendapat bahwa organisasi lokal dapat memberi sumbangan dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan jaIan meyediakan informasi yang mendalam mengenai kondisi desa dan kemungkinan-kemungkinan yang ada, sehingga agenagen pemerintah pusat dapat mengelolanya. Di samping itu, lembaga desa dapat menilai kebijakan secara umum dan menentukan prioritas untuk kebutuhan dan situasi khusus. Dalam cara ini, mereka dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa dan dalam rangka menentukan tujuan-tujuan. Di samping peran ini, lembaga lokal juga dibutuhkan dalam rangka menggunakan sumber daya yang disediakan oleh pemerintah pusat secara efektif dan untuk pengerahan sumber daya daerah dalam proses pembangunan desa. Sama pentingnya, organisasi-organisasi seperti itu dapat memainkan peran yang signifikan dengan menyediakan input-input produksi yang dibutuhkan dan pelayanan kepada petani, sama halnya dalam mengelola input-input yang beragam serta pelayanan yang berasal dari saluran yang bermacam-macam dalam suatu sistem kelembagaan. Oleh karena itu, lembaga lokal dapat memainkan peran kritis dalam mengawasi pemerintahan desa. Mereka juga dapat meningkatkan kemampuan petani untuk mengorganisasikan diri secara efektif, sehingga petani mempunyai kesempatan untuk mengartikulasikan kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan mereka. Peran yang paling menentukan yang dijalankan oleh organisasi petani adalah dalam rangka menghubungkan masyarakat desa dengan lembaga-lembaga nasional yang mengontrol kebijakan dan sumber daya. Untuk alasan ini, lembaga petani dapat memperbesar keberhasilan pembangunan pedesaan dalam pengertian, perbaikan produktivitas pertanian. memperluas kesempatan kerja, dan memberikan keadilan yang lebih besar dalam distribusi pendapatan masyarakat desa.

Sumber Pustaka
Komparasi organisasi pedesaan dalam pembangunan:Indonesia vis-à-vis Taiwan, Thailand dan Filipina

Kebudayaan Material

Dalam konteks kehidupan masyarakat, paradigma dapat berarti kesatuan persepsi, dan praksis yang dimiliki bersama oleh suatu komunitas yang membentuk pandangan terhadap realitas dan menjadi dasar bagi warga komunitas bersangkutan untuk mengatur dirinya sendiri.

Keberadaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan kebudayaan material dalam masyarakat senantiasa mengalami perkembangan seiring dengan tingkat kemajuan arus informasi dan komunikasi yang pada akhirnya memberikan dampak positif dan negatif terhadap perubahan sosial budaya dan masyarakat.

Teknologi adalah keseluruhan cara bertindak dan berbuat dalam hubungannya dengan proses pengumpulan bahan-bahan mentah dari lingkungannya dan memproses bahan-bahan tersebut menjadi peralatan dan perlengkapan hidup. Peralatan dan perlengkapan hidup ini dapat berupa peralatan kerja, peralatan untuk menyimpan makanan, pakaian, arsitektur perumahan, alat transportasi, dan benda-benda material lainnya.

Adapun kebudayaan material adalah semua benda dan alat kerja yang dihasilkan oleh teknologi. Kebudayaan material dapat dikatakan sebagai wujud dari kebudayaan yang bersifat abstrak, yang memberi pengertian dan nilai kepada benda-benda material sebagai hasil usaha dan kerja manusia yang dilakukan secara sadar dan bertujuan. Teknologi merupakan unsur budaya yang sangat penting sebab perubahan teknologi akan memengaruhi unsur kebudayaan lain. Misalnya, perubahan teknologi berburu menjadi teknologi pertanian. Masyarakat tradisional yang masih menerapkan cara hidup berburu biasanya memiliki anggota yang relatif sedikit, hidup berpindah-pindah serta cenderung menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah dibawa serta. Akan tetapi, dengan ditemukannya teknik pertanian, masyarakat tersebut akan tinggal secara menetap, jumlah penduduknya bertambah, dan mulai menggunakan peralatan dan teknologi yang beragam. Di sisi lain, di sela menunggu hasil pertanian panen, mereka mengembangkan kerajinan tangan dan kesenian.

Suatu masyarakat tidak mencapai perkembangannya dengan begitu saja. perkembangan, baik fisik maupun rohaniah, dalam suatu masyarakat selalu melalui tahap-tahap yang evolutif data berkesinambungan. Proses perkembangan ini dinamakan evolusi kebudayaan. Lewis Henry Morgan (dalam Harsojo, 1999) membagi tahapan perkembangan kebudayaan manusia sebagai berikut.
a. Zaman liar bawah (lower savagery), yaitu perkembangan teknologi sejak manusia ada di permukaan bumi sampai mengenal bahasa.
b. Zaman liar tengah (middle savagery), yang ditandai dengan adanya kemampuan untuk membuat api, busur, dan panah.
c. Zaman liar atas (upper savagery), yaitu zaman ketika manusia mampu membuat teknologi busur dan panah sampai mampu membuat tembikar.
d. Zaman barbar bawah (lower barbarian), dimulai ketika manusia mampu membuat teknologi tembikar sampai munculnya budidaya tumbuhan dan pemeliharaan ternak.
e. Zaman barbar tengah (middle barbarian), dimulai ketika manusia mengenal budidaya pertanian dan peternakan sampai mampu bertani secara menetap serta mulai mengenal sistem irigasi.
f. Zaman barbar atas (upper barbarian), dimulai dari adanya teknologi irigasi hingga munculnya teknologi pengolahan besi dan budaya tulisan.
g. Zaman peradaban (civilization), merupakan zaman yang ditandai dengan adanya penggunaan bahasa, tulisan, elektronk percetakan, dan industri seperti sekarang.

Referensi
Antropologi: Mengungkap Keragaman Budaya Oleh Tedi Sutardi

Kebijakan Publik

Kebijakan dan Keunggulan Kompetitif
Apakah tugas utama pemerintah pada era “reinventing pemerintah” ini? Ketika pemerintah bukan lagi menjadi aktor tunggal dalam menyelenggarakan “kehidupan bersama”, peran strategis pemerintah tidak lenyap, namun semakin fokus pada peran-peran tertentu. Tugas tersebut adalah memastikan bahwa seluruh sumber daya di dalam negara berkembang secara optimal, dan membangun keunggulan kompetitif dari negara tersebut (Porter, 1998; Drucker, 1994). Kebutuhan ini lebih penting daripada sekadar melakukan “penyusutan pemerintah” atau membangun enterpreneurial government (Osborne & Gaebler, 1992; Osborne & Plastrik, 1996). Pertanyaannya, “bagaimana” pemerintah melakukan peran tersebut?

Ada satu tugas dari pemerintah yang tidak tergantikan sejak dahulu hingga kelak di masa depan, yaitu (1) membuat kebijakan publik, (2) pada tingkat tertentu melaksanakan kebijakan publik, dan (3) pada tingkat tertentu melakukan evaluasi kebijakan publik — monitoring termasuk dalam evaluasi. Jadi, peran pemerintah pada abad ke-21 dan ke depan adalah membangun kebijakan publik yang ekselen.

Michael E. Porter (1998) mengemukakan bahwa keunggulan kompetitif dari setiap negara ditentukan oleh seberapa mampu negara tersebut mampu menciptakan lingkungan yang menumbuhkan daya saing dari setiap aktor di dalamnya, khususnya aktor ekonomi.

Dalam konteks persaingan global, tugas sektor publik adalah membangun lingkungan yang memungkinkan setiap aktor, baik bisnis maupun nirlaba, mampu mengembangkan diri menjadi pelaku yang kompetitif, bukan hanya secara domestik, melainkan global. Lingkungan ini hanya dapat diciptakan oleh kebijakan publik, tidak lain. Kebijakan publik yang terbaik adalah yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskannya ke dalam pola ketergantungan. Inilah makna strategis dari pemerintah pada abad ke-21 dan ke depan.

Makna Kebijakan Publik
Apakah kebijakan publik itu? Thomas R. Dye (1995, 2) mendefinisikannya sebagai what government do, why they do it, and what difference it makes. Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970, 71) mendefinisikannya sebagai a projected program of goals, values, and practices. David Easton (1965, 212) mendefinisikannya sebagai the impact of government activity. James Anderson (2000, 4) mendefinisikannya sebagai a relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern. James Lester dan Robert Steward (2000, 18) mendefinisikannya sebagai a process or a series or pattern of governmental activities or decissions that are design to remedy sonic public problem, either real or imagined. Austin Ranney (dikutip Lester & Steward, 2000, 18) mendefinisikannya sebagai a selected line of action or declaration of inter. Steven A. Peterson (2003, 1.030) mendefinisikannya sebagai government action to address some problem. B. G. Peters (1993, 4) mendefinisikannya sebagai the sum of government activities, wheter acting directly or through agents, as it has an influence on the lives of citizens.

Dari definisi-definisi tersebut kita dapat membuat rumusan pemahaman tentang kebijakan publik. Pertama, kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administratur negara, atau administratur publik. Jadi, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Pertanyaan pertama, kenapa berkenaan dengan “segala sesuatu”? Ini karena kebijakan publik berkenaan dengan setiap aturan main dalam kehidupan bersama, baik yang berkenaan dengan hubungan antarwarga maupun antara warga dan pemerintah. Pertanyaan kedua, kenapa istilah yang dipakai “dikerjakan”? Ini karena “kerja” sudah merangkum proses “pra” dan “pasca”, yaitu bagaimana pekerjaan tersebut dirumuskan, diterapkan, dan dinilai hasilnya. Istilah kerja adalah istilah yang bersifat aktif dan memaksa karena kata kuncinya adalah keputusan. Ketiga, kenapa “dikerjakan” dan “tidak dikerjakan”? Ini karena “dikerjakan” dan “tidak dikerjakan” sama-sama merupakan keputusan. Anda memilih untuk bekerja sebagai pegawai negeri dan tidak memilih bekerja sebagai pekerja partai adalah keputusan. Pertanyaan terakhir, siapakah pemerintah itu dan kenapa harus pemerintah yang menjadi pemegang hak atas kebijakan publik? Ini pertanyaan mudah, namun sulit dijawab. Alasan pokoknya adalah karena definisi pemerintah sangat berbeda-beda. Kita melihat UUD 1945 pada pembukaannya menyebutkan bahwa:
“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Dinamika Kebijakan Publik
Salah satu ciri masyarakat modern yang demokratis adalah kepedulian mereka terhadap kebijakan publik. Kepedulian tersebut dimulai sejak akan dibuat suatu kebijakan publik oleh pemerintah sampai kepada implementasinya. Tentunya, kepedulian tersebut dikarenakan kebijakan publik akan mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah yang demokratis selalu mengajak masyarakat mendiskusikan rancangan kebijakan publik.

Di Indonesia sendiri saat ini terlihat makin bergairah masyarakat membahas rancangan kebijakan publik. Antusiasme semacam ini sangat positif sejauh memberikan perspektif lain bagi kepentingan masyarakat. Debat publik menandakan dinamika suatu masyarakat. Besarnya keterlibatan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari era reformasi yang sampai saat ini masih terus bergulir dengan berbagai dinamika dan resikonya.

Tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana membuat rambu-rambu, sehingga dinamika masyarakat tidak terjerumus menjadi suatu anarki. Ini memang bukan persoalan yang muda, tetapi tidak berarti tidak bisa ditanggulangi. Persoalannya akan terletak dipihak pembuat kebijakan, pemerintah, dengan masyarakat sebagai pihak yang akan merasakan kebijakan publik tersebut. Artinya, bagaiman kedua belah pihak memainkan perannya dengan bijak, pada akhirnya akan memunculkan kebijakan publik yang bisa diterima oleh semua pihak untuk kepentingan masyarakat juga pada akhirnya.

Proses kebijakan publik dalam masyarakat bebas adalah landasan pertemuan dan sector pemerintah seperti pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan sektor swasta seperti masyarakat. perusahaan dan organisasi. Proses ini difasilitasi oleh media. sehingga aspirasi dan opini masyarakat melalui debat isu publik bisa menjadi suatu kebijakan pemerintah. Kontrol sosial dan dunia usaha terpengaruh oleh mekanisme ini. Padahal sebelumnya dunia usaha hanya dikontrol oleh lingkungan ekonomi. Baru belakangan ini dunia usaha menyadari bahwa mereka juga dikonirol oleh lingkungan sosial politik.

Pengontrolan sosial dan politik terhadap dunia usaha tidak bisa dilepaskan dan kenyataan adanya saling ketergantungan di antara sektor-sektor tersebut. Pada umumnya proses kebijakan publik diawali dengan adanya ketidakpuasan dari masyarakat terhadap ketidakadilan dan terpinggirkan. Selain itu, bisa juga karena masyarakat memunculkan aspirasi baru dan pertimbangan baru tentang lingkungan. Ada juga penyebab lainnya seperti gagasan barn yang terkait dengan hak. Walau begitu. sampai tingkatan ini tidak akan terjadi apapun kecuali media massa mengangkatnya dan membicarakannya, serta menyiarkan isu-isu tersebut.

Media massa tidak menciptakan isu kecuali terdapat realita yang mendukungnya. Hanya saja, ini tetap penting dalam pengembangan isu dan dalam daur hidupnya. Sementara, tidak akan terjadi apa-apa sampai suatu kelompok atau organisasi mengambilnya dan mencantumkannya dalam agenda mereka. Sesaat isu masuk dalam agenda suatu organisasi maka kelompok penekan seperti lembaga swadaya masyarakat akan memobilisasi kekuatan sosial dan politik. Oleh karena media massa memegang peranan penting maka kelompok penekan akan mengadakan berbagai kegiatan seperti demonstrasi dan konferensi pers sehingga diliput oleh media massa.

Tekanan semakin bertambah ketika tidak ada respon dari pemerintah atau perusahaan sebagai pembuat kebijakan. Seterusnya tergantung kepada pihak-pihak yang ‘bersengketa’ untuk menyelesaikannya. Solusi terbaik untuk ini adalah melakukan negosiasi, apalagi yang sifatnya win-win. Fenomena penting seperti ini mutlak harus mendapat perhatian penuh dari para praktisi public relations harus berperan aktif dalam proses ini.

Kaitan Ekonomi Politik dengan Kebijakan Publik
Bagaimana kaitan antara Ekonomi Politik dengan Kebijakan Publik? Kita tahu bahwa perekonomian tidak bisa hanya diserahkan pada produsen dan konsumen yang berinteraksi satu sama lain melalui mekanisme pasar. Di sana sini diperlukan adanya campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah diperlukan jika mekanisme pasar tidak bekerja dengan sempurna. Selain itu, campur tangan pemerintah diperlukan untuk mengatasi eksternalitas dan untuk pengadaan barang-barang publik.

Berbagai kepurusan yang menyangkut kebijakan publik dilaksanakan oleh pemerintah sesuai institusi ekonomi dan politik yang ada. Suatu kebijakan disebut kebijakan publik bukan karena kebijakan itu sudah diundangkan, atau karena kebijakan tersebut dilaksanakan oleh publik, melainkan karena isi kebijakan itu sendiri yang menyangkut bonum commune atau kesejahteraan umum (Arifin & Rachbini, 2001).

Dari uraian di atas, jelas bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara Ekonomi Politik dengan Kebijakan Publik, di mana disiplin Ilmu Ekonomi Politik dimaksudkan unruk membahas keterkaitan antara berbagai aspek, proses, dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi seperti produksi, investasi, pembentukan harga, perdagangan, konsumsi, dan lain sebaginya. Penelusuran yang mendalam tentang Ekonomi Politik biasanya didekati dengan format dan pola hubungan antara swasta, masyarakat, organisasi buruh, partai politik, pemerintah, lembaga konsumen, dan sebagainya. Dengan demikian pembahasan Ekonomi Politik jelas terkait erat dengan kebijakan publik, mulai dan proses perancangan, perumusan, sistem organisasi, dan implementasi kebijakan publik tersebut (Arifin & Rachbini, 2001).

Daftar Pustaka
– Kebijakan Publik Negara Berkembang Oleh Riant Nugroho
– Tips & Trik Public Relation(Cover Br) Oleh Ahmad Fuad Afdhal
– Ekonomi Politik

Konflik Horizontal

Dalam konteks otonomi daerah, konflik horizontal mengacu pada konflik yang terjadi antara pemerintah daerah dalam tingkatan yang sama (antara propinsi atau antara kabupaten/kota). Konflik horizontal juga mengacu pada konflik antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat, baik kelompok yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan persepsi yang menghasilkan benturan-benturan baik berupa benturan pendapat (berupa debat, polemik, dan sejenisnya). Konflik adalah sebuah fenomena yang biasa dalam kehidupan sosial. Tidak ada masyarakat yang tidak memiliki konflik dan tidak ada satu pun cara untuk menghilangkan konflik dari kehidupan bermasyarakat. Di atas telah disinggung bahwa konflik akan meningkat bila kebebasan juga semakin meningkat. Oleh karena itu tidak mengherankan bila otonomi daerah diberlakukan konflik antar daerah juga akan meningkat.

Kita sudah melihat mulai munculnya konflik antar daerah sebagai akibat dari meningkatnya kewenangan daerah. Masalah perbatasan antar kabupaten/kota kelihatannya akan menjadi sumber konflik penting di masa mendatang. Daerah-daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang besar diperkirakan akan menjadi sumber sengketa antara kabupaten/kota dan antara propinsi. Hal ini diperparah oleh kenyataan bahwa batas antara kabupaten/kota dan antara propinsi banyak yang tidak jelas dan diabaikan selama ini karena dianggap tidak penting. Dengan semakin pentingnya sumber-sumber yang bisa menghasilkan dana dapat diperkirakan bahwa akan terjadi banyak rebutan desa-desa dan kecamatan-kecamatan yang kaya sumber-sumber dana. Beberapa kasus yang sempat menghangat adalah sengketa antara Kabupaten Agama dengan Kota Bukittinggi di Sumatera Barat. Hal yang sama juga terjadi antara Kota Padang Sidempuan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan di Sumatera Utara. Beredar isu bahwa Propinsi Jambi akan mengklaim pulau Singkep sebagai wilayahnya padahal pulau tersebut selama ini merupakan bagian Propinsi Riau.

Maraknya tawuran antara berbagai kelompok masyarakat dalam empat tahun terakhir lebih banyak disebabkan oleh berkembangnya rasa kebebasan di dalam masyarakat yang mengakibatkan euphoria. Masyarakat tiba-tiba menemukan kembali keberanian mereka untuk menuntut hak-hak mereka yang selama Orde Baru dilanggar. Tumbang-nya Orde Baru berarti tumbang pula kekuatan represif yang menakutkan sehingga rakyat menjadi berani bersuara dan menuntut. Kedua, aparat penegak hukum (Polri dan TNI) dan aparat pemerintah berada dalam posisi terpojok karena dianggap turut berbuat kesalahan selama Orde Baru. Hujatan-hujatan yang ditujukan kepada aparat keamanan dan birokrasi membuat aparat negara takut dan ragu-ragu bertindak, padahal masyarakat sedang berada pada puncak euphoria. Ketiga, banyak sekali tindakan-tindakan Orde Baru dan kaki tangannya (pengusaha kroni) yang merugikan rakyat banyak, seperti mengambil-alih lahan pertanian dan hutan secara semena-mena. Semuanya itu dilakukan atas nama penguasa politik tertinggi di tingkat pusat (keluarga Cendana) yang memang membuat rakyat tidak berkutik. Para pengusaha kroni tersebut melakukan eksploitasi terhadpa sumber-sumber alam dengan mengatas-namakan keluarga Cendana yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi rakyat setempat. Menghilangnya kekuatan yang represif sudah pasti akan menimbulkan pembalasan yang menakutkan.

Konflik horizontal yang berkaitan dengan otonomi daerah terjadi bila ada kelompok-kelompok masyarakat membela kabupaten/kota masing-masing dalam rangka perebutan daerah antara kabupaten/kota masing-masing. Ini berarti bahwa konflik antara kabupaten/kota telah berlangsung sedemikian hebatnya sehingga pemerintah daerah kemudian melibatkan warga masyarakat masing-masing. Gejala seperti ini belum terlihat sampai sekarang, namun di masa yang akan datang tidak tertutup kemungkinan terjadinya konflik antar kelompok masyarakat yang disebabkan oleh sengketa antara kabupaten/kota.

Referensi
Desentralisasi dan otonomi daerah: Naskah akademik dan RUU usulan LIPI Oleh Syamsuddin Haris

  • Kalender

    • November 2017
      S S R K J S M
      « Apr    
       12345
      6789101112
      13141516171819
      20212223242526
      27282930  
  • Cari